Kembalikan Hak Pekerja Outsourcing

Oleh: Departemen Advokasi dan Kajian Strategis

Hari ini masalah mengenai perburuhan menjadi hal yang masih ada dan mencoba tetap dilanggengkan oleh para pengguna logika politik upah murah. Penindasan buruh terjadi di berbagai lini mana saja, entah pabrik hingga ke dalam dunia kampus. Kebutuhan akan tenaga kerja di kampus menyebabkan kampus memang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Kampus sebagai ruang dalam ajar-mengajar bagi para mahasiswanya atau bisa disebut sebagai produksi ilmu pengetahuan membutuhkan kerja-kerja yang membantu dan menunjang proses produksi. Inilah disebut sebagai outsourcing.  Sederhananya ia merupakan pekerja tidak tetap/kontrak. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KEP.220/MEN/X/2004) tentang outsourcing ketenagakerjaan yang mana terjadi hubungan kerja tidak langsung melalui perusahaan pemborong, penyedia jasa pekerja (labor supply) dan ada juga Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya bab IX tentang hubungan kerja, pasal 64-66 tentang outsourcing.

Masalah yang terjadi Universitas Hasanuddin kali ini merupakan sebuah fenomena eksploitasi buruh dalam kampus. Pekerja outsourcing dibagi menjadi empat bagian yakni 1)kebersihan; 2)keamanan; 3)penyedia bahan makanan;  4)transportasi. Tulisan ini akan menitik beratkan pada hal-hal terkait outsourcing yang menangani masalah kebersihan atau disebut sebagai Cleaning Service (CS). Bukan kenapa, CS merupakan pekerja outsourcing dengan jumlah massa terbanyak.

Masalah outsourcing terlebih di CS awal tahun ini ditandai dengan aksi massa bersama mahasiswa menyerukan keberatan mereka atas eksploitasi mereka. Aksi ini bersamaan dengan momen penandatanganan kontrak dengan perusahaan vendor baru yakni PT. Prima Mitra Clean yang sebelumnya oleh PT. Riztechindo. Lelang perusahaan vendor ini terlah berlangsung sejak bulan Desember 2017, namun penandatanganannya ditunda hingga bulan Februari 2018. Diketahui jumlah cleaning service pada tahun 2017 hampir mencapai 345 orang. Jumlah ini akan dibagi berdasarkan wilayah atau region kebersihan, misalnya pelataran baruga A.P. Pettarani, MKU, LKPP, dll.

Ada beberapa masalah dalam penandatangan kontrak tersebut yakni pemenuhan atas hak kerja dasar dan hak lainnya yang dinilai tidak diperoleh oleh outsourcing khususnya CS ini, yakni :

  1. Pemberian upah yang layak sesuai dengan upah minimum pekerja (UMP).

Masalah upah memang selalu menjadi persoalan utama atas segala penindasan hak dasar pekerja. Sesuai dengan ketetapan UMP seharusnya upah outsourcing sebesar Rp. 2,6 juta pada tahun 2018. Namun pekerja outsourcing di UNHAS hanya mendapatkan dengan range Rp. 1.600.000,- sampai Rp. 1.800.000,- per bulannya. Ini tentu tidak berkesesuaian, ditambah lagi ketidakjelasan kemana upah lainnya dipotong. Menurut beberapa CS upah mereka dipotong atas dasar perlengkapan kebersihan mereka.

Naiknya perusahaan vendor baru tidak membawa perubahan yang signifikan atas pemenuhan hak ini. Didapati bahwa kenaikan gaji outsourcing hanya sebesar 50.000,-. Padahal ini dinilai tidak berkesesuaian dengan jam kerja melebihi jam kerja (8 jam), dikarenakan mereka harus berkerja 07.00 – 16.00 WITA. Masalah lainnya timbul dengan penetapan kerja bakti yang awalnya hanya sehari yakni pada hari Jum’at, berubah tertanggal Januari 2018 menjadi dua hari yakni Jumat dan Sabtu. Berdasarkan wilayah CS juga memiliki kewajiban untuk memberisihkan di GOR UNHAS. Ini tentu menandakan ketidakadilan kerja dengan upah yang CS dapatkan per bulannya

2. Pengembalian pembayaran BPJS ke jasa vendor ke cleaning service

Isu pemotongan upah tersebut juga bergulir pada pembayaran BPJS. Namun pembayaran tersebut tidak diketahui berapa besarnya oleh CS dan vendor pun ketika ditanya pada aksi (5/2) tidak dapat menjelaskan apakah jaminan kesehatan bagi pekerja tersebut dapat digunakan atau tidak. Sehingga pekerja yang seharusnya mendapatkan jaminan atas BPJS, tidak dapat mendapatkan hak perlindungan mereka. Hal ini pun memicu tidak transparansinya perusahaan vendor dengan pekerja

3. Pemberian kejelasan terkait kontrak kerja

Transparansi kontrak kerja dari vendor kepada CS tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Vendor seakan menutupi apa syarat dan hak pekerja dalam kontrak tersebut. Jadi mereka bekerja tidak mengetahui berapa jumlah upah pasti yang mereka dapatkan, pemotongan upah mereka atas dasar apa, serta jaminan lainnya. Pekerja pun tidak pernah melihat kontrak kerja mereka secara langsung, jadi hal yang mereka ketahui hanya bersifat wacana-wacana yang berkembang saja.

4. Mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang dialami oleh CS

Selain hak atas upah mereka, pelecehan seksual menjadi masalah yang juga dititik beratkan oleh tuntutan CS. Pelecehan tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari 2018 oleh seorang petugas pengawas CS kepada salah seorang CS. Kasus ini terjadi jam 6 pagi di gudang samping ruang Ipteks UNHAS dan telah dilaporkan kepada pihak kedua dari vendor PT. Riztechindo namun tidak ditanggapi secara baik. Menurut beberapa penuturan, pihak vendor terkesan ingin menyembunyikan kasus ini dengan menyuruh korban diam dan akan diancam dipercat. Melihat kasus ini, UNHAS dan perusahaan vendor saat setelah kasus ini telah masuk ke media massa akhirnya dengan secepat mungkin mendamaikan korban dengan pelaku. Pelaku akhirnya dikatakan akan dipecat, namun hal yang terjadi justru hanya dipindahkan ke bagian rumah sakit UNHAS saja. Sampai sekarang kejelasan kasus ini masih gamang namun telah diadakan dialog bersama CS bersangkutan, pihak UNHAS, dan perusahaan vendor (5/2).

Hidup Pekerja! Hidup Mahasiswa!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar