HAM adalah Omong Kosong

Oleh: Mohammad Nur Fiqri (HI 2015)
Email: mohammadnurfiqri@gmail.com

Setau saya setiap kali ada perayaan memperingati satu momentum hari ini dan itu, baiknya biar berkah, kita juga dapat belajar sesuatu dari situ. Misalnya, setiap kali pergantian tahun keagamaan, kita dianjurkan untuk merenung, berkontemplasi, mendekatkan diri dengan Tuhan. Merefleksikan realitas ‘setahun kemarin’ dengan apa yang ‘seharusnya’. Jadi, bukankah ada baiknya jika hari ini–dalam momentum Hari HAM Sedunia-, kita juga melakukan refleksi, seraya mendekatkan HAM dengan realitas objektif kapitalisme kontemporer? Tulisan ini adalah hasil perenungan saya.

Bagi saya, adalah omong kosong berbicara soal hak beserta konsepsi keadilannya, sedang (hampir) semua orang hidup dalam sistem yang meniscayakan penumpukan kapital di segelintir orang. Bagaimana bisa idealitasHak Asasi Manusiadireduksi ke dalam ranah “ide” saja, bersamayam dalam teks-teks hukum negara dan konvensi internasional?Bagaimana bisa semua orang berbicara HAM di saat struktur politik (baca: negara) dan pasar,secara telanjang mengarahkan senjata, eskavator, preman dan segenap alat-alatnya, tepat lurus menembak, menyasar warga, merenggut rumah, tanah dan nyawa mereka?

Untuk berperilaku adil, barangkali kita mesti berhenti mengelu-elukan moralitas HAM,memandangnya sebagai suatu konstruksi ide adikodrati. Realitas ‘keadilan dan hak’ itutidak transhistoris, tidak tiba-tiba turun dari langit. Melihat realitas HAM seharusnya melihat hasil laku, dinamikadan praksis sebagai manusia. Namun, apakah konsepsi itu benar berlaku? Di tengah-tengah kapitalisme global yang terus saja mengekspansi dan merebut ruang, menyerobot hampir dari semua sisi, kesemuanya –janji politik presiden, hukum negara, moralitas pasar bahkan HAM sekalipun- adalah omong kosong belaka.
***
Indonesia adalah negara yang berbasiskan potensi agraris yang cukup memberi makan setiap orang di dalamnya. Lucunya,Indonesia mengejar ambisi menjadi sebuah negara industrialis dengan perusahaan asing tersebar dimana-mana. Ini muncul bukan tanpa sebab, dalam struktur kapital berskala global, negara-bangsa (termasuk Indonesia) adalah wujud dan ujud dari relasi politik yang dipengaruhi oleh kapitalisme, sekaligus menjadi pengasuh dan pencipta regulasipolitik bagi bekerjanya sirkuit kapital. Dengan kata lain, Indonesia adalah simpul politik (political nodes) bagi arus kapital global(Dodi Mantra, 2013).

Kehadiran negara sebagai pemilik kedaulatan atas teritori, militer dan hukum, adalah alat untuk mempertahankan akumulasi kapital di suatu wilayah.“Suatu akumulasi hak milik yang tiada henti, haruslah didasarkan pada suatu akumulasi kekuasaan yang tiada henti pula”, Hannah Arendt menuliskan dalamAsal-usul Totalitarisme, Jilid II Imperialisme(Mulyanto, 2013).Dalam artian, sistem penghisapan tidak hanya meniscayakan sarana produksi bersama dengan tenaga kerja, namun juga struktur politik yang menjaga kelangsungan sistem tersebut, termasuk untuk mengambilalih hak-hak umum (enclose the commons) atau privatisasiruang-ruang publik.

Rentetan perkara yang timbul ke permukaan; konflik perkebunan di Langkat (Sumatera Utara) melawan Perusahaan Karet dan Sawit milik negara, perjuangan masyarakat pesisir sekitaran Pantai Losari (Kota Makassar) berhadap-hadapan dengan megaproyek Reklamasi CPI (Center Point of Indonesia), bentrok warga Sukamulya (Jawa Barat) menolak tergusur untuk kepentingan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, konflik yang sama juga sedang bergolak di warga Kulonprogo (Yogyakarta) menolak pembangunan bandara internasional, dan konflik petani mempertahankan tanah melawan eksploitasi karst oleh PT. Semen Indonesia di Rembang (Jawa Tengah). Setidaknya, sepanjang tahun 2016 terdapat 450 konflik agraria di Indonesia, menurut data yang dilansir oleh KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria). Mayoritas konflik muncul dari sektor perkebunan (163), properti (117) infrastruktur (100), kehutanan (25), tambang (21), migas (7), pesisir-kelautan (10), dan pertanian (7) (KPA, 2016).

Dalam mode of productionsistem kapitalis, praktik perebutan ruang sebagai sarana produksi adalah satu keniscayaan. Ruang (space) dalam aspek geografis merupakan salah satu syarat beroperasinya kapital. Pabrik manufaktur (sarana produksi), sarana transportasi (bandara, terminal, pelabuhan, dsb), spesialisasi tenaga kerja secara teritorial, pembukaan sumber daya baru dan pembukaan kawasan baru, kesemuanya berhubungan dengan ruang. Ini lalu yang disebut Harvey, spatio-temporal fixes. Artinya adalah, solusi terhadap krisis-krisis kapitalisme adalah lewat penangguhan secara temporer dan ekspansi geografis(Setyaka, 2013). Perebutan ruang melalui tipu-muslihatsertifikasi lahan, reklamasi dan penggusuran misalnya, adalah bentuk alih fungsi ruang sebagai sarana infrastruktur baru; sarana transportasi, jalan-jalan ring road, pusat pembelanjaan baru, pabrik manufaktur, perumahan elit, dsb, untuk menunjang kegiatan produksi.
Pengondisian infrastruktur Indonesia dapat kita lacak lewat data kontribusi pembangunan infrastruktur tahun 2016. Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap PDB terbesar dunia.kontribusi pembangunan aset atas PDB di Indonesia mencapai US$ 1,2 triliun. Jumlah itu menempatkan Indonesia di posisi enam, mengungguli Jerman yang mencatatkan kontribus US$ 1 triliun.


(Sumber: katadata.com)

Dengan begitu, perebutan ruang merupakan langkah kapital dalam merangsek baru untuk mencari perluasan ruang(baca: lokus produksi) baru membangun infrastruktur-infrastruktur baru. Dalam fenomena globalisasi, hal yang paling tampak adalah fenomena penghilangan barriers, pemotongan biaya produksi dan arus komoditi yang cepat. Satu lokus produksi harus dapat menembus “ruang” berupa rintangan-rintangan spasial. Industrialisasi yang massif di lokasi-lokasi yang kesemuanya tersentral di daratan meniscayakan apa yang disebut Marx, anihilisasi ruang lewat waktu(Harvey, 2010).Kegiatan produksi telah memasuki babak kompresi ruang dan waktu. Reduksi biaya dan gerak waktu terbukti menjadi kebutuhan mendesak dari modus produksi kapitalis. Jadi dalam beberapa kasus misalnya pembangunan infrastruktur semacam proyek new deep-ports (pelabuhan-pelabuhan laut dalam), pembangunan tol darat, dan pembangunan bandara, adalah upaya untuk memotong biaya transport, memotong ruang oleh waktu produksi dan transportasi.

Sehingga,mengejar ‘ambisi’ negara industrialis lalu menyisakan perebutan ruang dimana-manamelalui relasi kuasa yang timpang. Dalam relasi kuasa struktural –kepemilikan kapital ataupun kepemilikan kekuasaan- masyarakat yang menjadi korban penggusuran adalah kategori sosial yang berada pada relasi kuasa paling bawah. Berbenturan dengan negara dan upaya kapitalisasi ruang hidup, menempatkan masyarakat menjadi pihak yang termarjinalkan, yang berdampak secara ekonomi maupun sosial.

Anehnya, HAM tentang penggusuran ruang hidup sudah termanifes ke dalam berbagai instrumen HAM: Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pendapat Umum PBB Nomor 1/7/4/2pada Tahun 1991/1997/1990/1991, dan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB Nomor 77 Tahun 1993 (1993/77),yang isinya, “Penggusuran paksa termasuk dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak”, yang secara jelasmenerangkan bahwa perampasan ruang hidup apapun yang dilakukan secara paksa, adalah pelanggaran berat (Januardy, 2016). Namun, tak ada satupun instrumen-instrumen itu yang tidak tunduk pada sistem kapitalisme, sebagai corak produksi yang tiran.

Sehingga, warga yang bersolidaritas tolak penggusuran, mempertahankan tanah, hutan, laut dan bahkan rumah mereka adalah satu langkah melawan corak produksi kapitalisme, kalaupun harus dibayar dengan lebam, darah bahkan meregang nyawa.Sekali lagi, adalah omong kosong berbicara soal pembangunan berperspektif HAM di saat sistem kapitalisme masih alas berpijak kita, biarpun ratusan pasal dan signatoriessudah kita hambur-hamburkan di berbagai konvensi internasional.Sehingga, pertanyaan ‘apakah negara hadir dalam setiap perampasan tanah, dimana konsep HAM terang-terangan diinjak?’, jawabannya bukan satu seruan heroik, ‘Tidak! Negara tidak pernah hadir!’, toh negara tidak pernah absen, dia senantiasa berdiri dengan setelan rapih, memperhatikan dengan cermat dari sisi yang bersebrangan, di belakang eskavator, di balik punggung-punggung tentara, polisi, brimob, ormas dan preman, sembari tersenyum lebar!
***
Sepertinya kita dan negara ini sedang tidak berbicara dengan bahasa yang sama. Setiap saat mereka sebut kemajuan, gusur sana-sini katanya pembangunan, culik sana-sini katanya keamanan, tembak sana-sini katanya ketentraman. Apa yang sedang dimajukan dan dibangun, siapa yang coba diamankan dan ditentramkan. Apa yang disebut kebaikan, berkebalikan dengan apa yang kami maksudkan. Setiap kali kau datang, duka yang kau semai.Berhentilah bicara, baginya hak dan keadilan adalah omong kosong, maka rebutlah!Selamat Hari HAM Sedunia, Selamat Berduka Sedunia!

Bibliography
Dodi Mantra, R. A. (2013). Genealogi Outsourcing: Jejaring Produksi Global, Hiper-eksploitasi dan Prekarisasi di Indonesia. Jakarta: Aliansi Pemuda dan Pekerja Indonesia.
Harvey, D. (2010). Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer. Yogyakarta: Resist Book.
Januardy, A. F. (2016, June 28). Penggusuran Paksa Adalah Pelanggaran HAM . Retrieved from Selasar: https://www.selasar.com/jurnal/4763/Penggusuran-Paksa-Adalah-Pelanggaran-HAM
KPA. (2016). Laporan Akhir Tahun KPA 2016: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan”. Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria.
Mulyanto, D. (2013, January 13). Imperialisme dan Akumulasi Kapital. Retrieved from Indoprogress: https://indoprogress.com/2013/01/imperialisme-dan-akumulasi-kapital/
Setyaka, V. (2013, May 16). Ruang dan Waktu Dalam Pemikiran David Harvey. Retrieved from Indoprogress: https://indoprogress.com/2013/05/ruang-dan-waktu-dalam-pemikiran-david-harvey/

Skip to toolbar