PRESS RELEASE: BARABARAYA MENJEMPUT KEADILAN

Dalam masyarakat kapitalis modern,  ruang secara spasial merupakan arena pertarungan yang tidak akan pernah selesai diperebutkan. Dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan privatisasi, semua pihak yang berkepentingan akan terus mencari cara untuk mendominasi ruang tersebut. Pada hakikatnya, demokratisasi akses terhadap lahan tanah dan layanan publik bagi semua warga negara tercantum dalam piagam dunia tentang hak atas kota.

Menurut Piagam Dunia tentang Hak atas Kota, kota seharusnya merupakan lingkungan yang berperan sebagai realisasi penuh atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, yang menjamin martabat dan kesejahteraan kolektif dari semua orang, dalam kondisi yang setara, merata, dan berkeadilan. Semua orang memiliki hak untuk mendapati kota dalam kondisi yang sesuai dengan keperluan realisasi politik, ekonomi, budaya, sosial, dan ekologi mereka, asalkan menjaga solidaritas. Segala penggusuran yang terjadi di muka bumi ini merupakan praktik perampasan ruang hidup dan bentuk pelanggaran HAM dalam bidang sosial-ekonomi.

HAM tentang penggusuran ruang hidup sudah termanifes ke dalam berbagai instrument HAM: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pendapat Umum PBB Nomor 77 Tahun 1993 (1993/77), yang isinya, “Penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak”, yang secara jelas menerangkan bahwa perampasan ruang hidup apapun yang dilakukan secara paksa, adalah pelanggaran berat  (Januardy, 2016). Namun, tak ada satupun instrument-instrumen itu yang tidak tunduk pada sistem kapitalisme, sebagai corak produksi yang tiran.

Kasus penggusuran di Barabaraya yang telah terjadi sejak tahun 2016 dan masih disengketakan hingga hari ini merupakan manifestasi dari pelanggaran hak asasi manusia dan hak atas ruang hidup. Yang mana dalam prosesnya pada sidang perkara nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Mks. antara penggugat Nurdin Dg. Nombong melawan tergugat warga Barabaraya yang saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Makassar telah mengungkap beberapa fakta hukum yang menjadi landasan dalam menegakkan suatu keadilan. Di antara fakta-fakta tersebut, telah terungkap bahwa:

Pertama, fakta yang membuktikan bahwa tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh tergugat di Kelurahan Barabaraya bukan merupakan tanah okupasi Asrama TNI-AD Barabaraya. Fakta ini membantah klaim Kodam XIV Hasanuddin dan penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa dikuasai oleh tergugat adalah tanah okupasi Asrama TNI-AD Barabaraya.

Kedua, letak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4 a.n. Moedhinong Dg.Matika yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah tidak jelas, sebab penggugat tidak mampu menunjuk letak (batas-batas) SHM tersebut baik dalam pembuktian selama persidangan maupun dalam sidang  pemeriksaan setempat. Ketidakjelasan objek dari SHM No.4 adalah bukti jika penggugat bersama Kodam XIV Hasanuddin secara sewenang-wenang mengklaim tanah milik warga Barabaraya.

Di sisi lain, bukti surat maupun saksi-saksi selama persidangan menerangkan bahwa tergugat warga Barabaraya telah menguasai tanah sengketa sejaktahun 1960-an berdasarkan kepemilikan surat-surat yang sah seperti Akta Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maupun surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Baik sebelum maupun setelah tahun 1960-an, tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh tergugat dan tidak pernah dipersoalkan oleh Kodam XIV Hasanuddin. Tergugat warga Barabaraya bukan merupakan TNI aktif maupun pensiunan TNI, sehingga sama sekali tidak punya hubungan hukum dengan Kodam XIV Hasanuddin. Bukti lain kekeliruan penggugat adalah terdapat orang yang menguasai tanah sengketa, akan tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, justru penggugat menarik orang yang sudah meninggal sebagai tergugat.

Sebagai suatu langkah menuju keputusan yang memihak kepada keadilan, maka fakta-fakta hukum tersebut setianya ditegakkan seadil-adilnya. Dalam menilai ketidakjelasan objek tanah SHM No. 4, kesalahan objek gugatan penggugat, kekeliruan penggugat, kesewenang-wenangan penggugat dan Kodam XIV Hasanuddin, maka kami dari  HIMAHI FISIP UNHAS yang tergabung dalam Aliansi Barabaraya Bersatu dengan ini menyatakan:

  1. Perbuatan penggusuran harus dilenyapkan dari muka bumi ini;
  2. Meminta kepada ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berani berpihak kepada keadilan sejati;
  3. Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi indepedensi serta harkat dan martabat hakim.

 

” Bangkit melawan atau mundur tertindas, karena diam dalam garis perjuangan adalah pengkhianatan.”

#SaveBarabaraya

 

Referensi

Pernyataan Sikap Aliansi Barabaraya Bersatu; Tanah Sengketa yang Dikuasai Warga Barabaraya Bukan Tanah Okupasi Asrama TNI-AD/Barabaraya yang dilansir oleh LBH Makassar pada tanggal 8 Juli 2018.

Piagam Dunia tentang Hak atas Kota.

Januardy, A. F. (2016, June 28). PenggusuranPaksaAdalahPelanggaran HAM. Retrieved from Selasar: https://www.selasar.com/jurnal/4763/Penggusuran-Paksa-Adalah-Pelanggaran-HAM

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar