Agreement on Agriculture dan Reforma Agraria

Oleh: Andi Ahmad Fadhil (HI 2013) dan Muhammad Ismail (BEM Fakultas Pertanian Unhas)

Hingga hari ini, permasalahan-permasalahan terkait sektor pertanian masih saja banyak di temui di berbagai negara, terutama negara berkembang. Rezim global pencipta kebijakan liberalisasi sektor pertanian muncul malalui World Trade Organization. Di antara GATS, TRIMS, TRIPS ada juga AoA (Agreement on Agriculture) yang mengatur segala bentuk liberalisasi pertanian bagi negara yang meratifikasinya. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. WTO tidak hanya melakukan pengaturan barang dan jasa, tetapi juga telah melakukan pengaturan komoditas pertanian, melalui skema Agreement on Agriculture (AoA) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum WTO. Skema signifikan ini merupakan hasil dari negosiasi dari negara-negara maju setelah perdebatan panjang yang disebabkan kontroversinya komoditas pertanian semenjak GATT pada 1947. Skema AoA mempunyai tiga pilar dalam pertanian yaitu perluasan pasar, subsidi domestik dalam sektor pertanian dan subsidi ekspor.

AoA memiliki tujuan yaitu reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi ini berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif. Diserahkannya urusan pangan pada mekanisme pasar, ternyata memberikan dampak yang luas di negara-negara berkembang.

Di saat negara-negara berkembang kehilangan kontrol atas pangan, pada saat yang sama tingkat kelaparan yang semakin tinggi semakin bergantung pada sumber pangan impor. Hilangnya kemandirian pangan dari negara-negara berkembang akibat dari kebijakan nasional yang memprioritaskan eksploitasi sumber daya alam dan bahan mentah untuk kepentingan ekspor. Kebijakan ini telah menyebabkan lahan-lahan pertanian digantikan dengan lahan pertambangan dan perkebunan yang menghasilkan komoditas ekspor. Sementara pasar pangan dalam negeri semakin dipenuhi dengan pangan impor yang berasal dari negara-negara maju yang mengalami over kapasitas dalam produksi pangan mereka.
Dampak dari adanya perluasan akses pasar, pengurangan subsidi domestik, serta pengurangan ekspor emicu berbagai perusahaan swasta mengeksploitasi berbagai kebutuhan pertanian baik konsumsi ataupun produksinya. Misalnya perusahaan Monsanto yang mengeksploitasi benih di Amerika. Ini merupakan pertanda bahwa dengan adanya AoA akan melepas negara dari kedaulatan pangannya. Seharusnya kedaulatan tanah dan pangan harus ditanggungjawabi oleh pemerintah. Namun begitu, terdapat dilema antara tidak melakukan perjanjian AoA atau mendapat sanki berupa embargo. Meskipun perjanjian tersebut tidak secara langsung diliat dampaknya terhadap stabilitas negara, namun dampaknya langsung ke individu dan kelompok kecil. Misalnya biaya produksi petani yang meningkat tiga sampai empat kali lipat.

Dalam mengatasi permasalahan terutama bagi tanah sebagai alat produksi yang ital bagi petani, maka dicanangkanlah Reforma Agraria (Land Reform). Di Indonesia, Reforma Agraria salah satunya berwujud pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Dilihat sejarah UUPA merupakan tongkak sejarah legalitas kedaulatan petani. Sebenarnya UUPA telah ada sejak 1840 dimana Belanda mengatur mengenai kepemilikan tanah bagi pribumi atau bangsawan lokal. Namun pada saat itu hak atas abdi belum ada atas tanahnya. Dan mulai ada pernolakan penerapa kebijakan ini, salah satunya pergerakan masyarakat adat Samin di Kendeng sebagai respon terhadap ingin diadakannya investasi asing. Sebenarnya jika dilihat dari artian luas agraria tertuju pada pasal 33 yang mengatakan bumi, air, udara, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. UU ini biasanya digunakan dalam berbagai LSM atau NGOs sebagai landasan berbagai konflik atas alat produksi (tanah dan air). Kemudian pasal ini juga melegitimasi hak negara sebagai pemilik kekuasaan yang terbesar terhadap alat produksi. Namun sekarang hek tersebut sangat disalah gunakan dengan tanam-tanam investasi dan privatisasi sektor pertanian.
Pada masa orde lama, reforma ini kembali ke demokrasi sosialisme Indonesia, sehingga terdapat batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah. Namun pada masa ini terdapat berbagai masalah-masalah agraria, misalnya banyak undang-undang / kebijakan yang bertentangan dengan UUPA 1960. Selain itu, adanya masalah politk dan kudeta pada tahun 1965 menandakan gagalnya revolusi sosialisme ala Soekarno. Dampaknya terdapat kudeta, namun gerakan ini juga didasari oleh adanya permaslahan atas tanah.

Di masa orde, reforma agraria dinilai tidak ada di rezim ini. Karena beberapa kebijakan terkait agraria hanya digunakan demi kepentingan politik. Di rezim ini juga dikeluarkan kebijakan kebijakan sektoral terhadap pertanian, yaitu revolusi hijau, investasi dalam bidang kehutanan, dan agroindustri. Untuk revolusi hijau, terdapat usaha intensifikasi pertanian dimana banyak daerah di Indonesia di arahkan menuju pertanian dengan membagikan bibit yang diperoleh melalui hutang. Investasi dalam bidang kehutanan, menjadikan halalnya usaha eksploitasi hutan untuk dijadikan lahan pertanian ataupun perkebunan. Hal ini menyebabkan adanya konfensi lahan hutan menjadi lahan kelapa sawit, misalnya terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian agroindustri merupakan masalah yang disebabkan karena adanya swastanisasi sektor pertanian, yang tidak jarang menciptakan konflik agraria di antara swasta dan petani lokal. Misalnya yang terjadi di Takalar, sengketa petani takalar dan masuknya perusahakan gula yang mengalihfungsikan lahan padi menuju perkebunan tebu.

Reformasi dan masa pemerintahan Jokowi rencana perbaikan sektor pertanian diwujudkan dalam Nawacita yang di dalamnya terdapat agenda reforma agraria. Ini merupakan sebuah pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan sekarang ini, karena terdapat lebih dari 450 konflik agraria yang terjadi terhitung sejak 2016. Berbagai peraturan daerah juga bertentangan dengan UUPA terutama bagi tata ruang dan ekonomi. Pembangunan saat ini seakan meniscayakan penindasan bagi petani, tanah mereka di rampas, petani dikriminalisasi, aparat kontra rakyat kecil. Sampai kapan petani Indonesia yang disebut negara agraris, tidak berdaulat atas tanahnya sendiri? Akankah kelaparan pertama diderita oleh petani? Impor beras seharusnya tidak dilakukan lagi, sejak tahun-tahun kemarin kita telah surplus, namun adanya swasta dan pelemahan Bulog menyebabkan petani lokal beralih menjual hasil produksinya pada swasta. Ironi ini nyata di negeri agraris kita, maka kembalikan kedaulatan petani dan segerakan reforma agraria sejati.

57 tahun Hari Tani Nasional.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar