Departemen Advokasi dan Kajian Strategis

Kekerasan seksual merupakan isu yang tidak kunjung padam untuk dibahas mengingat semakin hari semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi. Telah banyak data mengenai hal ini, salah satunya dapat dilihat pada Catatan Tahunan dari Komnas Perempuan pada tahun 2020. Komnas Perempuan menyebutkan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak diadukan ke mereka adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual di ranah publik atau komunitas sebanyak 56% atau 590 kasus. Hal ini belum terhitung kekerasan seksual yang terjadi di ranah privat di mana korbannya -terkadang- mengalami kekerasan berlapis.[1] Ketimpangan relasi gender menjadi faktor terbesar mengapa kekerasan seksual kerap terjadi dan menyasar perempuan sebagai kelompok paling rentan.

Hal ini disebabkan oleh konstruksi gender partriarkis dalam masyarakat di mana laki-laki ditempatkan sebagai gender yang dominan, superior, agresif, sedangkan perempuan sebaliknya sehingga muncul rape culture di mana tubuh perempuan diobjektifikasi dan dianggap layak dilecehkan. Padahal perempuan juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan dan berhak merasa aman di manapun itu. Selain itu, payung hukum yang tidak mumpuni turut menjadi salah satu faktor peningkatan kekerasan seksual. Bahkan definisi kekerasan seksual yang ada pada regulasi yang berlaku saat ini tidak mencakup seluruh bentuk kekerasan seksual. Sebenarnya pendefinisian mengenai kekerasan seksual dibahas lebih rinci oleh RUU PKS, tetapi RUU PKS sampai saat ini belum disahkan sehingga celah dari regulasi yang saat ini berlaku belum tertutupi. RUU PKS sendiri mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan  dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Mengacu pada data Komnas Perempuan, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, baik di ranah privat maupun publik. Salah satu tempat yang menjadi sorotan akibat dari banyaknya kekerasan seksual yang terjadi adalah kampus. Dapat dilihat data dari salah satu media online, Tirto.id yang melakukan penelitian bersama The Jakarta Post dan VICE Indonesia mengenai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Data dari Tirto menunjukkan pelaku kekerasan seksual di ranah kampus beragam, mencakup dosen, mahasiswa, staf, dokter di klinik kampus hingga warga di lokasi KKN. Pelaku yang paling banyak berstatus sebagai mahasiswa di urutan pertama dan dosen di urutan kedua. Dosen yang memiliki relasi kuasa dengan mahasiswa menjadi salah satu penyebab tingginya angka dosen sebagai pelaku kekerasan seksual di kampus. Kewenangan yang dimiliki oleh dosen membuat mereka dengan mudah melakukan kekerasan seksual dengan ancaman nilai mahasiswa.

Padahal kampus harusnya bisa menjadi tempat yang bebas dari kekerasan seksual mengingat mudahnya akses pengetahuan mengenai hal tersebut di kampus. Tirto.id juga menyebutkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan kampus, melainkan juga di luar kampus, seperti kos-kosan, rumah dosen, tempat magang ataupun platform online (Whatsapp). Berdasarkan data tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual juga terjadi secara virtual. Selain pesan berbau seksual yang dilontarkan di platform seperti Whatsapp, modus kekerasan seksual berkedok riset turut terjadi. Misalnya, kasus fetish kain jarik. Komnas Perempuan juga mencantumkan dalam CATAHU bahwa KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) meningkat drastis sejak pandemi Covid-19 dengan lonjakan 940 kasus pada tahun 2020. Fenomena kekerasan seksual ini semakin diperparah oleh respon birokrasi kampus dalam menghadapi kasus kekerasan seksual. Satu demi satu kasus kekerasan seksual terungkap di kampus, tetapi hal tersebut kebanyakan berujung pada ketidaktegasan perguruan tinggi dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Hal ini tentu membuat geram. Terkadang, demi menjaga nama baik kampus, para korban kekerasan seksual dibungkam bahkan disalahkan. Dengan alibi penyelesaian secara kekeluargaan, para korban diminta untuk berdamai dengan pelaku. Birokrat kampus seolah tidak mengerti bagaimana dampak kekerasan seksual bagi korban.

Dapat dilihat dari 174 penyintas yang diwawancarai oleh Tirto.id dan media lainnya, sebagian besar para penyintas merasa takut, malu, khawatir dianggap berlebihan dan tidak memiliki bukti yang mengakibatkan penyintas tidak berani melaporkan kejadian yang dialaminya. Tidak jarang juga ada yang ragu apakah hal yang dialaminya merupakan kekerasan seksual atau bukan. Dampak yang dialami akibat kekerasan seksual cukup besar mencakup, dampak fisik, psikologis serta sosial. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan luka fisik pada korban, termasuk cacat permanen. Korban kekerasan seksual juga seringkali merasa depresi, kesulitan mengontrol emosi, tertekan, takut menikah bahkan jijik pada dirinya sendiri. Dampak lainnya adalah terganggunya relasi dan mobilitas sosial korban. Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual tidak main-main untuk korban. Oleh karena itu, sudah seharusnya birokrat kampus mengambil langkah nyata untuk membantu korban dan menekan kasus kekerasan seksual agar tidak terjadi di ranah kampus.

Berkaca dari peningkatan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi, akhirnya pada tahun 2019 muncul Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019, yaitu Pedoman  Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peraturan ini terdiri atas 17 Bab, 36 Pasal yang mengatur mengenai Pencegahan, Penanganan, Pemeriksaan, Perlindungan, Pemulihan Korban, dan Penindakan pelaku kekerasan seksual. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual serta menjadi acuan bagi pihak Perguruan Tinggi Islam untuk mengambil kebijakan terhadap hal tersebut. Akan tetapi, hanya sedikit Universitas Islam yang menerapkan peraturan tersebut. Lebih spesifik, di Makassar sendiri belum ada Universitas Islam yang menerapkan aturan itu. Selain itu, ada wacana dari Nadiem Makarim untuk mendorong kampus membentuk tim atau satuan kerja pencegahan kekerasan seksual dan mengatakan sedang merancang aturan untuk menangani pelecehan dan kekerasan seksual di instansi pendidikan, tetapi hingga saat ini belum ada langkah konkret atau informasi lebih lanjut mengenai aturan tersebut.

Walau begitu, sebenarnya beberapa kampus di Indonesia telah memiliki regulasi terkait kasus kekerasan seksual, seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di mana mereka memiliki SOP Kekerasan Seksual. Akan tetapi masih banyak kampus yang belum memiliki regulasi semacam itu, termasuk Universitas Hasanuddin. UNHAS bahkan tidak memiliki sedikitpun regulasi terkait kekerasan seksual. Padahal sudah sering diamini bahwa kekerasan seksual juga terjadi di UNHAS. Hal ini diperkuat oleh data dari Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS yang membuka posko pengaduan sejak Juli 2020. Sejauh ini telah ada 9 orang yang mengadukan (sesuai prosedur) kekerasan seksual yang mereka alami. Komite Anti Kekerasan Seksual UNHAS juga menyebutkan laporan yang masuk ke mereka kebanyakan dari sektor KBGO (Kekerasan Gender Berbasis Online). Kekerasan seksual di kampus ibarat gunung es, masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak terlihat akibat ketakutannya untuk bicara mengenai hal yang mereka alami. Rape culture dan budaya seksis yang masih dilanggengkan di kampus menjadi salah dua faktor yang mengakibatkan tingginya angka kekerasan seksual di kampus

Kekerasan seksual di ranah kampus tidak dapat dilihat sebagai permasalahan yang sepele. Dibutuhkan regulasi -salah satunya- yang betul-betul mengatur hal tersebut untuk meredam kasus kekerasan seksual di kampus. Salah satunya melalui SOP (Standar Operasional Penanganan) Kekerasan Seksual di mana SOP ini merupakan sebuah pedoman dalam mencegah dan mengatasi apabila terjadi kekerasan seksual di kampus. SOP juga mencakup persoalan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Kampus sudah sepatutnya berorientasi pada hak korban apabila terjadi kekerasan seksual. Korban menjadi prioritas utama, tetapi tidak berarti mengesampingkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Akan tetapi, dari  kasus-kasus yang terjadi, tidak ada sedikitpun tanda-tanda UNHAS akan mengeluarkan regulasi mengenai kekerasan seksual. UNHAS sebagai perguruan tinggi seolah menutup mata terhadap hal tersebut. Mengingat kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan dan sudah beberapa kali terjadi kekerasan seksual di UNHAS, HIMAHI FISIP UNHAS sebagai salah satu Lembaga Kemahasiswaan menyatakan sikap menolak segala bentuk kekerasan seksual dan mendorong UNHAS untuk mengeluarkan SOP Kekerasan Seksual demi menekan angka kekerasan seksual di UNHAS dan menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah isu yang harus dilirik dan diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Kampus, dalam hal ini UNHAS, seharusnya hadir untuk menciptakan payung regulasi demi melindungi seluruh individu yang berada di UNHAS, baik mahasiswa, staff, atau dosen sekalipun. Sudah seharusnya semua aspek ikut andil menciptakan ruang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Annisa Trihastuti, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. Personifikasi, Vol. 11(No. 1), 13. doi: https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299

Indonesia, C. (2021, 03 09). Peristiwa. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210308153107-20-615127/nadiem-minta-kampus-bentuk-tim-cegah-kekerasan-seksual

Intan, G. (2020, 08 24). VOA Indonesia. Retrieved from VOA Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/kemendikbud-siapkan-permen-pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/5555288.html

Komnas Perempuan. (2021, Maret 05). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci. Retrieved from komnasperempuan.go.id: https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021

Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14(No. 2), 37-53. doi:doi: 10.20414/qawwam.v14i2.2875

Ressa Ria Lestari, M. K. (2021). Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: LBH Bandung.

Tirto.id, The Jakarta Post, VICE Indonesia. (2019, maret 28). Nama Baik Kampus. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *