LEMBAGA MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS = JALAN MENUJU LINGKARAN SETAN KORPORATOKRASI

Oleh: Andi Axl Azslam Fadillah (HI 2016)

Email: Azslam.axl@gmail.com

Pada hari kamis pukul dua dini hari, saya dengan salah satu kamerad masih terjaga entah karena sugesti caffeine palsu dari satu botol kopi kemasan yang dikonsumsi berdua, atau  karena masalah-masalah yang menggantung di kepala, entah karena masalah pribadi, idealisme yang dicurigai, ataupun keresahan lain serupa hasrat untuk mengisi kekosongan akan wadah dalam orientasi gerakan mahasiswa Unhas hari ini. Kebetulan, beberapa hari yang lalu terdapat undangan diskusi terbuka dari salah satu media–Tribun timur, yang mengangkat wacana tentang BEM Universitas di Unhas, yang selama beberapa tahun terakhir mengalami ketidak sepakatan beberapa fakultas akan hadirnya BEM Universitas yang meninggalkan kekosongan pada kursi majelis wali amanat, salah satunya di isi oleh perwakilan mahasiswa.

Dengan harapan mendapatkan dialektika yang progresif terkait BEM Universitas yang dihadiri oleh wakil rektor 3 Unhas dan para alumni Universitas Hasanuddin, saya dan rekan-rekan lainnya menghadiri diskusi tersebut pada Rabu sore hari yang berlokasi di Jl. Cenderawasih Makassar, kantor Tribun timur. Namun, ekspektasi tidak selalu sejalan dengan kenyataan, pun Rabu kemarin, diskusi berlangsung dengan dominasi alumni yang malah bernostalgia dengan romantisme kejayaannya sebagai mahasiswa dengan segala jenis bentuk lembaga mahasiswa tingkat universitas di masanya masing-masing. Seakan-akan, mereka menggiring kami untuk membentuk kembali lembaga mahasiswa tingkat universitas tanpa landasan yang fundamental, tanpa pertimbangan kebutuhan gerakan mahasiswa yang progresif. Yang membuatnya semakin membosankan adalah ketika peserta diskusi yang diizinkan angkat bicara hanyalah alumni dan ketua-ketua lembaga mahasiswa tingkat fakultas. Fenomena jalannya diskusi itu membuat pembentukan BEM Universitas adalah sesuatu yang sulit diterima oleh beberapa mahasiswa universitas hasanuddin yang hadir pada saat itu.

Dari diskusi tersebut perlulah kita mempertanyakan kembali, apa kepentingan Tribun dengan permasalahan lembaga mahasiswa Unhas tingkat universitas yang mandek? apa sebenarnya tujuan dari pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas? dan, apakah pembentukan lembaga tingkat universitas dapat mengefisienkan gerakan mahasiswa di Unhas?

saya ingin menyebarkan keresahan saya dan kamerad yang saya temani menunggu pagi ini dengan membuat tulisan tentang BEM Universitas. Tulisan ini terbagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan kondisi kekinian apa saja usaha yang sudah dilakukan demi terbentuknya lembaga mahasiswa tingkat universitas serta campur tangan media Tribun dalam wacana ini. Pada bagian kedua,  perlu juga kita ketahui apa konsekuensi dari pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas yang selalu dipermasalahkan beberapa tahun terakhir. Pada bagian ketiga harus saya jelaskan juga apa kebutuhan mahasiswa hari ini supaya pergerakan mahasiswa akan terus hidup dan tersebar diseluruh tataran mahasiswa.

Usaha pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas

Banyak polemik terjadi dalam proses pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas yang diinisiasi oleh pihak birokrasi universitas. Wacana pembentukan lembaga tingkat universitas kembali hangat ketika draft SK rektor tentang peraturan organisasi mahasiswa keluar pada pertengahan tahun 2017. Pada Pasa-pasal yang tercantum dalam draft SK rektor tersebut, ada beberapa poin yang dianggap bersifat interventif dan tidak disepakati oleh mahasiswa, salah satunya pasal yang mengatur pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas.

Masing-masing lembaga tiap fakultas pun sepakat menginisiasi pertemuan dengan pihak birokrasi universitas dengan membawa draft tandingan. Sayangnya, wacana ini tidak terkawal dengan baik sehingga pada akhir perkuliahan semester genap tahun 2018, SK rektor ini tiba-tiba disahkan tanpa sepengetahuan dan pertimbangan draft tandingan yang di bawa pihak mahasiswa. dengan adanya kasus seperti ini, semakin jelas tujuan birokrasi universitas yang salah satunya adalah pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas. Setelah di telisik, pihak birokrasi universitas ternyata ingin membentuk lembaga mahasiswa tingkat universitas untuk mengisi salah satu kursi di majelis wali amanat sebagai representasi suara mahasiswa.

Ironinya, pun dari pihak mahasiswanya sendiri tidak semua sepakat menolak dalam menanggapi inisiasi pembentukan lembaga mahasiswa tingat universitas. Hal ini merupakan suatu permasalahan  yang wajar dalam dialektika berlembaga. Banyak kepala berarti banyak pemikiran dan tidak akan bisa di representasikan dengan satu orang mahasiswa yang memiliki akses berdiskusi langsung dengan pihak birokrasi universitas.

Meskipun dengan fakta yang seperti itu, pihak birokrasi universitas tetap memaksakan kehendaknya dalam pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas. Sehingga, menimbulkan kecurigaan bahwa ada tujuan lain dibalik pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas selain mengisi kursi di majelis wali amanat. Hal ini dapat kita lihat dalam upaya terakhir birokrasi universitas dalam pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas. Sebagai media partner dari universitas hasanuddin, Media cetak surat kabar Tribun timur mengadakan diskusi soal lembaga mahasiswa tingkat universitas di Unhas yang turut mengundang pihak birokrasi universitas dan alumni Unhas.

Pasca diskusi yang diinisiasi Tribun, terungkaplah bahwa alumni yang diundang oleh Tribun kebanyakan aktor-aktor pro terhadap  pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas dan tidak mengundang alumni yang kontra dengan wacana itu. Media se-bonafide Tribun tidak mungkin tidak melakukan peng-identifikasian terlebih dahulu, pasti ada perencanaan suasana seperti apa  yang akan dipancarkan di atmosfir diskusi.

Dengan pembacaan diatas dapat dipastikan inisiator diskusi memang tidak berencana membenturkan tesis dan anti tesis wacana sebagaimana layaknya dialektika terjadi, melainkan memang bertujuan untuk  menggiring peserta diskusi untuk menyepakati pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas. Tidak hanya itu, relasi kuasa yang bermain didalam sangatlah kuat. Sebagian besar alumni merupakan anggota partai politik ataupun pengusaha, fenomena ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan mereka masing-masing dalam pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas, entah itu dalam ranah ekonomi politik ataupun politik elektoral.

Usaha dari aktor pemegang korporasi akan dipermudah dengan adanya lembaga mahasiswa tingkat universitas untuk memasukan proyek kedalam unhas tanpa harus merasa khawatir dengan suara mahasiswa yang sudah terjamin kerja samanya jika masuk dalam majelis wali amanat yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Begitupun dengan para politikus yang hadir, tidak dapat dipungkiri menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2019 mendatang. Kepentingan mereka pun terpampang jelas dengan iming-iming ingin mengembalikan kejayaan lembaga mahasiswa tingkat universitas masa lampau, melainkan tendensi untuk memobilisasi massa untuk pemilu nantinya yang mana akan dijelaskan lebih lanjut di bagian kedua mengapa hal itu bisa saja terjadi.

Tidak terpisah dengan itu semua, tujuan dari media Tribun tidak hanya sebatas menaikkan rating atau menghangatkan wacana, tapi memang patut dipertanyakan kembali apakah diskusi ini memang di inisiasi oleh Tribun timur? Atau memang ditunggangi dengan kepentingan tertentu? Hal ini dapat dibuktikan bahwa semua alumni yang hadir jika kita mencari nama mereka di timeline internet, hampir semua orang yang vocal dalam diskusi adalah orang yang selalu diangkat beritanya oleh Tribun timur.

Maka, pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas dapat dipastikan sebagai sebuah praktik kegagalan demokrasi yang akan dilanjutkan lebih jelas di bagian selanjutnya.

Konsekuensi pembentukan BEM universitas

Secara prinsipil, BEM universitas bersifat hierarkis dan elitis. Hanya dengan “mengontrol” elit lembaga dari lembaga mahasiswa tingkat universitas, birokrasi tentu dapat dengan mudah untuk mematikan gerakan mahasiswa. kemudian, lembaga mahasiswa tingkat universitas merupakan organisasi bentukan dari birokrasi, yang juga untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Kehadiran BEM universitas ialah untuk memperlancar agenda kampus dalam rentetan proses manajemen administrasi maupun dana kemahasiswaan, mendongkrak akreditasi, dan yang paling signifikan adalah memastikan kondisi kampus tetap “terkontrol”.

Mengingat bahwa lembaga mahasiswa tingkat universitas merupakan komponen penting dari PTN-BH melalui majelis wali amanat. Sedangkan, majelis wali amanat merupakan wadah dari jejeran korporat dan birokrat akademik. Ia adalah sebuah bentuk korporatokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kedaulatan mutlak antara korporat dan birokrasi.

Tidak lepas dari itu, kehadiran BEM universitas justru memangkas otonomi dari mahasiswa dalam berorganisasi. Sebab, wacana pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas adalah bagian dari narasi yang terkandung dalam peraturan rektor tentang organisasi mahasiswa, yang memangkas otonomi mahasiswa dalam berorganisasi. Padahal, peraturan rektor tentang organisasi mahasiswa diundangkan sama sekali tidak melalui kesepakatan dengan mahasiswa.

Terakhir,  permasalahan yang pasti akan muncul jika ada hadirnya BEM universitas ini adalah perebutan kursi kekuasaan pemimpin lembaga akan memicu konflik horizontal di tubuh gerakan mahasiswa. Perebutan kekuasaan tersebut merupakan aktivitas politik praktis yang akan mengalihkan fokus dunia kemahasiswaan.

Kebutuhan mahasiswa dalam gerakan saat ini

Dalam menyalurkan aspirasi terkait kebijakan-kebijakan universitas maupun kebijakan publik, mahasiwa harus bergerak secara teroganisir dan tersistematis. Maka dari itu, diperlukan sebuah wadah agar dapat terpetakan orientasi pergerakan kita dan ada pembagian kerja yang jelas sekaligus pemersatu semua mahasiswa yang ada di unhas, tapi bukan berarti lembaga mahasiswa tingkat universitas yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Lembaga mahasiswa tingkat universitas tidak dapat digunakan sebagai wadah gerakan. Sebab dalam majelis wali amanat, posisi mahasiswa hanya menduduki satu kursi. Sedangkan pemegang kursi lainya terdiri dari berbagai pemegang kekuatan politik dan ekonomi dalam struktur universitas, pemerintah dan korporat. Sehingga, proses pembentukan kebijakan akan timpang. Belum lagi, jika melalui mekanisme pemungutan suara, tentu posisi mahasiswa dalam majelis wali amanat tidak memiliki daya politik yang kuat.

Kemudian, lembaga mahasiswa tingkat universitas hanya menjebak gerakan mahasiswa dalam watak yang kompromis terhadap birokrasi. Karena dalam penyaluran aspirasi mahasiswa tidak akan lagi melakukan demonstrasi, dan melakukan mediasi antara elit mahasiswa dan birokrasi dianggap sudah cukup. Dalam track recordnya, universitas tidak hanya menggunakan alat represif (kekerasan fisik maupun kekerasan akademik), namun juga saluran-saluran non-represif untuk mengontrol gerakan mahasiswa. pembentukan lembaga mahasiswa tingkat universitas adalah contoh non-represif sebagaimana yang termaktub dalam SK rektor organisasi mahasiswa, Jam malam (kode etik mahasiswa), dan rentetan regulasi lainnya.

Penutup

Saya berasumsi bahwa sangatlah jelas menurut fakta-fakta yang saya berikan tadi, bahwa kita sebagai mahasiswa harus menolak adanya lembaga mahasiswa tingkat universitas. Tapi, yang menjadi catatan penting juga, bahwa penolakan terhadap lembaga mahasiswa tingkat universitas bukan berarti anti organisasi ataupun anti mengorganisir pergerakan mahasiswa tingkat universitas. Ada banyak referensi yang bisa kita adopsi, seperti federasi, komite, serikat, atau organisasi jenis lainnya yang bersifat lebih partisipatif dan demokrasi langsung. Mahasiswa bisa melakukannya tanpa harus ada intervensi dari birokrasi.

Maka dari itu kita jangan mau jadi pesuruhnya birokrasi. Jangam mau di dikte! Jangan terkontrol! Definisikan ulang dirimu! Ayo duduki kampus!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar