Ikhwal Buku yang Dibungkam Melulu

Moch. Thorgib Zulfkar (HI 2013) – regulerthor@gmail.com

 

Ketika budaya literasi Makassaar sedang gencar bertumbuh, kita tiba-tiba dibuat terperangah oleh video razia buku-buku yang dianggap berisi pandangan terlarang (baca: kiri) – oleh sebuah organisasi masyarakat “agamis” bernama Brigade Muslim Indonesia di sebuah toko buku besar Makassar. Dengan dalih menjaga ketertiban umum dari paham radikal, buku-buku tersebut dihimbau untuk segera dikembalikan ke penerbitnya.

Anehnya pula, salah satu buku yang akan rencananya ditarik tersebut justru berisi kritik terhadap marxisme, komunisme, dan leninisme oleh Romo Franz Magnis Suseno.[1] Saya duga, ormas tersebut terpicu karena gambar wajah Marx yang terpampang jelas di sampulnya tanpa mau tahu jabaran-jabaran bab yang dijelaskan. Jika benar, betapa kasus ini menjadi gambaran bahwa pepatah “don’t judge the book by its Marx cover” masih perlu dibumikan dengan lebih baik lagi.

Lanjut.

Secara personal, apapun gagasannya, saya menolak segala bentuk pembatasan akses terhadap ilmu dan pengetahuan. Namun dalam konteks Indonesia, walaupun sejak tahun 2010 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Pelarangan Barang Cetakan karena bertentangan dengan konstitusi dan hanya mengizinkan penarikan buku melalui mekanisme peradilan,[2] ormas yang sebenarnya bukan aparat negara dan tidak memiliki wewenang untuk menghentikan peredaran buku-buku tersebut seolah memiliki alasan.

Kalau ada yang bertanya, alasan kelompok semacam ini akan sangat mungkin memberikan jawaban yang panjang lebar, tapi akan berujung pada kesimpulan bahwa mereka tidak suka pada gagasan yang disampaikan oleh buku-buku tersebut. Rasa tidak suka ini kemudian termanifestasi ke dalam bentuk imbauan pelarangan. “Aku tidak suka orang-orang memiliki gagasan itu, maka mereka tidak boleh tahu dan membacanya.”

Pertanyaannya, apakah gagasan tentang komunisme, marxisme, leninisme, atau isme-isme lainnya bisa mati jika buku-bukunya dilarang untuk beredar?

Tidak. Gagasan tidak bisa dihentikan oleh pelarangan. Ide tentang khilafah, misalnya, tidak berhenti menyebar hanya karena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah Indonesia 2 tahun yang lalu. Kalian masih bisa mencari tahu tentang dasar yang mereka gunakan melalui sumber-sumber literatur daring alternatifnya dengan nama lain, media sosial tokoh-tokohnya, atau di majelis-majelis ilmu yang mereka adakan. Dan hal yang sama pula berlaku pada gagasan-gagasan kiri yang kita bahas saat ini.

Bagi yang merasa, ketika gagasan mereka dihalangi untuk disebarkan, pelarangan-pelarangan tersebut bisa menjadi justifikasi bahwa hal yang mereka perjuangkan itu benar. Kebenaran akan mengalami tantangan oleh pihak-pihak yang tidak suka, pikir para pejuangnya. Mereka pun semangat dan merasa ide-ide tersebut memang layak untuk disebarluaskan.

Selain itu, gestur-gestur penarikan buku secara paksa sama sekali tidak menyentuh ranah substansi yang buku-buku tersebut miliki – alias salah sambung. Justru, kasus ini menjadi gambaran absennya aparat negara sebagai penegak hukum dalam menangani razia liar ini.

Hm. Bagemana di’ bambang? Naa Aparat negara tonjii juga yang melakukan penyitaan buku beberapa waktu lalu manna mamo putusan MK lama mi berlaku.[3]

Jika kondisinya seperi ini, lantas bagaimana negara bisa menegaskan upayanya untuk membangun peradaban Indonesia yang bebas berpikir dan berpendapat jika akses terhadap sumber pengetahuan itu dibatasi secara sepihak?

Teman, membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut sama artinya dengan membiarkan potensi konflik horizontal tumbuh berkembang. Untuk saat ini, buku yang diklaim berhaluan kirilah sasarannya. Di hari-hari lain siapa yang tahu, entah video eksplanasi, diskusi-diskusi, atau sekadar nyanyian-nyanyian revolusilah yang akan menjadi bahan mereka menjustifikasi tindakan-tindakan pelarangannya.

Lantas bagaimana?

Jika sedari awal telah tumbuh pesimisme bahwa mereka adalah kelompok yang tak dapat diubah pola pikirnya, maka kita sendiri menafikan esensi pendidikan atau proses belajar manusia untuk menjadi manusia (humanisasi). Jika tidak, maka gagasan harus dilawan dengan gagasan. Narasi kiri yang dianggap akan selalu tak sejalan dengan dasar negara atau agama harus diberi kontra-narasi.

Seperti yang dilakukan oleh umat Syiah yang menjelaskan mazhab Ja’fariyah dan legitimasi internasional ihwal alirannya kepada oknum Sunni melalui platformnya.[4] Seperti yang dilakukan oleh Thomas Munzer yang menunjukkan bahwa teologi dapat berperan progresif dalam perubahan sosial Jerman kepada Engels.[5] Seperti pendukung khilafah di Indonesia yang walaupun geraknya dibatasi namun tetap teguh menyampaikan gagasannya.

Seandainya saja… seandainya saja… di suatu hari organisasi masyarakat yang menggunakan label agama tersebut mau melihat bahwa Islam dan marxisme memiliki potensi untuk berjalan beriringan (bahwa ketika fikih Islam kurang menyadari penggerak kehidupan sosial adalah ekonomi politik –yaitu hubungan-hubungan produksi di antara kelas-kelas yang ada, marxisme hadir sebagai alat analisis yang relevan dan secara heuristik sangat membantu untuk memahami apa itu kapitalisme atau sistem ekonomi yang jauh lebih canggih daripada yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dahulu dan karenanya membutuhkan penanganan yang berbeda pula),[6] tentu akan banyak waktu dan tenaga yang dapat diarahkan ke permasalahan kekinian yang lain.

Iya. Ini seandainya saja.

***

[1] Haris Prabowo, “Razia Buku “Kiri” di Gramedia Makassar: Gegabah dan Melanggar Hukum”, https://tirto.id/efCa, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 09.12 WITA.

[2] Bunga Manggiasih, “MK Cabut Kewenangan Jaksa Larang Buku”, https://nasional.tempo.co/read/284502/mk-cabut-kewenangan-jaksa-larang-buku/full&view=ok. Diakses pada tanggal 5 Agustus, pukul 10.54 WITA.

[3] Haris Prabowo, “Kodim Kediri Berdalih “Buku PKI” Dirazia Agar Tak Resahkan Warga”, diakses dari https://tirto.id/dcHn pada tanggal 5 Agustus 2019, pukul 18.12 WITA.

[4] Jabaran tentang dasar-dasar Syiah dijelaskan melalui http://syiahindonesia.net/, dan konsensus perihal mazhab ini secara internasional dapat dilihat melalui http://ammanmessage.com/.

[5] Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

[6] Muhammad Al-Fayyadl, “Marxisme dan Jalan Menuju Fikih Pembebasan”, diakses dari https://islambergerak.com/2019/07/marxisme-dan-jalan-menuju-fikih-pembebasan/, pada tanggal 5 Agustus 19.35 WITA.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar