Departemen Advokasi dan Kajian Strategis

Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kantin mace merupakan pilihan utama bagi beberapa hal. Mengisi waktu menunggu jadwal kelas selanjutnya dengan berbagi cerita, berinteraksi (terlepas dari kegiatan ekonomi) dengan penjual di tempat tersebut, hingga diskusi yang agak berbau pengetahuan dan keilmuan. Kegiatan disebutkan tadi tentunya melibatkan  pengunjung dan penjual, hal ini menunjukkan posisi penting kantin mace yang secara sadar maupun tidak, terjalin interaksi sosial yang harmonis dan akrab antara penjual dan pembeli. Selain menunjang keseharian, secara historis pedagang (atau Mace) yang notabene merupakan pemilik tanah pada wilayah yang kini ditempati Unhas.

Dalam kejadiannya, Unhas adalah sebuah rencana pemerintah untuk mencerdaskan putra-putri bangsa, khususnya di wilayah timur Indonesia. Untuk Unhas berdiri tentunya dibutuhkan lokasi bangunan, lokasi ini lah yang  sebelumnya dimiliki oleh Mace selaku warga setempat, kemudian melepaskan kepemilikan tanahnya kepada pihak pemerintah. Kemudian pihak pemerintah memberikan penawaran kurang lebih seperti ini, para pemilik tanah akan dipekerjakan ke dalam rencana pemerintah tadi, yakni proyek pembangunan UNHAS. Permasalahan sebenarnya bukan pada persoalan pemindahan kepemilikan tanah, melainkan perilaku pihak pembeli tanah mencoba menciderai janji (atau iming-iming) yang sebelumnya  disampaikan. Perlu diketahui, pedagang sendiri merupakan tumpuan utama bagi perekonomian keluarga masing-masing. Tiga dari total lima pedagang bertumpu pada metode pemenuhan kebutuhan dengan cara berjualan di kantin.

Seiring berkembangnya jaman, timbul kebiasaan masyarakat mengunjungi warung kopi atau warung makan yang sebenarnya berada cukup jauh dari lokasi kampus, serta kegiatan konsumsi yang berorientasi eksis bukan pada kegunaan dari suatu produk turut berpengaruh terhadap berkurangnya minat untuk mengunjungi Kantin Mace. Selain faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, keberlangsungan ruang sosial seperti kantin mace terancam oleh inisiatif kebijakan yang diterapkan Pihak Birokrasi Kampus. Menurut kesaksian pedagang, pihak birokrasi melalui debt collector tetap meminta pembayaran sewa tempat bulanan serta melayangkan ancaman untuk mengeluarkan mace (beserta dagangan tentunya) dari kantin. Inisiatif ini seakan tidak memerhatikan fenomena pandemi yang tengah berlangsung.

Pandemi sendiri merupakan suatu keadaan  wabah penyakit menular yang secara geografis cakupannya meluas dari satu wilayah ke wilayah lain. Bahkan, melintasi batas teritorial negara. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti kantin mace beroperasi secara maksimal karena kehilangan atau kekurangan pembeli. Menurunnya jumlah pembeli sebenarnya tidak hanya dialami oleh aktor ekonomi di sektor UMKM. Penyebab kuatnya adalah penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktifitas di luar rumah dan menutup beberapa ruang publik kecuali, gerai penyedia bahan pokok. Kondisi ini tentunya tidak memungkinkan UMKM yang belum tersentuh metode berdagang secara digital untuk mendapat pemasukan. Oleh karena itu, pihak birokrasi sekiranya perlu untuk menjadikan pandemi sebagai pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan yang hendak diterapkan, atau paling tidak memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai perdagangan digital.

Prosedur perumusan kebijakan dalam kampus menjadi penting untuk setidaknya melibatkan pedagang dan mahasiswa sebagai salah satu pihak, mengingat keseharian kampus (waktu dan ruang) kebanyakan diisi oleh keduanya. Jika hal ini sulit untuk diwujudkan, transparansi prosesi perumusan kebijakan adalah salah satu jalan agar terciptanya relasi kuasa yang tidak terkesan sewenang-wenang dan posisi mahasiswa sebagai ‘penghuni’ ruang publik seperti kampus turut mengetahui sebab terbentuknya suatu kebijakan. Mengingat, Unhas kini termasuk salah satu PTN-BH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum). Jika sebelumnya kebijakan harus dikoordinasikan dan dapat diintervensi secara langsung oleh negara, hari ini segala kebijakan yang diterapkan dalam kampus adalah kuasa pihak birokrasi untuk menentukannya. Partisipasi mahasiswa atau transparansi prosedur terbentuknya suatu kebijakan akan berdampak positif bagi tercapainya tujuan Unhas menjadi salah satu lembaga pendidikan kelas dunia. Terwujudnya cita-cita ini berpotensi menghasilkan orang-orang yang mengerti bagaimana bermasyararakat dan memimpin pada masa yang akan datang. Terlebih lagi label yang disematkan kepada kampus tidak menjadi penting jika tidak diikuti dengan perkembangan kualitas mahasiswanya.

Tentu, tulisan ini tidak bermaksud meragukan kualitas birokrat di wilayah kampus, tetapi menghindari kebijakan yang terkesan membatasi kemudian menghambat ruang kampus untuk difungsikan sebagai tempat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman dengan metode apapun itu. Salah satunya tentu saja adalah tekanan yang datang ke kantin mace. Sebab, mace bukan sekedar tempat makan. Di sana tumbuh berbagai macam diskusi, interaksi, dan rancangan kegiatan tertentu. Sampai di titik ini, berdiam diri tidak akan menghasilkan apa-apa. Ruang-ruang pertumbuhan ide mahasiswa di kampus mulai dirongrong sedikit demi sedikit. Jika kemarin ada penyempitan ruang berlembaga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hari ini ada mace sospol dan tamannya yang dibabat habis, besok akan ada apa lagi???***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *