Kronologi keluarnya Surat Keputusan Dekanat FISIP UNHAS Nomor : 7549/UN4.8/KEP/2019

Bermula dari rapat yang diinisiasi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Alumni FISIP UNHAS (WD3) pada tanggal 10 juli 2019 yang dihadiri oleh perwakilan Dewan Mahasiswa FISIP UNHAS (DEMA), Himpunan Mahasiswa Departemen FISIP UNHAS (HMD), serta Unit Kegiatan Mahasiswa FISIP UNHAS (UKM) di lingkungan KEMA FISIP UNHAS dengan pembahasan persiapan Penyambutan dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru (P2KMB) 2019. Pada rapat tersebut WD3 menegaskan bahwa semua Mahasiswa Baru wajib mengikuti pengaderan tingkat BEM dan HMD.  Setelah itu, terdapat beberapa rapat yang dilakukan oleh WD3 dan Ketua Lembaga di FISIP UNHAS dengan tujuan untuk terus memantau perkembangan persiapan P2KMB tingkat Lembaga Kemahasiswaan FISIP UNHAS.

Pada tanggal 23 Juli, WD3 tiba-tiba mengeluarkan surat edaran yang menghimbau agar setiap lembaga kemahasiswaan di FISIP UNHAS untuk menyerahkan SK Kepengurusan yang akan disahkan oleh Dekan FISIP UNHAS dengan alasan menata organisasi kemahasiswaan, kepentingan administrasi, serta penganggaran. Tentu surat edaran yang dikeluarkan secara tiba-tiba oleh pihak dekanat tersebut memicu banyak kecurigaan yang dituangkan pada rapat keempat, seperti “kenapa WD3 meminta SK kepengurusan? Sedangkan dari tahun lalu itu tidak ada permintaan untuk pengesahan SK kepengurusan.” ujar oleh seorang mahasiswa FISIP UNHAS. Menurutnya selama ini pihak dekan dan lembaga mahasiswa tidak pernah bermasalah dalam pelaksanaan P2KMB. “Pengesahan SK hanya untuk proses administrasi dan penganggaran,” jawab WD3.

Untuk merespon surat edaran yang dikeluarkan oleh WD3, maka Presidium BEM KEMA FISIP UNHAS memutuskan untuk membuka ruang konsolidasi yang dihadiri oleh semua warga KEMA FISIP UNHAS terkait pernyataan sikap. Dengan adanya ruang konsolidasi yang diadakan sebanyak 3 kali, maka KEMA FISIP UNHAS mengeluarkan sikap tetap menolak pengesahan SK untuk ditandatangani oleh Dekan. Menurut KEMA, mengesahkan SK sama saja dengan mengamini adanya PR ORMAWA. Pengesahan SK sendiri dianggap akan mengancam otonomi Lembaga. Sebab, sah atau tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Dekan FISIP UNHAS.

Pada tanggal 8 Agustus 2019, pihak fakultas bersama seluruh perwakilan lembaga kemahasiswaan di FISIP UNHAS mengadakan rapat yang membahas mengenai keputusan penerimaan PR ORMAWA. Seluruh DEMA, BEM, dan HMD berhak untuk memilih sikapnya, akan tetapi pihak Dekan bersama jajarannya yang memegang kekuasaan tertinggi memperingatkan bahwa jika kalian menerima, kita akan bekerjasama dengan baik dan jika menolak, kami akan konfrontasi, kata WD3. Beliau melanjut, apabila melakukan penolakan maka dari pihak Dekanat FISIP UNHAS akan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan semua lembaga mahasiswa akan diDemisioner-kan. Beliau juga menyinggung bahwa “berpeganglah pada dahan yang kuat, jangan cuman mendengar senior. Akhirnya Erik selaku Presidium BEM yang ditunjuk sebagai juru bicara untuk mengutarakan hasil perundingan, menyatakan bahwa semua lembaga mahasiswa FISIP tetap menolak adanya PR ORMAWA.” Dengan itu, pihak Dekan mengutarakan bahwa semua lembaga mahasiswa FISIP dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan Lembaga Mahasiswa FISIP UNHAS. Terdapat pengecualian, bagi mereka (lembaga) yang menyatakan diri menerima PR ORMAWA dan keluar dari bagian KEMA FISIP UNHAS. Terdapat dalam Surat Keputusan Dekanat Nomor: 7549/UN4.8/KEP/2019 dengan sebagai berikut:

  1. Pada prinsipnya Lembaga kemahasiswaan Fisip Unhas menolak pelaksanaan P2KMB karena menolak Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor:1831/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)
  2. Sehubungan dengan itu Pimpinan Fakultas memutuskan bahwas semua Lembaga Kemahasiswaan Fisip Unhas tidak diakui hingga DEMA, BEM, HMD menerima ORMAWA atau terbentuknya Lembaga DEMA, BEM, dan HMD baru yang menerima ORMAWA
  3. Tidak ada kegiatan P2KMB atau sejenis pada Tingkat Lembaga DEMA, BEM, dan HMD
  4. Segala fasilitas, bantuan dan rekomendasi untuk sementara dihentikan hingga Lembaga kemahasiswaan tersebut menerima peraturan Rektor Unhas tentang ORMAWA dan/atau terbentuknya Lembaga DEMA, BEM, dan HMD baru yang menerima ORAMAWA

Pelarangan ini berlaku hingga adanya pengesahan struktur kepengurusan secara resmi dari pihak dekanat. Dan yang terakhir, pihak Dekanat juga mengancam bahwa tidak akan menindaki apabila terjadi permasalahan di kelembagaann yang dinyatakan ilegal

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar