PR Ormawa dan Kontroversi P2KMB Tingkat Lembaga Kemahasiswaan Hingga Dibekukannya Lembaga Kemahasiswaan di UNHAS

Oleh : Dept. Advokasi dan Kajian Strategis HIMAHI FISIP UNHAS

Tahun ini, penyambutan mahasiswa baru atau Penerimaan dan Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru (P2KMB) di Unhas masih dibalut oleh sepak terjang PR Ormawa yang telah disahkan tahun lalu. Terlebih lagi, fakta bahwa BEM-U telah terbentuk dengan formatur tunggalnya sehari sebelum P2KMB tingkat Universitas semakin menuai pro dan kontra di lingkup organisasi kemahasiswaan (ormawa) di UNHAS. Euforia penyambutan mahasiswa baru kali ini diwarnai oleh kampanye dengan membagikan selebaran yang bertujuan untuk menunjukkan realitas kampus, mulai dari PTN-BH, BEM-U, dan UKT yang mahal.

Di balik meriahnya P2KMB kali ini, terdapat polemik dalam dinamika persiapan P2KMB. Dalam hal ini, HIMAHI FISIP UNHAS sebagai organisasi yang mewadahi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang merupakan bagian integral dari Kema FISIP UNHAS, menyoroti proses persiapan P2KMB di tingkat lembaga BEM, DEMA, dan HMD di FISIP. BEM, DEMA, dan HMD diminta untuk memberikan Surat Keputusan (SK) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kepada pihak dekanat sebelum berpartisipasi dalam P2KMB. Berkas tersebut dibutuhkan guna memenuhi prosedur dalam mencairkan anggaran kemahasiswaan yang kelak akan digunakan dalam melaksanakan prosesi penerimaan di tingkat lembaga fakultas tadi.

Seputar PR Ormawa

Tidak mengherankan, status UNHAS sebagai PTN-BH yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta UNHAS juga mengatur mengenai organisasi kemahasiswaan (ormawa) di dalamnya. Peraturan mengenai ormawa terdapat pada pasal 49 ayat (4), dimana organisasi kemahasiswaan yang disingkat ormawa diatur dalam Peraturan Rektor (PR). Terlihat jelas bahwa eksistensi PR Ormawa merupakan salah satu imbas dari status PTN-BH yang telah disandang UNHAS selama 4 tahun ini.

Sepak terjang PR Ormawa menjadi salah satu isu yang cukup disoroti oleh ormawa di UNHAS saat ini. Isu yang terdiseminasi pada tahun 2016 silam dianggap mengancam eksistensi dan independensi ormawa sebagai organisasi yang otonom dari intervensi birokrasi dalam setiap gerak organisasinya. Sebelum disahkan, pada tahun 2017 terdapat draft PR Ormawa yang tersebar di setiap lembaga mahasiswa. Setelah dikaji, hampir seluruh lembaga mahasiswa melakukan penolakan atas draft tersebut. Salah satu bentuk penolakannya, yakni dengan membuat draft tandingan dan dengan menempuh jalur non-litigasi. PR Ormawa dianggap kontradiktif dengan Keputusan Menteri No. 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Terlebih lagi, terdapat beberapa pasal yang dianggap timpang dalam PR Ormawa dan cenderung interventif.[1] Namun, tanpa menghiraukan suara-suara penolakan dari beberapa ormawa, pada tanggal 26 April 2018, PR Ormawa disahkan dengan No. 1831/UN4.1./KEP/2018. Setelah disahkan dengan proses yang tidak demokratis dan cenderung dipaksakan, hingga hari ini, PR Ormawa masih menuai pro kontra di internal ormawa dalam lingkup UNHAS itu sendiri.

Sikap lembaga yang menolak memberikan SK dan AD/ART-nya merupakan bentuk penegakan sikap menolak PR Ormawa. Proses yang tidak partisipatif dalam penyusunannya dianggap kontradiktif dengan asas keterbukaan, mulai dari proses perumusan, draft tandingan, dan pengambilan keputusan hingga disahkannya PR Ormawa tersebut. Selain itu, di FISIP sendiri didapati tidak adanya sosialisasi PR Ormawa oleh pihak birokrat. Dengan kata lain, Kema sebagai mitra kritis dari fakultas tidak dilihat sebagai lembaga yang bersinggungan langsung dengan isi dari PR Ormawa.

Dengan diberlakukannya prosedur pengesahan SK kepengurusan lembaga oleh dekanat, secara tidak langsung memberikan kuasa lebih pada pihak dekanat, dimana hal tersebut cenderung interventif. Mekanisme tersebut tercantum dalam PR Ormawa pada pasal 8 mengenai Keanggotaan dan Kepengurusan yang berbunyi:

(1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mendapat pengesahan, dari:

  1. Rektor untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
  2. Dekan Fakultas untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas.
  3. Dekan Fakultas, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Departemen atau Program Studi untuk himpunan mahasiswa program studi sarjana, program studi profesi dan program studi magister dan/atau doktor monodisiplin.
  4. Dekan Sekolah Pascasarjana, setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi untuk kepengurusan himpunan mahasiswa program studi magister dan/ atau doktor multidisiplin.

(2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.

(3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor di tingkat universitas dan Keputusan Dekan di tingkat fakultas/ sekolah, dan departemen/program studi.

Sesungguhnya pengesahan susunan kepengurusan dan AD/ART dalam lembaga kemahasiswaan ditentukan dan disahkan oleh Lembaga kemahasiwaan itu sendiri, melalui serangkaian mekanisme yang disepakati, termasuk forum pengambilan keputusan tertinggi di masing-masing lembaga. Pasal di atas hanya salah satu dari segenap pasal-pasal yang dianggap timpang serta menciptakan struktur hierarkis bagi birokrat dan lembaga mahasiswa itu sendiri. Kemudian, konsekuensi dari tidak disahkannya SK kepengurusan lembaga oleh pihak dekanat di FISIP sendiri yaitu keluarnya SK No. 7549/ON4.8/KEP/2019 sebagai output dari pertemuan Pimpinan Fakultas, Departemen/Program Studi dan Tim Komdis dengan para Pengurus Lembaga Kemahasiswaan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 yang membahas mengenai P2KMB di tingkat lembaga fakultas. Adapun kesepakatan dalam SK tersebut antara lain:

  1. Pada prinsipnya lembaga kemahasiswaan Fisip UNHAS menolak pelaksanaan P2KMB karena menolak keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No: 1831/UN4.1./KIP/2018 tentang Organisasi Mahasiswa (ORMAWA)
  2. Sehubung dengan itu, pimpinan fakultas memutuskan bahwa semua lembaga kemahasiswaan Fisip UNHAS tidak diakui hingga DEMA, BEM, dan HMD menerima ORMAWA atau terbentuknya lembaga DEMA, BEM, dan HMD baru yang menerima ORMAWA.
  3. Tidak ada kegiatan P2KMB atau sejenisnya pada tingkat lembaga DEMA, BEM, dan HMD.
  4. Segala fasilitas, bantuan, dan rekomendasi untuk sementara dihentikan hingga lembaga kemahasiswaan tersebut menerima peraturan Rektor UNHAS tentang Ormawa dan/atau terbentuknya lembaga DEMA, BEM, dan HMD baru yang menerima ORMAWA.

P2KMB dan Pembekuan Lembaga Kemahasiswaan

Dengan adanya keputusan tersebut, lembaga kemahasiswaan di FISIP UNHAS tidak diakui legalitasnya oleh pihak dekanat. Konsekuensinya, dalam proses administrasi yang membutuhkan persetujuan dan rekomendasi dari pihak birokrat tidak dapat dilakukan. Hal tersebut bersinggungan langsung dengan pemberlakuan PR Ormawa. Dapat dilihat bahwa bagaimana PR Ormawa dapat berpengaruh pada “pembekuan” lembaga-lembaga yang tidak sepakat dengan kehendak birokrat. Pasal-pasal yang mengikat di dalamnya pun dimanifestasi dalam pedoman P2KMB.

Dengan kata lain, lembaga kemahasiswaan yang menolak PR Ormawa serta merta dibekukan oleh birokrat. Namun, SK tersebut tak serta merta mengubah sikap lembaga di FISIP UNHAS yang sejak awal konsisten untuk menolak PR. Bukan hanya lembaga kemahasiswaan di FISIP yang terdampak sikap otoritarian birokrat kampus. Hingga hari ini, sudah tiga fakultas yang dibekukan, yaitu FISIP, FEB, dan Kehutanan. Alhasil, dinamika kampus (birokrat) hari ini cenderung memaksakan kehendaknya, dan menyingkirkan para “anak didiknya” yang tak sejalan dengan mereka.

Ironisnya, PR Ormawa tidak terlepas dari statuta UNHAS sebagai PTN-BH. Pengimplementasian dari PR Ormawa pun semakin mencekik kebebasan lembaga kemahasiswaan di kampus, terlebih dengan segala pasal-pasal yang dianggap bermasalah dan tidak ditinjau kembali hingga disahkan. Bahkan, hingga berujung pada tidak diakuinya lembaga kemahasiswaan yang tidak sepakat dengan kehendak birokrat.

Panjang umur perjuangan!

Majukan demokratisasi kampus!

***

[1] Tulisan mengenai pasal-pasal dalam PR Ormawa yang dianggap menegasikan peran mahasiswa dapat diakses pada https://himahiUNHAS.org/index.php/2018/06/11/pengesahan-keputusan-rektor-tentang-organisasi-kemahasiswaan-melalui-proses-yang-menegasikan-peran-mahasiswa/

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar