Penggusuran : Sebuah Praktik Perampasan Ruang Hidup – HIFEST 2018

Reviewer : Rezki Ameliyah Arief (HI 2015)

Sejak masuknya IMF, ADB, dan World Bank mengharuskan Indonesia masuk ke MEA dan memenuhi syarat membuka pasar yang seluas-luasnya. Maka implementasinya pada masa SBY mebuat MP3EI dalam priode 2010 hingga 2025. Dimana siapapun presidennya harus melanjutkan program tersebut walaupun dengan nama yang berbeda. Era Jokowi maka berubah menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Salah satunya adalah proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Kecamatan Temon. Pembangunan tersebut diakibatkan karena Yogyakarta merupakan provinsi yang tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari industri ekstraksi namun hanya mengandalkan sektor jasa. Selain hal tersebut maka untuk mendukung sektor pariwisata dan menyaingi bali maka dibangun bandara / aero city yang dapat menampung lebih banyak wisatawan selain bandara adi sucipto. Pembangunan NYIA ini dimulai pada tahun 2011 oleh Angkasa Pura I dan Perusahaan GVK asal India.

Dalam pembangunan NYIA ini tidak memberikan manfaat bagi para warga temon, hanya menghasilkan penggusuran ruang hidup, dan pekerjaan mereka, bahkan tanah mereka. 24.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi terong dan gambas, 120.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi semangka dan melon, serta 4000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi cabai. Angka ini tentunya tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh hadirnya pembangunan bandara baru tersebut, terutama apabila melihat alih profesi dari corak produksi dan budaya bertani menjadi bentuk lain tidaklah mudah. Pembentukan opini publik bahwa bandara akan dibangun di atas lahan berproduktivitas rendah sungguh penyesatan.

Kawasan pesisir di Kulon Progo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang merupakan 1 dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami, pencegah peresapan air laut ke lapisan air tanah dan penghambat pengikisan daratan pantai. Rencana pembangunan bandara di kawasan tersebut akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya gumuk pasir sekaligus juga akan mengubah kawasan di sekitarnya menjadi satu kawasan yang rawan akan bencana tsunami dan gempa bumi.

Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk megaproyek NYIA oleh Kementerian Perhubungan No 1164/2013 dan IPL Gubernur DIY No 68/KEP/2015 diterbitkan secara sepihak tanpa mendengarkan pendapat seluruh warga terdampak dan yang paling fatal adalah tanpa dilengkapi oleh dokumen studi kelayakan lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu yang merupakan prasyarat wajib diterbitkannya IPL sehingga secara hukum penerbitan IPL tersebut adalah mal administrasi atau dapat dikatakan cacat hukum.

Legitimasi penggusuran gelombang pertama di area okupasi TNI, yang dijadikan Asrama TNI Bara-Baraya, terletak pada Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) Nomor: 88/T/459 seluas 28.970.10 M² yang diperoleh dari Nurdin Dg. Nombong selaku ahli waris. Pihak Pangdam VII Wirabuana hanya menggunakan 22.083 M² untuk Asrama Bara-Baraya, sehingga terdapat sisa tanah seluas 6.887 M², disewakan oleh Kasiang Dg. Ratu memberikan Hak Sewa Tanah kepada warga 8 KK (Kepala Keluarga) yang terletak di sebelah Barat Asrama Bara-Baraya. Serta di sebelah Timur Asrama Bara-Baraya dijual oleh Daniah Dg. Ngai selaku anak (ahli waris) kepada warga 20 KK. Transaksi antar stakeholders; 8KK, 20KK dan TNI AD, masuk melalui masing-masing Ahli Waris sehingga posisi hukum (legalitas) yang sama.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar