SOLIDARITAS TOLAK PENGGUSURAN PK5

Lagi-lagi praktik perampasan ruang hidup berupa penggusuran, dewasa ini menjadi sesuatu yang lumrah terjadi antara pemegang kekuasaan yang mencoba memindahkan suatu kelompok masyarakat dari lingkungannya ke lingkungan yang berbeda, bahkan tidak jarang juga masyarakat yang tergusur harus mencari sendiri pengganti ruang hidupnya. Demi percepatan ekonomi dalam suatu kota, berbagai macam sektor di agendakan agar mengikuti arus perkembangan pasar hari ini. Hal ini yang sebenarnya tidak bisa dilakukan secara umum karena pada dasarnya logika pasar yang dominan hari ini merupakan  mengedepankan pada basis kompetisi dengan prinsip yang terbaik adalah pemenang.

Hal ini dapat dilihat dari kasus percobaan penggusuran terhadap 17 Pedagang Kaki Lima (PK5) yang berada di sebelah kiri Jalan A.P. Pettarani (depan Gedung Phinisi UNM) yang dilayangkan melalui SP (surat penyampaian) I dengan nomor surat 5049/UN36/TU/2018 yang berisi:

  1. Para pedagang kaki lima yang berjualan didepan hotel La Macca dan gedung pasca sarjana UNM untuk sukarela membongkar sendiri lapak-lapaknya;
  2. Tenggang waktu yang diberikan adalah 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan bongkar sendiri lapaknya diterbitkan dan disampaikan kepada pemilik lapak (pembongkaran) berlangsung tanggal 12 s.d. 19 Oktober 2018.

 

Surat ini ditujukan atas dasar pihak kampus Universitas Negri Makassar (UNM) akan melakukan pekerjaan pagar permanen di sekeliling kampus barat UNM: Gedung Lanto Dg. Pasewang, Pascasarjana UNM, SDN. Komp. IKIP (JL. A.P. Pettarani).

 

Para pedagang kaki lima di sekitar lokasi pun merespons dengan tolakan atas dasar mereka sudah menempati tempat tersebut sebagai lahan jualan selama kurang lebih 40 tahun, pun jika mereka berpindah lokasi, pasti akan ada biaya operasional tambahan yang harus mereka keluarkan karena persoalan pajak maupun membangun bangunan baru. Para pedagang pun tetap bertahan hingga deadline SP I pada 19 oktober, kemudian pihak UNM melayangkan SP II dengan nomor surat 5618/UN36/TU/2018 yang berisi:

 

Berdasarkan surat penyampaian I kami bernomor 5049/UN/36/TU/2018 tentang permintaan pembongkaran lapak-lapak saudara disepanjang jalan A.P. Pettarani (Hotel La Macca hingga SD Komp. IKIP), namun kenyataanya saudara tidak mengindahkan bahkan ada sekelompok orang yang berusaha mencegah adanya pembongkaran tersebut. Tahukah saudara bahwa dengan adanya sekelompok orang tersebut justru akan membawa permasalahan baru. Saudara tidak punya kekuatan hukum untuk menempati lahan yang bukan milik Saudara, Lokasi itu juga bukan diperuntukkan sebagai lokasi PKL oleh pemerintah Kota Makassar.

 

Untuk itu dimohon dengan secara sukarela membongkar sendiri lapak-lapaknya (dengan batas waktu hingga hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, pukul 00.00 WITA) untuk kelancaran pagar permanen dan untuk ketertiban umum.

 

Berdasarkan SP II tersebut pihak UNM pun terlihat memberikan kecaman terhadap pedagang kaki lima terkait adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Hingga hari ini para PK5 masih bertahan atas ruang hidupnya dan berasumsi pihak UNM tidak berhak mengambil lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun lamanya.

 

Maka dari itu, untuk membantu para PK5 bertahan atas ruang hidupnya  mari kita mengusung solidaritas untuk mendukung apa yang seharusnya menjadi hak mereka, yaitu hak atas ruang yang bukan hanya dikelola dan dikuasai oleh segelintir orang, namun seluruh elemen masyarakat seharusnya dapat mengakses lahan tersebut.

 

#MenolakTergusur

#TETAPSEMANGATYAKINKITAMENANG

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar