Review Diskusi : Higher Education, State or Market?

Oleh : Fadli Anggara Putra (HI 2016)
E-mail: fadlianggaraputra01@gmail.com

Fasilitator: Ayu Anastasya Rachman, S.IP, M.A
Tema ini mencoba menginterpretasikan apa dan siapa yang punya kendali atas pendidikan, yang aktornya negara atau pasar. Secara istilah, tema ini dapat dipetakan menjadi beberapa unsur, yaitu: pendidikan tinggi, neoliberalisme, dan privatisasi.
Pendidikan tinggi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu universitas yang keluarannya adalah teoritis, dan institusi yang berbasis pada keahlian kerja. Dalam perspektif neoliberalisme, salah satu potensi yang mendukung kemajuan ekonomi adalah kemajuan dari SDAnya. Itulah sebabnya intervensi dari pemerintah harus dibatasi agar membuka ruang bagi pendidikan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini memicu munculnya aktor baru, di mana pemerintah tidak lagi punya kendali penuh atas pendidikan. Dengan dalih otonomi, pemerintah memberi ruang gerak bagi aktor non negara untuk turut andil memainkan peran dalam dunia pendidikan. Dibukanya ruang dalam mengolah pendidikan ini membuat model pendidikan pun menyerupai layaknya model pasar. Di mana mahasiswa dipandang sebagai konsumen, dan perguruan tinggi sebagai penyedia produksi. Hal inilah pada akhirnya membentuk privatisasi pendidikan yang dipetakan menjadi dua bagian, yaitu in education dan off aducation. Ciri utama dari In education yaitu munculnya pendidikan atau sekolah swasta, yang merupakan kepemilikan dari pengelolah atau yayasan. Sedangkan off education lebih pada menggunakan logika pasar untuk megorganisir dan mendistribusikan pendidikan yang sebetulnya dimiliki oleh negara.
Hal yang cukup umum untuk membedakan pendidikan tinggi negeri dan swasta ialah dana dan kualitasnya. Untuk pendidikan tinggi negeri (milik negara), sumber dananya dari APBN yang dikelola langsung oleh menteri keuangan, sehingga biaya pendidikannya pun dapat relatif terjangkau. Sedangkan pendidikan tinggi swasta tidak memiliki sumber dana dari pemerintah karena dikelola langsung oleh pemilik yayasan, sehingga relatif mahal serta tidak mampu menyediakan pendidikan yang terjangkau.
Tercatat bahwa terdapat lebih dari 4535 jumlah pendidkan tinggi yang tersebar di seluruh indonesia. Ada 4138 sekolah tinggi swasta, dan sisanya adalah negeri. Namun dari sekian banyaknya jumlah ini, setidaknya hanya 1131 sekolah tinggi yang terakreditasi. Itu pun hanya 50 sekolah tinggi yang terakreditasi A, yang berarti hal ini menggambarkan kondisi banyaknya perguruan tinggi yang dianggap kurang dari segi kualitas akibat dari terjadinya hirarki penddidikan di setiap daerah, serta distribusi pendidikan yang tidak merata.
Selain itu, hal ini juga memunculkan perdebatan terhadap bagaimana memandang pendidikan tinggi sebagai hak yang universal akibat adanya pebatasan rekrut pendidikan tinggi yang diatur oleh pemerintah. Menurut konsep Merit, harus ada kriteria tertentu untuk menyeleksi atau menyaring orang-orang yang punya standar kualitas tertentu. Merit lebih spesifik pada orang-orang yang mampu dari segi pengetahuan. Hal ini menjadi satu landasan mengapa model seleksi masuk ke perguruan tinggi harus melalui jalur tes. Di lain sisi, konsep affirmative action menawarkan alternatif bagi orang-orang yang tidak mampu dari segi pengetahuan dan finansial untuk mampu menjangkau akses pendidikan tinggi. Di sinilah pemerintah mengambil peran untuk mewadahi dan menyelenggarakan rekrut bagi orang-orang yang berkeinginan melanjutkan pendidikan tinggi namun kurang mampu. Karenanya, ditentukanlah standar evaluasi masuk pendidikan tinggi dengan berbagai macam syarat dan aturan.
Di sinilah pihak pengelolah pendidikan tinggi (birokrat) dan pemerintah berbagi kuota (jatah). Untuk pihak pengelolah pendidikan tinggi hanya dapat merekrut dengan jatah kuota 30% dari jumlah keseluruhan, yang diselenggarakan melalui jalur masuk JNS atau mandiri. Sedangkan jatah kuota untuk pemerintah sebesar 70% dari jumlah keseluruhan, yang diadakan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Standar ini juga yang ditentukan oleh pemerintah, bahwa pendidikan tinggi hanya boleh memperoleh anggaran dari mahasisiwa sebesar 30% dari keseluruhan anggaran. Anggaran dari mahasiswa inilah yang disebut dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Sebelumnya, penerapan UKT di Indonesia pertama kali mucul di Universitas Indonesia (UI) yang dinamakan Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB). BOPB adalah model pengelompokan pembayaran uang kuliah yang didasarkan pada kemampuan ekonomi mahsiswa dengan mengklasifikasikannya melalui golongan-golongan. Model ini dikenal dengan istilah UKT dan diadopsi diberbagai perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Hasanuddin.
Pendidikan tinggi negeri setidaknya menerima alokasi dana sebesar 20% oleh APBN menurut UU Sikdiknas tahun 2003. Dari dana ini, hanya 7,5% anggaran yang terpakai. Ironinya, anggaran yang jumlahnya sebesar itu belum juga mampu menyediakan pendidikan tinggi yang gratis. Namun lain halnya dengan pendidikan tinggi yang menerapkan model PTN-BH. Pendidikan tinggi yang berbentuk PTN-BH harus mengorganisir regulasi dan anggarannya sendiri karena tidak lagi disubsidi oleh pemerintah, sehingga basis kebijakannya lebih pada bagaimana kebutuhan anggaran perguruan tinggi dapat terpenuhi secara mandiri. Upaya ini dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi agar dapat dengan mudah bersaing bersama universitas-universitas atau institusi secara global, serta kegigihan pendidikan tinggi untuk menjadi peringkat dunia dengan akreditasi internasional. Resiko yang dihadapi ketika pendidikan tinggi yang berbentuk PTN-BH ini gagal bersaing, tidak mampu mandiri atau memenuhi kebutuhan fasilitas dan akademiknya hingga kemudian bangkrut, maka pemerintah tidak berkewajiban untuk mensubsidi dan membangun kembali perguruan tinggi tersebut.
Hal yang menjadi perdebatan adalah, pendidikan tinggi itu tanggung jawab siapa? Dilihat dari pembukaan UU alinea ke empat yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah dasar tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Lalu, apakah pendidikan tinggi adalah hak yang universal? Hal ini dipandang dari subjektifitas yang berbeda-beda, bahwa pendidikan tinggi sebenarnya tergantung dari kebutuhan masyarakat. Menempuh pendidikan tinggi bukanlah hak yang dipaksakan, melainkan keinginan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan intelektualnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar