Unequal Exchange : Harta Atau Nyawa?

Oleh : Andi Muhammad Zufar Abram (HI 2017)

Latar Belakang

Majunya perindustrian negara-negara dunia tentunya tidak hanya memunculkan output positif berupa produk/komoditas namun juga memberikan hasil yang tidak diinginkan seperti sampah produksi maupun limbah, khusunya berupa bahan beracun dan berbahaya (biasa disebut B3). Di negara-negara perindustrian (negara maju), sampah beracun tersebut mulai dilarang untuk disimpan setelah terbukti menimbulkan bencana. Limbah B3 tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun besar pula dampaknya pada kesehatan manusia sebab dapat memunculkan dampak berbahaya mulai dari gangguan/kerusakan pada jaringan tubuh dan jaringan saraf hingga berujung pada disfungsi organ tubuh, kecacatan, bahkan kematian.[1]

Berdasar hal itu, muncul permasalahan baru atas penempatan limbah-limbah tersebut. Tingginya biaya pengelolaan limbah B3 di negara sendiri menyebabkan beberapa perusahaan negara maju enggan untuk mengelola limbah yang dihasilkan, mereka lantas mencari jalan termudah dan termurah untuk membuang limbahnya. Belum lagi ketika dalam perkembangannya ditemukan bahwa limbah B3 (utamanya e-waste/sampah elektronik) dapat pula dijadikan sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan, perusahaan-perusahaan negara industri pun menyasar negara berkembang sebagai objek pasar mereka dengan prinsip; asal negaranya terbebas dari limbah-limbah B3. Sikap seperti ini terkenal dengan nama NIMBY (not in my backyard).[2]

Diekspornya e-waste negara industri maju ke negara berkembang mengindikasikan terjadinya unequal exchange terhadap lingkungan dan kesehatan manusia di negara berkembang akibat proses manajemen yang tidak memadai. Melihat dari perkembangan dunia, penulis mengangkat isu perdagangan limbah antar negara dari Inggris ke Nigeria dikarenakan Inggris sendiri tercatat sebagai negara dengan ekspor e-waste terbanyak di Eropa dengan Nigeria sebagai tujuan utama pembuangannya (2014).

 

Teori

Strukturalisme melihat adanya kelas-kelas sosial pada taraf global dan berprioritas pada gentingnya kondisi yang dialami negara miskin terpinggirkan. Kaum strukturalis berpendapat bahwa hubungan ekonomi global dirancang sedemikian rupa guna menguntungkan kelas-kelas sosial tertentu yang dianggap berkuasa atau memiliki power dari kelas di bawahnya, sehingga menghasilkan sebuah ‘sistem dunia’ yang pada dasarnya tidaklah adil.

Mengacu kepada World System Theory, kaum strukturalis melihat sistem kapital global ini sebagai sistem pembagian kelas yang distrukturkan secara vertikal-horizontal. Secara vertikal, hubungan antar negara distrukturkan secara hierarkis antara yang kaya dan berkuasa (core) serta negara yang miskin dan kurang pengaruhnya (periphery). Ada pula dalam kurun horizontal kita dapat menemukan hubungan kelas berupa adanya pemilik faktor produksi (Negara Utara) dan yang kurang dalam faktor produksi (Negara Selatan). Kedua pembagian kelas tersebut umumnya mengacu pada kapabilitas negara-negara tersebut dalam hal modal dan faktor produksi sebagai unsur utama (mengacu pada negara maju) dan SDM serta SDA sebagai faktor selanjutnya (mengacu pada negara berkembang). Secara berurutan, ketiga faktor tersebut sangat menentukan letak kelas dari negara.[3]

Hal mendasar dari perspektif strukturalis melihat bahwa yang kaya akan tetap kaya dengan memanfaatkan si miskin, dan ini bukan mengenai peluang, namun perekonomian global memang dipandang sebagai hal yang tersusun oleh pihak dominan hanya untuk menyenangkan segelintir pihak saja. Hal ini pun terjadi pada kasus yang penulis angkat yaitu kerja sama perdagangan dengan karakteristik pandangan strukturalis ‘zero sum game’ yang menekankan adanya ketidak-adilan serta kesenjangan di antara mereka.[4]

 

Pembahasan

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat sebagai limbah B3, merupakan jenis limbah yang memerlukan perhatian khusus. Sifatnya yang mudah terbakar, mudah meledak, korosif, reaktif, beracun, dan menyebabkan infeksi adalah sederet alasan yang menjadikan limbah jenis ini harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Limbah ini dapat mencemari lingkungan dari segi tanah, air, udara maupun media lainnya serta dapat menyebabkan kerusakan tubuh manusia berupa cacat hingga kematian. Berdasarkan karakteristiknya yang unik, pengolahan limbah B3 melalui perkembangan teknologinya hingga saat ini masih tergolong mahal, negara-negara industri maju pun umumnya memiliki kebijakan lingkungan yang relatif ketat dalam mengelolanya dan menjadikan negara miskin yang umumnya berkebijakan lingkungan relatif rendah serta penuh celah sebagai sasaran utama pembuangan sampah mereka dengan dalih “perdagangan atau bisnis” yang dapat menjadi sumber nafkah bagi mereka. Di kawasan Asia saja, nilai perdagangan limbah B3 mencapai jutaan Dollar Amerika setiap bulannya. Sebagai gambaran, tarif pengolahannya yang sebelumnya berkisar $5000 – $10000 per ton dapat terpangkas menjadi $50 – $100 per ton di kawasan Asia, sangat wajar apabila negara-negara industri maju mencari alternatif lain dengan mengekspor limbah B3 ke luar negeri baik secara resmi maupun non-resmi.[5]

Menanggapi fenomena perdagangan limbah itu, berbagai kesepakatan pun muncul, salah satu yang terkenal ialah Konvensi Basel (The Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wasters and Their Disposal) tahun 1989 yang muncul akibat kekhawatiran atas meningkatnya perdagangan limbah berbahaya lintas negara, utamanya negara berkembang. Konvensi ini merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan kejahatan lingkungan dan kesehatan dunia internasional yang bertujuan utama untuk mencegah penyelundupan/pemindahan limbah B3 ilegal melalui pengaturan perpindahan lintas batas B3 antar negara. Konvensi Basel sendiri telah berkembang menjadi “Basel Ban” (pelarangan) pada tahun 1995, yang memerlukan ratifikasi dari semua pihak yang menanda tangani konvensi Basel tersebut dan secara umum akan mewajibkan negara bersangkutan untuk mencegah/melarang dilakukannya pengiriman limbah (ekspor, impor, dan transit) termasuk untuk mendaur ulang ke negara-negara non pihak kecuali telah memiliki perjanjian sebagaimana yang dibahas dalam pasal 11 konvensi, serta ketentuan lainnya. Namun faktanya, distribusi limbah B3 tetap saja terjadi dengan berbagai cara dalam menyiasatinya. Selain dalam bentuk ekspor yang sebagian besar dikirim dengan label palsu, terdapat pula kasus mengenai perdagangan limbah berupa e-waste yang tetap terjadi pada negara yang meratifikasi Basel Ban dengan aktor Inggris (pemasok) dan Nigeria (penerima).[6]

Limbah B3 berupa e-waste (sampah elektronik) sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dari sampah industri lainnya, disamping kandungannya yang berbahaya, terdapat juga material bernilai yang bisa didapat seperti tembaga atau logam mulia lainnya, bahkan emas. Tak heran bila kegiatan pendulangan limbah ini memiliki nilai menggiurkan tersendiri dibalik bahaya yang mengancam apabila tidak didaur ulang secara memadai. Investigasi Greenpeace pada tahun 2009 mengungkap bagaimana negara industri maju memperlakukan negara berkembang sebagai tempat pembuangan mereka. Di negara-negara tersebut e-waste dibongkar, dipreteli, serta dibakar dengan teknologi minim dan jauh dari standar untuk memanfaatkan barang daur ulang maupun logam mulianya lalu kemudian sisanya yang tak bisa dimanfaatkan dibuang begitu saja.[7]

Meninjau studi kasus perdagangan limbah berupa e-waste, Inggris merupakan negara dengan tingkat pembuangan tertinggi diantara negara eropa lain dengan membuang sekitar 394 kiloton sampah elektronik ke negara lain yang berujung ke Afrika Barat dan sebagian kecil ke Asia (2014). Penelitian oleh media dan LSM juga telah berulang kali mendokumentasikan ekspor sampah elektronik ilegal dari Inggris ke berbagai tujuan utamanya; Nigeria, Ghana, dan Pakistan. Terkait dengan pembuangan sampah, Nigeria menjadi negara yang mendapat distribusi terbanyak oleh Inggris (75%), dan bahkan menjadi salah satu tujuan dari sampah elektronik yang berasal dari wilayah Eropa dan Amerika Serikat.[8] E-waste Nigeria biasanya diproses secara backyard industry dengan metode paling primitif dan jauh di bawah standar yang bahkan sering dilakukan dengan tangan kosong tanpa memerhatikan peralatan perlindungan, tindakan pengendalian pencemaran, serta fasilitas pengolahan air limbah dan pembuangan gas akibat ketidakmampuan mereka dalam hal modal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya mereka hanya membahayakan diri mereka sendiri.[9]

Mengkaji menggunakan World System Theory, kita dapat melihat negara-negara industri pengimpor limbah sebagai negara sentral/core sedangkan negara berkembang penerima limbah misalnya Afrika sebagai negara periphery (pinggiran). Seperti yang telah dijelaskan bahwa negara core memiliki kekuatan ekonomi utama berupa modal, ia dapat mengadakan kerja sama kepada negara di bawahnya (baik yang semi maupun periphery) untuk memanfaatkan SDM dan SDAnya, dimana dalam hal ini modal tersebut digunakan dalam upaya mendapat keuntungan paling banyak atau setidaknya mengurangi kerugian dari limbah B3 yang mereka miliki. Berdasar hal itu, negara pemasok dan penerima tersebut memiliki perannya masing-masing meskipun terdapat ketidak-adilan pada sistem tersebut. Keuntungan ekonomi Inggris didapat melalui proses akumulasi kapital yang relevan sebagai sifat negara kapital maupun negara industri maju (core). Sebaliknya di Nigeria, mereka mendapatkan hasil berupa ketergantungan akan supply e-waste dan dibuat terbiasa untuk mengikuti pola yang ada. Meskipun umumnya teori sistem dunia melihat negara periphery sebagai pengekspor bahan mentah untuk kemudian diolah di negara core guna dijual dengan harga yang berlipat, pada kasus ini yang terjadi ialah sebaliknya. Limbah B3 berupa e-waste dijadikan komoditas dagang oleh negara core yang akan dikirim ke negara periphery, dimana segala efek negatif pun pada akhirnya ditanggung oleh negara tujuan ekspor. Kerugian tersebut sangat menonjolkan terjadinya unequal exchange dimana negara periphery mengalami eksploitasi lingkungan akibat transfer limbah, yang juga mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan dan kesejahteraan ditengah profit yang ia hasilkan.[10]

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada isu lingkungan perdagangan limbah B3 antar negara tadi, terdapat sebuah kerja sama yang tidak sepenuhnya bersifat saling menguntungkan dan bukan merupakan win-win solution. Berdasar World System Theory, kita pun dapat melihat perdagangan limbah ini sebagai arena dimana negara-negara core menonjolkan corak negara kapitalisnya dengan akumulasi kapital guna mendapat untung sebanyak-banyaknya. Melihat dari sudut pandang strukturalis, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat kesenjangan (Unequality) sebagai hasil dari kerja sama ‘Zero Sum Game’ oleh kedua negara tersebut, negara penerima (misalnya Nigeria) tidak mempertimbangkan resiko yang ia dapatkan dari limbah yang ia terima. Negara berkembang sebagai penerima limbah memang mendapatkan profit berupa modal yang diberikan oleh negara core sebagai pemasok, namun apakah itu sebanding dengan resiko dampak lingkungan maupun dampak terhadap kesehatan manusia yang mengikutinya? Tentu tidak. Di satu sisi mereka mendapatkan keuntungan berupa profit namun di sisi lainnya ancaman berupa dampak lingkungan maupun gangguan kesehatan massal (dengan resiko kematian tentunya) menunggu mereka. Kerja sama terselubung ini sama saja ketika kita ditodong oleh perampok pada umumnya, “pilih harta atau nyawa?”

Daftar Pustaka

Buku :

Steans, Jill & Loyd Pettiford. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal :

Annisak HS, Khoirul. 2015. Impor Limbah Elektronik (E-Waste) Nigeria dari Inggris. Jurnal FISIP Universitas Riau, Vol.2 (1). Riau : Universitas Riau.

Hasryadi, Yulius. 2017. Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel: Digital Dumping Ground di Nigeria. Journal of International Relations. Vol.3 (4). Semarang : Universitas Diponegoro.

Prasetiawan, Teddy. 2012. Hazardous Waste Import Ban Policy And Problems. Widyariset. Vol.15 (1). Jakarta : P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pitaningtyas, Anaya Noora. 2010. Globalisasi Dan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.6 (2). Depok : Universitas Indonesia.

Shabrina, Tsabita. 2013. Ekspor Sampah Elektronik (E-Waste) Inggris ke Nigeria: Keuntungan Ekonomi Dibalik Transfer Polusi. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol.2 (2). Surabaya : Universitas Airlangga.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Teddy Prasetiawan. 2012. Hazardous Waste Import Ban Policy And Problems. Widyariset. Vol.15 (1). Jakarta : P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

[2]Anaya Noora Pitaningtyas, 2010, Globalisasi Dan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6, No.2, Hlm.103

[3]Jill Steans & Loyd Pettiford, 2009, Hubungan Internasional Perspektif dan Tema, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 183-184.

[4]Ibid, Hlm 191.

[5] Teddy Prasetiawan, Op Cit.

[6] Yulius Haryadi, 2017, Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel: Digital Dumping Ground di Nigeria, Journal of International Relations, Vol.3, No.4, Hlm.33-34

[7] Tsabita Shabrina, Op Cit, Hlm.6.

[8] Yulius Haryadi, Op Cit.

[9] Khoirul Annisak HS, 2015, Impor Limbah Elektronik (E-Waste) Nigeria dari Inggris, Jurnal FISIP Universitas Riau, Vol.2, No.1, Hlm.3

[10] Tsabita Shabrina, Op Cit, Hlm.17.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar