Bahaya Pengesahan Surat Keputusan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin

Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa Unhas kembali dikejutkan dengan beredarnya foto rancangan SK Rektor mengenai Organisasi Kemahasiswaan. Rancangan SK tersebut merupakan peraturan yang didasarkan pada Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, dimana organisasi kemahasiswaan yang kemudian disingkat ormawa diatur dalam Peraturan Rektor. Hal ini menjadi sesuatu yang dibuat atas hak otonomi unhas sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH), padahal sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Setelah beredarnya rancangan SK tersebut (kecuali pasal 8,9, dan 10) terdapat beberapa poin yang disoroti dan mengancam eksistensi dari ormawa di Unhas. Adapun pasal yang bermasalah tersebut adalah :

Pasal 2 ayat (2)

“Organisasi Kemahasiswaan tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus, partai politik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelarangan dalam berafiliasi (beraliansi, berkerjasama, dsb) oleh Ormawa Unhas dengan organisasi ekternal kampus. Hal yang menjadi masalah adalah pelarangan tersebut justru tidak mendukung kemajuan ormawa unhas ke arah yang lebih baik. Afiliasi dengan organ eksternal oleh ormawa unhas digunakan dalam peningkatan basis keilmuan serta basis massa dalam pergerakannya. Organisasi ekstra kampus mencakup banyak hal, ketidakjelasan operasional dari organisasi ekstra kampus menjadi sebuah masalah dalam penafsiran dari SK ini. Ormawa yang berafiliasi dalam menunjang basicnya di antaranya BEM Fakultas Hukum berafiliasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, BEM Fakultas Kehutanan berafiliasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional berafiliasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam Aliansi Selamatkan Pesisir, Himpunan Teknik Pertanian berafiliasi dengan  Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia, dan lain sebagainya. Afiliasi dengan organ ekternal kampus dibutuhkan dalam menunjang basis dari ormawa baik dalam keilmuan ataupun basis massa dalam pernyataan sikapnya terhadap realitas sosial.

Pasal 6 ayat (3)

“Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan”

Bunyi ayat ini menyuratkan mengenai penyeragaman masa bakti kepengurusan ormawa. Jelas hal ini akan merugikan organisasi kemahasiswaan karena tiap ormawa memiliki masa bakti yang berbeda-beda berdasarkan kebiasaannya. Jangka waktu yang digunakan untuk melakukan transisi di setiap organ berbeda dan sangat dipengaruhi oleh proses dialektika serta partisipasi warga masing-masing ormawa. Secara substansi, setiap ormawa memiliki nilai yang ingin ditanamkan bagi kadernya masing-masing, jika terdapat penyeragaman tersebut proses transformasi pemahaman akan nilai (terutama bagi mahasiswa baru) di setiap ormawa pasti akan bermasalah. Penyeragaman masa bakti kepengurusan akan membuat ormawa berorientasi mengejar target masa bakti yang telah ditetapkan dan tidak lagi mempedulikan organisasi sebagai wadah pembelajaran informal mahasiswa. Oleh karena itu, penyeragaman masa bakti tidak boleh ditetapkan menimbang bahwa masing-masing ormawa memiliki metode yang berbeda. Masa bakti dikembalikan kepada masing-masing ormawa sesuai dengan kesepakatan di dalamnya.

Pasal 7 ayat (1)

“Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 6, harus mendapat pengesahan dari :

  1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas Hasanuddin.
  2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk kepengurusan organisasi kemahasiswaan BPM, BEM, UKM tingkat Fakultas, serta mendapat persetujuan dari Ketua Departemen atau Program Studi untuk Himpunan Mahasiswa.
  3. Dalam Sekolah Pascasarjana untuk kepengurusan organisasi mahasiswa Sekolah Pascasarjana.”

Pasal ini mengharuskan setiap kepengurusan ormawa mendapat pengesahan dari pihak birokrasi kampus sebagaimana bunyi pasal tersebut. Pasal ini dinggap bermasalah karena muatannya yang bersifat tendensius. Pengesahan yang dilakukan oleh pihak birokrasi seakan tidak menghargai forum tingkat mahasiswa yang dilaksanakan untuk memilih kepengurusan. Dengan adanya pasal ini, secara tidak langsung akan melemahkan kedudukan dari ormawa itu sendiri. Masing-masing ormawa telah memiliki forum tertinggi (misalnya Musyawarah Besar) dalam memilih dan mengesahkan sebuah kepengurusan. Seharusnya keterlibatan rektor ataupun dekan hanya sampai pada tahapan mengetahui susunan kepengurusan dalam ormawa dan tidak berhak mengesahkannya.

Pasal 7 ayat (2)

“Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) menyerahkan susunan pengurus, AD dan ART”

Pasal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi intervensi dari Rektor dan/atau Dekan terhadap ormawa. Keterlibatan dalam mengesahkan susunan pengurus dan AD/ART ini akan melahirkan tendesius oleh dan kepada birokrat dalam ormawa serta ini juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155 tahun 1998. Hal ini juga akan memberikan Rektor dan/atau Dekan dapat secara langsung tidak mengesahkan susunan kepengurusan ataupun AD/ART. Intervensi tersebut tidak boleh dilakukan mengingat bahwa Rektor/Dekan tidak mengetahui kebutuhan dan proses dialektis dalam penentuan konstitusi ormawa, bisa jadi bahwa ormawa didikte untuk menerapkan konsititusi berdasar pada kemauan universitas bukan pada kebutuhan masing-masing lembaga. Melihat bahwa ormawa merupakan organisasi yang bersifat independen atas segala gerak yang dilakukannya (konstitusi). Oleh karena itu, keterlibatan rektor ataupun dekan hanya sampai pada tahapan mengetahui susunan kepengurusan dalam ormawa dan tidak berhak dalam mengintervensi (mengesahkan) konstitusi (AD/ART) ataupun pengurusnya.

 

Pasal 13 ayat (2)

“Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

  1. Teguran tertulis
  2. Penghentian sementara kegiatan kemahasiswaan
  3. Penghentian sementara organisasi kemahasiswaan
  4. Pembubaran organisasi kemahasiswaan.”

Bunyi pasal ini bahwa pada pemberian sanksi untuk organisasi kemahasiswaan didasarkan pada Tata Tertib Internal Universitas Hasanuddin serta Peraturan Perundang-Undangan. Namun hal yang menjadi masalah dalam pasal ini adalah tidak disertakannya mekanisme dalam pemberian sanksi. Ketidakjelasan dari mekanisme akan mengakibatkan Rektor dan/atau Dekan dapat secara semena-mena dalam memberikan sanksi kepada ormawa. Perlu adanya indikator dalam mekanisme pemberian sanksi kepada ormawa jika melakukan pelanggaran terhadap kedua peraturan tersebut, jangan sampai mengakibatkan adanya aturan tambahan tanpa sepengetahuan lembaga. Hal ini tentu saja akan mengancam eksistensi atau kedudukan dari ormawa, yang akan mengganggu gerak-geraknya.

Apa yang sebenarnya menjadi poin dalam SK Rektor ini adalah intervensi dalam gerak-gerak organisasi kemahasiswaan yang akan mengubur kebebasan (demokratisasi) ormawa. Ruang dialektis antara birokrat dan ormawa dalam penyusunan rancangan ini juga tidak kunjung didapati sebelumnya. Mahasiswa adalah manusia dewasa sebagaimana termahtub serta ormawa merupakan organisasi yang independen, namun intervensi hak atas kebebasan berorganisasi (berserikat/berkumpul) terang-terangan akan dilaksanakan jika SK ini disahkan. Pada perkembangannya akan diadakan dialog mengenai rancangan SK ini pada Jumat, 2 Juni 2017 pukul 13.30 WITA di Aula LKPP Lantai Dasar Perpustakaan Universitas Hasanuddin.

Sumber data : TIM Riset Unhas dalam dialog Senin, 29 Mei 2017 – Pelataran Rektorat.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar