Review Diskusi : Merebut Keadilan Untuk Warga Barabaraya

Oleh: Nurul Ilmi As’ad (HI 2016)

Email: nurulilmi26@gmail.com

Di tahun 2016 permasalahan di Barabaraya kembali memanas setelah sekian tahun kasus Barabaraya seperti berjalan ditempat dan belum menemukan titik terang. Hal-hal yang menjadi pemantik memanasnya Barabaraya karena dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama bagi masyarakat Barabaraya yang notabenenya berada diluar asrama. Di tahun 2017 pihak Kodam mengeluarkan Surat Peringatan Pertama  bagi warga diluar asrama yang jika ditilik secara logika masyarakat Barabaraya diluar asrama tidak ada sangkut pautnya terhadap sengketa lahan yang terjadi pada Masayarakat Barabaraya. Masyarakat Barabaraya yang berada diluar asrama juga mempunyai argumen kuat terkait kepemilikan lahan mereka dengan dalih Akta Jual Beli yang sah dari hak waris dan masih dipegang oleh warga

Ketika dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama tersebut, masyarakat Barabaraya memilih untuk mengindahkan surat peringatan oleh Kodam karena merasa Kodam tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan Surat Peringatan melainkan sepatutunya melalui pengadilan. Setelah aksi pengindahan Surat Peringatan Pertama yang dilakukan oleh masyarakat Barabaraya, pihak Kodam kembali mengeluarkan Surat Peringatan Kedua meskipun Kodam tak memiliki wewenang untuk mengeluarkannya.

Warga pun berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan pemerintah agar dapat membuahkan hasil akan tetapi malah sebaliknya. Masyarakat di Barabaraya seolah-olah diintervensi oleh pihak Kodam tanpa ada perhatian lebih dari pemerintah setempat mengenai kasus sengketa lahan ini. Hal yang paling miris dari kasus sengketa tanah ini yakni Buku riwayat Pembelian Tanah yang hilang hingga masyarakat Barabaraya yang kesulitan untuk mengubah Akta Jual Beli ke bentuk Sertifikat dikarenakan surat induk hilang. Masyarakat seolah-olah kesulitan dengan segala hal “ketidaksengajaan” diatas.  Apakah hal tersebut adalah suatu hal yang terencana? Entahlah itu hanya asumsi Penulis semata.

Menurut sudut pandang penulis sendiri menilai jika Pemerintah seolah-olah menutup mata dengan kasus di Barabaraya dan memilih untuk tidak mewadahi aspirasi masyarakatnya, sebagai mana  yang kita ketahui Pemerintah sebagai badan atau institusi yang bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakatnya. Kasus di Barabaraya tidak dapat dianggap sepele karena sudah termasuk kejahatan HAM dimana hak masyarakat Barabaraya telah dirampas bahkan oleh pihak yang sepatutnya melindungi warganya.

Suatu pertanyaan besar pun timbul dibenak Penulis, Mengapa Pemenrintah seolah seolah menutup mata akan kasus ini? Apakah pemerintah memiliki wacana tertentu yang difokuskan di wilayah Barabaraya? Hmmmmm…..Sependek pengetahuan Penulis, Pemerintah Kota Makassar memiliki wacana KOTAKU (Kota TAnpa KUmuh) yang mana wilayah Barabaraya menjadi salah satu cakupan wacana tersebut. Entahlah itu hanya pikiran liar sang penulis yang mencoba merasionalkan hal-hal yang terjadi. Selebihnya saya kembalikan ke pembaca atas Kasus Sengketa Lahan di Barabaraya. Semoga dengan terbitnya tulisan ini Masyarakat awam yang belum mengetahui mengenai kasus di Barabaraya dapat terpantik. Terima kasih.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar