Press Release: HIMAHI FISIP UNHAS Menolak Pembentukan BEM Universitas

Universitas Hasanuddin yang berstatus PTN-BH kini semakin melaju pesat untuk mendapatkan pengakuan taraf internasional, berbagai macam metode pun dilakukan demi meraih cita-cita utopisnya. Memajang apa saja yang ada di kampus untuk dinikmati investor merupakan metode utama Universitas Hasanuddin yang menyasar pada pengembangan fasilitas yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi tetap dilakukan demi mendapatkan pemandangan kampus yang indah dan enak dipandang. Nyatanya, dari segi substansi semua bobrok, politis, dan bersifat pragmatis.

Agar agenda merayu investor ini dapat berjalan mulus, birokrasi kampus pun melakukan berbagai macam manuver untuk menciptakan lingkungan kampus yang terkontrol dengan represif dan non-represif. Kasus pemukulan mahasiswa yang dilakukan oleh satuan pengamanan (satpam) kerap kali ditemukan dalam beberapa momen pada saat aksi, dan sifat yang intimidatif merupakan bukti bahwa kampus hari ini mempraktikkan represivitas untuk metode pengamanan. Cara-cara preventif pun dapat dicium dengan jelas seperti intervensi akademik, pembentukan peraturan yang mengebiri demokrasi mahasiswa, dan menggiring mahasiswa agar melakukan politik praktis dengan mengajak elemen mahasiswa masuk ke dalam sistem birokrasi kampus, yang hari ini tidak jauh berbeda sebagaimana negara bekerja, melalui pembentukan BEM Universitas (BEM U).

Wacana ini pun semakin menjadi-jadi pasca kurang efektifnya hasil dari penuntutan terhadap Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan, yang berakhir hanya dengan pasal penjelas. Akhirnya belum lama ini, kampus mengeluarkan surat undangan dengan nomor 249/UN4.1.3/KM.03.00/2019 tentang permintaan agar masing masing fakultas mengirimkan perutusan (masing-masing 2 orang) untuk dijadikan sebagai tim pembentukan lembaga mahasiswa tingkat Universitas. Surat permintaan tersebut berlandaskan pada Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin nomor: 1831/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan (PR ORMAWA, pasal 4 ayat 1 poin a&b, mengenai Lembaga Mahasiswa Tingkat Universitas.  Dan yang mengkhawatirkan, tidak jarang beberapa lembaga mahasiswa di-“setting” agar dihadapkan pada suatu kondisi negosiasi dan kampus hanya menawarkan pilihan untuk membentuk BEM Universitas atau pilihan lain yang sudah pasti sama merugikannya. Contohnya seperti BE Kemahut SI-UH yang ingin dipindahkan sekretariatnya oleh birokrat dan mengalami penolakan dari lembaga terkait, kemudian birokrat memberikan opsi sekretariat tidak dipindahkan dengan syarat sepakat dengan pembentukan BEM U. Kasus ini bisa menjadi salah satu contoh bentuk sabotase atau strategi kampus agar mahasiswa secara terpaksa sepakat dalam pembentukkan BEM U, dan ini sudah menyalahi demokrasi itu sendiri.

Untuk kasus ini, Pembentukan BEM U dapat dianggap sebagai hal yang paling krusial dalam segi pergerakan. Pada dasarnya, dapat diprediksi, terbentuknya BEM U akan menyetujui adanya struktur hierarkis yang hanya melibatkan segelintir orang tertentu untuk mengakomodir  kepentingan 30.000 mahasiswa Unhas. Apalagi, permasalahan yang pasti akan muncul jika hadirnya BEM Universitas ini adalah perebutan kursi kekuasaan pemimpin lembaga yang akan memicu konflik horizontal di tubuh gerakan mahasiswa sendiri. perebutan kekuasaan tersebut merupakan aktivitas politik praktis dan bersifat kompetisi yang akan mengalihkan fokus dunia kemahasiswaan.

Jika kita berkaca pada output dari politik representatif di Indonesia, orang-orang pun akhirnya terbiasa melimpahkan permasalahan politik kepada segelintir orang yang “kelihatannya” mumpuni untuk menanganinya. Pada akhirnya mahasiswa yang tidak memegang jabatan dalam struktur pun bersifat pasif dan apatis dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kampus. Kepasifan mahasiswa dalam politik membuatnya tercerabut dari lingkungannya, tidak memiliki kekuatan, dan sendirian dalam masyarakat massa yang kurang bermanfaat baginya sebagai makhluk politik. Hal demikian semakin menjauhkan mahasiswa dalam ranah politik, enggan terlibat aktivitas yang menentukan kelangsungan hidupnya sendiri dan komunitas masyarakat yang lebih luas. Inilah keberhasilan birokrat kampus dalam menjauhkan mahasiswa dari politik. Semakin mahasiswa menjauh dari politik, kampus akan semakin mudah menentukan hidup kita. Apalagi, trauma masih terjadi pasca hasil keputusan PR Ormawa, perwakilan yang ditunjuk/dibentuk untuk membahas lebih lanjut ternyata bersifat segmentasi dan tidak demokratis karena hanya lembaga mahasiswa yang berbentuk BEM/lembaga mahasiswa tingkat fakultas yang bisa menjadi tim tersebut.

Maka dari itu, setiap individu seharusnya menentukan keputusannya sendiri, bukannya menyerahkan kepada pihak yang menjadi perwakilan, sehingga sikap politik dari setiap orang berpengaruh dan tetap tajam dalam melihat sesuatu. Secara prinsipil, metode yang paling tepat saat ini dalam kampus adalah demokrasi langsung, dimana setiap orang dan lembaga-lembaga yang demokratis (BEM/Senat Fakultas, Himpunan Mahasiswa Departemen, dan UKM) memiliki suara dan pertimbangan yang adil dan diperhitungkan agar mereka tetap berpartisipasi dan kritis dalam menentukan hajat hidupnya baik yang bersifat privat ataupun umum.

Maka dari itu, HIMAHI FISIP UNHAS menolak pembentukan BEM Universitas yang merupakan turunan dari statuta PTN-BH dan struktur organisasinya yang tidak demokratis dan dapat mengancam otonomi lembaga yang pasti akan dibawahinya, serta pihak Universitas Hasanuddin yang telah melanggar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi, yang tertera pada BAB I pasal 2 yang berbunyi: “Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa”.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar