Review Diskusi : Perempuan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Berdaulat Mengakhiri Ketidakadilan

Oleh : Henny Yunita (HI 2015)

Email : hennyyunita18@gmail.com

Saat ini kasus perempuan buruh migran bukan lagi hal yang tabuh untuk diketahui dari semua kalangan. Dimana mendengar kata buruh migran khususnya terhadap perempuan tidak terlepas dari kekerasan fisik, pelecehan seksual ataupun perdagangan manusia. Tepat pada tanggal 25 november hari internasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dimana PBB menetapkan tanggal 25 November sebagai hari internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan melalu resolusi 54/134 tertanggal 17 desember 1999. Pemerintah organisasi internasional dan LSM diajak untuk melangsungkan kegiatan dihari tersebut yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang menjadi korban kekerasan perempuan bahkan terhadap anak-anak terjadi pada buruh migran. Dimana buruh migran yang sengaja bekerja demi melanjutkan kehidupan perekonomian mereka.

Terdapat beberapa versi dalam pengertian Buruh Migran diantaranya, Pada zaman feodal Buruh disebut Budak, dimana budak ini bekerja untuk penuhi kebutuhan tuan tanah. Hingga Pasca revolusi indutstri mereka kemudian disebut kelas pekerja bebas artinya orang-orang ini bebas menjual tenaga jasanya kepada orang-orang yang memiliki usaha dan mampu memberikan upah kepada pekerja tersebut.

Menurut International Labour Organization Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk pekerjaaan. Artinya orang yang dipekerjakan dan beri upah oleh orang lain bukan karena dirinya sendiri. Sedangkan Menurut Konvensi Internasional buruh migran adalah seseorang yang bekerja di negara lain dan di gaji oleh negara lain yang bukan dari kewarganegaraannya sendiri. Jadi secara umum buruh migran ialah orang-orang yang bekerja di luar negeri dan di gaji oleh orang lain demi melanjutkan kehidupannya.

Adapun alasan orang-orang ingin menjadi pekerja TKI (tenaga kerja indonesia) ataupun buruh migran karena tuntutan keadaan perekonomian yang cukup mendesak. Pertama, Misalnya saja kehidupan orang-orang yang mayoritas tinggal di perkampungan atau di pedesaan yang kemudian terjadinya proses pembangunan sehingga tanah yang mereka miliki sebagai mata pencahariannya dirampas oleh pemrintah. Sehingga mereka yang dirampas tanah milik mereka sudah terlepas dari hasil yang bisa mereka produksi (petani tidak lagi bisa menggarap sawah). Kedua, Faktor ajakan orang-orang sekitar dimana mereka yang memiliki perekonomian yang terbilang pas-pasan untuk menghidupi keluarganya harus rela meninggalkan keluarganya sendiri demi menlanjutkan hidup.

Berdasarkan disiplin Ilmu hubungan Internasional dalam Konvensi Internasional tentang buruh migran terdapat dua konvensi yang tetapkan dalam melihat persoalan buruh migran yang marak terjadi. (1) Konvensi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2003 dan (2) Konvensi International Labour Organization No.189. Konvensi perlindungan buruh migran ini sebenarnya ada sejak tahun 2002 dimana dalam konvensi ini dibuat dengan alasan semua buruh migran tanpa memandang batasan gender, ras, suku, hingga usia sekalipun itu wajib untuk dilindungi. Konvensi ini lahir karena banyak yang menganggap buruh migran bukan sebuah pekerjaan yang formal atau pekerjaan yang dikesampingkan khususnya buruh-buruh yang bekerja dalam ranah domestic misalnya TKI (tenaga kerja indonesia) atau PRT (pekerja rumah tangga).

Maka dari itu perlunya dibuatkan konvensi perlindungan terhadap buruh migran tersebut. Konvensi internasional ini berlaku sejak buurh migran ini dalam fase perekrtutan. Fase perekrutan pada buruh migran terdapat beberapa serangkaian tahapan proses pelatihan, pemberangkatan, tiba di negara tujuan hingga kembali pulang. Selain itu, konvensi ini juga mengatur hak-hak buruh migran secara umum bukan hanya untuk perempuan akan tetapi juga berlaku pada laki-laki. Berikut mekanisme perekrutan yang diatur dalam konvensi ini terhadap buruh migran ;

  • Buruh migran secara bebas tinggal ataupun keluar di negara manapun termasuk negaranya sendiri (kecuali buruh migran mempunyai latar belakang permasalah)
  • Buruh migran berhak mendapatkan hak atas hidup, hak atas berpendapat, hak atas berkumpul dan hak berserikat.
  • Untuk anggota keluarga yang ditinggalkan oleh buruh migran juga berhak untuk tidak ditindas dan mendapatkan pelakukan negative selama keluarga (buruh migran) sedang berada di negara lain.
  • Anggota keluarga buruh migran berhak tidak ditangkap secara paksa oleh pihak yang berwajib dan juga tidak mendapatkan diskriminasi.

Konvensi internasional ini kemudian diratifikasi menjadi undang-undang No.6 tahun 2012. Dalam meratifikasi konvensi internasional dari suatu negara menjadi hukum internasional ada beberapa tahap, awalnya setelah konvensi ini telah dibuat pada tahun 2002 lalu melewati proses penandatangan oleh negara pada tahun 2004 kemudian di ratifikasi kembali pada tahun 2012 oleh pemerintahan khusus kepala negara selanjutnya dibuatkan Undang-undang setelah itu berlanjut kepada pasal-pasal yang membahas konvensi tersebut.

Selain konvensi internasional juga ada Undang-Undang tentang perlindungan buruh yang diperuntukkan buruh migran indonesia yakni Undang-Undang No.39 tahun 2004 (Undang-undang tenaga kerja Indonesia). Undang-undang ini adalah satu-satunya Undang-undang yang membahas soal buruh migrasi dan banyak membahas tentang penempatan serta perlindungan tenaga kerja indonesia. Undang-undang ini muncul secara bersamaan pada saat diratifikasinya konvensi perlindunagn buruh migran. Namun, sayangnya undang-undang ini tidak ada yang menyinggung ataupun membahas soal hak dan tunjangan-tunjangan perlindungan terhadap buruh migran. Undang-undang No.39 melewati tahap ratifikasi, disahkan, lalu dirancang ulang pada tahun 2004 hingga disahkan tapat pada tahun 2017. Sekitar 13 tahun perjalanan Undang-undang ini hingga pada tahap akhir. Setelah undang-undang ini resmi disahkan pada tahun 2017 kemudian mendapatkan tambahan jaminan perlindungan kepada buruh migran akan tetapi tidak untuk anggota keluarganya.

Sedangkan Konvensi International Labour Organization No.189 merupakan konvensi tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun permasalahan yang dihadapi hingga saat ini konvensi tersebut belum diratifikasi sehingga belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ini terbilang penting untuk diratifikasi agar dapat melegalkan segala bentuk perlindungan terhadap Buruh Migran. Kebanayakan Buruh Migran dari Indonesia sekitar 70% perempuan bekerja dalam sektro domestik sedangkan 30% laki-laki bekerja dalam sektor jasa dan pembangunan.

Terkait Pendampingan Buruh Migran ada beberapa tahap yang harus dilewati para calon buruh migran mulai dari kelengkapan berkas, kontrak kerja, tahap pemberangkatan hingga tiba dinegara tujuan. Namun sayangnya, dalam proses tersebut terdapat beberapa pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh calo buruh migrant. Misalnya saja, identitas umur yang di ubah dan check medical kesehatan dipalsukan sehingga mayoritas buruh migran yang berangkat ke negara tujuan membawa dokumen palsu. Tidak hanya itu problematika buruh migrant ini terus berlanjut sampai di negara tujuan dengan mendapatkan berbagai macam kekerasan, hak-hak buruh migrant tidak terpenuhi (tidak sesuai dengan perjanjian kontrak) hingga pada proses kepulangannya penuh dengan resiko dan system paksa. Tidak hanya itu, Dalam BPTKI UU No.39 terdapat 109 pasal hanya 9 pasal yang berbicara tentang perlindungan buruh migrant selebihnya hanya persoalan penempatan buruh migrant. Hal ini sangat jelas bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana menghasilkan buruh migrant yang baik akan tetapi tidak untuk perlindungan keluarga buruh migrant padahal anggota keluarga yang ditinggalkan juga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Melihat minimnya peranan pemerintah dalam Kasus buruh migrant yang terus mendapatkan berbagai kekerasan ini membuat Solidaritas Anging Mammiri turut andil dalam menangani kasus tersebut. Solidaritas Anging Mammiri ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap buruh migrant yang tidak lagi mendapatkan hak-haknya sebagai buruh migrant serta membuatkan wadah dalam memenuhi keinginan buruh migrant yang seharusnya mereka dapatkan ketika menjadi tenaga kerja di negeri orang. Untuk itu dengan adanya Solidaritas Anging Mammiri yang menangani kasus buruh migrant menjadi pemantik agar Pemerintah bisa membuat kebijakan terhadap perlindunggan kepada buruh migran.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar