Kekerasan Satpam Adalah Kekerasan Terhadap Ingatan Kolektif

Mohammad Nur Fiqri (HI-2015) – mohammadnurfiqri@gmail.com

Seorang menteri berpantun tentang burung merpati dan burung nuri.[1]Pendidikan tinggi akan dijual ke skema pasar bebas, kabarnya. Tiga puluh kaki di luar gedung rektorat, hujan sepakan kaki menghujam deras. Mahasiwa lebam kena tampias. Satpam bersikeras kekerasan adalah jalan keluar. Siang hari membara. Para undangan bersorak bertepuk tangan.

Dua tahun yang lalu di bulan satu, pengalaman surealistis itu terjadi. Seremoni kick-off  PTN-BH menyisakan luka yang masih menganga lebar.Prinsip “demokratis dan berkeadilan” sebagai alas bergerak perguruan tinggi rasanya amblas setiap kali terjadi kasus kekerasan. Catatan Kaki Unhas melansir setidaknya terdapat lima kasus kekerasan satpam dalam kurun waktu enam tahun terakhir.[2]Tidak heran keos, atau state of chaos—seringkali disalahartikan dengan kata anarkis—justru didalangi oleh otoritas sendiri.

Gagasan dibayar lebam. Lebam beranak-pinak melahirkan ketakutan. Kenapa kampus menjelma mesin pelumatan gagasan kritis?

Baru saja kemarin terjadi. Selebaran Federasi Mahasiswa yang berisi kritik terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di kampus merah disambut tidak dengan tangan terbuka, melainkan dengan tinju dan hantaman kaki. Seolah satpam hanya memahami satu bahasa: bahasa kekerasan.

Kita mesti menaruh curiga kenapa satpam begitu ringan tangan. Kekerasan yang mereka lakukan tidak ditindaki bahkan dikecam oleh pihak universitas. Seolah-olah prosesi penerimaan mahasiswa baru yang berlangsung di dalam Gor Unhas dan pemukulan yang terjadi di halaman gedung, tengah bersemayam pada dua dunia yang berbeda. Dunia paralel dimana mahasiswa harus diseret karena berteriak kebenaran, sedang dunia yang lain tempat elit pejabat kampus menuding pendidikan mahal itu hoax.

Respon reaktif satpam seperti yang terjadi kemarin dan pengulangannya di beberapa tahun terakhir telah memunculkan dua ketakutan. Pertama, apakah kekuasaan yang mendalangi satpam sudah sedemikian digdaya sampai bisa menginjak-injak aturan dan norma hukum? Kedua, ataukah ideologi yang mendasari tindakan mereka sudah sedemikian hegemon, diberi amin paling serius, sehingga mendapatkan legitimasi moral seolah kampus memang tempat preman bercokol memukuli mahasiswa?

Ketakutan pertama tentu saja akan dijawab oleh mereka yang paham hukum, kalau tidak ada kekerasan yang dapat ditolerir terlebih lagi impunitas. Mengadili dalang genosida di masa lalu mungkin satu hal, namun untuk melaporkan satpam untuk ditindaki hukum tentu saja dapat dilakukan. Namun masalah tentu tidak selesai.

Pertanyaan sesungguhnya, kenapa mereka yang mengaku orang tua mahasiswa di kampus, mereka yang mengoperasikan kekuasaan dan mengintip dari jendela rektorat ketika aksi terjadi, melakukan hal yang lebih keji dari pemukulan yakni; pembiaran pemukulan itu berulang-ulang hingga menjadi kewajaran.

Pembiaran kekerasan yang terjadi mengarahkan saya kepada ketakutan kedua. Jangan-jangan tindak kekerasan yang dialami mahasiswa tidak lagi digugat karena telah secara persuasif, sedikit demi sedikit memperoleh pemakluman, hingga berubah menjadi common sense. Normalisasi kebrutalan satpam ini dapat dimungkinkan apabila narasi besar tentang tata-krama sudah terkoptasi oleh kepentingan kekuasaan.

Kalau saja demikian adanya berarti satpam tidak semata-mata hanya memikul fungsi represi atau kekerasan fisik saja, ide yang senantiasa mereka produksi juga menegaskan fungsi ideologis mereka sebagai satuan premanpengamanan yang sedang mendaur-ulang gelagat barbarik-otoritarian menjadi seperangkat nilai “sopan santun”.

Watak ganda pada aparatus inilah menjadi salah satu gagasan yang seringkali diabaikan dalam pemikiran Louis Althusser. Althusser tidak hanya mengklasifikasikan bahwa aparatus terbagi atas: Aparatus Ideologis Negara atau Ideological State Apparatus(ISA) dan Aparatus Represif Negara atau Repressive State Apparatus(RSA). ISA dan RSA tidaklah sepenuhnya murni ideologis atau murni represif saja.[3]Dalam bentangan sejarah, ISA seperti Sekolah dan Gereja juga menjalankan fungsi represif seperti metode pengusiran, penghukuman, seleksi, dsb., yang sesuai dengan skema pendisiplinan para “pengembala” dan “pengikut” mereka.[4]

Di tengah pasar jasa yang menggiurkan, ISA-Kampussebagai kaki tangan pasar bebas bertugas untuk memenuhi syarat-syarat reproduksi kapital. Salah satu yang paling utama ialah sumber daya manusia dengan watak kepatuhan dan nalar kritis yang mati. Parade kekerasan yang sedang dipertontonkan Unhas sebenarnya sedang menunjukkan fungsi ganda ISA-Kampusyaitu, fungsi represif.

Rentetan kasus semacam penyitaan selebaran, ancaman jam malam, pembubaran aksi, dan pemukulan mahasiswa sebenarnya adalah fungsi sekunder dari praktik ideologis untuk mengamankan alur produksi bahan mentah mahasiswa menjadi komoditas-tenaga-kerja Beberapa kasus seperti pemecatan (DO) dan skorsing adalah fungsi represi non-fisik yang berwujud lewat represi administrasi.

Lebih jauh, ISA-Kampusyang berani secara terang-terangan membubarkan aksi, diskusi, dan menyita bacaan sebenarnya sedang mempraktikkan kekerasan simbolik atas sebuah kebudayaan—termasuk simbol perlawanan dan ilmu pengetahuan.

Pada konteks penegasan “siapa yang memegang kuasa”, fungsi parade kekerasan satpam adalah untuk mengukuhkan satu order, satu simbol, satu definisi kewajaran, tentang siapa yang berhak bicara dan siapa yang harus ditangkap. Sehingga sikap pembiaran atas pengulang-ulangan kekerasan satpam sesungguhnya merupakan legitimasi siapa yang memegang kendali dan gagasan mana yang direstui kekuasaan.

Contoh konkrit di siang itu. Selebaran teman-teman mahasiswa yang dipukuli berisi pengetahuan yang walau sudah melewati riset menahun dan bertahun-tahun, melewati banyak periode waktu, akan tetap dituduh hoax karena tidak direstui oleh kekuasaan. Beda halnya dengan Bem U walau berada pada momen yang sama. Presiden BEM U mendapatkan panggung untuk berpidato dengan durasi cukup lama untuk mensiratkan posisi impoten mereka sebagai agen hipo-kritis mahasiswa di lingkar MWA kelak.

Sampai di titik ini, kecurigaan atas definisi “ketertiban umum” yang dijadikan dalih setiap proses kebebasan ekspresi yang berujung pemukulan akan terus memuncak. Termasuk mencurigai moral permissiveorang-orang yang memaklumi kekerasan fisik yang dilakukan entitas struktural seperti kampus. Batasan moral yang mengamini gagasan kritik luar kekuasaan harus dibayar dengan lebam, sedang para “mitra-kritis” kuasa modal disambut sorak-sorai kegirangan.

Imbas paling menakutkan sebenarnya adalah kekerasan terhadap memori kolektif. Penumpasan satu persatu ruang demokrasi di kampus pelan-pelan akan menyita ingatan kolektif kita tentang eksploitasi yang terjadi di tubuh pendidikan tinggi. Termasuk warisan ingatan kolektif kita tentang militansi perlawanan. Tidak heran upaya kekerasan ini beriringan dengan normalisasi lembaga mahasiswa seperti yang sedang dialami Lembaga Mahasiswa di Fisip, Sastra, Kehutanan, dan fakultas lain lewat PR Ormawa. Tujuannya tentu saja mencegah estafet ingatan tentang kebobrokan kampus.

Ingatan kita tentang kampus sebagai ruang belajar yang demokratis lambat-laun akan dibabat habis. Dua, tiga, lima tahun ke depan mungkin tidak akan ada yang berani protes tentang ongkos kuliah yang melangit. Jangankan protes, mungkin tidak ada lagi pertanyaan.

Sebelum hari itu, ketika kesenyapan resistensi menjemput, ketika kampus beralih kamp kosentrasi—kamp instalasi kepatuhan dan rasa takut, jangan biarkan ingatan ini padam!

Jika Ingatan adalah medan pertarungan. maka tugas kita adalah merebut kembali!***

[1]Sumber artikel dapat diakses pada (https://unhas.ac.id/article/title/ptn-bh-dirancang-pt-jadi-kelas-dunia)

[2]Infografis Kekerasan Satuan Pengamanan (satpam) Unhas dapat dilihat pada akun Instagram @catatankakiunhas

[3]Louis Althusser, Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi), Penerbit Indoprogress, 2015, hal. 26

[4]Ibid.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar