Udang di Balik Batu Open Door Policy di Jerman

Oleh: Luthfania Andriani (HI 2018)

(Tulisan ini dibuat sebagai rangkaian dari Latihan Orientasi Ilmiah 2018)

Latar Belakang

Dunia saat ini diwarnai dengan berbagai konflik, pemberontakan, dan peperangan di berbagai belahan dunia. Keadaan ini membuat banyak wilayah di dunia terancam keamanannya sehingga banyak negara yang warganya terpaksa pindah dan mengungsi ke negara lain. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh negara superpower sebagai kesempatan untuk mencapai atau mengejar kepentingan nasionalnya. Salah satunya berada di daerah Suriah.

Sejak tahun 2011, Suriah telah diwarnai dengan banyak pemberontakan dan perang saudara yang menimbulkan banyak korban. Dilansir dari CNN, konflik yang terjadi di Suriah bahkan menewaskan lebih dari 500.000 orang[1]. Hal ini tentu saja menjadi ancaman yang besar bagi warga di Suriah untuk bisa tetap bertahan tinggal dan hidup di tengah hiruk-pikuk konflik Suriah yang terus saja menewaskan banyak korbannya. Hal inilah yang mendorong banyak warga Suriah mengambil jalan untuk mengungsi ke daerah yang lain, yang disebut dengan imigran atau pengungsi.

Para pengungsi kebanyakan mengungsi ke negara-negara Eropa. Hal ini dikarenakan kestabilan ekonomi negara-negara Eropa dapat menjamin keamanan mereka yang diperkuat dengan perjanjian The 1951 Refugees Convention.[2]

Salah satu negara tujuan utama para imigran yaitu Jerman. Hal ini dikarenakan Jerman menerapkan kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) yang mempermudah para pengungsi untuk masuk ke Eropa terutama Jerman di tengah krisis pengungsi di Eropa. Tindakan ini mengundang pertanyaan besar mengenai motif dibalik tindakan Jerman ini.

Teori/Konsep

Paradigma yang digunakan dalam menganalisa isu ini adalah realisme yang merupakan paradigma yang berpatokan pada asumsi dasar survival, self-help, dan statism.[3] Survival bermakna dalam dunia internasional yang anarki, negara harus tetap berusaha agar negaranya bisa tetap bertahan eksistensinya dan tercapai hak-haknya. Self-help bermakna negara yang harus berperan utama dalam memperjuangkan hak-hak dan esksistensinya tanpa bergantung pada negara lain. Statism bermakna tidak ada sentral otoritas dalam dunia internasional atau negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam dunia internasional.

Konsep yang digunakan dalam analisis isu ini adalah konsep kepentingan nasional. Hal ini berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh Jerman yaitu Open Door Policy. Kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan cerminan dari kepentingan nasional suatu negara. Inti terpenting dari kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia.[4] Dari konsep ini dapat disimpulkan bahwa di balik kebijakan politik luar negeri Jerman terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Jerman melalui kebijakannya.

Hans Morgenthau mengatakan bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal, dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.[5] Setiap aktivitas negara baik dalam negeri maupun luar negeri harus berlandaskan kepentingan nasional. Karena hakikatnya negara memperjuangkan pencapaian kepentingan nasional. Di balik Open Door Policy di Jerman terdapat kepentingan nasional  yang ingin dicapai oleh Jerman terutama di bidang ekonomi. Salah satu tujuan utama kebijakan Jerman tersebut adalah meningkatkan sektor tenaga kerja di Jerman yang akan berujung pada penguatan ekonomi di Jerman.[6]

Kepentingan nasional dalam studi HI dapat merujuk pada power atau kekuasaan. Power merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara termasuk dalam melakukan aktivitas hubungan internasional. Menurut Hans Morgenthau, power merupakan apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.[7]  Hal ini dapat dilihat dari efek yang dirasakan oleh negara-negara di Uni Eropa disebabkan tindakan Jerman yang kemudian mempengaruhi perilaku negara-negara tersebut terhadap pengungsi.

Pembahasan

Pada tahun 2015, Eropa mengalami krisis pengungsi. Terutama pada tahun 2015, pengungsi yang datang ke Eropa menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sebanyak 52% pengungsi tersebut berasal dari Suriah, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan Afghanistan 19%, Irak 6%, Eritrea 5%, Nigeria 2%, Pakistan 2%, Somalia 2%, Sudan 1%, Gambia 1%, dan Mali 1% (UNHCR, 2015).[8]  Pengungsi Suriah menjadi fokus dalam isu karena merupakan pengungsi dengan jumlah terbanyak. Pengungsi Suriah banyak masuk ke negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Swedia, Belanda, Italia, dan lainnya.

Jerman merupakan negara penerima pengungsi terbanyak dibanding negara Eropa lainnya. Hal ini dikarenakan Jerman menerapkan kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang membuat Jerman masih membuka perbatasan negaranya bagi pengungsi untuk masuk ke negaranya di saat negara-negara Uni Eropa lainnya malah menolak atau membatasi jumlah pengungsi untuk masuk ke negara mereka. Bahkan, kebijakan ini mempermudah para pengungsi untuk masuk ke Jerman yang melanggar mekanisme yang ada di Dublin Regulation. Dublin Regulation merupakan seperangkat aturan yang mengatur penetapan negara Uni Eropa yang bertanggung jawab terhadap pengungsi termasuk memeriksa dokumen-dokumen mereka yang biasanya ditentukan berdasarkan negara pertama yang didatangi oleh pengungsi tersebut.

Dari kebijakan di atas, dapat dilihat peran power atau kekuasaan di Jerman yang tidak terpaku pada aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan tetap teguh pada pendiriannya mengenai kebijakan yang ditetapkannya. Tindakan Jerman yang cenderung berbeda dengan tindakan negara-negara Eropa lainnya memberi efek secara tidak langsung kepada negara-negara Eropa lainnya. Hal ini dikarenakan negara-negara Eropa yang menutup negaranya untuk para pengungsi mendapat kritikan dari masyarakat internasional. Hal ini cukup mempengaruhi negara-negara tersebut untuk cenderung mulai mempertimbangkan untuk membuka negaranya bagi pengungsi walaupun dengan jumlah yang tetap dibatasi, seperti yang terjadi pada Inggris.

Selain itu, kebijakan Jerman jika dipandang dari paradigma realisme tidak murni karena alasan humanitarian. Namun, terdapat kepentingan nasional di baliknya, yakni menyangkut peningkatan sektor tenaga kerja di Jerman demi penguatan ekonomi di negaranya. Merujuk pada data dari CNN yang mengutip hasil penelitian oleh pengamat internasional dari data penuaan warga yang dirilis oleh Komisi Eropa tahun 2015, bahwa populasi Jerman diprediksikan akan menurun dari 81,3 juta orang pada 2013 menjadi 70,8 juta orang pada 2060.[9] Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jerman mengalami kekurangan penduduk. Terlebih lagi, pada tahun 2015, jumlah penduduk Jerman yang berada di usia produktif sangatlah sedikit. Sedangkan perekonomian suatu negara sangat bergantung pada jumlah penduduk suatu negara, terutama penduduk yang berada di usia produktif. Kondisi ini membuat Jerman menggunakan kesempatan melalui Open Door Policy untuk menambah jumlah penduduknya serta membuat para pengungsi untuk dapat berkontribusi terhadap penguatan perekonomiman di Jerman.

Kesimpulan

Krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015 menghasilkan berbagai macam tindakan berbeda dari negara-negara di Eropa terhadap pengungsi dari Timur Tengah terutama dari Suriah. Di saat negara-negara di Uni Eropa menutup negaranya untuk menerima pengungsi masuk ke dalam negaranya, Jerman bertindak lain. Jerman malah membuka negaranya untuk menerima para pengungsi melalui Open Door Policy atau Kebijakan Pintu Terbuka.

Open Door Policy ini tidak serta merta sebagai bentuk perilaku kemanusiaan atau kepedulian Jerman terhadap para pengungsi. Tetapi, ternyata di balik itu terdapat kepentingan nasional yang ingin dikejar dan dicapai oleh Jerman, yakni menjadikan para pengungsi sebagai tenaga kerja di negaranya sehingga dapat berkontribusi dalam penguatan perekonomiannya. Hal ini juga menjadi solusi bagi permasalahan kekurangan penduduk dan tenaga kerja di Jerman.

Tindakan Jerman melalui Open Door Policy tidak hanya menuai pujian kepada Jerman, tapi juga menuai kritikan yang ditujukan kepada negara-negara di Uni Eropa yang menutup dan bahkan menolak pengungsi untuk masuk ke negaranya. Negara-negara tersebut dilihat seolah-olaah tidak peduli terhadap para pengungsi. Sehingga secara tidak langsung, tindakan Jerman melalui kebijakannya mempengaruhi para negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mempertimbangkan menerima pengungsi di negara mereka.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal:

Bainus, Arry dan Junita Budi Rachman. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. Intermestic: Journal of International Studies. Vol. 2.

Bakry, Umar Suryadi. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana Prenadamedia Group.

Dunne, Tim dkk. (2001). The Globalization World Politics. Oxford: Oxford University Press.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. (2016). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wardhani, Ratna Kusuma. (2017). Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011 – 2015. Jurnal Sospol. Vol.3.

Internet:

Avissa, Tasya Prima. (2017). Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016. Diakses dari http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y pada tanggal 24 November 2018

Chrissandi, Imanuel. (2016). Dampak Sikap Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Bagi Keamanan Regional di Eropa. Diakses dari http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19077/BAB%20I%2C%20BAB%20III%2C%20DAN%20BAB%20V.pdf?sequence=1 pada tanggal 23 November 2018

Hall, Allan. (2015). Germany opens its gates: Berlin says all Syrian asylum-seekers are welcome to remain, as Britain is urged to make a ‘similar statement’. diakses dari https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-opens-its-gates-berlin-says-all-syrian-asylum-seekers-are-welcome-to-remain-as-britain-is-10470062.html pada tanggal 23 November 2018

Sari, Amanda Puspita. (2015). Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman kepada Imigran?. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran pada tanggal 23 November 2018

[1] Catherine Burns, Desember 2016, 10 Perkara yang Perlu Diketahui tentang Aleppo dan Suriah, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140 pada tanggal 23 November 2018 pukul 22.58 WITA

[2] Ratna Kusuma Wardhani, 2017, Peran Trauma dan Memori dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011 – 2015, Jurnal Sospol, Vol.3, hlm. 151

[3] Tim Dunne, Brian C dan Schmidt, 2001, The Globalization World Politics, Oxford, Oxford University Press, hlm. 141-161

[4] Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2016, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 113

[5] Umar Suryadi Bakry, 2017, Dasar-Dasar Hubungan Internasional, Depok, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 59

[6] Amanda Puspita Sari, September 2015, Ada Apa di Balik Kedermawanan Jerman kepada Imigran?, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran pada tanggal 23 November 2018 pukul 22.56 WITA

[7] Bakry, Op.cit. hlm. 65

[8] Wardhani, Op.Cit., hlm. 150

[9] Sari, Op.Cit.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar