Bara-Barayya : Rebut Ketidakadilan

Bara-Barayya : Rebut Ketidakadilan

Sekali lagi atau barangkali sudah menjadi budaya bagi yang memiliki kuasa untuk mengosongkan atau memindahkan masyarakat kampung perkotaan dengan cara menggusur. Kota sebagai lokus ekonomi yang kompleks menjadikannya media berkembangnya tarik-menarik kepentingan. Tak sedikit tarik-menarik kepentingan tersebut hanya berujung sebuah zero sum game, dimana dalam berbagai kenyataan rakyat tetap disalahkan. Entah dengan alasan penertiban ataupun keindahan, penggusuran merenggut hak hidup bahkan hak atas tanah rakyat yang digusur.

Hal ini dapat dilihat pada apa yang terjadi di Bara-Baraya. Berangkat dari permasalahan mengenai sejarah panjang kepemilikan tanah seluas 28.970.10 M² milik Alm. Moedhinoeng Dg. Matika yang teridentifikasi merupakan salah satu kapten. Alm. Moedhinoeng Dg. Matika lalu meninggal dunia pada tahun 1950 sehingga obyek tanah secara hukum diturunkan kepada para ahli warisnya; Dg. Ratu (Istri), Nurdin Dg. Nombong (Anak), Daniah Dg. Ngai (Anak) dan Dg. Ngugi (Anak).

Legitimasi penggusuran gelombang pertama di area okupasi TNI, yang dijadikan Asrama TNI Bara-Baraya, terletak pada Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) Nomor: 88/T/459 seluas 28.970.10 M² yang diperoleh dari Nurdin Dg. Nombong selaku ahli waris. Pihak Pangdam VII Wirabuana hanya menggunakan 22.083 M² untuk Asrama Bara-Baraya, sehingga terdapat sisa tanah seluas 6.887 M², disewakan oleh Kasiang Dg. Ratu memberikan Hak Sewa Tanah kepada warga 8 KK (Kepala Keluarga) yang terletak di sebelah Barat Asrama Bara-Baraya. Serta di sebelah Timur Asrama Bara-Baraya dijual oleh Daniah Dg. Ngai selaku anak (ahli waris) kepada warga 20 KK. Transaksi antar stakeholders; 8KK, 20KK dan TNI AD, masuk melalui masing-masing Ahli Waris sehingga posisi hukum (legalitas) yang sama.

Secara proses hukum, kepemilikan tanah di sebelah Barat dan Timur Asrama Bara-Baraya adalah sah secara hukum sepanjang belum ada putusan pengadilan ataupun pejabat yang berwenang yang mengkonfirmasi sebaliknya sebagai “pembangunan liar” seperti klaim Pangdam XIV Hasanuddin). Hal ini juga menandai bahwa warga tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Pangdam XIV Hasanuddin, akan tetapi Ahli Waris secara langsung. Kejanggalan TNI yang turun langsung dalam kiat-kiat penggusuran perlu dilacak lagi justifikasinya. Pasalnya, kalaupun terjadi sengketa dengan pihak ahli waris (di luar area okupasi, Asrama).

Namun pihak Pangdam XIV Hasanuddin telah melakukan eksekusi rumah terhadap 78 KK yang berada di dalam kompleks Asrama Bara-Baraya dengan cara yang tidak manusiawi. Pada tanggal 15 Juli 2017 suasana yang stabil di Bara-Baraya kemudian menjadi panas kembali, dikarenakan sampainya Surat Edaran (Surat Peringatan) dari Pangdam tertanggal 7 Juli 2017. Surat edaran sebelumnya telah dikirimkan sebanyak 3 kali agar 28 KK segera mengosongkan lahan tersebut. Adapun isi surat edaran tersebut adalah :

  1. Dasar
  1. Surat perjanjian sewa-menyewa (PSM) No. : 88/T/459 tanggal 12 April 1959 antara Sdr. Nurdin Dg. Nombong sebagai ahli waris Moedhinoeng Dg. Matika selaku pihak ke-1 (pemilik tanah untuk sertifikat hak milik No.4) dengan Mayor E. Sabara NRP 17640 (Komandan Komando Militer Kota Makassar) selaku pihak ke-2 (penyewa tanah) dimana pihak TNI AD menyewa tanah seluas 28.970,10 M2 di Bara-Baraya;
  2. Surat ahli waris (Nurdin Dg. Nombong) tanggal 9 Mei 2016 tentang permohonan pengembalian tanah okupasi asrama Bara-Baraya yang disewa TNI AD;
  3. Surat telegram Kasad No. ST/1495/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang perintah untuk mepercepat proses pengembalian aset okupasi TNI AD di asrama Bara-Baraya kepada pemiliknya;
  4. Putusan PTUN Makassar No. 98/G/2016/P.TUN.MKS tanggal 27 April 2017 tentang gugatan pembatalan SHM No. 4/Desa Bara-Baraya a.n Moedhinoeng Dg. Matika antara sdr. Rahim Hasa dkk. 2 orang sebagai penggugat melawan BPN Kota Makassar (tergugat) dan Nurdin Dg. Nombong (tergugat II intervensi) dengan inti amar putusan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya; dan
  5. Penetapan Majelis Hkim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Juni 2017 tentang adanya permohonan pencabutan gugatan perkara perdata No. 90/Pdt.G/2017PN.Mks dari kuasa hukum penggugat sehingga perkara perdata tersebut dinyatakan ditutup.
  1. Dengan telah ditolaknya gugatan warga di PTUN Makassar dan berakhirnya sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar antara para warga penghuni RT : 06/RW : 04 dan RT : 01/RW : 01 melawan ahli waris Moedhinoeng Dg. Matika, maka dimohon para warga untuk meninggalkan tanah yang ditempati dengan menerima kompensasi yang telah disepakati , dan untuk memfasilitasi kelancaran proses tersebut di atas, diharapkan para warga masyarakat mendaftarkan diri ke Koramil 1408-08 Bara-Baraya untuk bisa dibantu pelaksanaannya.
  2. Demikian mohon dimaklumi.

——-

Berdasarkan pembacaan, surat edaran tersebut ditujukan kepada 28 KK. Dengan bertuliskan TNI AD di kopnya, surat tersebut tidak memiliki nomor surat sebagaimana surat-surat edaran pada umumnya yang seharusnya memiliki nomor surat jikalau surat tersebut memiliki legalitas. Apa lagi Pangdam tidak menghargai proses hukum, tanggal 31 Maret 2017, Komnas HAM RI kembali mengeluarkan surat rekomendasi terkait aduan warga Bara-Baraya yang ditujukan kepada Pangdam XIV Hasanuddin. Surat tersebut berisi permintaan kepada Pangdam untuk menghargai proses hukum yang ditempuh, dan tidak melakukan penertiban/penggusuran hingga adanya putusan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Namun lebih dari itu, keberadaan surat ini menjadikan warga Bara-Baraya merasa resah, karena isu-isu telah diadakannya pembicaraan pengepungan yang bisa-bisa dilancarkan pada dini hari.

Saat ini, rakyat yang berada di kompleks asrama yang dimenangkan TNI AD di Pengadilan Negeri Kota Makassar mengajukan banding, dan akan ditinjau sebagai lampiran draft tandingan atas surat edaran tersebut. Pemukiman 28 KK ini merupakan hak milik warga dengan bukti surat-surat kepemilikan dan bukan lagi asrama seperti yang dimenangkan sebelumnya. Isu-isu yang beredar untuk mempengaruhi warga lain untuk tidak lagi melawan adalah bahwa 20 KK  tersebut telah menarik gugatannya di Pengadilan Negeri, serta isu dari beberapa pihak agar tidak mendengarkan mahasiswa, LSM, ataupun pihak pers. Oleh karena itu untuk merespon hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama dan solidaritas dari berbagai pihak agar kekuatan dan semangat melawan ketidakadilan dapat terbakar lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Melihat kekuatan dan ekspektasi warga untuk melawan serta upaya advokasi dari mahasiswa dan LSM menjadi faktor kunci keberhasilan perlawanan saat ini. Selain itu, keterlibatan negara dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar untuk tidak lepas tangan terhadap masalah yang melibatkan warga sipil Bara-Baraya dan pihak militer. Dengan ini marilah kita mengusung solidaritas untuk mendukung warga dan bersama melawan ketidakadilan.

#Menolak Tergusur

#SelamatkanBara-Baraya

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar