Press Release: Aliansi UNHAS Bersatu Menuntut mencabut peraturan Ormawa

Press Release: Aliansi UNHAS Bersatu Menuntut mencabut peraturan Ormawa

Dunia kampus hari ini masih diwarnai sepak terjang diseminasi Peraturan Rektor mengenai organisasi mahasiswa yang telah dimulai sejak tahun 2016, ketika wacana ini merebak ke seluruh penjuru kampus. Babak baru telah menandai gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan haknya di kampus setelah Peraturan Rektor tentang organisasi mahasiswa yang disahkan pada tahun ini, yang mana dinilai substansinya mengancam eksistensi dan independensi lembaga mahasiswa. Terdapat tendensi peran lembaga mahasiswa yang semakin ditekan dan direduksi oleh birokrat kampus dengan mengeluarkan segelintir kebijakan, yang mencoba mengintervensi kebebasan dalam berorganisasi dan berkreasi.    Dalam kasus ini, semua lembaga mahasiswa Universitas Hasanuddin sedang terancam kehilangan kebebasan dalam berorganisasi karena Peraturan Rektor mengenai ormawa yang disahkan oleh rektor Unhas. Pengesahan Keputusan Rektor tentang organisasi mahasiswa menimbulkan respon yang cukup keras dari mahasiswa, utamanya para pemangku jabatan di lembaga mahasiswa  yang terdampak langsung oleh pengesahan keputusan tersebut. Lebih lanjut, kurangnya ruang dialektis yang melibatkan mahasiswa berujung pada pengesahan kebijakan yang bersifat top-down. 

Pada poin penimbang, Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan merupakan mandat dari statuta Universitas Hasanuddin yang tertuang pada pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2015, dimana tercantum di dalamnya bahwa organisasi kemahasiswaan yang kemudian disingkat ormawa diatur dalam Peraturan Rektor. Peraturan tersebut sekaligus mengafirmasi status Unhas sebagai PTN-BH yang berotonomi penuh. Secara linear, HIMAHI FISIP UNHAS menolak PTN-BH.

Meninjau keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, terdapat hal yang kontradiktif dengan pasal yang terdapat di poin penimbang.

Berikut beberapa pasal yang dianggap bermasalah:

Pasal 1 ayat (12)

“Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan universitas dan fakultas.”

Pasal ini mengindikasikan adanya ketentuan umum bahwa ormawa secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan di tingkat universitas dan fakultas. Hal ini bertentangan dengan PUOK 1998 bahwa mahasiswa diberikan kebebasan untuk menginisiasi dan membentuk suatu ormawa secara independen dan terlepas dari intervensi birokrasi. Sehingga terdapat tendensi adanya regresi kedaulatan dari ormawa.

Pasal 1 ayat (13)

“Badan Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BPM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas.”

Dapat dilihat pada pasal di atas bahwa lembaga mahasiswa tingkat universitas memiliki kewenangan legislatif dalam kegiatan mahasiswa. Hal ini menimbulkan adanya sistem hierarkis yang terbangun dalam struktur lembaga mahasiswa yang pada hakikatnya egaliter. Secara tidak langsung, adanya hierarki dalam struktur lembaga mahasiswa berpotensi menimbulkan gesekan antar beberapa lembaga yang dalam konstitusinya berstatus sebagai lembaga dengan otonomi penuh.

Pasal 2 ayat (2)

“Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Bunyi pasal ini seakan-akan membatasi gerak-gerak ormawa dalam membangun hubungan luar, utamanya dengan organisasi ekstra kampus. Ormawa seharusnya bebas membangun relasi dengan organisasi mana pun yang dirasa memiliki kesamaan ideasional dan emosional  guna menunjang lingkungan kampus yang progresif. Pasal ini juga cenderung bias, sehingga acapkali menimbulkan penafsiran yang keliru mengenai redaksi organisasi ekstra kampus serta bentuk afiliasinya.

Pasal 4 ayat (1) poin a dan b

“Organisasi kemahasiswaan program sarjana ditingkat universitas adalah:

  1. Badan Eksekutif mahasiswa Universitas (BEM Universitas)
  2. Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPM Universitas)
  3. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM Universitas)”

            Dua poin dari pasal di atas mengatur tentang organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas yang diakui dalam Peraturan Rektor. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlu untuk membentuk suatu lembaga mahasiswa di tingkat universitas, dengan kata lain BEM-U. Dimana hal tersebut bertentangan dengan sikap HIMAHI FISIP UNHAS yang menolak adanya lembaga mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 8 ayat (1) poin b

“Kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari:

  1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas.
  2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan BPM, BEM, dan UKM tingkat fakultas, serta mendapat persetujuan dari Ketua Departemen atau Program Studi untuk himpunan mahasiswa,
  3. Dekan Sekolah Pascasarjana untuk kepengurusan organisasi mahasiswa Sekolah reduksi Pascasarjana.”

Pada bagian keempat tentang pengesahan dan pencabutan kepengurusan, lebih lanjut tercantum pada pasal di atas bahwa struktur kepengurusan lembaga mahasiswa harus diserahkan dan mendapat persetujuan dari Dekan melalui Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dengan adanya pasal ini, terdapat indikasi adanya marginalisasi  forum tertinggi di masing-masing lembaga. Serta terendus pula kecenderungan intervensi dari birokrasi karena lembaga mahasiswa dituntut untuk menyerahkan struktur kepengurusan, yang bisa saja ditolak jika tidak sesuai dengan intensi birokrasi, maka dapat dikatakan bahwa lembaga mahasiswa tidak lagi memiliki otonomi penuh dalam hal ini.

Pasal 8 ayat (2)

“Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.”

Lalu pada ayat kedua, disebutkan bahwa pengesahan hanya dapat dilakukan jika lembaga mahasiswa menyerahkan susunan pengurus dan AD/ART. Pasal ini pun bertentangan dengan Pasal 5 poin ke-2 mengenai AD/ART, yang mana tercantum bahwa AD/ART lembaga mahasiswa disusun dan disahkan dalam forum pengampilan keputusan tertinggi yang disepakati di masing-masing lembaga.

Lebih lanjut, pada pasal penutup tidak disebutkan bahwa jika ada kekeliruan di dalamnya, maka dapat ditinjau kembali. Hal ini menunjukkan bahwa memang terdapat tendensi dari pihak birokrat kampus yang ingin mengintervensi demokrasi mahasiswa dalam kehidupan berorganisasinya.

 

PTNBH, Manifesto Neoliberalisasi Pendidikan

PTN-BH merupakan buah dari kebijakan menristekdikti yang memberikan kampus otonomi dalam mengatur kebijakannya sendiri, baik itu mengenai pengelolaan anggaran, infrastruktur, ketenagakerjaan, bahkan gerakan grassroot sejenis organisasi mahasiswa pun diatur oleh birokrat dengan basis kemandirian, tanpa intervensi pemerintah. Dengan kata lain, perguruan tinggi yang menyandang status tersebut telah berotonomi penuh, utamanya dalam konteks sumber pendanaan. Ketika birokrasi kampus diberikan kebebasan untuk mencari sumber pendanaan, secara sadar maupun tidak, regulasi kampus acapkali mirip dengan prinsip bisnis.

Corak dunia hari ini yang cenderung kapitalistik juga tak terlepas dari konstelasi neoliberalisme. Karakter utama dari neoliberalisme yakni liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Lantas bagaimana pendidikan di  Indonesia bisa “terjangkit” sistem ini? Hal ini dimulai ketika Indonesia sebagai negara anggota WTO meratifikasi GATS (General Agreement on Trade in Services). Dimana disepakati adanya perluasan sektor liberalisasi yang tadinya hanya berupa liberalisasi barang manufaktur, kemudian merambat ke liberalisasi sektor jasa.

Dunia pendidikan pun tak terlepas dari cengkraman neoliberalisme yang mentransformasikan pendidikan menjadi sebuah komoditas. Pendidikan menjadi salah satu sektor perdagangan jasa yang diperluas melalui skema pasar bebas internasional. Artinya, semua aspek pendidikan mengalami liberalisasi, kapitalisasi, yang menjurus pada bentuk komersialiasi. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya PTN-BH.

Orientasi pendidikan yang kini terdistorsi menjadi private public institution hanya berupaya untuk memperluas lingkup usahanya saja, tanpa memperhatikan esensi yang sebenarnya mengapa pendidikan itu ada.

Maka dari itu, HIMAHI FISIP UNHAS mendukung Aliansi Unhas Bersatu menolak peraturan ORMAWA yang merupakan turunan dari statuta PTN-BH.  Kemudian Pasal-pasal yang terdapat didalamnya bersifat interventif dan mengancam demokrasi dalam berorganisasi.  Kami menuntut Rektor Universitas Hasanuddin untuk :

  1. Mencabut Peraturan Ormawa yang bersifat interventif
  2. Wujudkan demokratisasi dalam kampus

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar