BAHAYA LATEN ANTI-KRITIK INSTITUSI PENDIDIKAN

Oleh: Andi Ahmad Fadhil (HI 2013)

Pendidikan merupakan sebuah tools untuk membentuk pola pikir yang kritis sehingga mencapai titik dimana individu dapat membebaskan dirinya dan melepaskan diri dari penindasan yang meng-dehumanisasi. Dehumanisasi berdasarkan pendapat Paulo freire adalah suatu bentuk ungkapan nyata yang menunjukkan terjadinya proses alienasi dan dominasi. Proses alienasi yang terjadi berbarengan dengan dominasi merupakan sebuah struktur kekuasaan atas suatu obyek dengan tujuan melanggengkan status quo. Berdasarkan konsep pendidikan kritis Paulo Freire, Setiap manusia (peserta didik) diarahkan untuk mengenali lingkungan mereka (refleksi) sebelum melakukan aksi dan begitu pula sebaliknya.
Dewasa ini, dalam institusi pendidikan justru mematikan kritis dan proses dehumanisasi. Bahkan hal ini terjadi dalam ranah prosesi belajar mengajar. Dimana siswa/mahasiswa mengalami proses dehumanisasi tersebut. Padahal untuk mencapai tujuan dari penddidikan itu sendiri, intitusi yang menjadi pelaksana harus bisa mencapai hal ini terhadap peserta didiknya demi menunjang kesejahtraan sehingga dapat terlepas dari proses dehumanisasi. Namun, acap kali dehumanisasi menjadi hal yang samar seperti dikatakan bapak Paulo Freire “The oppressed having internalize the image of the oppressor and adapted it his guidelines, are fearful of freedom, freedom would require them to eject this image and replace it with autonomy and responsibility, freedom is acquire by conquest not by gift, it must be pursued constantly and responsibly. Freedom is not an ideal located outside of man, nor it is an idea which become myth, it is rather the indispensable condition for the quest for human completion” . Melalui pendapat ini “guideline” atau garis pedoman akan mendominasi pihak yang didehumanisasi/ditekan sehingga takut akan kebebasan muncul. Hal ini menjadi menakutkan bagi pihak penindas (oppresor) karena kebebasan akan memberikan cara pandang untuk lepas dari hegemoni pihak penindas (oppresor) dengan cara memperjuangkannya dan bukan hal yang inheren sehingga dapat kita pahami bahwa nalar kritis akan memberikan kondisi “memanusiakan” kembali terhadap yang ditindas (oppressed).
Institusi pendidikan tentu saja dapat menjadi penindas baru dengan diberikannya serangkaian otoritas atau hak terhadap regulasi “guideline” yang berlaku, apa lagi jika regulasi tersebut acap kali ditetapkan secara sepihak dan kurang tersosialisasikan di seluruh pihak dan rasa takut akan kebebasan kelak muncul sehingga pemantapan status quo dari empunya institusi pendidikan semakin tak terancam. Untuk itulah bagaimana sebenarnya institusi pendidikan perlu menjamin kondisi dimana regulasi yang ditetapkan dapat memastikan agar penindasan tidak terjadi dengan cara penjaminan hak dan keterlibatan (partisipatif) dalam menentukan regulasi untuk memicu rasa tanggung jawab serta kondisi ideal untuk membangun nalar kritis.
Memang sangat meresahkan jika ternyata institusi yang seharusnya menjadi tempat untuk menghilangkan dehumanisasi malah menjadi tempat hal itu terjadi. Bahkan hal tersebut langgeng dengan berbagai macam perangkat penunjangnya. Saat proses penindasan nalar kritis dan dehumanisasi terjadi, institusi pendidikan menjelma menjadi bentuk perusahaan yang akan memproduksi manusia sesuai keinginan pasar yang diterjemahkan menjadi regulasi “guideline”. Hal ini kelak akan menciptakan manusia yang teralienasi dari aspek kehidupan sosialnya sehingga relasi upah menjadi hal yang ideal berdasarkan “guideline” yang telah terinternalisasi oleh si tertindas.
Hal tersebut tentu saja memicu beberapa gerakan yang mulai bangkit dari bawah setelah merasakan keresahan sehingga menjadi kritis terhadap kondisi ideal yang semu di lingkungannya. Gerakan grass root ini menemukan banyak metode dalam melakukan resistensi terhadap sistem yang menindas, entahkah melaui aksi jalan, karya ilmiah dan juga propaganda. Namun semua metode ini juga, pasti memunculkan gerakan resistensi dari pihak pelaksana institusi/birokrat seperti yang terjadi di UNIVERSITAS HASANUDDIN (UNHAS) pada kamis tanggal 18 januari 2018. Pada hari itu terdapat dua orang mahasiswa yang berusaha melayangkan kritik terhadap kondisi kampus dengan menempelkan poster “kampus rasa pabrik” yang telah melalui pengkajian. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya “institusi mulai membentuk manusia sesuai keinginan pasar” mendapat perlakuan yang bisa dibilang cukup otoriter .
Berdasarkan kronologi dari korban, hal tersebut dimulai pada pukul 01.00 hingga 01.45 WITA, saudara Fiqri dan saudari Amel memulai persiapan, menempel poster di MKU, dan menuju parkiran di baruga. Sebelum meninggalkan baruga, mereka menempelkan satu poster dengan tajuk yang sama hingga pada akhirnya mereka di datangi oleh beberapa orang (nantinya teridentifikasi sebagai satpam). Kemudian mereka melakukan berbagai proses pemeriksaan.
Mereka tertangkap dan berada di pusat keamanan UNHAS dimulai pada pukul 02.25 hingga 04.30 WITA dan disana mereka di periksa kembali secara detail oleh beberapa orang dimulai dengan pemeriksaan tas, HP, buku-buku yang mereka bawa. Beberapa kali orang-orang tersebut melakukan penawaran atau negoisasi kepada mereka sebagai iming-iming “peringanan sanksi”. Mereka dilarang untuk keluar dari ruangan tersebut.
Kantor pusat keamanan UNHAS mulai ramai pada pukul 07.30 WITA. Orang-orang kembali berdatangan ada yang memakai seragam satpam, memakai batik, memakai pakaian biasa dan memakai seragam pekerja cat. Orang-orang mulai mengintrogasi mereka kembali, mereka kembali menjelaskan apa maksud dari pesan-pesan yang mereka tuliskan ke dalam poster-poster tersebut. Kebanyakan dari orang-orang bersikap abai, dan tidak memedulikan penjelasan, satu dua orang mencoba mendiskusikannya. Namun, semuanya dengan nada yang menekan, bahasa yang tidak sopan.
Lalu salah satu dari orang-orang tersebut (mereka identifikasikan sebagai orang yang berurusan langsung dengan proses pengecatan unhas), mendekati saudara Fiqri lalu melakukan kontak fisik berupa satu kali tamparan (menggunakan belakang tangan) dan satu kali jeweran sembari berkata tidak sopan seperti Kabulam.., Sunda.., dan Taila.. . Setelah itu orang tersebut berhenti. Dilanjutkan beberapa orang lagi yang bermaksud untuk mengintrogasi, dan mencoba menekan mereka terkait tuduhan-tuduhan di atas. Sekali lagi mereka menjawab dan menjelaskan dengan tegas maksud mereka. Satu persatu, mereka dipanggil ke dalam ruangan kepala satpam, Pak Mansyur (berdasarkan perkenalan beliau). Kepada saudara Fiqri, Pak Mansyur menanyakan beberapa hal terkait; kronologi perencaan dan pertemuan kami, titik-titik yang kami datangi, siapa yang menggagas ide, hubungan kami, keterlibatan orang lain/jaringan, dan beberapa data personal kami. Kepada saudari Amel, Pak Mansyur menanyakan hal-hal yang sama dengan pertanyaan kepada Fiqri, namun ditambah pertanyaan lainnya seperti; keterlibatan dalam organisasi di kampus, motif dan maksud dari poster-poster tersebut. Selanjutnya, mereka berdua dipanggil bersamaan untuk melakukan beberapa klarifikasi seperti; siapa yang memiliki ide (jawaban mereka tetap sama), siapa yang membuat (Fiqri yang mendesain) dan bagaimana pertemuan mereka di kampus. Setelah itu mereka disuruh menunggu sampai jam 10 pagi untuk bertemu langsung dengan Pak WR3. Namun, pada pukul 09.50 WITA mereka mulai dipanggil untuk menghadap kepada WR 3. Mereka berjalan menuju rektorat dengan melewati jalan di samping kantor kepala keamanan dan digiring oleh tiga satpam. Dua satpam berada di depan mereka sedangkan sisanya berada di belakang. Di ruangan WR 3 mereka dipersilahkan duduk tepatnya pada pukul 10.00 WITA di damping oleh kepala biro. 2 satpam, WR 3, kepla biro, dan mereka berdua berada di ruangan tersebut. Kemudian WR 3 memulai pembicaraan dengan memperkenalkan dirinya selaku Ketua Komdis dan menyatakan bahwa ini pemanggilan pertama dan terakhir bagi mereka. Jadi beliau memulai dengan pembicaraan seputar keluarganya hingga dan membacakan data diri mereka yang diperoleh dari bank data akademik UNHAS. Pada saat itu, ia juga melihat dan memeriksa laporan satpam dan barang bukti.
Setelah membacakan laporan tersebut, klarifikasi dari mereka tidak diterima dikarena ia mengatakan bahwa laporan tersebut sudah sangat jelas. Namun, mereka sempat menyatakan bahwa mereka tidak mencorat-coret hanya menempel beberapa poster, tapi tidak ditanggapi dikarenakan adanya barang bukti berupa pilox. Sebelumnya juga dijelaskan mengenai perbuatan mereka, serta ia akan melaporkan kepada pihak berwenang terkait poster yang bertuliskan “rajin membaca jadi pandai, malas membaca jadi polisi”. Mereka pula dinyatakan sebagai salah satu suruhan calon walikota-wakil walikota di Makassar serta terkait dinamika politik lokal. Ia juga akan menelpon orang tua kami untuk menasehati saudara fiqri dan saudari amel atas perbuatan tersebut. Setelah semuanya selesai, barang mereka yakni telepon seluler dan kunci motor dikembalikan (KTM kami belum dikembalikan). Selanjutnya mereka diminta untuk menunggu hasil sidang komisi disiplin serta pemanggilan berikutnya.
Pada tanggal 30 januari fiqri dan amel mendapatkan surat keputusan NO.052/UN4.1/KEP/2018 padahal tertanggal disahkannya surat ini pada tanggal 22 januari 2018 . Dari sini teradapat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh pihak kampus sebagaimana yang tertulis di Keputusan Rektor Unhas No: 1595/UN4/05.10/2013 (Tata Tertib Kehidupan Kampus), Pasal 3 ayat (3) “mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis”. (Sebelum kami bertemu dengan WR III, kami tidak terlebih dahulu dipanggil secara tertulis terlebih dahulu, yaitu disurati). Pasal 3 ayat (4)“mahasiswa yang diperiksa oleh komdis karena diduga melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampus berhak membela diri secara lisan dan atau tertulis di hadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi”. (Selama kami mengikuti sidang komdis yang dibuka oleh WR III, kami satu kali mencoba mengklarifikasi soal tindakan kami, namun tidak diperbolehkan oleh WR III). Pasal 3 ayat (5) dan (6)“mahasiswa yang dimaksud sebagimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat fakultas berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Fakultas dan diketahui oleh Wakil Dekan III Fakultas” (ayat 5)“mahasiswa yang dimaksud sebagimana dimaksud pada ayat (4) di tingkat Universitas berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua Komdis Universitas dan diketahui oleh Ketua Komdis Fakultas yang bersangkutan serta Wakil Rektor III sebagai pengarah.”(ayat 6). (Sepanjang jalannya sidang hingga selesai, Komdis kami tidak menerima BAP).
Pihak dari birokrat dengan terang-terangan melakukan pelanggaran secara procedural proses penjatuhan hukuman dan bahkan memberikan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara nyata sehingga berakhir ke pemberian sanksi yang berlebihan kepada kedua mahasiswa ini. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa bagaimana institusi pendidikan terkhusus Universitas Hasanuddin menjadi tempat dimana proses dehumanisasi terjadi dan bentuk gerakan yang akan menjadi penentang akan sebisa mungkin dicekam dan dicegah agar tidak mencuat. UNHAS pun mulai menjelma menjadi miniature dari Negara yang berusaha menghegemoni pemikiran dan memantau segala gerakan yang dapat mengancam status quo yang dimilikinya bahan dengan cara paling menjijikan sekalipun entah menggunakan media ataupun apparatus represif. Jika kalian tidak menganggap hal ini sebagai masalah berarti isi kepala atau hati kalian bermasalah. Berarti kalian telah masuk ke dalam “guideline” si penindas kalian, sehingga ke-idealan mereka terinternalisasi di dalam diri kalian. Tanpa sadar kalian telah direnggut kebebasannya kemudian menjadi takut untuk merasa bebas, dan parahnya lagi menjerit pun kalian tidak bisa.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar