TALK SHOW : LAST EPISODE

Oleh: Abdul Rauf Rahmansyah (HI 2013)

Email: rahmansyahabdulrauf@gmail.com

Tak tenang perasaan Ibu Pertiwi yang disesakkan oleh krisis penegakan hukum sebagai salah satu identitas kedaulatannya. Cobaan-cobaan yang telah dihadapi sangat beragam mulai dari isu pemberontakan, pembatasan berpendapat, pelemahan fungsi aparat hukum, dan sebagainya. Selain hal tersebut menjadi headline di lingkungan nasional, dalam sudut pandang globalis pun krisis yang dihadapi oleh Ibu Pertiwi ini menjadi perhatian penting secara internasional. Apakah hal tersebut menjadi nilai positif bagi eksistensinya jikalau berhasil melewati cobaan tersebut dengan strategi khususnya ataukah menjadi boomerang yang menghasilkan nilai yang negatif ketika gagal menghadapi krisis penegakan hukum tersebut di mata dunia.

Berkaitan dengan krisis penegakan hukum, media massa yang bernaung di Ibu Pertiwi pun terkena imbasnya. Kita ketahui bersama bahwa dalam sistem demokrasi yang juga menjadi identitas Ibu Pertiwi membuat media berperan penting dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap tiga kekuasaan utama politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) dan lembaga lainnya pada sistem demokrasi. Pengawasan tersebut dapat ditemukan salah satunya dalam kemasan talk show pada media elektronik.

Baru-baru saja rakyat dikejutkan dengan pemberhentian sebuah program talk show politik di salah satu stasiun tv berita ternama di negeri ini. Dengan kepiawaian kritis dan menarik host-nya yang menjadi salah satu srikandi bagi Ibu Pertiwi dalam dunia jurnalistik, membuat talk show ini sering dinantikan oleh pemirsa serta mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai lembaga. Namun, hal itu menjadi kekecewaan dan patut dipertanyakan saat disampaikan pemberhentian produksinya secara resmi dari pihak stasiun tv. Banyak spekulasi yang mengarah pada persetujuan yang tak dicapai antara pihak stasiun tv dengan crew program dalam penayangan episode wawancara khusus dengan aparat hukum yang bertugas untuk memberantas penyakit kronis yang dialami oleh Ibu Pertiwi, yaitu korupsi dengan polemik kasus penyerangan air keras terhadap dirinya. Penayangan ini pun memicu ditetapkannya untuk memproduksi  last episode di akhir bulan Agustus 2017. Kesan rakyat pun terhadap pelaksanaan penegakan hukum semakin dicurigai dengan adanya insiden ini.

Seperti yang dilansir oleh tirto.id, kemunculan talk show dipandang menjadi program yang penting, khususnya pada bidang politik. Menurut Emily Harmer dalam “Talk Shows, Political”, talk show bertajuk politik memiliki peran sebagai ruang yang memungkinkan penonton membentuk pandangan politik. Harmer juga menyatakan, dengan adanya talk show, jurnalisme televisi berkembang menjadi sarana untuk mengawasi para politikus dan pejabat publik. Wawancara dalam program tersebut menjadi tempat host meminta pertanggungjawaban para tokoh publik. Talk show tidak hanya memberi informasi kepada penonton, namun juga dapat menjadi sarana memasuki tangga politik hingga meraup keuntungan finansial. Menurut Bernard M. Timberg dalam bukunya “Television Talk: A History of The TV Talk Show”, di Amerika Serikat, jejak politikus dalam memanfaatkan talk show  memuncak pada awal 90-an, khususnya pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1993. Sejak saat itu, talk show menjadi sarana yang memadukan berita, hiburan, dan kuasa di setiap momen pemilu. Keuntungan finansial pun didapatkan pada tahun yang sama dengan perkembangan kehadiran talk show hingga 100 program selama masa pemilu Amerika Serikat, menjelang akhir masa kampanye, tampilnya kandidat meningkatkan rating talk show rata-rata sebesar 40 persen. Rating tersebut membuat jaringannya melakukan pelebaran ke Negara-Negara lain yang tertarik dengan politik Amerika Serikat.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat direfleksikan bahwa telah banyak media massa mulai mengurangi idealisme mereka dalam menyampaikan objektivitas fakta kepada pemirsanya. Hal ini disebabkan karena kepentingan dan keberpihakan politik dari pemilik media massa yang seharusnya independen. Peristiwa pemberhentian talk show  tersebut menjadi indikasi bahwa kebebasan berpendapat mulai berada di ujung tanduk. Identitas sebagai Negara hukum (menghormati kebebasan berpendapat pada pasal 28 UUD 1945) yang dimiliki oleh Ibu Pertiwi sesuai dengan konsep rule of law yang dirumuskan oleh International Commision of Jurrists di Bangkok tahun 1965 salah satunya tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hal ini juga diperkuat dengan hadirnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966/1976) pada pasal 19, yaitu hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (Budiardjo, 2010) perlahan mulai keluar dari arahnya. Secara logis, tidaklah salah ketika keterbukaan menjadi cara untuk menyampaikan kebenaran. Di sisi lain, penyampaian kebenaran pun tidak dapat dilakukan terlalu terbuka dalam menjaga stabilitas berbagai pihak. Masing-masing pola tersebut akan dilaksanakan tergantung dari siapa yang menjadi elit kekuasaan. Dampaknya pun akan dirasakan bagi media massa, rakyat, serta dunia internasional.

 

Referensi :

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar