Posisi Kasus Kulon Progo

Oleh: Departemen Advokasi dan Kajian Strategis HIMAHI FISIP UNHAS
Latar Belakang terjadinya Kasus
Pada 25 Januari 2011, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Angkasa Pura I (PT. AP I) atau Angkasa Pura Airports bersepakat dalam kerjasama dengan investor asal India, Grama Vikas Kendra Power & Infrastructure, untuk pembangunan megaproyek bandara internasional di pesisir Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu NYIA (New Yogyakarta International Airport).
Pembangunan bandara tersebut merupakan salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan nilai investasi $500 juta menurut Center of Aviation (CAPA), yang kemudian diteruskan melaluiprogram RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), pasca terpilihnya Jokowi pada 2014. RPJMN masih memiliki ‘nafas’ yang sama dengan MP3EI setidaknya dalam dua hal, yaitu pembentukan blok-blok produksi (kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan industri manufaktur) dan pembangunan infrastruktur berbasis investasi swasta, yang bertujuan untuk menghubungkan aktivitas antar pusatpusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kantung-kantung pertumbuhan ekonomi di sekitarnya hingga ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tingkat dunia. Sehingga dapat mendorong percepatan dan perluasan ekonomi dalam bentuk industri dan perdagangan.
Pembangunan NYIA di DIY bertujuan tidak hanya untuk pembangunan bandara baru dengan alasan mengatasi ketidakmampuan Bandara Adi Sucipto dalam melayani peningkatan jumlah penumpang, melainkan untuk membangun kota bandara (aero city) sebagai pusat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang juga berfungsi menghubungkan antara kantungkantung ekonomi yang ada disektarnya, yang dinilai dapat meluaskan ekonomi di sektor jasa (pariwisata), perdagangan, maupun industri lainnya yang akan memberikan keramahan terhadap investasi swasta. Menurut pernyataan Dirut PT. Angkasa Pura II pada 2014, ke depannya pembangunan dan pengembangan bandara di Indonesia akan diarahkan untuk menjadi kota bandara (aero city) dan Aerotropolis. PT. Angkasa Pura II telah mempersiapkan setidaknya tiga bandara dengan model tersebut, yaitu: Soekarno-Hatta, Banten (Aerotropolis); Kuala Namu, Sumatera Utara (Aerotropolis); Kertajati, Majalengka (aero city). NYIA melalui pengembang yang berbeda, PT. Angkasa Pura I, sebuah perusahaan kebandarudaraan negara yang berdiri sejak tahun 1962, merupakan salah satu megaproyek dengan skema yang sama.
Adapun dampak akibat adanya NYIA ini adalah :
1. Dampak Ekonomi
Dikeluarkan PT. AP I, pem- bangunan NYIA sedikitnya membutuhkan lahan seluas 637 hektar dan akan diperluas menjadi 2000 hektar untuk merealisasikan ‘airportcity’/kota bandara yang akan menyebabkan semakin banyak penggusuran dan terusirnya warga lokal untuk kepentingan properti dan industri pemodal-pemodal besar. Lokasi lahan pembangunan terletak di 6 desa dalam wilayah administratif Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, antara lain Desa Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, Kebonrejo, dan Temon Kulon.
Dalam 637 hektar luas area tersebut, diperkirakan terdapat sedikitnya 300 hektar lahan pertanian produktif, yang terbagi menjadi 200 hektar lahan pertanian kering (tegalan) di kawasan
pesisir selatan dan 100 hektar lahan pertanian basah (persawahan) di sebelah utara Jalan Daendels jalan lintas utama selatan Jawa. Sementara 337 hektar lainnya terdiri dari 200
hektar kawasan pemukiman warga, dan sisanya merupakan lahan yang diklaim milik Pakualaman (PAG/Pakualaman Ground) yang berarti ‘Tanah Pakualaman’, yang banyak dikelola masyarakat menjadi tambak dan hotel atau vila untuk wisata.
Klaim PAG dari Pakualaman berdampingan dengan klaim SG/Sultan Ground (‘Tanah Sultan’), mereka bersama-sama telah melakukan perampasan tanah rakyat. Lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta No. 13 tahun 2012 dan Perdais No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) memberi jalan bagi Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman untuk mengambil keuntungan melalui bisnis
monopoli penguasaan atas tanah (melakukan penjualan dan penyewaan tanah/’leasing’). Keduanya merupakan penguasa kunci dari kerajaan lokal Mataram bentukan kolonial pada masa kolonialisme Belanda (VOC) dan Inggris di Indonesia yang bertahan hingga sekarang.
Selama 35 tahun terakhir (1980-2015), kawasan pesisir selatan Kulon Progo telah berkembang menjadi satu kawasan pertanian produktif. Hal ini membawa dampak positif terhadap peningkatan jumlah pendapatan ekonomi rumah tangga, yang juga mengurangi angka kemiskinan secara siginifikan. Lahan pertanian pesisir Kulon Progo sangatlah subur dan produktif, banyak jiwa yang menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian di pesisir
Kulon Progo.
Jika NYIA dibangun, maka 24.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi terong dan gambas, 120.000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi semangka dan melon, serta 4000 pekerja pertanian kehilangan mata pencarian dari produksi cabai. Angka ini tentunya tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh hadirnya pembangunan bandara baru tersebut, terutama apabila melihat alih profesi dari corak produksi dan budaya bertani menjadi bentuk lain tidaklah mudah. Pembentukan opini publik bahwa bandara akan dibangun di atas lahan berproduktivitas rendah sungguh penyesatan.
2. Dampak ekologis
Kawasan pesisir di Kulon Progo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang merupakan 1 dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami, pencegah peresapan air laut ke lapisan air tanah dan penghambat pengikisan daratan pantai. Rencana pembangunan bandara di kawasan tersebut akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya gumuk pasir sekaligus juga akan mengubah kawasan di sekitarnya menjadi satu kawasan yang rawan akan bencana tsunami dan gempa bumi.
3. Dampak pada Tatanan Sosial
Isu pembangunan bandara telah mengubah interaksi sosial di antara komunitas warga hingga terjadi berbagai konflik horizontal bahkan hingga dalam level keluarga. Warga pedesaan yang tadinya guyub dan saling gotong royong menjadi sangat berjarak dan bahkan pada kasus paling ekstrim tidak lagi saling tegur sapa antar anggota keluarga dan hilangnya budaya saling membantu apabila terjadi musibah. Hal tersebut dipicu oleh terpecahbelahnya warga yang terbagi menjadi kelompok-kelompok yang bertentangan dalam pengambilan keputusan terkait bandara. Terdapat ‘kelompok pro’ yang bersedia menjual tanahnya melalui ganti rugi dan relokasi karena iming-iming dari pihak pe-ngembang PT. AP 1, juga ‘kelompok kontra’ yang tetap bertahan tidak menjual tanahnya dengan alasan penghidupan sebagai petani dan menjaga tanah warisan leluhur untuk keberlangsungan hidup anak cucu mereka.
Selain itu, terdapat kelompok warga penggarap lahan PAG yang mengakui klaim PAG dan tergabung dalam Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP). Mereka bersedia melepas tanah pada Pakualaman namun mendapat kompensasi yang sangat kecil dibandingkan keuntungan yang didapat pihak Pakualaman. Konflik horizontal juga dipicu oleh lahirnya beberapa kelompok bayaran yang diduga dilahirkan oleh pemodal untuk memecah belah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik warga.
Pelanggaran Hukum
Adapun pelanggaran hukum terkait kasus ini adalah :
1. Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk megaproyek NYIA oleh Kementerian Perhubungan No 1164/2013 dan IPL Gubernur DIY No 68/KEP/2015 diterbitkan secara sepihak tanpa mendengarkan pendapat seluruh warga terdampak dan yang paling fatal adalah tanpa dilengkapi oleh dokumen studi kelayakan lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu yang merupakan prasyarat wajib diterbitkannya IPL sehingga secara hukum penerbitan IPL tersebut adalah mal administrasi atau dapat dikatakan cacat hukum.
2. NYIA Kulon Progo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum, adalah sarana transportasi udara yang memiliki resiko bahaya amat tinggi terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Sebabnya, bandara ini berdiri di atas kawasan rawan bencana tsunami dan gempa. Terutama AMDAL yang merupakan instrumen mitigasi ter-hadap dampak usaha/kegiatan (pra kontruksi, kontruksi dan operasi) harus terbit sebelum proses pembangunan dilakukan. Tidak terdapat pula analisis mengenai resiko bencana sebagai-mana amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Menyalahi peraturan tata ruang wilayah. Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perda Provinsi DIY Nomer 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun (2009-2029) tidak ada satu klausul yang “mewasiatkan” pembangunan bandar udara baru di Kulon Progo. Yang ada ialah pengembangan dan pemantapan fungsi bandara Adi Sucipto yang terpadu/satu kesatuan sistem dengan bandara Adi Sumarmo, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
4. Aksi sewenang-wenang oknom aparat gabungan TNI/Polri dan Satpol PP terhadap warga dan anggota Jaringan Solidaritas Anti Penggusuran di Desa Palihan dan Glagah pada tanggal 5 Desember 2017. Adapun 3 warga (Fajar , Agus, dan Hermanto) terluka akibat diseret aparat dan terkena lemparan batu. Dan terjadi penangkapan atas 12 orang yaitu Andre, Imam, Muslih, Kafabi, Rifai, Wahyu, Fahri, Rimba, samsul, Chandra, Mamat, dan Yogi. Mereka merupakan masyarakat yang ikut dalam aksi solidaritas terhadap warga tersebut ditangkap atas tuduhan provokator.
Melihat dampak tesebut maka sudah jelas bahwa pembangunan NYIA tidak memperhatikan kepentingan rakyat, dan terkesan menyalahgunakan kekuasaan tanpa menimbang perlu tidaknya pembangunan tersebut bagi kehidupan masyarakat Kulon Progo. Sebagai manusia yang gandrung akan keadilan, maka kekuatan solidaritas sangat penting untuk digalang. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Kulon Progo sedang tidak baik-baik saja.
Mari Bersolidaritas Melawan Ketidakadilan!
*sumber data : pamflet People’s Alliance Against Airports and Aerotropolis tanggal 3 Desember 2017.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar