Press Release Isu Pengerukan Pasir Laut Takalar : Krisis dalam Lingkungan, Prosedural, dan Legalitas.

 

Masyarakat adalah komponen sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan ruang. Keterkaitan antara masyarakat dengan ruangnya merupakan sinergi yang saling beriringan satu sama lain. Apabila salah satunya mengalami degradasi, maka akan terjadi ketimpangan yang berbuah kerugian secara keseluruhan. Begitu pun juga yang dialami oleh masyarakat pesisir pantai Galesong saat ini. Di manalaut merupakan jantung penghidupan bagi masyarakat pesisir (nelayan) pantai Galesong, Takalar,akhirnya terenggut elemen ruangnya oleh penghisapan korporat/birokrat guna kepentingan sepihak saja.

Laut di lepas pantai Galesong yang saat ini dieksploitasi oleh pihak korporat yang dijalankan oleh Kapal PT. Royal Boskalis Dan KM Bulan mendapat kecaman yang sangat keras oleh masyarakat pesisir pantai. Soalnya, pengerukan pasir yang dilakukan ini telah mengakibatkan banyak kerugian, mulai dari perekonomian masyarakat yang semakin menurun, dampak lingkungan berupa abrasi pantai yang dapat menghantarkan pemukiman masyarakat mulai terkikis menjadi pemukiman tak layak huni. Laut di lepas pantai Galesong tersebut dikeruk pasirnya guna penyuplai materi reklamasi di pantai Losari, Makassar yang akan diproyeksikan untuk pembangunan megaproyekCentre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 Ha. Mengenai CPI, saat ini pun masih menjadi kontroversi secara hukum dan lingkungan.Bukan hanya CPI saja yang akan dibangun di pantai Losari tersebut, dalam megaproyeknya secara jangka panjang diwacanakan akan dibangun New Port Makassar yang akan mengambil ribuan hektare lagi. Kesemua pembangunan ini, tak lain akan kembali pada pertanyaan “dimana mereka mendapat materiil reklamasinya?”.

Akhirnya kembali kepada pernyataan bahwa salah satu daerah yang disasar sebagai area mendapatkan materiil reklamasi tersebut berada di laut lepas pantai Galesong, Takalar. Pengerukan pasir tersebut dilakukan sekitar sejak maret 2017 dan terus beroperasi sampai saat ini. Adapun luas area yang dikeruk di laut yang berjarak radius dua mil dari lepas pantai tersebut 9.845,14 Ha. Selain itu, motif yang mengantar korporat untuk melakukan pengerukan di area tersebut adalah karena pasirnya mengandung Fe2O3, TiO, dan Fe yang cocok sebagai materiil dasar dalam reklamasi. Akibatnya, dengan seluas area yang dieksploitasi tersebut membawa nelayan pada kerugian secara besar-besaran, mulai dari lingkungannya sampai pada perekonomiannya. misalnya di kecamatan Galesong Utara yang terkena dampaknya, sekitar puluhan rumah telah banyak yang rusak propertinya, seperti di ruang dapurnya yang telah disapu oleh ombak yang mencapai tinggi 100-150 meter. Dan juga beberapa tempat umum seperti kuburan yang telah terkena langsung oleh ombak pada Februari terakhir ini. Adapun di Galesong Kota telah terjadi ombak besar-besaran yang mengakibatkan penahan ombak mengalami kerusakan, bahkan telah memasuki pemukiman warga. Pada kecamatan Galesong Selatan terjadi abrasi pantai sepanjang 5-20 meter, dan banyak pemecah ombak yang sudah tidak berfungsi lagi. Adapun didaerah lain seperti kecamatan Mappakasunggu dan Sanrobone telah banyak mengalami abrasi pantai dan mengancam tempat umum masyarakat di pesisir pantai daerah tersebut. secara aspek lingkungan dapat dikatakan bahwa pengerukan pasir laut tersebut merugikan masyarakat pesisir. Secara umum dan bisa menjadi dampak yang berjangka panjang adalah kerusakan lingkungan laut yang berada di cakupan KepulauanSpermonde, jadi bukan hanya laut di daerah Takalar saja yang berakibat fatal, akan tetapi sampai pada daerah perairan di kabupaten Maros sampai kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Belum lagi permasalahan ekonomi yang saat ini telah banyak merugi. Dahulunya masyarakat mampu memperoleh penghasilan sampai Rp. 600.000,- per hari, namun sejak Februari 2018 terakhir penghasilan nelayan tidak lagi mencapai Rp.300.000 perhari, bahkan tak mendapatkan hasil tangkapan dalam sehari. Secara langsung, Inilah dampak yang diterima masyarakat pada permasalahan pengerukan pasir laut tersebut.

Adapun beberapa pertimbangan yang tidak dihiraukan oleh pihak birokrat dalam pemberian izin kegiatan pengerukan pasir tersebut, yaitu dalam aspek legalitas, pada aspek ini pemerintah provinsi belum mengutarakan sikap dalam memandang kasus tersebut. pemerintah provinsi hanya membuat tim panitia khusus (pansus) dalam memantau masalah ini tapi sampai saat ini pemerintah provinsi belum sampai kepada mengeluarkan bentuk pernyataan untuk mengambil sikap dalam kasus tersebut. jika hal ini terus berlanjut, maka proyek ini belum dinyatakan legal untuk melakukan penambangan. Di aspek prosedural,penetapan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum ada konsolidasi publik dalam proses perampungannya. Bahkan direncankanoleh pemerintah daerah bahwa akan ditetapkan ruang alokasi pengerukan pasir seluas 19.000 Ha di laut lepas pantai Galesong, dan tentu saja berdampak fatal bagi masyarakat pesisir.

Dengan melihat banyak keganjalan dalam kegiatan pengerukan pasir tersebut. maka dari itu masyarakat harus bersikap untuk menghentikan segala macam kerusakan lingkungan yang berdampak pada sosial-ekonomi, dan lingkungan itu sendiri. Permasalahan mengenai perusakan lingkungan laut merupakan permasalahan kehidupan bagi masyarakat yang juga membutuhkan hasil-hasil dari laut itu sendiri. Maka dari itu tuntutan yang harus dilayangkan dalam kasus ini sebagai pernyataan sikap berupa:

  1. Hentikan segala bentuk kegiatan pengerukan pasir di laut lepas pantai Galesong, Takalar yang merugikan masyarakat pesisir.
  2. Konsolidasikan penetapan RZWP3K yang menampung seluruh kepentingan masyarakat tanpa adanya penetapan sepihak.
  3. Tolak penetapan rancangan pemerintah daerah yang mengalokasikan area pengerukan pasir di laut lepas pantai Galesong, Takalar seluas 19.000 Ha.
  4. Hentikan segala bentuk kegiatan yang berbasis kapitalisme yang tidak menguntungkan kepentingan masyarakat umum.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar