Posisi Kasus Penangkapan Petani Latemmamala

Oleh : Departemen Advokastra

Penangkapan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) wilayah Sulawesi pada 22 Oktober 2017 lalu, terhadap 3 (tiga) orang petani masing-masing bernama SAHIDIN (45 tahun), JAMADI (41 tahun) dan SUKARDI (39 tahun) didasarkan pada SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan hutan Laposo Ninicoinang

Ironisnya, ketiga petani saat ini harus berhadapan dengan negara didakwa/dituduh telah melakukan pengrusakan hutan sebagaiamana diatur dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H). Padahal faktanya, ketiga petani yang menjadi korban kriminalisasi tersebut  telah hidup secara turun – temurun dan menggantungkan hidup dan kehidupan keluarganya di Kampung Coppoliang sebelum ada penetapan kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng  2014.

Seharusnya, ketiga  petani tersebut tidak boleh dikriminalisasi  jika negara cq. BPPHLHK tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil”. Selain ketidakpatuhan BPPHLHK, juga terlihat tindakan pembangkangan oleh BPPHLHK Provinsi Sul-sel terhadap surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor: SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.4/2/2016 tertanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya menjadi pedoman terhadap penegakan hukum menyangkut kawasan hutan khususnya bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun dalam Kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya Surat keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 5356/Men.Hut-UII/KUH/2014 tentang penetapan Kawasan hutan Laposo Ninicoinang yang menjadi dasar kriminalisasi  sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh hukum sebab bertentangan dengan  jaminan konstitusi  dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945  Jo. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. UU No. 11/2005 Tentang  Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Memperoleh kehidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan merupakan dua dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab negara dan telah dijaminan oleh konstitusi. Hal tersebut dipertegas dalam UUD 1945 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Jaminan atas hak tersebut adalah sebuah bukti bahwa Negara Indonesia adalah negara hokum yang memegang prinsip HAM.  UU No. 39/1999 tentang HAM pasal 4 menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui, sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum”. Indonesia Melalui UU No.  11/2005 juga telah menegaskan tanggungjawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi  hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar