Review Diskusi Kontemporer : Menyoal Pengerukan Pasir Takalar

Oleh: Dept. Advokasi dan Kajian Strategis HIMAHI FISIP UNHAS

Fasilitator:

Ahmad Asrul Azwar Irfan (HIMAHI FISIP UNHAS) dan Sirajuddin Raju (Warga Takalar)

Setiap harinya, populasi penduduk di dunia ini akan semakin bertambah. Namun pertambahan tersebut tidak disertai dengan pertambahan jumlah ruang perkotaan secara materil, yang kemudian disebut David Ricardo sebagai variabel tetap (tanah, air, udara) dan variabel tidak tetap (berdasar pada kebutuhan manusia). Hubungan antara dua variabel ini kemudian pada hari ini menjadi tidak berjalan beriringan. Kebutuhan manusia akan ruang terus meningkat berbanding dengan ruang materil atau tanah yang tidak dapat memproduksi dirinya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan akan ruang tersebut maka manusia modern mengatasinya dengan mengeruk dan menimbun laut atau dikenal dengan istilah reklamasi.

Jika dilihat kebutuhan akan ruang terkhusus di perkotaan menjadi hal yang sangat kompleks. Ruang tersebut bukan hanya berbicara mengenai infrastruktur berupa bangunan ataupun gedung, kemudian disebut oleh Lefebvre sebagai ruang spasial (infrastruktur) dan ruang sosial (interaksi masyarakat di dalamnya). Mengingat bahwa perkotaan menjadi sebuah lokus produksi baik kebudayaan ataupun aspek lain modernisasi. Jadi berdasarkan hal tersebut reklamasi bukan hanya menyoal mengenai kebutuhan akan ruang lebih, namun ia juga berdampak pada kehidupan sosial di wilayah ataupun di luar wilayah reklamasi. Salah satunya seperti reklamasi di Center Point of Indonesia (CPI), Makassar.

Reklamasi di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar yang rencananya akan menimbun 157 Ha kawasan laut sekitar Pantai Losari. Awalnya proyek reklamasi ini sempat diajukan ke pemerintah pusat untuk dianggarkan dalam APBN, namun ditolak dan kemudian dialihkan ke APBD Sul-Sel. Besarnya pembiayaan yang harus ditanggung oleh APBD membuat pemerintah berbalik menggandeng swasta, dalam hal ini adalah PT. Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Tbk. Rencananya dari 157 Ha kawasan laut yang akan di reklamasi 100 Ha akan diperuntukkan oleh swasta untuk dijadikan kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah, sedangkan sisanya yaitu 57 Ha diperuntukkan bagi Pemprov yang dilangsir akan dibuat menjadi wahana publik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penimbunan laut tersebut menghadapi masalah dengan kurangnya bahan material penimbunan. Material yang awalnya diambil di Pulau Gusung, Kec. Lae – Lae yang merugikan para nelayan menjadi tidak lagi berproyeksi jangka panjang. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut maka material kemudian di datangkan dari Pantai Galesong hingga Sandrobone, Kab. Takalar.

Rencana pengerukan pasir laut di Takalar, ditandai pada tahun 2014 dengan adanya penelitian oleh PT. Yasmin dan beberapa perusahaan lainnya dengan dalih ingin membuat sebuah jembatan ataupun jalur bagi kapal-kapal besar. Penelitian itu pun menjadi sebuah dasar bagi Pemerintah Kota Takalar untuk mengeluarkan izin prinsip pengerukan tersebut, serta dari Pemerintah Provinsi dalam memberikan izin AMDAL bagi proyek tersebut sejak Maret 2017. Setelah terbitnya izin pengerukan, maka sejak itu wilayah Galesong Raya, Galesong Utara, Galesong Selatan, serta Sanrobone menjadi wilayah sasaran. Izin pengerukan berlangsung selama satu (1) tahun sampai pada Maret 2018.

Mega proyek dengan anggaran sekitar 80 Milliar Euro (ratusan trilliun rupiah) tentulah menjadi proyek kepentingan para pemegang proyek. Pengerukan pasir ini tentu saja menjadi ancaman bagi warga yang notabenenya adalah nelayan. Keberadaan kapal pengeruk pasir milik PT. Royal Boskalis yang mengankut hampir 3 kali sehari dengan 29.165 truk pasir, telah membawa akibat yang mengancam masa depan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir Takalar. Adapun dampak-dampak tersebut adalah :

Pertama, nelayan harian penghasilannya menurun drastis. Laut sebagai jantung para nelayan, memiliki potensi yang sangat krusial bagi nelayan dalam bermata pencaharian. Berdasarkan penelitian, sebelum adanya pengerukan nelayan biasanya mendapatkan Rp. 800.000,- menurun menjadi sekitar Rp. 200.000,- atau bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Nelayan pun mengeluh mengenai ikan mulai pergi mencari tempat perairan jernih, karena telah rusaknya ekosistem laut di wilayah tersebut.

Kedua, air laut menjadi keruh. Kerusakan ekosistem akibat pengerukan pasir yang terus-menerus merusak kejerinihan air Pantai Galesong. Ditambah lagi kedalaman wilayah pantai yang semakin meningkat, serta arus laut yang semakin kuat karena dalamnya galian pengerukan pasir.

Ketiga, abrasi atau pengikisan pinggir pantai yang semakin cepat. Dampak abrasi yang paling besar adalah di wilayah Galesong Selatan dan Sanrobone. Abrasi sebelum adanya pengerukan telah terjadi dan mengakibatkan satu (1) sampai dua (2) rumah harus berpindah. Namun setelah adanya pengerukan pasir tersebut diperkirakan jika musim barat tiba akan ada beberapa pulau-pulau kecil yang tenggelam, temasuk Pulau Tanakeke.

Pengerukan pasir ini sebenarnya telah melanggar izin zonasi pulau-pulau kecil serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Melihat kerugian yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut tersebut maka warga Takalar telah melakukan gerakan perlawanan menolak pengerukan tersebut. Mulai dari aksi bakar ban di lepas Pantai Galeson, Penyerangan Kapal Royal Boskalis oleh para warga namun hanya dapat meredam pengerukan selama beberapa hari, serta aksi kepada Pemkot dan mengirimkan somasi kepada Presiden Jokowi, Kementrian Lingkungan, DPR RI, serta Menteri Kelautan. Namun belum mendapat respon yang progresif dari mereka. Kemudian, berdasarkan informasi pengerukan akan sampai kepada wilayah Jeneponto. Pengerukan pasir laut Takalar kenapa masih terus berlanjut, padahal penangkapan ikan dengan cara Parenge yang mengangkat beberapa karang statusnya illegal, bagaimana dengan pengerukan yang bukan hanya menghancurkan karang, tetapi bagian luas pesisir menjadi legal? Oleh karena itu, diperlukan solidaritas dalam bergerak bersama warga menghentikan tambang pasir laut tersebut, mengingat bahwa manusia terkhusus mahasiswa harus sadar akan tanggung jawab serta peran mereka yaitu peka terhadap realitas sosial. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan bagi pribadi pemilik modal.

#SelamatkanPesisirTakalar #SelamatkanNelayan

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar