Departemen Advokasi dan Kajian Strategis Periode 2021-2022

Pendahuluan

Dua tahun terakhir ini, dunia dihadapkan dengan pandemi yang bukan hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga berdampak ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Pandemi tidak hanya menciptakan kondisi istimewa dalam keseharian masyarakat, akan tetapi secara tidak langsung, pandemi ini juga mengekspos sistem kesehatan itu ‘bekerja’ dibalik layar. Salah satu contoh fenomena yang ada di dalam sistem kesehatan yang muncul ke permukaan adalah fenomena privatisasi institusi kesehatan yang menciptakan adanya ketimpangan sosial antara kelas masyarakat.

Hal ini diduga sebagai perwujudan dari sistem neoliberal yang bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya aspek kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang dibentuk cenderung melupakan fungsi utama dan lebih berfokus pada aspek profit. Berdasarkan asumsi-asumsi ini, kemudian timbul beberapa pertanyaan mendasar seperti: 1) apa sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan kesehatan, 2) bagaimana sistem kesehatan bekerja, dan 3) bagaimana keamanan kesehatan di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan ini.

Memaknai Keamanan Kesehatan

Sebelum melangkah jauh dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan awal perkembangan dari health security(keamanan kesehatan). Pada dasarnya Health security atau keamanan kesehatan merupakan salah satu dari bagian konsep Human Security dalam HI yang memiliki persepsi bertentangan dengan konsep keamanan tradisional yang terlalu state-center. Konsep human security memandang manusia sebagai fokus utama dalam negara yang dimana health securitysendiri adalah perlindungan terhadap manusia yang berfokus pada kesehatan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup suatu individu seperti wabah penyakit menular (Aldis, Health security as a public health concept: Critical Analysis 2008). Konsep ini berbicara mengenai penanganan hingga ke sistem dan kebijakan yang diambil oleh negara untuk melindungi kehidupan manusia secara kolektif.

Secara historis, konsep human security dan turunan-turunannya mulai berkembang pasca Perang Dunia II atas kesadaran bahwa perlunya jaminan keamanan individual (bukan hanya dalam etnik, kelompok atau bahkan negara) bagi manusia oleh negara. Konsep human security sendiri dianggap sebagai wadah dari poin-poin HAM “freedom from fear” .….. “freedom of lives, yang memunculkan persepsi bahwa konsep ini bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai aset negara alih-alih hanya sekedar alat (United Nation n.d.). Oleh karena itu, persoalan mengenai health security kemudian muncul untuk memberikan pandangan bahwa perlindungan juga seharusnya diberikan kepada isu kesehatan yang selama ini selalu menjadi minoritas ketika disandingkan dengan keamanan politik (Rushton, Global Health Security: Security for Whom? Security From What? 2011).

Dalam melindungi keberlangsungan hidup manusia, ada berbagai ancaman dari segala sisi dan kesehatan adalah yang paling tidak luput dari bagian ini. Setidaknya sekitar dua juta orang meninggal pertahun karena penyakit menular seperti Tuberkulosis atau HIV/AIDS (Rushton and Youde, Handbook of Global Health Security 2015). Ada beberapa faktor yang menjadikan Health security sebagai suatu urgensi, penemuan lebih dari jutaan bakteri atau virus baru yang akan mengakibatkan wabah epidemi buruk baru seperti wabah Ebola yang pernah terjadi di Afrika adalah salah satu contoh krisis kesehatan terburuk sepanjang sejarah (Aldis, Health security as a public health concept: Critical Analysis 2008). WHO mengidentifikasi angka kematian Ebola berada di kisaran 50 persen atau bahkan mencapai 90 persen sehingga menjadi ancaman bagi populasi manusia.  Bukan hanya Ebola, angka infeksi AIDS mencapai 40 juta tahun pada awal abad 21 dengan lebih dari tiga juta orang meninggal pertahunnya. Malaria, Flu Spanyol, Black Death dan sederet penyakit mematikan lainnya seolah menjadi bukti bahwa kematian bukan hanya disebabkan oleh peperangan.

Secara definisi, Health security didefinisikan sebagai kegiatan yang diperlukan baik pro-aktif maupun reaktif, untuk meminimalkan bahaya dan dampak permasalahan kesehatan dalam masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah geografis dan batas-batas internasional (Aldis 2008, 369-375). Namun perlu digaris bawahi di sini bahwa meskipun konsep health security mulai diterima dalam literatur dan praktik kesehatan kajian, namun hingga saat ini masih belum ada kesepakatan tentang ruang lingkup dan isinya. Aspek kesehatan menjadi salah satu urgensitas dalam cakupan keamanan suatu negara. Bagian terpenting dalam health security adalah upaya menekan penyakit semaksimal mungkin dari menyebar karena penyakit menular yang menyebar di antara negara merupakan permasalahan yang harus segera diatasi agar tidak menjadi ancaman yang besar bagi keamanan manusia (World Health Organization 2020).  Hal ini sesuai dengan dinamika global yang semakin berkembang dan menjadikan isu kesehatan sebagai concern yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan global.

Health security adalah sebuah konsep yang mencakup kegiatan dan tindakan melintasi batas-batas kedaulatan yang mengurangi insiden kesehatan masyarakat untuk memastikan kesehatan populasi (World Health Security n.d.). Brower & Chalk menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadikan penyakit menular sebagai permasalahan utamauntuk ditangani negara seperti, 1) Penyakit menular lebih banyak membunuh dibanding perang antar manusia, 2) Legitimasi pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat bersandar pada implementasi kebijakan kesehatannya, 3) Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada bidang ekonomi, karena bidang tersebut bergantung pada keamanan negara dan manusia, 4) Penyakit mengguncang secara negatif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat, 5) Penyakit menular dapat membuat kawasan regional dari daerah yang terpapar menjadi tidak stabil, 6) Kecurigaan antar negara menjadi tajam karena adanya asumsi penyakit bisa menjadi alat biowarfare atau bioterrorism (Jennifer and Peter 2003).

Berakar dari argumentasi tersebut, maka penggunaan keamanan tradisional menjadi tidak relevan lagi ketika penyakit yang menjadi objek utama dari health security menjadi katalis yang menyebar di region tersebut dan tidak lagi bersandar pada zero-sum game di antara negara Sebab, jika penyakit menular dapat diatasi maka semua negara disekitarnya menjadi suatu keuntungan mutlak, karena penyakit menular berhasil ditekan di wilayah tersebut tanpa menyentuh langsung yuridiksinya. Namun, penyakit menular (baca covid-19) yang sudah 2 tahun terakhir ini tidak mengenal istilah “batasan-batasan fisik” antar negara yang berujung pada terjadinya perubahan drastis berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.

Cara Kerja Sistem Kesehatan

Sampai sini kita sudah dapat mengelaborasikan bahwa aspek kesehatan merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh negara kepada masyarakat akan tetapi dalam implementasi keamanan kesehatan, masih terdapat ketimpangan di berbagai negara. Kemudian pada bagian ini, penulis akan memaparkan cara kerja sistem kesehatan yang selama ini telah berlangsung dalam dunia kontemporer ini. Pada dasarnya, sistem kesehatan yang berjalan selama ini tidak bekerja sebagaimana fungsinya, hal ini tidak terlepas dari terjadinya privatisasi di bidang kesehatan.

Namun sebelum masuk ke ranah privatisasi kesehatan, penulis akan menggambarkan sedikit mengenai konsep privatisasi. Sebagai sebuah konsep privatisasi mulai mencuat dalam ranah akademik pada akhir 1970-an yang kemudian melahirkan pemahaman sebagai berikut: 1) Pergeseran aktivitas dan fungsi dari yang semula dikuasai oleh negara ke sektor privat, 2) Privatisasi juga diaritkan sebagai perubahan produksi barang dan jasa dari publik ke privat, dan 3) Negara tidak hanya berkutat pada proses produksi barang dan jasa untuk keperluan publik melainkan juga mengadakan regulasi untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Starr 1988).

Dari sini kita bisa lihat bahwa privatisasi merupakan pengurangan dari aktivtias regulatif yang dilakukan oleh negara. Bentuk privatisasi yang ditekankan dalam sistem neoliberalisme memang tidak hanya sebatas pada sektor ekonomi dan perdagangan semata tetapi juga mengarah pada sektor lain (baca kesehatan). Hal yang sejatinya merupakan kebutuhan dan harus dapat dipenuhi oleh setiap manusia di dunia justru menjadi bagian dari komoditas yang diperdagangkan. Privatisasi dalam sistem kesehatan kesehatan menyebabkan terjadinya pengurangan penyediaan pelayanan publik, subsidi dan pengurangan regulasi dari suatu layanan kesehatan. Bahkan infrastruktur kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, penyedia perlengkapan kesehatan, tenaga medis yang di dalamnya termasuk dokter dan perawat yang seluruhnya dikelola oleh entitas privat yang berorientasikan profit.

Pada akhirnya dalam koridor neoliberalisme, sekalipun sektor kesehatan berkaitan dengan nyawa manusia, layanan kesehatan tidak luput dari komersialisasi yang melibatkan prinsip perdagangan sehingga layanan kesehatan mengalami transformasi dari sesuatu yang wajib disediakan oleh negara demi menjaga keselamatan masyarakat menjadi sesuatu yang seakan wajib diperdagangkan oleh pelaku industri demi memenuhi permintaan pasar. di Indonesia misalnya, dikarenakan alokasi dana yang tidak mencukupi untuk dapat mengaomodasi permintaan pelayanan kesehatan, secara otomatis negara juga harus melibatkan pihak swasta dalam sistem kesehatan yang ada. Meningkatnya permintaan akan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan membuat peran swasta dalam kesehatan akan terus dilibatkan oleh pemerintah selama negara tidak mampu membiayai dan memberikan fasilitas kesehatan.

Menelisik Keamanan Kesehatan di Indonesia

Benang merah dalam permasalahan kesehatan telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Fenomena privatisasi dalam kesehatan telah menimbulkan kesenjangan dan permasalahan besar bagi negara. Berakar dari argumentasi tersebut, kemudian pada bagian ini penulis akan mengupas lebih lanjut mengenai bagaimana sistem kesehatan di Indonesia bekerja terutama ketika pandemi covid-19 melanda negara ini.

Persoalan pandemi yang bermunculan di masyarakat menyebabkan pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan mengatasi penularan penyakit yang tengah menyelimuti Indonesia juga dunia (CNN Indonesia 2021). Kebijakan yang dibuat hanya berganti nama, namun secara substansi dan tujuan tetap membatasi mobilitas masyarakat dengan maksud mengurangi penyebaran virus covid19. Kebijakan PSBB dan PPKM dapat dilihat sebagai respon pemerintah dalam menyesuaikan masyarakat dengan keadaan “di luar diri” individu.

Dalam pelaksanaannya, keterlambatan pemerintah bahkan dalam mengidentifikasi persoalan kalah sigap dengan beberapa negara yang telah memikirkan langkah preventif bagi wilayahnya, sebut saja China, Selandia Baru, Vietnam, dan lain-lain (CNN Indonesia 2021). Terlepas dari alasan apapun itu, keterlambatan pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan turut mempengaruhi penanganan penyakit dan kesiapan masyarakat luas. Hal ini berujung pada gagalnya penanganan penyebaran covid-19 di Indonesia.

Berdasar dari realitas yang terjadi, terdapat beberapa kejanggalan pada konteks penanganan pandemi, dalam menangani pandemi bukankah sebaiknya mendahulukan keamanan dan keselamatan warga negara daripada menjadikan profit atau pemasukan sebagai prioritas ? Selain itu, perlunya mengkaji ulang golongan mana dalam masyarakat yang perlu didahulukan untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya, itu pun kalau kemakmuran (bukan pertumbuhan) yang menjadi tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini semakin jelas ketika sistem yang berlandaskan penumpukan modal telah menciptakan bias dalam menyadari kebutuhan dasar manusia dan mengganti prioritas dengan menyelamatkan angka pertumbuhan ekonomi (Wilujeng 2021).

Salah satu contohnya, PPKM yang diterapkan di Makassar dan kota-kota besar lainnya. Sebagai kebijakan publik, kategori PPKM sebagai kebijakan substansial perlu dipertanyakan. Dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di masa pandemi, PPKM dapat dikatakan cukup berhasil menjamin segelintir golongan masyarakat saja, ambil contoh, pegawai perusahaan yang tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemilik perusahaan yang memiliki cadangan finansial serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cara digital saja yang mampu bertahan. Namun,  hal ini berbeda dengan nasib pedagang di sektor UMKM seperti warung kecil. Ketimpangan sosial-ekonomi yang menjangkit masyarakat kelas bawah baik dari segi kondisi sehari-hari maupun dari segi pelayanan kesehatan merupakan hal yang nyata.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kehidupan masyarakat hari demi hari mulai terlihat jelas. Pola interaksi dan komunikasi merupakan hal yang paling banyak bertransformasi juga dengan perubahan pada beberapa aspek lainnya seperti, perdagangan, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya. Kondisi hidup masyarakat mulai menggunakan masker jika hendak beraktivitas di luar rumah dan mulai kewalahan memenuhi kebutuhan dasar (ekonomi). Sebagai contoh, kantin yang terdapat di Universitas Hasanuddin, selain kekurangan pembeli juga dihantui tagihan sewa bulanan. Kondisi pedagang yang terpinggirkan dari rencana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tapi tetap harus menunaikan syarat pajak menjadi satu dari sekian banyaknya ketimpangan yang terjadi akibat permasalahan kesehatan.

Kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi akar permasalahan dalam konteks ini. Sebagaimana yang terjadi sepanjang pandemi, kesehatan sebagai kebutuhan paling dasar yang mesti diperhatikan manusia, pada kenyataannya mampu mempengaruhi sistem bahkan kehidupan skala global (Audwina 2020). Tentu, hal lainnya seperti, agenda politik internasional, kejuaraan olahraga internasional, hingga penyelenggaraan pendidikan juga turut terpengaruh oleh fenomena pandemi ini. Untuk itu, jika kita anggap masalahnya berada pada kondisi kesehatan (imunitas) individu, bukankah sebaiknya menyalurkan power pada kebijakan atau program yang berfokus pada pola hidup individu daripada menyelamatkan cash flow atau kegiatan ekonomi lainnya.

Pelayanan kesehatan yang dikembangkan di Indonesia berwatak korporat, hal ini dapat kita lihat dari dasar berpikir yang tercantum dalam PP Nomor 72 Tahun 2012 (Audwina 2020). Dalam kebijakan tersebut setidaknya terdapat beberapa kecenderungan antara lain, tujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang secara sosial dan ekonomis produktif dalam kesehariannya, pembiayaan kesehatan merupakan kunci terselenggaranya pelayanan kesehatan, dan pada segi praksis, privatisasi lembaga penyelenggara kesehatan. Untuk poin terakhir, sebagaimana yang terjadi pada ranah pendidikan nasional, cepat atau lambat biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan akan terus meningkat.

Negara sebagai aktor yang memiliki peranan besar dalam memastikan terpenuhinya hak setiap individu ternyata gagal melakukan ini. Bahkan dalam konteks tenaga kesehatan, negara seharusnya menyelenggarakan pendidikan yang inklusif, berbasis kemanusiaan dan pengabdian masyarakat bukan untuk mencari keuntungan semata. Dalam pelaksanaan pendidikan dapat dikatakan tidak inklusif atau dalam kata lain, tidak semua lapisan yang ada dalam masyarakat mampu untuk bayar atau mengakses hal tersebut (Hugo 2020). Padahal peran negara sangat vital karena memiliki legitimasi untuk menyediakan dan menjamin mudahnya akses hal-hal substansial seperti pendidikan kesehatan.

Sebagai contoh, Kuba memiliki sistem kesehatan yang patut dijadikan teladan, karena kualitas sumber daya di bidang kesehatan dan kuantitas tenaga kesehatan yang relatif melimpah. Kuba secara tingkat PDB berada jauh dibawah Indonesia tetapi sistem kesehatan Kuba lebih unggul (Hugo 2020). Kuba memiliki regenerasi tenaga kesehatan melalui program pendidikan dokter yang sangat mudah diakses oleh masyarakat bagi dalam negeri maupun luar negeri (gratis). Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena kesehatan merupakan hal yang sangat vital bagi keberlanjutan hidup manusia. Dampak dari sistem pendidikan kesehatan di Kuba pun sangat mempengaruhi kinerja penanganan kesehatan. Terbukti melalui program penugasan dokter ke negara tetangga maupun negara mitra kerjasama dan luasnya cakupan pelayanan kesehatan di negara tersebut.

Kesimpulan

Health security atau sekuritisasi kesehatan merupakan bagian dari konsep humansecurity dalam HI yang memiliki persepsi bertentangan dengan konsep keamanan tradisional yang terlalu state-center. Secara definisi, keamanan kesehatan adalah upaya untuk meminimalkan bahaya dan dampak permasalahan kesehatan dalam masyarakat yang dapat membahayakan kesehatan kolektif di seluruh wilayah geografis dan batas-batas internasional. Health Security tidak hanya berbicara mengenai permasalahan kesehatan yang terjadi di era pandemi ini tetapi lebih menekankan pada permasalahan yang terjadi dalam sistem kesehatan yang selama ini digunakan (baik nasional maupun internasional). Keamanan kesehatan setiap individu menjadi salah satu dari hak asasi manusia yang sudah seharusnya dipenuhi oleh negara, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh persoalan kesehatan dapat menyebar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun dalam realitanya. terjadi berbagai ketimpangan dalam aspek pelayanan kesehatan terutama di negara-negara berkembang yang masih bergelut dengan perekonomiannya.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.

Aldis, William. 2008. “Health security as a public health concept: a critical analysis.” Health Policy and Planning 369-375.

Aldis, William. 2008. “Health security as a public health concept: a critical analysis.” Health Policy and Planning 369-375.

Aldis, William. 2008. “Health security as a public health concept: Critical Analysis.” Health Policy and Planning 369-375.

Audwina, Ardiani Hanifa. 2020. Mengenal Sistem Kesehatan Nasional. Januari 29. Accessed September 20, 2021. https://cisdi.org/id/gva_event/mengenal-sistem-kesehatan-nasional/.

Carrin, Guy. 2002. Social Health Insurance in Developing Countries: A Continuing Challenge. Oxford: Blackwell Publishers.

CNN Indonesia. 2021. “Gonta-Ganti Istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat.” CNN Indonesia. Juli 22. Accessed Oktober 19, 2021. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210722070140-20-670613/gonta-ganti-istilah-pembatasan-kegiatan-masyarakat.

Hugo, Francesco. 2020. Korona dan Kuba. April 16. Accessed November 1, 2021. https://indoprogress.com/2020/04/korona-dan-kuba/.

Jennifer, Brower, and Chalk Peter. 2003. The Global Threat of New and Reemerging Infectious Diseases. Santa Monica: Rand Corporation.

Kusumo, Rahajeng. 2020. Biaya Kesehatan Makin Mahal, Bank Dunia: Bikin Orang Bangkrut. Februari 9. Accessed November 7, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200209183706-4-136479/biaya-kesehatan-makin-mahal-bank-dunia-bikin-orang-bangkrut.

2017. “Perbandingan Sistem Kesehatan di Negara Maju dan Negara Berkembang.” Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 210.

Rosyidin, Mohamad. 2020. Teori Hubungan Internasional Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat. Depok: Rajawali Pers.

Rushton, Simon. 2011. “Global Health Security: Security for Whom? Security From What?” Political Studies 779-796.

Rushton, Simon, and Jeremy Youde. 2015. Handbook of Global Health Security. New York: Routledge.

Starr, Paul. 1988. “The Meaning of Privatization.” Yale Law and Policy Review.

Ulya, Fika Nurul. 2019. 6 Kendala Ini Membuat Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tak Maksimal. Agustus 19. Accessed November 10, 2021. https://money.kompas.com/read/2019/08/19/171503026/6-kendala-ini-membuat-pelayanan-kesehatan-di-indonesia-tak-maksimal?page=all.

United Nation. n.d. “Deklarasi universal hak asasi manusia.” Accessed Oktober 18, 2021. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf.

Wilujeng, Estu Putri. 2021. “Komodifikasi Subsistensi: Profit Platformisasi, dan Pandemi Di Indonesia Masa Neoliberal.” Indoprogress 93.

World Health Organization. 2020. Tantangan kesehatan yang mendesak untuk dekade berikutnya. Januari 13. Accessed September 11, 2021. https://www.who.int/news-room/photo-story/photo-story-detail/urgent-health-challenges-for-the-next-decade.

World Health Security. n.d. Health Topics. Accessed September 11, 2021. https://www.who.int/health-topics/health-security.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *