PRESS RELEASE: SERIKAT AMUNISI TANI

Dewasa ini, Liberalisasi dalam sektor tani semakin marak terjadi akibat dari proses globalisasi ekonomi dunia yang  semakin memudahkan proses akumulasi kapital bekerja. Fenomena ini yang menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dibuat lebih berorientasi kepada kelas dominan atau pemegang modal. Aktor dibalik proses liberalisasi ini adalah 3 organisasi yang biasa disebut Bretten wood institutions (BWI) yang diantaranya adalah WTO, World Bank, dan IMF, 3 organisasi ini merupakan promotor utama dari penerapan neoliberalisme. Pertemuan tersebut melahirkan kebijakan-kebijakan dalam sektor pertanian yang kemudian mengatur segala lini pertanian, mulai dari upaya petani sebagai produsen yang dipisahkan dengan alat produksinya (tanah), pertanian organik yang berpihak pada pemodal, pertanian industrial produk lokal dihargai murah, dan Capital Intensive.

WTO didirikan khusus untuk mengatur perdagangan intenasional sekaligus untuk melaksanakan kebijakanan neoliberalisme. World Bank, awalnya berfungsi untuk menjalankan program pemulihan pebangunan di eropa pasca PD II, kemudian mulai berperan sebagai pengucur dana proyek pembangunan sesuai dengan kepentingan perluasan pasar bebas. Tetapi, dengan memiliki wewenang soal pegucuran dana World Bank juga berperan sebagai pembuat keputusan dalam menentukan strategi pembangunan apa yang mesti ditempuh negara-negara dunia ketiga. IMF memiliki wewenang menyediakan pinjaman neraca jangka pendek kepada negara-negara yang kesulitan membayar utang dengan membuat program debt-rescheduling dan pembuatan utang-utang baru.

Akibat dari tugas dan wewenang yang di pegang oleh 3 organisasi ini, akhirnya WTO, World Bank, dan IMF dapat memaksa negara-negara yang sedang berkembang untuk mengambil dan menjalankan kebijakan neoliberalisme dan pasar bebas dengan istilah samara “penyesuaian struktural”. Istilah ini digunakan agar terlihat seolah-olah mereka ingin membantu mengembangkan ekonomi negara-negara berkembang terutama di Indonesia yang notabene negara dengan mayoritas rakyatnya bercocok tanam.

Secara umum, petani di Indonesia dibelit oleh banyak masalah. dari kepemilikan tanah yang kecil, minimnya modal dan teknologi, ketidak pastian pasar produk hasil pertanian. Persoalan tanah di Indonesia menjadi masalah klasik yang ditandai dengan adanya konsentrasi kepemilikan tanah di tangan segelintir orang atau korporasi.

Menurut data, Indeks lepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72%. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan 0.2% penduduk negeri ini menguasai 56% aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah. Sementara 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.

Keterbelakangan tenaga produktif di sektor pertanian juga terdampar pada tenaga kerjanya. Mayoritas tenaga kerja di sektor pertanian berpendidikan minim: 32,7% tidak tamat SD. 42,3% tamat SD, dan 14,6% tamat SLTP. Hal ini berdampak pada kemampuan menyerap, mendorong inovasi, dan pengembangan kemandirian pertanian. Persoalan lainnya adalah soal jaminan pasar atas hasil produksi petani. Dalam hal ini, petani seringkali kesulitan mendapatkan harga jual yang adil. Penyebabnya adalah rantai distribusi yang panjang dengan dengan menciptakan ruang yang lebar bagi kehadiran tengkulak dan gempuran pangan impor.

Kombinasi antara biaya produksi yang mahal dan harga jual hasil pertanian yang tidak adil menjadi penyebab Nilai Tukar Petani (NTP) terus menurun. Tidak hanya permasalahan distribusi, di Indonesia justru pemisahan petani dan alat produksinya (tanah/lahan) terus terjadi. Hal ini disebabkan akan relasi ekonomi politik internasional meniscaakan proses pembangunan ekonomi harus meminggirkan masyarakat-masyarakat  miskin karena negara harus tetap memastikan laju kapital (ekspansi kapital) berjalan dengan aman. Tidak hanya dalam distribusi barang dan jasa hasil pertanian yang kemudian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Fenomena ini semakin sering terjadi sejak WTO membahas beberapa persetujuan yang berkaitan dengan sektor pertanian,  yaitu persetujuan pertanian (Agreement on Agriculture – AoA), Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPs) dan tindakan untuk Kesehatan dan Kesehatan Tanaman (Sanitary and Phytosanity Measures – SPS).

Ditahun 2017,tercatat 659 konflik agrariadi Indoneisa dengan luasan mencapai 520,491, 87 ha . Jumlah konflik semakin meningkat dari 2016 lalu. Dari seluruh sektor yang di monitor, perkebunan sebanyak 208 konflik (32%), property 199 konflik (30%), infrastruktur 94 konflik (14%), pertanian 78 konflik (12%), kehutanan 30 konflik (5%), pesisir/kelautan 28 konflik (4%), serta pertambangan 22 konflik(3%).

Jadi, Liberalisasi sektor pertanian yang dilakukan oleh korporasi swasta menyebabkan segala macam kerugian dari penurunan Nilai Tukar Petani, hak atas tanah untuk rakyat yang di privatisasi oleh perusahaan-perusahaan yang mencoba mempraktikkan lahan tani industri, dan praktik LandGrabbing (perampasan lahan), dan kriminalisasi terhadap petani yang di tuduh menyerobot lahan milik negara.

Maka dari itu, kami, Serikat Amunisi Tani menolak terhadap neoliberalisasi dalam sektor pertanian dan kami, Serikat Amunisi Tani menuntut akan 3 hal, yaitu:

  1. Hentikan Liberalisasi dalam pertanian.
  2. Hentikan kriminalisasi terhadap petani.
  3. Hentikan perampasan lahan dan alih fungsi lahan.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar