Konsep Kebebasan dan Perdamaian dalam Liberalisme

Oleh: Rezki Ameliyah Arief (HI 2015)

Email: ameliyaharief@gmail.com

Pengantar

Berbicara tentang liberalisme sebagai sebuah paradigma dalam hubungan internasional, maka terlebih dahulu kita harus mengerti konteks sejarah yang melatarbelakangi munculnya paham ini. Jika ditinjau dari bidang filsafat, maka liberalisme kadang disebut sebagai idealisme. Kesalahpahaman kita terkadang memaknai idealisme sebagai suatu aliran yang tidak realistis, namun ia menunjukkan kepercayaan-kepercayaan tertentu dalam pemahaman atas karakteristik dunia dan manusia. Istilah idealisme dikarenakan paham ini menganggap bahwa suatu keadaan perdamaian abadi (perpetual peace) tidak akan terwujud dalam waktu yang dekat, dan angan-angan tentang itu merupakan suatu hal yang ideal untuk diperjuangkan (Steans,2009, p. 97). Paradigma ini sebenarnya sudah mewarnai studi HI pasca Perang DuniaI, liberalisme baru benar-benar hadir mulai dekade 1970-an sebagai kritik terhadap realisme yang terlalu fokus pada power dan konflik. Hal ini dipengaruhi oleh kemunculan kekuatan-kekuatan transnasional, interdependensi ekonomi (saling ketergantungan), integrasi regional (kawasan), dan kerjasama antarnegara, yang menyakini bahwa perang bukan lagi sebagai sebuah pilihan. Melihat bahwa dampak-dampak yang ada dalam perang hanya memberikan pengaruh negatif dan traumatik bagi masyarakat internasional.

Ada dua aliran besar yang mempengaruhi liberalisme, pertama adalah liberalisme ekonomi a la Adam Smith dan David Ricardo yang menekankan setiap orang dan negara akan memperoleh keuntungan dari berkembangnya pasar bebas dan pertukaran gagasan yang terbuka. Kedua adalah liberalisme politik yang menekankan pada penciptaan sistem demokrasi yang mewakili setiap mayoritas individu dan munculnya hak asasi manusia yang terikat oleh undang-undang. Hal inilah yang kemudian bertemu dan menciptakan beberapa asumsi dasar dari liberalisme, 1. Keyakinan mengenai kemungkinan kemajuan dalam kehidupan sosial, 2. Keyakinan mengenai kualitas rasional individu/manusia, 3. Keyakinan bahwa manusia (meskipun memiliki kepentingan masing-masing) juga mampu bekerja sama dan membangun sebuah masyarakat yang lebih damai dan harmonis (Bakri, 2017). Asumsi dasar ini mengubah aktor negara dalam realisme semakin beragam baik cakupan dan sifatnya. Inilah yang akan mengantarkan kita kepada penjelasan mengenai kebebasan individu/hak asasi manuasi serta konsep perdamaian di liberalisme.

Konsep HAM dan Kebebasan Individu

Berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa keyakinan mengenai rasionalitas individu/manusia, telah menggeser pandangan realisme bahwa aktor satu-satunya adalah negara. Rasionalitas individu dimaksudkan bahwa individu dapat secara rasional menentukan segala sesuatu yang terbaik menurut kepentingan-kepentingan mereka, merupakan suatu pendapat yang sangat kuat menentang bentuk-bentuk pemerintahan otoriter. Maka dapat disimpulkan bahwa individu dapat menentukan pilihan yang menurutnya baik, terlepas dari kemauan kepala negara yang agresif (dalam realisme). Pada umumnya, kebebasan individu yang dianut oleh kaum liberal adalah representasi individu dalam pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis (misalnya di Indonesia, kepala negara dipilih melalui pemilihan umum oleh warga negara). Namun ketika terbentukanya pemerintahan negara harus tetap menjadi pelindung atas kebebasan individu. Kebebasan individu dalam liberalisme merupakan sebuah poin kunci.

Rasionalitas atau kemampuan untuk berpikir manusia nyatanya juga harus memperhatikan prinsip moral, maksudnya adalah menyisipkan apa yang baik dan buruk. Secara bersamaan, kepercayaan terhadap rasionalitas manusia, kemungkinan kemajuan, kebebasan individu, dan bahaya kekuasaan yang tidak dikontrol, memunculkan pemikiran kaum liberal mengenai hak asasi manusia universal. Hak asasi manusia universal adalah sekumpulan hak-hak dasar yang ada dalam diri manusia yang diakui secara universal, biasanya melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manuasia (DUHAM) 1948. Satu-satunya alasan bahwa hak asasi manusia harus tertuliskan dalam sebuah aturan internasional adalah kebutuhan akan standar internasional atas perlindungan HAM itu sendiri agar dapat menjadi sebuah intrumen hukum (anggapan melanggar atau tidak). Walaupun tidak dikesampingkan bahwa DUHAM belum benar-benar diratifikasi oleh semua negara di dunia, bahkan adapula yang menolaknya (misalnya setelah 1948 ada Arab Saudi mewakili negara religius dan negara-negara komunis seperti Uni Soviet). Adapun misalnya pengimplemantasian DUHAM ini dapat bersifat partikular atau keseluruhan.Trauma akan dampak negatif dari Perang Dunia I dan II mengakibatkan otoritas internasional yakni PBB membuat sebuah DUHAM agar negara lebih mementingkan logika/rasionalitas ketimbang emosi (hasrat kekuasaan). Adanya hak asasi manusia universal ini tentulah sangat berhubungan dengan perdamaian, ia merupakan poin kunci pencapaiannya.

Konsep Perdamaian

Liberalisme merupakan suatu doktrin yang percaya bahwa manusia dapat menggunakan rasionya dalam memecahkan masalah melalui tindakan bersama. Menurut Immanuel Kant, perdamaian abadi merupakan sebuah keadaan dimana tidak ada lagi perang dan peperangan menurutnya itu tidak logis, walaupun perdamaian abadi ditempuh dengan waktu yang tidaklah singkat (Harun & Setiadi, 2005). Namun Kant menekankan pada perdamaian oleh negara republik, padalah sistem pemerintahan negara berbeda-beda. Tidak seperti kaum realis yang berpandangan negatif tentang perdamaian (perdamaian yakni ketiadaan perang), namun kaum liberal telah mengembangkan teori perdamaian tersendiri yang menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dijamin jika sumber-sumber konflik juga diselesaikan. Sumber-sumber konflik bisa beragam, bisa sumber daya alam, ras, agama, etnisitas, dan lain-lain. Bagaimana perdamian bisa terwujud?

Menurut kaum liberal perdamaian dapat terwujud jika berakhirnya tirani di seluruh dunia (rezim otoritarian), adanya demokrasi liberal universal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perdamaian selain dicapai melalui peran diplomatis (kerjasama) namun ia juga harus ditunjang oleh otoritas internasional (misalnya PBB). Misalnya pada untuk menyudahi Perang Dunia I maka dibentulah Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920 yang berfungsi melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antarnegara melalui diplomasi dan negosiasi, serta perbaikan kesejahteraan hidup global. LBB dicetuskan oleh Woodrow Wilson, namun akhirnya gagal karena pecahnya Perang Dunia II. Perkembangan yang cepat dalam teknologi, adanya organisasi/komunitas baru di Eropa dan kebutuhan akan kedamaian karena Perang Dunia II, maka kembalilah dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lebih kompleks dan luas dibanding LBB tadi. Semangatnya hampir sama, yakni menciptkan perdamaian yang senantiasa dalam laju perkembangan dunia internasional. Selain otoritas internasional, perdamaian dan penegakan hak asasi manusia universal juga mulai dipromosikan dan dikampanyekan oleh berbagai aktor lainnya, misalnya NGO, negara, individu, hingga gerakan sosial. Memang diakui bahwa paradigma yang fleksibel dalam HI adalah liberalisme, ia hingga sekarang telah melahirkan kapitalisme dalam ekonomi dan demokrasi dalam politik. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa perdamaian dan hak asasi manusia merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan untuk menghindari perang sebagaimana cita-cita dari liberalisme.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar