Alfreda Surya Aidina

Pandemi COVID-19 membuat penanganan dalam dunia kesehatan menjadi semakin penting. Kemudian dalam penanganan pandemi masih jauh dari kata cukup dalam penanganan di bidang kesehatan, dengan masih terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Menjadi polemik bagi masyarakat luas ketika negara tidak mampu menyediakan secara keseluruhan akses kesehatan, mengingat banyaknya varian-varian COVID-19 yang terus bermunculan.

Dalam bingkai Hak Asasi Manusia, Kesehatan telah menjadi kesepakatan bersama didunia Internasional dalam menyediakan jaminan terhadap kesehatan bagi masyarakat didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 25 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Didalamnya, termasuk hak atas sandang, pangan, papan dan termasuk hak atas pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan”. Dalam diksi katanya terdapat kata yang “diperlukan” menjadi pengingat bagi pemerintah agar terus menyediakan jaminan terhadap hak-hak kesehatan warganya disaat-saat pandemi seperti ini. 

Fondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945 telah menyatakan pada UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 menyatakan : “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Didalamnya, termasuk hak atas sandang, pangan, papan dan termasuk hak atas pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan” kemudian di ayat 3 menyatakan : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Sangat penting bagi pemerintah agar segera melaksanakan pelayanan kesehatan yang inklusif agar mampu melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19 yang terus memunculkan varian baru dan menyebar secara ganas.

Tetapi dalam pelaksanaan jamnian kesehatan yang mewadahi semua orang mendapat rintangan diakibatkan pengkhianatan “oligarki” terhadap UUD 1945 dan masyarakat umum. Mereka menciptakan suatu produk Omnibus Law yang menghapus dan menggantikan UU yang lama dengan UU Ciptaker dimana layanan kesehatan semakin dilemahkan dengan adanya diksi paranormal dalam UU Ciptaker 4A ayat 3 huruf a tentang jasa kesehatan di bagian akhir menyatakan bahwa “paranormal” yang mendapat regulasi khusus di bidang jasa kesehatan, padahal penyebaran virus COVID-19 merupakan virus yang baru muncul ditahun 2019 dan perlu penelitian lebih lanjut dari peneliti untuk memberantas penyebaran tersebut alih-alih memberikan jasa tersebut kepada paranormal. Kemudian tidak menyinggung peningkatan kualitas peningkatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang membuat asumsi bahwa pemerintah hanya fokus pada peningkatan mutu rumah sakit yang notabene hanya bisa diakses oleh masyarakat kelas menengah. Padahal Puskesmas merupakan akses bagi masyarakat dengan cepat untuk mengatasi penyakitnya sebelum ke rumah sakit.

Dengan banyaknya contoh kasus dimana rumah sakit tak memprioritaskan peserta BPJS yang merupakan tanggungan bagi pemerintah dan Indonesia sebagai negara terbesar dan kuat ekonominya di ASEAN justru berada diperingkat paling bawah dalam menyediakan akses kesehatan, membuat kita bertanya-tanya apakah pemerintah betul-betul ingin memenuhi kebutuhan hidup kami?. Kemudian adanya UU Ciptaker yang justru men-downgrade secara tidak langsung merupakan bentuk penghianatan terhadap penguasa terhadap masyarakat luas, apakah pemerintah berusaha melanggar HAM kami?

#StopPelanggaranHAM

#WujudkanKebutuhanHidupKami

Daftar Pustaka

Kompas TV. 2021. Rumah Sakit Tak Prioritaskan Peserta BPJS Kesehatan, Dirut Janji akan Memperbaikinya. March 17. Accessed December 12, 2021. https://www.kompas.tv/article/156257/rumah-sakit-tak-prioritaskan-peserta-bpjs-kesehatan-dirut-janji-akan-memperbaikinya.

Lestari, Sri. 2021. “Kajian UU Ciptaker terhadap UU Kesehatan dan UU Tenaga Kesehatan.” Magistra Law Review 20-37.

Medical Tourism Magazine. n.d. Indonesia’s Failing Healthcare Industry and How Medical Tourism Can Help. Accessed December 4, 2021. https://www.magazine.medicaltourism.com/article/indonesias-failing-healthcare-industry-and-how-medical-tourism-can-help.


[1] Oligarki yang dimaksud sini adalah oknum petinggi didalam pemerintahan dan pengusaha yang bersongkokol mencari kapital dalam masyarakat

[2] Sangat tidak masuk akal bagi pemerintah yang berlandaskan pada data empiris dan mempunyai akses terhadap pada para ilmuwan untuk memasukkan jasa paranormal

[3] Kompas TV. 2021. Rumah Sakit Tak Prioritaskan Peserta BPJS Kesehatan, Dirut Janji akan Memperbaikinya. March 17. Accessed December 12, 2021. https://www.kompas.tv/article/156257/rumah-sakit-tak-prioritaskan-peserta-bpjs-kesehatan-dirut-janji-akan-memperbaikinya.

[4] Medical Tourism Magazine. n.d. Indonesia’s Failing Healthcare Industry and How Medical Tourism Can Help. Accessed December 4, 2021. https://www.magazine.medicaltourism.com/article/indonesias-failing-healthcare-industry-and-how-medical-tourism-can-help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *