Mouvement des Gilets Jaunes dan Gerakan Politik Jalanan Prancis

Oleh: Hasri Ainun (HI 2017) 

Email: ayihasr@gmail.com

Kota mode dunia, Paris, sedang bergejolak. Kerusuhan terjadi dimana-mana. Penjarahan terjadi di berbagai butik mewah. Mobil dan bangunan terbakar. Jalanan dipenuhi bentrok antara demonstran dengan polisi anti huru-hara. Sejak November lalu, beginilah potret Kota Paris ketika wacana naiknya harga bahan bakar bergulir melalui media arus utama.

Jika ditinjau dari segi historis, Revolusi Prancis 1848 silam turut mengafirmasi bahwasanya Prancis adalah republik yang didirikan melalui serangkaian tindakan kekerasan dan turbulensi politik dalam negeri yang berbasis kontradiksi kelas. Beberapa waktu setelah Revolusi Prancis berhasil menggulingkan monarki absolut pun masih terdapat serangkaian gerakan sosial yang masif dan destruktif di jalanan pusat Kota Paris yang glamour. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu digarisbawahi bahwa gemerlapnya Kota Paris—dengan Menara Eiffel, Monumen Arc de Triomphe, Museum Louvre, Champs-Élysées, serta industri mode yang telah melahirkan segudang brand garmen terkenal—hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Gilets Jaunes dan Status Quo yang Tidak Adil

Demokrasi yang dianut oleh mayoritas negara saat ini justru menjauhkan masyarakat dari hak ekonomi-politiknya. Gejala kontradiksi internal politik liberal-demokratis ini lalu membangkitkan letupan-letupan berupa upaya teorganisir dari gerakan akar rumput di berbagai negara dengan tuntutan yang menyasar kapitalisme global yang kini telah merambah ke segala lini kehidupan. Sidney Tarrow dalam bukunya Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics menunjukkan bahwa negara dan kapitalisme merupakan dua sumber utama dari perdebatan politik yang bermula dari perpecahan masyarakat industri, utamanya di Eropa[1]. Perdebatan politik ini menyisakan para elit politik dan para akar rumput yang berada jauh dari tampuk kekuasaan. Para elit memiliki kapasitas dan akses instrumen kekuasaan sehingga dengan mudah mengaburkan kontradiksi kelas yang menjadi agenda penting dari gerakan akar rumput melalui pemberitaan masif media arus utama.

Gerakan grassroots yang berangsur memantik demonstrasi di Prancis bernama Mouvement des Gilets Jaunes atau Gerakan Rompi Kuning. Gerakan ini ditafsirkan sebagai anomali oleh pemerintah. Bahkan “politik jalanan” mereka dianggap telah menimbulkan kerusuhan terburuk selama lebih dari satu dekade di pusat Kota Paris. Kekacauan dengan skala serupa membara pada saat Protes dan Mogok Mei 1968 sertai Kerusuhan Sipil 2005 silam.

Gilets Jaunes berkisar melalui media sosial berupa petisi online. Gerakan ini memulai aksi protes dengan petisi dan diorganisir oleh orang-orang biasa, tanpa pemimpin yang mapan, dan tanpa afiliasi dengan partai politik atau serikat pekerja tertentu. Gilets Jaunes merupakan kelompok yang heterogen dan signifikan, dimana massanya terdiri dari rentang usia, asal daerah, dan profesi yang berbeda. Pengangguran, pensiunan dengan dana pensiun yang rendah, dan pekerja yang berpenghasilan rendah mendominasi barisan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa gerakan ini tidak memiliki agenda politik ataupun manifesto kelompok tertentu. Tuntutan yang memprovokasi gerakan akar rumput ini yakni adanya wacana pemerintah mengenai pajak baru yang diprediksi akan menyebabkan kenaikan harga bahan bakar.

Kelompok ini turun ke seantero Prancis, utamanya di kota-kota besar, pada 17 November 2018. Ratusan ribu pengunjuk rasa menyerukan keresahan akan kondisi sosial ekonomi mereka yang disebabkan oleh kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Respon terhadap kebijakan berupa wacana kenaikan pajak bahan bakar tidak hanya di-counter dengan intensi terhadap penurunan pajak bahan bakar, tetapi juga peningkatan standar kehidupan, pengunduran diri presiden, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap kelas pekerja. Gerakan ini telah berekspansi menjadi gerakan anti-pemerintah yang membangkitkan kebencian terhadap Macron dan sistem politik Prancis saat ini.

Kelas pekerja akan punya pengaruh ketika bertindak secara kolektif atau membentuk koalisi sosial untuk melakukan manuver melawan kelas penguasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam sub-bab capitalism and contention[2]. Kelompok akar rumput ini didominasi oleh masyarakat dari kota-kota terpencil dan pedesaan yang berpenghasilan rendah. Ini menjelaskan konsekuensi dari negara yang tepolarisasi menjadi towns dan suburbs, dimana terdapat kesenjangan pembangunan di antara keduanya.

Tingkat pengangguran serta kriminalitas yang tinggi, terbelakang secara ekonomi, dan daerah pinggiran yang dihuni oleh imigran adalah kehidupan di Bondy—salah satu daerah di pinggiran timur laut Paris—hari ini. Menurut data Better Life Index oleh OECD, 20% populasi teratas meraup pendapatan hampir lima kali lipat dari 20% populasi terbawah di Prancis[3]. Ada pula peraturan zonasi yang dirancang untuk menjamin kualitas hidup yang tinggi bagi penduduk perkotaan yang secara tidak langsung menyeleksi masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah untuk dapat bertahan hidup di kota berkelas seperti Paris.

Berkenaan dengan wacana naiknya harga bahan bakar, data CCFA pada tahun 2017 menunjukkan sebanyak 82,5% angka kepemilikan mobil di daerah suburbs, 94,5% di pedesaan, dan hanya 73,3% di pusat kota[4]. Data ini menunjukkan masyarakat di kawasan kota pinggiran dan pedesaan lebih bergantung pada mobil dari pada penduduk kota. Mayoritas dari masyarakat di kota pinggiran dan pedesaan adalah pekerja, yang membutuhkan mobil untuk mempermudah dalam mengakses pekerjaan. Terlebih lagi, pada realitanya, sebagian besar masyarakat Prancis menggunakan mobil berbahan bakar diesel dengan persentasi mencapai 61,6% pada tahun 2017 lalu[5]. Diesel merupakan komoditas bahan bakar yang harganya paling melonjak naik. Kebijakan ini semakin merugikan kelas pekerja, dimana harga bahan bakar yang menjadi komoditas krusial mengalami kenaikan dan di sisi lain tidak terdapat kebijakan untuk menaikkan upah minimum.

Eskalasi harga minyak mentah global telah terjadi sejak awal 2016. Perancis termasuk negara dengan harga bahan bakar tertinggi di Uni Eropa. Terdapat beberapa klaim “normatif” dari pihak otoritas Perancis, di antaranya; upaya meminimalisir ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mencegah polusi udara, transisi ke bahan bakar alternatif, sampai penggunaan mobil ramah lingkungan. Kebijakan tersebut didasari oleh tingkat emisi Prancis sebagai negara industri, yang secara konsisten menyumbang emisi terbesar setiap tahunnya dan membahayakan kelangsungan lingkungan hidup. Sektor penghasil emisi tertinggi di Prancis berasal dari transportasi, yaitu sebanyak 29%[6]. Pada hakikatnya, akar dari kebijakan—yang jika dilihat sekilas cenderung normatif—ini dilatarbelakangi oleh krisis yang melanda Eropa tahun 2008. Austeritas atau program rencana penghematan dengan memotong subsidi publik menjadi respon cepat tanggap dari Prancis guna memulihkan krisis kapital di teritorinya, yang salah satunya berdampak pada kenaikan harga bahan bakar.

Tidak Ada Solusi Dalam Reformasi

Dengan dalih percepatan ekonomi dan peningkatan daya saing Prancis dalam ekonomi global, Macron memproduksi kebijakan-kebijakan yang timpang. Reformasi ekonomi yang dicanangkan Macron di sisi lain hanya menciptakan ketidakadilan bagi kelas pekerja. Pertumbuhan terpusat di kota-kota besar yang menjadi lahan untuk mengeruk profit bagi para investor asing. Angka investasi tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebagai dampak dari kebijakan ramah investor ini, yakni sebesar 4,7% (sebelumnya 2,7% pada tahun 2016)[7]. Reformasi ekonomi ini juga menghapus subsidi pada sektor-sektor tertentu yang menyebabkan hilangnya layanan publik dan mengakhiri perlindungan tenaga kerja. Titik tanduk dari kebijakan ini membuat korporasi lebih kompetitif dengan memotong pajak bisnis dan mengurangi beban pajak para kapitalis.

Terdapat tendensi otoritas Prancis saat ini lebih berpihak pada pemilik modal atau para kapitalis dibandingkan pada kelas pekerja. Dimana kebijakan pro-bisnisnya telah memunculkan skeptisisme dari para pekerja terhadap pemerintah dan semakin melegitimasi peran negara sebagai perpanjangantangan dari para kapitalis. Marx menggambarkan negara sebagai “komite eksekutif masyarakat kelas borjuis”[8]. Dengan kata lain, negara merupakan “suprastruktur” masyarakat kapitalis, yang melayani kepentingan kelompok dominan. Negara dilihat sebagai lembaga yang eskploitatif dan memaksa yang termanifestasikan oleh adanya aparat negara, baik aparat ideologis maupun represif. Dalam konteks kerusuhan ini, aparat negara yang represif berwujud polisi anti huru-hara yang ditemui di berbagai titik api.

Dewasa ini, peradaban menjadi semakin kompleks. Ketika kapitalisme menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih eksploitatif, kaum kapitalis akan menjadi lebih kaya dan lebih kuat, yang di sisi lain akan menimbulkan gerakan resistensi dari pihak yang dieksploitasi. Sesuai dengan pemikiran Marx yang telah mendiseminasi pandangan global, bahwa gerakan sosial abad ke-19 akan berbasis kelas. Marx berpikir bahwa ketika kapitalisme menghasilkan lebih banyak mode produksi yang disosialisasikan, homogenitas kelas pekerja yang dihasilkan akan melawan kencenderungan untuk bersaing dalam pekerjaan dan akan menghasilkan gerakan berbasis kelas yang berpusat pada proletariat industri[9]. Gerakan sosial hari ini, termasuk Gilets Jaunes, merupakan manifestasi dari pemikiran Marx pada abad ke-19 tersebut.

David McNally dalam bukunya Global Slump: The Economics of Politics of Crisis and Resistance, mengulas beragam resistensi besar-besaran terhadap kapitalisme dari seluruh belahan dunia menyusul krisis terbaru. Serangan balik terhadap kelas kapitalis ini berwujud tuntutan-tuntutan dari yang bersifat reform hingga smash terhadap sistem ini. Tentu saja, resistensi-resistensi ini adalah upaya melanjutkan titik api gerakan anti-kapitalisme berskala global dalam dua dekade terakhir[10]. Gerakan protes pertemuan WTO di Seattle tahun 1999 silam menjadi momen penting kebangkitan gerakan resistensi kapitalisme global. Protes ini berhasil menghentikan pertemuan WTO sehingga memberi kesan bahwa aksi massa berskala besar bisa berdampak signifikan bagi sistem[11]. Pasca Battle in Seattle, gerakan anti-kapitalisme dan anti-globalisasi mulai menyebar ke berbagai belahan dunia.

Dalam konteks tatanan sosial, otoritas Prancis dianggap tidak mendengarkan keresahan para pekerja biasa dengan upah rendah yang semakin termarginalisasi di dunia yang kapitalistik ini. Padahal, gerakan sosial yang digagas oleh Macron, En Marche!, dirancang sebagai gerakan grassroots yang progresif untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya, pada realitanya, gerakan tersebut hanya berperan sebagai alat politik untuk memenangkan kursi di pemilihan presiden tahun 2017 lalu. Bahkan, gerakan tersebut telah bermetamorfosis menjadi sebuah partai politik formal yang berhaluan liberal.

Lagi pula, untuk apa menciptakan suatu platform yang hanya sekadar “mendengarkan” tanpa memberi solusi yang konkret?

Penutup

Walaupun Gilets Jaunes bukan merupakan suatu gerakan yang diinisiasi oleh serikat buruh, namun gerakan ini sukses menghimpun berbagai pekerja dari berbagai daerah di Prancis. Setidaknya, telah muncul kesadaran dari para pekerja yang tereksploitasi dan teralienasi untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Sekaligus sebagai ekspresi rasa frustasi atas kebijakan ekonomi Prancis dan ketidakpercayaan politik yang membuncah dari keluarga-keluarga mereka.

Perlu diingat bahwa pergolakan politik terjadi karena status quo di sistem politik itu sendiri. Kegiatan politik yang meledak di luar jalur kelembagaan dianggap sebagai respon taktis dan rasional terhadap sistem politik yang tidak transparan dan bersikap apatis terhadap masyarakat yang dirugikan. Untuk mementang status quo, suatu gerakan sosial seyogyanya membutuhkan lebih dari sekedar kapasitas untuk memobilisasi sumber daya[12]. Struktur mobilisasi yang terorganisir–seperti gerakan akar rumput—harus mampu menggalang massa untuk melakukan tindakan kolektif dengan melakukan pemerataan wacana, yang tidak hanya dapat diakses oleh anggota gerakan, tapi juga kepada khalayak umum.***

 

Bibliography:

[1] Tarrow, Sidney G. (2011). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. (p.71). New York: Cambridge University Press.

[2] Ibid. p. 73.

[3] Data OECD “Better Life Index: France” retrieved from https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/france

[4] Data CCFA (French Automobile Manufacturers Committee) “The French Automotive Industry: Analysis & Statistics 2018” retrieved from https://ccfa.fr/brochure-analyse-statistiques/

[5] Ibid.

[6] Anonym. (2018, August 27). Greenhouse Gas Emissions in France. Retrieved from https://www.planete-energies.com/en/medias/close/greenhouse-gas-emissions-france

[7] Anonym. (2018, December 19). France Economy Data. Retrieved from https://www.focus-economics.com/countries/france

[8] Steans, Jill & Lloyd Pettiford. (2009). Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema. (p. 175). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[9] Tarrow, op. cit., p.73.

[10] Sangaji, Anto. (2011, January 11). Krisis dan Kelas. Retrieved from https://indoprogress.com/2011/01/krisis-dan-kelas/

[11] Tormey, Simon. (2004). Anti-Capitalism: A Beginner’s Guide. (p. 93). India: Thomson Press.

[12]  Woodly, Deva R. (2015). The Politics of Common Sense: How Social Movements Use Public Discourse to Change Politics and Win Acceptance. (p. 133). New York: Oxford University Press.

Berita-berita mengenai Yellow Vest Movement dan kerusuhan di Prancis 2018.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar