Review Diskusi Darurat Agraria

Oleh: Fadli Anggara Putra

Email: fadlianggaraputra01@gmail.com

Hari tani adalah hari dimana para kaum buruh tani merebut momen dan mengkampanyekan kembali tuntutannya. Di hari tersebut, di beberapa lokasi akan dijumpai sejumlah orang-orang yang antusias meramaikan jalanan, halaman perusahaan, pabrik atau industri pertanian, depan gubernuran atau bahkan tempat-tempat umum lainnya. Mereka berasal dari berbagai kalangan yang umumnya memiliki satu kesadaran akan kelas sosial yang sama, bersolidaritas dalam satu gerakan untuk menggemakan satu suara “merebut kembali hak atas petani.”

Menjelang hari tani yang jatuh pada tanggal 24 september 2018, biasanya aktifitas membasis sebagai pra-kondisi hari tani telah dimasifkan. Ajang propaganda akan banyak dijumpai di sosial media, di dinding-dinding, atau di mading-mading. Di kampus-kampus, ruang-ruang diskusi mulai diisi dengan pembahasan mengenai isu-isu agraria. Di tempat-tempat yang sedang mengalami konflik agraria, membasis masyarakat telah dimulai sejak awal dan terus menyusun strategi perlawanan. Dalam beberapa waktu, usaha untuk menggait simpati dan peduli dari masyarakat umum akan menjadi agenda penting dalam ajang propaganda. Diskusi panel yang diadakan oleh HIMAHI FISIP UNHAS bekerjasama dengan BEM KEMA FAPERTA UNHAS merupakan sebagai salah satu ruang pewacanaan darurat agraria menjelang hari tani.

Secara garis besar, diskusi ini berangkat dari pembahasan bangunan teoretik, fenomenologi, dan dasar hukumnya. Dimulai dari akumulasi primitif, neoliberalisasi sektor agraria, UUPA, hingga konflik-konflik agraria di daerah Sulawesi Selatan.  Pertama, akumulasi primitif adalah sebuah upaya yang memisahkan para produsen independen atau para petani dari alat produksinya, yaitu tanah melalui perampasan lahan oleh para tuan tanah. Hal tersebut kerap diidentikkan dengan zaman feodal, di mana akumulasi primitif menjadi titik tumpu berkembangnya akumulasi kapital. Dorongan untuk mengefisiensikan produksi pertanian mengakibatkan terjadinya pergeseran dari pertanian tradisional yang terpengaruh oleh perkembangan industri dan kapitalisme ke industrialisasi lahan.

Kedua, neoliberalisasi sektor agraria, yang ditandai dengan munculnya regime-regime internasional yang mengusung aturan tunggal perdagangan yang salah satunya adalah WTO. World Trade Organization yang disingkat WTO tersebut dinilai hadir untuk memfasilitasi ruang gerak kapitalisme terhadap pasar, di mana produksi dan distribusi produk industri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Upaya tersebut dicapai melalui kontrol atas faktor-faktor produksi dalam bentuk regulasi, yang merupakan hasil dari kolaborasi antara negara dan kapitalis. Perjanjian internasional yang menjadi salah satu acuan negara anggota WTO dalam membuat kebijakan pangan adalah AoA (Agreement on Agriculture). Titik fokus AoA berada pada peningkatan akses pasar dan mengurangi subsidi yang berpotensi mendistorsi perdagangan dan bidang pertanian. Melalui liberalisasi sektor perdagangan, sistem pertanian diserahkan pada mekanisme pasar bebas.

Ketiga, UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria di Indonesia. UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria tersebut mengatur pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah rakyat secara umum, namun setiap aturan dan hukum yang ditetapkan selalu mewakili kepentingan tertentu. Pelaksanaan UUPA selama ini ternyata memunculkan berbagai masalah, seperti masalah pada fungsi sosial tanah, monopoli pemilikan tanah dan lain-lain.

Selanjutnya konflik-konflik agraria yang terjadi di Sulawesi Selatan. Adanya langkah kerjasama antara korporasi dengan negara, secara legal melanggengkan perampasan atas ruang atau lahan-lahan pertanian rakyat yang kemudian menimbulkan konflik-konflik agraria di berbagai daerah. Aktivitas perampasan lahan tersebut melibatkan pihak badan-badan negara, swasta serta oknum-oknum yang berkepentingan atas lahan rakyat kecil dan para petani. Seperti yang dialami oleh para petani Polong Bangkeng dengan Pabrik Gula PT. PN XIV Takalar, tambang pasir laut di Takalar, Petani Latemmamala dengan Kehutanan di Soppeng, serta ekspansi lahan perkebunan sawit di Luwu Utara, Luwu Timur, Enrekang dan Wajo oleh PT. PN XIV serta beberapa perusahaan swasta lainnya. Hampir di semua wilayah Sulawesi terjadi konflik agraria, seperti di Bulukumba, Sinjai, Pangkep, Bantaeng dan Maros. Konflik-konflik tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh adanya aktivitas pertambangan, industri perkebunan, serta batas kawasan konservasi yang kurang jelas.

Secara umum, konflik-konflik agraria terjadi di beberapa sektor, mulai dari sektor perkebunan, kelautan, pertambangan, dan sektor infrastruktur. Konflik tersebut terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang banyak merugikan pihak petani yang berhadapan dengan negara dan korporasi. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya penguatan petani melalui organisasi rakyat. Perlawanan yang terorganisir untuk mempertahankan hak atas ruang menjadi unsur yang penting yang harus terbentuk dalam tubuh para petani. Seperti halnya petani di Jawa Timur yang menganggap bertani adalah melawan, atau yang lebih radikal dapat dijumpai pada gerakan zapatista yang mempersenjatai para petani.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar