Reklamasi: antara konsep dan realita – HIFEST 2018

Reviewer : Ahmad Asrul Azwar Irfan

Pembangunan perkotaan merupakan hal mutlak yang dimiliki tiap pemerintahan. Pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia harus diperhatikan oleh masyarakat. Dalam pemerintahan secara ideal, kedua pembangunan tersebut beriringan dikembangkan oleh pemerintah agar elemen-elemen dalam kota tersebut dapat menjadi citra bagi pemerintahan itu sendiri. Dan hal tersebut merupakan prestise tersendiri bagi pemerintahan yang akhirnya banyak dikejar-kejar oleh mayoritas pemerintahan saat ini termasuk di pemerintahan kota Makassar.

Kota Makassar saat ini telah banyak melakukan pembangunan yang massif agar tercapainya pembangunan ideal tersebut. Mulai dengan massif memperbanyak pusat kegiatan pengembangan sumber daya bahkan sampai kepada pusat perekonomian. Sentrum-sentrum masyarakat perkotaan ini lah yang menjadi daya tarik bagi sebagian besar pemegang capital untuk melakukan praktik kapitalisme dengan menggaungkan wacana “menuju kota dunia”. Dan akhirnya pembangunan yang berkedok kapitalisme tersebut harus meniscayakan banyaknya “ketimpangan perkotaan” yang menjadi tumbalnya.

Kerusakan lingkungan, meningkatnya suhu kota yang semakin panas, banyaknya area kota yang terancam banjir, tingkat pengangguran semakin banyak, penggusuran yang berkedok ‘penertiban’ semakin dilancarkan merupakan upaya kapitalis-birokrat untuk terus melakukan pembangunan perkotaan. Adapun salah satu upaya yang dilakukan kapitalis birokrat adalah melakukan reklamasi besar-besaran, sebagai contoh di pantai Losari, Makassar.

Proyek reklamasi di pantai Losari secara historis telah dilakukan pada sepanjang tahun 1990-an yang dimana proyek reklamasi tersebut untuk membangun tanjung Metro. Setelah itu, pantai losari pun dipugari dengan bebetonan yang akhirnya disihir menjadi tempat pariwisata bagi masyarakat umum setempat maupun turis. Sampai pada sekarang muncullah mega proyek reklamasi untuk pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI) yang dibuat sebagai ‘lahan basah’ bagi kapitalis-birokrat. Mega proyek tersebut awalnya hanya melakukan reklamasi seluas 157 Ha, akan tetapi dalam perkembangannya, akhirnya pun diperluas dengan luas sekitar 3000-an Ha. Hal disebabkan karena proyek reklamasi jangka panjang yang nantinya akan dibangun lagi Makassar Newport sebagai pelabuhan baru bagi kota Makassar. Sampai disini proyek reklamasi di pantai Losari tersebut terbilang cukup massif pelaksanaannya.

Mega proyek reklamasi yang dicanangkan oleh kapitalis-birokrat senantiasa hanya diperuntukkan pada kepentingan sepihak –dalam pelaksaannya reklamasi sebagai lahan baru untuk melakukan praktik kapitalisme secara berlanjut. Jelas saja hal ini dibuat untuk memanggil para kapitalis agar berinvestasi dalam mega proyek tersebut. Dengan melihat kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap pemukiman yang baru, maka dari itu PT. Ciputra hadir untuk mewujudkan permintaan pasar ini.Tak tanggung-tanggung proyek water front city yang ditawarkan PT. Ciputra tersebut sampai sekarang berjalan dengan lancar. Pemukiman-pemukiman baru akhirnya dibuat dalam mega proyek reklamasi di pantai Losari tersebut dan tentu saja proyek water front city tersebut dijadikan sebagi ruang privat yang nantinya akan dikomersilkan oleh pihak PT. Ciputra. Dari sini mampu dilihat pembukaan lahan baru di lepas pantai Losari tersebut hanya diperuntukkan pada kepentingan komersialisasi ruang.

Dalam pembangunan perkotaan mestinya menghadirkan presensi masyarakat kota sebagai tujuan utama dalam pembangunan perkotaan. Ruang sosial yang dihuni masyarakat kota juga melibatkan partisipasi maupun inisiasi yang keluar dengan sendirinya dari masyarakat kota yang bersangkutan. Hal inilah yang dicanangkan pada konsep Hak atas Kota. Semua elemen baik masyarakat, kelompok kepentingan, swasta, maupun pemerintah turut berpartisipasi dalam pembangunan perkotaan yang diinginkan. Maka dari itu, disinilah perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reklamasi juga.

Reklamasi pada perencanaan tata ruang masyarakat adalah dibolehkan bila mana reklamasi itu sendiri memang diperuntukkan demi kepentingan umum yang sesuai kebutuhan. Perencanaan tata ruang tersebut harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kota. Dalam hal ini kota Makassar yang terbilang semakin banyak penduduknya mesti menyediakan perluasan lahan seperti reklamasi ini. Kemudian reklamasi tersebut seyogyanya menyediakan pemukiman-pemukiman baru bagi masyarakat kota yang membutuhkan dan idealnya perlu ada perencanaan yang partisipatoris –perencanaan tata ruang reklamasi bukan Cuma melibatkan pemerintah atau pun pihak swasta yang terlibat tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar.

Sampai disini, reklamasi dapat disimpulkan sebagai perencanaan proyek kota yang bias dikatakan berguna dan di satu sisi bias dikatakan memiliki dampak buruk. Dikatakan berguna bila mana proyek reklamasi dibangun atas dasar kepentingan bersama masyarakat kota dan dapat dikatakan berdampak buruk bila mana hanya diutarakan pada kepentingan kapitalis-birokrat yang hanya mengejar modal dan semakin membukanya jalan kepada ketimpangan social masyarakat kota.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar