Bertani, Dihakimi, Didiskriminasi di Atas Tanah Sendiri.

Oleh : Fadli Anggara Putra (HI 2016) – fadlianggaraputra01@gmail.com

22 Oktober 2017 lalu, di sebuah kawasan hutan lindung Laposo Niniconang Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, terjadi diskriminasi terhadap 3 orang petani di atas tanah miliknya sendiri oleh operasi gabungan yang terdiri atas Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketiga orang petani tersebut bernama Sahidin, Jamadi, dan Sukardi. Pada awalnya petani yang ditahan berjumlah 4 orang, namun dari hasil pemeriksaan, pelaku yang benama Ammase dibebaskan dari tuduhan karena bukan pemilik lahan, melainkan hanya dipekerjakan.

Mereka adalah petani yang hidup di atas sebidang tanah dipesisir hutan Laposo Niniconang, dan telah menetap selama 4 generasi hingga saat ini, dengan pekerjaan sebagai petani dan memanfaatkan alam demi kelangsungan hidup mereka tanpa tujuan komersil. Bukan hanya mereka yang menggantungkan hidup di sana, tapi menurut pengakuan pemerintah daerah setempat, setidaknya terdapat lebih dari 3.950 KK atau ± 23.428 Jiwa yang bermukim di sebuah perkampungan yang bernama Kampung Cappoliang dan Kampung Jolle, dengan luas wilayah kelola ± 7.803,06 Ha, dan ditetapkan oleh Kehutanan sebagai kawasan hutan lindung pada 2014 tanpa sepengetahuan masyarakat.

Petani tersebut ditahan atas tuduhan “menebang pohon di kawasan hutan lindung” yang tak lain adalah tanah perkebunan miliknya sendiri. Awalnya mereka hanya disuruh ikut ke Kantor Desa Umpungeng dengan alas an ingin dimintai keterangan, namun karena Kepala Desa tidak berada di tempat, akhirnya mereka dibawa ke Polres Soppeng hingga dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Kehutanan keesokan harinya di Markas Sporc (Satuan Polisi Reaksi Cepat) Brigade Anoa di Makassar tanpa sepengetahuan keluarganya.

Setelah ditinjau kembali, ternyata penahanan terhadap 3 orang petani tersebut cacat prosedur. Pertama, penahanan yang dilakukan kepada terdakwa tidak disertai dengan surat perintah penangkapan. Kedua, tidak ada kordinasi atau pun pemberitahuan terhadap pemerintah daerah terkait operasi yang akan dilakukan oleh Kehutanan serta penangkapan terhadap 3 orang petani.

Para Terdakwa Dijerat UU pasal 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang isinya tentang jerat pidana terhadap orang yang menebang pohon dan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pejabat berwenang atau menteri di dalam kawasan hutan. Penangkapan terhadap 3 orang petani tersebut dianggap tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 95/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun – temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”.

Hingga saat ini, para petani yang ditetapkan sebagai terdakwah sedang menjalani proses hokum di Pengadilan Negeri Soppeng. Berbagai lembaga advokasi, LSM dan lembaga mahasiswa turut bersolidaritas mengawal isu tersebut melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap diskriminasi petani di Indonesia, dan di Soppeng pada khususnya. Kejadian tersebut mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya melaksanakan reformasi agraria yang melindungi kelola wilayah rakyat dan tidak mendiskriminasikan petani.

Mungkin batas kedaulatan bangsa yang dijanjikan telah melegitimasi perampasan ruang yang sangat tampak nyata, karena kita tak lagi aman di rumah sendiri, tak pernah betul-betul aman di atas tanah sendiri. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak memihak kepada orang-orang yang ditindas di atas sistem yang menyimpang dari hakikat keadilan.

Sumber data :Front Perjuangan Tani Latemmamala

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar