New Yogyakarta International Airport Merampas Tanah Rakyat, Bung dan Nona

Oleh: Heronimus Heron / Teman Temon

Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia membuat suatu rancangan pembangunan ekonomi yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Projek tersebut langsung diketuai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan anggota para menteri dan kepala badan nasional di bawah payung hukum PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan PP Nomor 48 tahun 2014 tentang PP Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI.

Dampak dari MP3EI ialah dibuatnya zonasi ekonomi di setiap wilayah dan kepulauan di Indonesia. Dari kebijakan itu, Yogyakarta dirancang sebagai kawasan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE). Ketika tampuk kepemimpinan Indonesia beralih dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo melalui pemilihan presiden 2014, proyek MP3EI berubah nama menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMN, Yogyakarta dijadikan sebagai kawasan yang bergerak di sektor jasa dan pariwisata. Dalam rangka menjadikan Yogyakarta sebagai kota jasa dan pariwisata maka dibangunlah bandara baru untuk menunjang fasilitas pembangunan lain seperti jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, tersedianya banyak hotel dan pusat perbelanjaan.

Untuk membangun bandara baru di Yogyakarta, pemerintah daerah Yogya pada 25 Januari 2011 mengundang investor dari India yang bernama GVK Power & Infrastructure ke Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pendonor untuk pembangunan NYIA ialah GVK Power & Infrastructure. Menurut Centre for Aviation (CAPA) nilai investasi GVK Power & Infrastructure sebesar $ 808 juta. Sedangkan kecamatan Temon, Kulon Progo dijadikan sebagai wilayah mega-proyek NYIA. Lalu pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Merampas Desa

Proyek NYIA memakan lahan seluas 643 ha dengan konsep airport city di atas lahan pertanian produktif dan pemukiman 6 Desa seperti Glagah, Sindutan, Kebunrejo, Palihan, Jangkran dan Temon dengan jumlah penduduk 11.501 jiwa yang terdiri dari 2.875 KK. Namun dalam dokumen konsultasi publik 5 Desember 2014, PT Angkasa Pura 1 dan Pemda DIY menyatakan hanya 5 desa yang direlokasi berjumlah 472 KK (2.565 jiwa). Dari 643 ha lahan yang dijadikan bandara, 170 ha diklaim sebagai tanah Pakualaman atau Pakualaman Ground (PAG) yang terletak di bagian selatan pemukiman warga, sedangkan yang lain adalah hak milik warga.

Lahan yang dijadikan NYIA ialah lahan pertanian produktif. Para petani Temon telah berhasil mengubah kontur lahan berpasir menjadi tanah yang subur. Dalam sejarahnya lahan mereka sangat gersang dan panas karena berpasir dan terletak di pinggir laut. Tetapi para leluhur mereka memulainya dengan menanam cemara dan pohon dengan bantuan media limbah ternah sapi. Setelah pohon-pohonnya tumbuh tinggi, lalu mereka mulai mengolah lahan berpasir menjadi lahan pertanian. Media bantu pengolahan lahan pertaniannya tetap kotoran hewan ternak agar pasirnya menjadi dingin dan ditunjang dengan mesin pemompa air yang selalu difungsikan setiap pagi dan sore hari untuk menyiram tanaman. Setelah puluhan tahun pengerjaannya, lahan mereka menjadi subur, rumah-rumah mereka berubah menjadi semi permanen, anak-anak bersekolah, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bahkan mereka mampu menolong para pencari kerja untuk bekerja di lahan mereka sebagai buruh tani yang menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan padi.

Ketika warga Temon mulai menikmati hasil jerih payahnya mengelola lahan berpasir yang subur, lalu datang informasi yang menyebutkan wilayah mereka akan dijadikan lahan bandara. Tidak terima dengan kebijakan sepihak dari pemerintah, mereka mendirikan paguyuban yang bernama Wahana Tri Tunggal (WTT) pada 9 September 2012 yang beranggota sekitar 300 KK dengan 1200 jiwa. Mereka mulai memasang banner penolakan di jalan Deandles yang melewati kampungnya. Pada 23 September 2014 warga penolak bandara diundang oleh pemerintah ke Balai Desa Glagah untuk mendengarkan sosialisasi mengenai bandara. Tetapi 200 meter dari Balai Desa, mereka dihadang sekitar 1000an polisi, TNI dan Satpol PP sehingga mereka tidak bisa masuk. Padahal mereka menerima undangan resmi. Kecewa dengan sikap pemerintah maka mereka melakukan aksi penutupan jalan. Akibatnya polisi menembaki mereka dengan water cannon dan beberapa ibu-ibu mengalami pelecehan.

Pada 19 Desember 2014 warga penolak bandara (Sarijo, Wakdi, Tri Marsudi, Wasiyo) dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kulon Progo. Setelah beberapa bulan di tahan, pada tanggal 25 Mei 2015 keempat petani divonis 4 bulan tahanan dari 8 bulan tuntutan. Perilaku yang tidak adil yang mereka alami tidak membuat warga mundur. Ketika WTT menerima logika konsinyasi yang ditawarkan pemerintah, warga yang konsisten menolak bandara tanpa syarat membuat wadah perjuangan baru bernama Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) pada 16 April 2017 yang beranggotakan sekitar 300 jiwa yang terdiri dari 86 KK. Warga tersebut menempati dusun Kepek, Bapangan, Munggangan, Kragon II dan Sidorejo (Desa Palihan dan Glagah).

NYIA: Melawan Hukum, Daerah Bencana dan Menghilangkan Situs Budaya

Mega-proyek NYIA dari awal memang dipaksakan. Selain menggusur rumah dan lahan pertanian produktif, proyaknya juga melawan hukum karena Ijin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Kementerian Perhubungan No. 1164/2013 yang dikeluarkan pada 11 November 2013 dan IPL Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 yang dikeluarkan 31 Maret 2015, diterbitkan sepihak tanpa mendengar pendapat seluruh warga terdampak. Bahkan Dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) baru terbit Oktober 2017 setelah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2017. Padahal menurut Surat Menteri Lingkungan Hidup No. B4718/MENLH/09/2003 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2015, harus diadakan kajian analisa dampak lingkungan (Ka Amdal) sebelum diterbitkan Ijin Penetapan Lokasi (IPL).

Selain itu menurut Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, disebutkan dalam pasal 46 ayat 9 huruf (d) bahwa Kulon Progo adalah salah satu zona rawan bencana alam geologi. Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 menyebutkan sepanjang pantai di Kulon Progo sebagai kawasan rawan tsunami. Bahkan lebih detail dalam Perda RTRW Kulon Progo No. 1 Tahun 2012, pasal 39 ayat 7 huruf (a) menyebutkan kawasan Kecamatan Temon rawan tsunami. Menurut Widjo Kongko, peneliti tsunami dari BPDP-BPPT (Balai Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Sungai Bogowonto di perbatasan Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo hingga pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul termasuk daerah rentan gempa dan tsunami. Potensi gempanya yang bersumber di zona tumbukan lempeng selatan Jawa bisa mencapai Mw 8,5. Dengan kekuatan itu, tsunami yang dibangkitkan bisa setinggi 9 meter di pantai dan menjalar ke daratan hingga sekitar 500 meter (Kompas, 10 Juni 2014).

Pelanggaran lain juga ialah menggusur situs budaya seperti stupa Glagah, Lumpang Batu, Batu Besar Eyang Gadhung Melati, Situs Petilasan Gunung Lanang, Situs Petilasan Gunung Putri, Makam Mbah Drajat, Makam Kyai Sambang Djalan yang dilindungi oleh Pergub DIY No. 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Perjuangan yang Didasarkan Pada Iman

Perjuangan warga yang mempertahankan hak miliknya mendapat refresivitas dari aparat seperti kekerasan yang dialami warga pada 23 September 2014; kriminalisasi pada 19 Desember 2014; pengukuran lahan pada 16 Februari 2016; warga dihadang aparat ketika peletakan batu pertama oleh Joko Widodo pada 27 Januari 2017; alat berat mulai masuk ke lahan pada 29 Agustus 2017; pemutusan listrik, pencongkelan pintu dan jendela serta pemutusan akses jalan ke rumah warga pada 27-29 November 2017; perobohan lahan pada 5 Desember 2017; perusakan lahan pada 8-9 Januari 2018; pemortalan jalan Deandels yang dimulai pada 26 Maret 2018; lanjutan pemagaran pada 11-12 April 2018; penyerahan SP 1 tanggal 11 April 2018 dan SP 2 pada tanggal 18 April 2018.

Peristiwa pencongkelan pintu dan jendela serta pemutusan aliran listrik dan pemutusan akses jalan pada 27-29 Nopember 2017 mendatangkan simpati banyak orang. Ketika ada informasi yang menyebutkan perobohan rumah warga akan dilakukan pada 4 Desember 2017 membuat banyak mahasiswa, seniman dan aktivis (sekitar 400-500an massa) yang datang ke lokasi untuk membantu warga mempertahankan rumah dan lahannya. Pada hari itu tidak ada lahan dan rumah warga penolak yang dirobohkan. Angkasa Pura 1 (AP 1), PT. Pembangunan Perumahan (PT.PP) dan PT. Surya Karya Setiabudi (PT.SKS) yang dikawal aparat kepolisian dan TNI hanya merobohkan rumah warga yang sudah dikonsinyasi. Tetapi di hari berikutnya, 5 Desember 2017 ketika banyak kawan-kawan solidaritas yang pulang, perubuhan lahan dan sanggar milik pak Hermanto, pohon milik pak Fajar (Palihan) dilakukan, dan mengakibatkan 12 orang kawan-kawan solidaritas yang ditangkap pada pagi harinya karena membantu warga mempertahankan rumah serta lahannya. Pada sore harinya 3 orang kawan solidaritas yang ditangkap karena membantu warga mempertahankan lahan miliknya di Sidorejo.

Pada 8 Januari 2018 salah seorang warga PWPP-KP dianiaya oleh aparat ketika sedang membantu salah seorang ibu yang terjatuh saat mempertahankan lahannya. Pada 9 Januari 2018 kembali terjadi penangkapan terhadap 4 kawan solidaritas yang ikut mempertahankan lahan milik warga PWPP-KP. Selain itu beberapa warga dan kawan solidaritas juga mengalami penganiayaan oleh aparat kepolisian. Tetapi solidaritas berdatangan dari segala lini seperti seniman, aktivis dan mahasiswa. Mereka melakukan solidaritas dengan caranya masing-masing seperti mengadakan festival Guyub Murup, festival tanam dan panen, mengadakan diskusi, membuat lagu, dan sebagainya dengan nafas yang sama yaitu mengabarkan penolakan tanpa syarat pembangunan bandara.

Upaya Litigasi

Ketika terbitnya IPL oleh gubernur DIY, warga (WTT) bersama kuasa hukumnya melakukan gugatan atas SK gubernur No. 68/KEP/2015 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada 23 Juni 2015 PTUN mengabulkan gugatan warga. Lalu gubernur DIY menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung. Melalui putusan No. 456 K/TUN/2015, permohonan kasasi gubernur dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 23 September 2015.  Pada 21 April 2016 warga mengajukan PK atas putusan kasasi MA No.456/K/TUN/2015 tetapi ditolak oleh PTUN Yogyakarta.

Ketika mengalami tindakan pencongkelan pintu dan jendela, pemutusan aliran listrik dan pemutusan akses jalan yang dialami pada 27 Nopember 2017, warga PWPP-KP melapor ke Ombusman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta pada 28 Nopember 2017. Atas laporan tersebut ORI melakukan investigasi dan mengeluarkan hasil pemeriksaan No. 0191/LM/XI/2017/YOG. Hasil pemerikasannya menyimpulkan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan tindakan tidak patut yang dilakukan oleh AP 1 dalam pelaksanaan pengosongan dan pembongkaran bangunan. Maladministrasi berupa tindakan tdak patut juga dilakukan oleh PLN ketika memutus listrik rumah warga. Bahkan masjid sebagai tempat ibadah pun diputus listriknya. Kapolsek Temon, Kulon Progo juga melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut.

Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mendatangi warga PWPP-KP pada 15 Desember 2017 lalu melakukan investigasi. Perlindungan Insani (Protection International – PI) dan Komnas Perempuan pada 27 Desember 2017 bertemu dengan para perempuan pejuang PWPP-KP.

Menjaga Tanah, Ruang Hidup, Menjaga Kehidupan

Perjuangan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) memang belum selesai karena alat berat yang dikawal aparat masih terus mengintai mereka. Pemerintah dan AP 1 masih berusaha memaksa warga untuk menerima logika konsinyasi (Perma No. 3 Tahun 2016), walaupun persyaratan konsinyasi tidak pernah terpenuhi, yaitu berupa surat penolakan warga dan adanya penyerahan hak karena warga konsisten menolak tanpa syarat pembangunan bandara. Selain itu, asas keadilan dan kemanusiaan juga tidak terpenuhi oleh AP 1.

Untuk itu solidaritas dari segenap kawan seperjuangan tetap dibutuhkan sembari sama-sama menjaga tanah, air dan udara dari serangan rakusnya kapitalisme atas nama pembangunan. Karena hanya rakyatlah yang mampu mempertahankan tanah, air dan udaranya untuk kelangsungan hidup segala makhluk. Konsisten Melawan! Rakyat Menang! Desa Menghidupi Kota!

Catatan:

1. Sumber tulisan dari Jogja Darurat Agraria dan berbagai sumber yang berfaedah

2. Atas ridho Yang Maha Kuasa dan Kemauan Kuat dari Rakyat, Perjuangan Akan Menang

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar