BERITA ADVOKASI: GUGATAN DITOLAK, KEMENANGAN ATAS WARGA BARABARAYA!

Sidang putusan perkara sengketa lahan pemukiman warga Barabaraya yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar pada 24 Juli 2018 telah mencapai kesimpulan akhir dengan kemenangan berada dipihak warga Barabaraya. Sengketa yang terjadi antara pihak penggugat Kodam XIV Hasanuddin dan ahli waris Moedhinong Daeng Matika dengan pihak tergugat Warga Barabaraya 28 KK telah mencapai titik terang akan fakta-fakta yang akurat. Fakta-fakta persidangan tersebut membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak Kodam XIV Hasanuddin dan ahli waris Moedhinong Daeng Matika tidak mampu menguatkan klaimnya terhadap wilayah dipersengketakan, sehingga gugatan tersebut ditolak pada sidang akhir putusan tersebut.

Keberlangsungan sidang tersebut dikawal oleh sejumlah warga, NGO, dan lembaga-lembaga Mahasiswa dari berbagai Universitas yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Barabaraya Bersatu, serta media-media yang turut berpartisiasi dalam propaganda-propaganda wacana. Wadah aliansi gerakan yang mengawal jalannya perkara sengketa lahan, baik secara litigasi mau pun non-litigasi merupakan pewadahan gerakan solidaritas yang menyatakan sikap penolakan terhadap penggusuran dan praktik perampasan atas ruang hidup.

Selama kurang lebih 17 bulan berjuang, berbagai dinamika turut mempengaruhi prosesi pengawalan kasus ini hingga sampai pada tahapan akhir yang memberi keadilan bagi warga Barabaraya. Tercatat sejak 13 Desember 2016, ketika sejumlah personil diturunkan oleh pihak TNI untuk mengawal proses eksekusi lahan yang ditempati oleh 77 KK di asrama TNI Barabaraya, kontradiksi antara tindakan diskriminatif dari eksekusi lahan yang masih dalam perkara pengadilan itu pun menuai sejumlah gejolak oleh warga sekitar Barabaraya. Belum selesai perkara tersebut, warga Barabaraya di sekitar asrama TNI yang tidak termasuk didalamnya juga dikejutkan oleh surat yang diterbitkan DANRAMIL 1408-08/Makassar dengan tanda tangan Kapten DANRAMIL atas nama Iskandar INF NRP 2920000151067, yang isinya antara lain: perintah pengosongan tanah kepada masyarakat Bara-Baraya, yang nantinya setelah dikosongkan akan dikembalikan kepada ahli waris. Pencaplokan wilayah tersebut mencakup pemukiman warga sekitar 28 KK di luar dari kawasan asrama TNI,  dengan klaim kepemilikan yang sama atas kawasan kekuasaan TNI AD.

Berangkat dari permasalahan mengenai sejarah panjang kepemilikan tanah seluas 28.970.10 M² milik Alm. Moedhinoeng Dg. Matika yang teridentifikasi merupakan salah satu kapten. Alm. Moedhinoeng Dg. Matika lalu meninggal dunia pada tahun 1950 sehingga obyek tanah secara hukum diturunkan kepada para ahli warisnya; Dg. Ratu (Istri), Nurdin Dg. Nombong (Anak), Daniah Dg. Ngai (Anak) dan Dg. Ngugi (Anak).

Legitimasi penggusuran gelombang pertama di area okupasi TNI, yang dijadikan Asrama TNI Barabaraya, terletak pada Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) Nomor: 88/T/459 seluas 28.970.10 M² yang diperoleh dari Nurdin Dg. Nombong selaku ahli waris. Pihak Pangdam VII Wirabuana (sekarang Kodam XIV Hasanuddin) hanya menggunakan 22.083 M² untuk Asrama Barabaraya, sehingga terdapat sisa tanah seluas 6.887 M², disewakan oleh Kasiang Dg. Ratu memberikan Hak Sewa Tanah kepada warga 8 KK (Kepala Keluarga) yang terletak di sebelah Barat Asrama Barabaraya. Serta di sebelah Timur Asrama Barabaraya dijual oleh Daniah Dg. Ngai selaku anak (ahli waris) kepada warga 20 KK. Transaksi antar stakeholders: 8KK, 20KK dan TNI AD, masuk melalui masing-masing Ahli Waris.

Dalam rangka menghimpun dukungan massa, warga mendirikan posko bersama bagi siapapun pihak yang berniat memberi dukungan dalam bentuk apapun, yang bertempat di Jl. Barabaraya No. 143. Langkah ini diambil, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan mengingat pengalaman pahit yang dialami oleh warga asrama Bara-Baraya, dimana pihak TNI sama sekali tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi hal serupa terhadap warga di luar asrama.

Sementara usaha advokasi yang secara litigasi terus berjalan, berbagai tekanan politik melalui gerakan-gerakan sosial telah dilakukan oleh aliansi Barabaraya Bersatu. Penolakan atas klaim tanah okupasi dan penolakan praktik penggusuran menjadi asas bergerak dalam melakukan aksi-aksi massa. Beberapa kali dalam momentum persidangan, aliansi Barabaraya Bersatu melakukan aksi massa dan kampanye-kampanye kreatif di depan Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu, usaha lembaga-lembaga yang tergabung dalam pengawalan isu Barabaraya juga aktif melakukan propaganda melalui media-media serta aksi-aksi solo yang di lakukan di tempat-tempat tertentu.

Di HIMAHI sendiri, sebagai lembaga yang turut serta dalam pengawalan isu tersebut, beberapa kali pernah melakukan aksi massa di depan kampus UNHAS Tamalanrea, melakuakn propaganda dan penyebaran pewacanaan melalui diskusi-diskusi publik serta tulisan-tulisan, dan mengangkat isu tersebut sebagai salah satu wacana utama pada kegiatan HI-FEST (Festival anti globalisasi dan ruang penegakan sikap lembaga).

Hingga menjelang sidang putusan, aliansi Barabaraya Bersatu telah melakukan berbagai aksi, seperti aksi tertutup pembentangan spanduk di flyover, long march, mimbar demokrasi, konvoi menjemput keadilan, serta aksi damai di depan Pengadilan Negeri Makassar pada saat sidang putusan berlangsung. Kemenangan di pihak warga Barabaraya tersebut tentunya tidak terlepas dari semangat, dukungan dan kerja keras yang dilakukan oleh segenap elemen-elemen masyarakat. Semoga perolehan kemenangan “merebut keadilan” ini dapat menjadi semangat bagi gerakan-gerakan sosial lainnya di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh daerah, dengan semangat yang sama yaitu “menolak penggusuran” dan “penolakan atas praktik perampasan hak atas ruang hidup”

Semoga semesta selalu menyertai dalam perjuangan yang tak berkesudahan.

Salam HIMAHI, salam kreativitas.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar