SELAMAT MALAM, KAMPUS!

Oleh: Ryan Akmal Suryadi (HI 2013)

Email: ryanakmalsuryadi@gmail.com

Hari ini, sadar tidak sadar, kita sedang menghadapi penggiringan wacana kapitalisme yang “gilanya” telah berada di sudut-sudut kampus. Logika mekanisme pasar sebagai mode pembangunan peradaban telah menjadi tamu di kampus-kampus. Melalui regulasi yang bersentuhan langsung dengan pendidikan, kapitalisme mencoba menciptakan aturan yang mendorong Negara membukakan pintu kepada borjuasi untuk berpartisipasi aktif dalam penciptaan tenaga kerja (baca:buruh) terampil, murah, dan setia pada ketundukan, bersama Negara mereka akan mengarahkan pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan industri yang kapitalistik.

Untuk membaca hal ini, sebelumnya kita mesti membuka kamus pendidikan dalam menyamakan frekuensi perihal pendidikan dan fungsinya. Pendidikan adalah sebuah proses bagaimana pengetahuan dan nilai ditransformasi. Alat yang vital dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah peradaban. Bagaimana kita dididik akan mempengaruhi paradigma atau pandangan kita terhadap dunia. Dididik untuk menjadi seorang yang merdeka atau hanya akan berujung pada ilusi merdeka kapitalisme yang memabukkan.

Pendidikan sejatinya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[1]

Tujuan pendidikan tersebut mesti didukung oleh sistem dan regulasi yang mendorong agar pencerdasan bangsa dapat terwujud. Sistem yang dimaksud tidak boleh menghamba apalagi digerakkan oleh kepentingan kelas tertentu (baca:borjuasi). Namun, bagaimana dengan kondisi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi hari ini? Apakah kampus hari ini masih berjalan sesuai dengan semangat pencerdasan kehidupan bangsa? Apakah kampus telah bebas dari diskursus kapitalisme? Atau kah, kampus hari ini sedang senja? Nampak indah, penanda malam akan tiba.

   Sebelum melanjutkan bacaan ini, saya menyarankan kepada pembaca untuk menyalakan lilin. Sebagai persiapan, jika sewaktu-waktu kampus menjadi gelap.

KILAS BALIK

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930 telah mendorong Negara-negara maju untuk memikirkan kembali konsep pembangunan ekonomi di negaranya. Laju produksi yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat melahirkan krisis kapitalisme, yakni terjadinya overproduksi. Perkembangan interaksi perdagangan lintas Negara juga menjadi pendorong perbaikan sistem ekonomi global. Amerika Serikat dan Inggris kemudian menginisisasi pertemuan internasional di New Hampshire untuk membicarakan pemecahan krisis pada saat itu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 44 negara dengan menghasilkan beberapa kesepakatan yang dikenal sebagai Bretton Woods System.

Dalam Bretton Woods System terdapat tiga perjanjian yang kemudian menjadi rezim internasional yang mempunyai peran penting dalam perbaikan ekonomi global. Ketiga rezim tersebut yakni, IMF yang memberikan pinjaman kepada Negara-negara yang membutuhkan bantuan keuangan, IBRD (yang kemudian bertransformasi menjadi World Bank) berfungsi untuk memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada Negara-negara yang kalah dalam perang dunia, ITO (yang kemudian berubah menjadi GATT cikal bakal WTO) yang berfungsi untuk mengatur hubungan dagang (ekspor-impor barang) antarnegara.

Paradigma ekonomi dalam Bretton Woods System dipengaruhi oleh seorang ekonom bernama John Maynard Keynes. Keyns melihat pentingnya mengahadirkan peran dan intervensi pemerintah dalam menjamin keberlangsungan ekonomi. Ekonomi akan berjalan dengan baik ketika tercipta keadaan tanpa pengangguran. Keadaan tanpa pengangguran ini akan menghasilkan pendapatan masyarakat yang dapat meningkatkan daya beli sehingga tidak ada lagi kemacetan dalam kegiatan produksi.

Menyadari kondisi ekonomi global saat itu yang sedang terpuruk akibat lemahnya daya beli masyarakat, maka Keyns menyarankan kepada Negara untuk memberikan subsidi dan memperbesar pengeluarannya untuk menciptakan proyek-proyek padat karya yang pada gilirannya nanti akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika keadaan telah berbalik, jika harga-harga naik, maka pemerintah dapat menggunakan kemampuannya untuk menarik jumlah uang yang beredar dengan menerapkan pajak yang tinggi. Dengan kebijakan fiskal tersebut pemerintah akan dapat memperolah dana yang besar kembali, untuk pengeluaran penciptaan padat karya.[2]

   Bretton Woods System dibawah pengaruh Keyns tidak berlangsung lama. Bretton Woods System jatuh akibat krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada periode 1970an. Proteksionisme dan jatuhnya harga minyak dunia membuat Neoliberalisme menggantikan Keynesian sebagai alternative gagasan pembangunan ekonomi global. Neoliberalisme yang diperkenalkan Milton Friedman dalam bukunya The Counter Revolution in Monetary Theory telah mempengaruhi Amerika Serikat dan Inggris untuk membuat Washington Consensus (1989) sebagai gagasan pembangunan ekonomi global yang baru.

Di dalam Washington Consensus terdapat, sebagaimana Williamson tulis, sepuluh rekomendasi, antara lain: (1) menertibkan/mendisiplinkan fiskal, (2) mengarahkan kembali pengeluaran masyarakat untuk bidang pendidikan, kesehatan dan infranstruktur, (3) reformasi perpajakan, (4) liberalisasi tingkat suku bunga, (5) tarif kurs yang kompetitif, (6) pasar bebas, (7) liberalisasi penerimaan langsung dari luar negeri, (8) privatisasi, (9) deregulasi, (10) penjaminan hak milik (Darmaningtyas dkk., 2014: 28-29). Washington Consensus memuat kesepakatan yang senada dengan prinsip-prinsip ekonomi neoliberal, yakni Deregulasi, Privatisasi, Komersialisasi, dan Penghapusan Subsidi.

Beberapa tahun setelah Washington Consensus, neoliberal mulai mendapat tempat melalui perjanjian-perjanjian di bawah rezim internasional. GATT yang bertransformasi menjadi WTO pada tahun Januari 1995 memuat 11 perjanjian yang isinya adalah bagaimana mengefektifkan perdagangan dunia melalui aturan yang pro terhadap pasar bebas. GATT mengatur perdagangan barang antarnegara, GATS mengatur liberalisasi sector jasa, TRIPS menjamin hak kekayaan intelaktual melalui hak cipta, TRIMS berusaha menyelesaikan konflik investasi yang terjadi akibat adanya preferensi investor local, AoA tentang efektifitas dan efisiensi pertanian.

Salah satu turunan WTO, GATS berfungsi untuk mengatur dan memastikan terjadinya perdagangan jasa di antara Negara-negara anggota. Dari 12 sektor jasa yang hendak diliberalisasi pada tahun 1995, satu di antaranya adalah pendidikan. Fakta bahwa isu pendidikan tinggi telah melewati batas-batas negara tampaknya cukup dapat diterima banyak pihak. GATS kemudian mengakui hal ini sebagai salah satu aspek potensial dalam sektor jasa yang disetujui untuk diliberalisasikan. Sejak saat itu, pendidikan tinggi untuk pertama kalinya menjadi pembahasan perdagangan internasional dalam bidang jasa pada Putaran Uruguay (1986-1994).Dalam hal ini, setiap Negara anggota wajib untuk meliberalisasi sector pendidikannya dalam jangka waktu tertentu, 5 sampai 10 tahun bagi Negara berkembang.

Indonesia adalah salah satu Negara anggota WTO yang bergabung dan meratifikasi agenda WTO melalui UU No 7 Tahun 1994. Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO, Indonesia wajib untuk meliberalisasi sector pendidikannya.

Selain WTO, rezim internasional lain yang berperan dalam peliberalisasian pendidikan tinggi di Indonesia adalah World Bank dan IMF. World Bank telah melakukan penelitian terhadap produktifitas kampus mencetak tenaga kerja yang aktif bekerja setelah lulus. Tapi, dari hasil penelitiannya (1994-2004), kampus-kampus di Indonesia dinilai tidak dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan industry. Oleh karena itu, disarankan kepada Indonesia untuk melakukan “Reformasi Pendidikan Tinggi” guna menjawab ketidak-produktifan tersebut. Kampus diarahkan untuk mendekatkan diri dengan industry.

World Bank meminjamkan dana untuk melakukan ‘reformasi pendidikan tinggi’ kepada pemerintah, melalui beberapa proyek seperti Development of Undergraduate Education (DUE), Higher Education for Relevance and Efficiency (HERE), dan Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE).[3]

Dari diskursus wacana liberalisasi pendidikan di atas, system pendidikan Indonesia kemudian diarahkan pengelolaannya di bawah konsepsi kapitalisme neoliberal. Segala prinsip neoliberalisme (deregulasi, privatisasi, komersialisasi, dan penghapusan subsidi pendidikan) diinternalisasi sehingga bisa menyentuh praktik-praktik pendidikan tinggi di Indonesia.

 DEREGULASI

Dalam mengarahkan system pendidikan tinggi di Indonesia ke dalam logika kapitalisme neoliberal, pemerintah kemudian menciptakan regulasi yang sesuai dengan kepentingan pasar bebas. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan pendidikan dari tahun 2000 hingga hari ini, seperti Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 yang mendorong pembentukan Badan Hukum Pendidikan, UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tapi kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada Maret 2010 karena bertentangan dengan UUD 1945, dan yang terakhir adalah UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pada awal 2000, pemerintah memberikan status baru kepada UI, UGM, ITB, dan IPB sebagai PT BHMN. Keempat kampus ini diberikan perlakuan berbeda dari pemerintah karena dianggap memenuhi indikator sebagai perguruan tinggi badan hukum.

Melalui UU No. 12 tahun 2012, pemerintah kembali merumuskan kampus yang pengelolaannya dapat melibatkan borjuasi. Di dalam UU tersebut tersurat konsep liberalisasi pendidikan tinggi yang dikenal sebagai PTN BH. Sampai hari ini, sudah 11 perguruan tinggi di Indonesia yang terdaftar sebagai PTN BH, yakni,

  1. Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013
  2. Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013
  3. Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013
  4. Universitas Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013
  5. Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014
  6. Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014
  7. Universitas Airlangga, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014
  8. Universitas Padjadjaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015
  9. Universitas Dipenogoro, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015
  10. Universitas Hasanuddin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015
  11. Institut Teknologi Sepuluh November, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015

Dalam sistem PTN BH, kampus mempunyai kewenangan untuk mengelola sendiri asset dan mencari pendanaan kampus melalui proyek kerjasama dengan pihak industri (baca: kapitalis). Melalui kebijakan PTN BH, kampus diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar bebas. Penganggaran dan pengelolaan kampus secara sedemikian rupa dilimpahkan kepada swasta. Kampus digiring menjadi salah satu sector jasa yang potensial sebagai ruang pemasaran produk dan investasi. Bahkan, hasil riset dari kampus digiring untuk pemenuhan kebutuhan para pemodal.

PRIVATISASI

             Menurut Henry M. Levin di dalam penelitiannya untuk UNESCO, privatisasi pendidikan adalah lembaga pendidikan yang bukan dikelola pemerintah, baik dengan tujuan profit maupun non-profit. Levin menambahkan bahwa arah menuju privatisasi pendidikan dapat dilihat dalam pembiayaan pendidikan, sponsor sekolah, operasionalisasi sekolah, dan lembaga pendidikan yang bertujuan profit.

Sementara itu, privatisasi pendidikan tinggi menurut Philip Albatch, Lis Reisberg, dan Laura Rumbley adalah kebutuhan perguruan tinggi dan system pendidikan untuk mendapatkan pendanaan dalam membiayai (minimal sebagian) kegiatan operasionalnya.[4] Bentuk privatisasi pendidikan tinggi adalah membebani peserta didik dengan tanggung jawab untuk proses pendanaan pendidikan melalui SPP (sekarang UKT) dan biaya pendidikan lainnya. Bentuk lainnya ialah proses komersialisasi seperti: mendapatkan pendanaan dari kegiatan konsultasi; lisensi; penjualan kekayaan intelektual (hasil riset); mendapatkan keuntungan dari hasil kolaborasi dengan industry; menyewakan asset perguruan tinggi (gedung, lapangan, dll), dan sumber lainnya untuk meningkatkan pendapatan.

KOMERSIALISASI

Komersialisasi merujuk pada usaha lembaga-lembaga pendidikan untuk mencari keuntungan dari proses pendidikan-pengajaran, riset dan berbagai aktivitas kampus lainnya untuk menambah pendanaan pendidikan tinggi. Menurut Molnar, seperti dikutip Dave Hill, terdapat delapan praktik komersialisasi di Amerika Serikat, yakni;[5]

  1. Korporasi memberikan sponsor kepada aktivitas serta-program-program dari lembaga pendidikan
  2. Memberikan izin eksklusif kepada pasar untuk menjual barang maupun jasa di lembaga pendidikan atau di sekitarnya.
  3. Mempunyai program insentif terhadap barang dan jasa komersial untuk mendorong prestasi akademik.
  4. Memberikan lokasi untuk iklan di wilayah lembaga pendidikan.
  5. Mendapat sponsor secara material dari korporasi.
  6. Menggunakan media elektronik seperti radio, televisi, dan perusahaan internet untuk menjaring target berupa peserta didik.
  7. Menggunakan manajemen swasta yang mengutamakan profit.
  8. Fundraising

Membaca konsep komersialisasi dari Dave Hill, kita dapat membandingkannya dengan praktik pendidikan di kampus Indonesia. Penyewaan gedung (baca: baruga) dan pelatarannya dalam berkegiatan di kampus adalah salah satu contoh praktik komersialisasi. Pemasangan brand, logo, ataupun symbol perusahaan tertentu dalam kampus juga merupakan bentuk komersialisasi. Parahnya, hal ini sudah terjadi di sekitar kita, di kampus kita sendiri. Kita bisa membuktikan sendiri praktik privatisasi dan komersialisasi dengan berjalan mengitari kampus, seberapa banyak papan iklan atau bahkan nama lapangan atau gedung yang disusupi symbol perusahaan yang berorientasi profit.

PENGHAPUSAN SUBSIDI

Dalam konsepsi kapitalisme neoliberal, pembiayaan pendidikan akan dialihkan ke mekanisme pasar. Tugas Negara dalam menjamin ketersediaan akses melalui pendidikan yang terjangkau akan terancam dengan kampus yang berada dibawah kuasa korporat dalam hal penganggaran biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kampus akan dilepas untuk mencari pendanaan sendiri. BOPTN akan dipangkas, seperti yang terjadi pada BOPTN 2016 yang dikurangi sebanyak Rp. 1,8 Triliun pada anggaran peningkatan sarana dan prasarana PTN.[6] Hal ini akan terulang dan bahkan pemangkasan anggaran untuk pendidikan tinggi akan lebih besar. Terlebih jika system PTN BH telah meluas kepada seluruh kampus negeri di Negara ini. Dan jika ini terjadi, Negara sudah tidak mempunyai alasan untuk menganggarkan biaya pendidikan tinggi, karena kampus tidak lagi diberikan batasan untuk mencari pendanaan dari pihak ketiga atau pemodal.

Nomor Tahun Anggaran Negara untuk Pendidikan Tinggi
1. 2014 Rp. 46 Triliun
2. 2015 Rp. 40 Triliun
3. 2016 Rp. 39 Triliun
4. 2017 Rp. 38 Triliun

Gambar. 1

Tabel dan Grafik penurunan anggaran Negara untuk pendididikan tinggi.[7]

Sedangkan pada program beasiswa bidikmisi, yakni program subsidi pemerintah kepada peserta didik di kampus yang golongan ekonominya kurang mampu. Ditemukan juga kasus penurunan jumlah beasiswa ini di perguruan tinggi (sebut saja Unhas), mahasiswa atau mahasiswi penerima program bidikmisi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 hanya 510 orang dan jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun 2015 sebanyak 780 mahasiswa dengan jumlah pendaftar beasiswa bidikmisi sebanyak 1.200 mahasiswa dan pada tahun 2014 sebanyak 964 mahasiswa dengan jumlah pendaftar program beasiswa ini sebanyak 2000-an. Penerima program bidikmisi di Universitas Hasanuddin mengalami penurunan dari tahun ke tahun.[8]

 MEMBACA KAMPUS

Pendidikan sejatinya dijalankan dengan mode pendidikan kritis, pendidikan yang mengedepankan pembangunan manusianya menuju masyarakat yang maju. Maju dalam berpengetahuan, maju dalam teknologi, dan yang paling penting maju dalam berkemanusiaan, memandang yang lain sebagai bagian dari diri, bukan sebagai konsumen. Sementara itu, logika kapitalisme neoliberal dalam dunia pendidikan perlahan tapi pasti akan menggeser esensi berpendidikan itu sendiri. Kampus dipandang sebagai pabrik yang akan mencetak tenaga kerja terampil, murah, dan setia pada ketertundukan. Ruang dalam kampus dijadikan lahan investasi dengan mahasiswa sebagai konsumen yang pasti. Segala peraturan kampus akan diarahkan untuk mendukung para pemodal (baca: borjuasi dan perusahaannya). Kurikulum akan lebih membahas kewirausahaan atau bagaimana mahasiswa bekerja dari pada untuk apa dan untuk siapa kita bekerja. Program studi akan lebih mendukung pengembangan vokasi dan keteknikan dibanding filsafat dan ilmu-ilmu social yang dianggap tidak produktif bagi pemilik modal.

Bagaimana dengan hari ini? Membaca diskursus dan realitas pendidikan tinggi, kita dapat memulai analisis dengan menghitung berapa banyak korporat atau perusahaan swasta yang menanamkan modal dalam ruang kampus. Pendirian gedung dengan brand perusahaan tertentu, kantin dengan brand korporasi dan komoditi eksklusif, lapangan dengan logo perusahaan tertentu, ruang kelas atau laboratorium dengan symbol perusahaan swasta di dalamnya, hingga perpustakaan kampus yang didirikan dan dikelola oleh suatu perusahaan yang berorientasi profit. Jika ada, dan mungkin akan terlalu banyak adanya, itu penanda, kampus kita sedang tidak baik-baik saja.

Kapitalisme neoliberal juga adalah paham yang akan mendorong kampus menjadi tirani atas nama pasar, dan anti-kritik terhadap gagasan yang mengancam pemodal. Ada tiga hal yang menjadi kewajiban kampus. Nomor satu adalah memastikan keberlangsungan pemodal (baca: investor) di dalam kampus. Nomor dua adalah menjamin bagaimana sehingga nomor satu bisa mewujud, dan nomor tiga adalah mengupayakan segala kemungkinan agar nomor dua bisa berjalan, dimulai dari merumuskan aturan kemahasiswaan yang dapat meredam nalar kritis dan gerakan mahasiswa, deradikalisasi lembaga kemahasiswaan melalui aturan jam malam dan pelarangan berorganisasi (baca: pengaderan), hingga aturan dilarang gondrong. Jika ada, dan mungkin akan terlalu banyak adanya aturan seperti ini di dalam dunia kampus, sungguh, kampus kita sedang tidak baik-baik saja. Kampus kita sedang sakit.

MENUJU REVOLUSI PENDIDIKAN

Selamat malam kampus!

Mungkin kalimat itu yang pantas disematkan kepada kampus kita yang hari ini butuh untuk diselamatkan. Semangat pendidikan yang memerdekakan diri sejak dalam pikiran sedang terjebak dalam arus ekonomi kapitalisme neoliberal. Segala konsep dan praktiknya dapat dijumpai di sekitar kita, bahkan bisa jadi dalam diri kita sendiri. Ketika jawaban atas pertanyaan untuk apa kita kuliah dijawab dengan “untuk kerja” atau yang lebih jujur, “untuk kaya”. Maka pikiran kita sendiri sudah berada dalam pengaruh era kegelapan kampus, mengikuti arus pikir kapitalisme neoliberal.

Walaupun pada akhirnya kita akan kerja (mengubah sesuatu menjadi bernilai), tapi semangat yang idealnya dibawa adalah semangat berkemanusiaan, kerjasama bukan kompetisi, sosialis bukan individualis, dan bermanfaat bukan memanfaatkan.

Menyadari terinfeksinya system pendidikan tinggi di negeri ini oleh system yang hanya pro pada kelas tertentu. Kita perlu merumuskan suatu gagasan baru sebagai gagasan alternative. Ada beberapa gagasan yang akan saya tawarkan terhadap masalah ini. Pertama, system pendidikan tinggi di Indonesia harus dilandasi semangat kerakyatan dan terjangkau untuk semua, maka dari itu Indoneisa mesti keluar dari pengaruh rezim internasional yang bermahzab kapitalisme neoliberal  (baca: WTO, IMF, dan World Bank). Kedua, Indonesia mesti membuat kebijakan pendidikan yang meredam hingga memutus ekspansi kapitalisme dalam kampus. Kampus tidak boleh tunduk pada mekanisme pasar, pun kampus membutuhkan pendanaan dari pihak ketiga, pendanaan ini mesti melalui Negara yang dianggarkan sebagai pajak khusus untuk pendidikan guna mewujudkan akses pendidikan untuk semua warga negara. Ketiga, kampus mesti menjamin kebebasan akademik dan hak peserta didik untuk berserikat, berorganisasi serta menyampaikan pendapat (haram hukumnya mengekang apalagi merepresi peserta didik). Keempat, birokrat kampus tidak boleh menjadikan mahasiswa hanya sebagai objek kebijakan saja. Mahasiswa mesti terlibat aktif dalam pengesahan aturan-aturan kampus. Kelima, dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampus. Mahasiswa berhak untuk memakai sarana prasarana kampus secara gratis dengan tidak memungut biaya.

Semoga malam segara berganti! Semoga revolusi segara terjadi! Amin.

KEPUSTAKAAN

Darmaningtyas, Edi Subkhan dan Fahmi Panimbang. Melawan Liberalisme Pendidikan. Malang: Madani. 2014

Dave Hill, “Education Services Liberalization” di dalam E. Rosskam (ed), “Winners or Lossers? Liberalizing Public Service”, (Jenewa: ILO)

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997

Galih R. N. Putra. “Politik Pendidikan”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/079836865/2017 diakses Mei 2017

http://mahasiswa.me/2016/12/02/penurunan-kuota-beasiswa-bidikmisi-di-universitas-hasanuddin/ diakses Mei 2017

Umar, Ahmad Rizki Mardhatillah (2014). “Gerakan Mahasiswa dan Politik Liberalisasi Pendidikan Pasca 2014”. Indoprogress. Diakses via https://indoprogress.com/2014/01/gerakan-mahasiswa-dan-politik-liberalisasi-pendidikan-pasca-2014/ Mei 2017

www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/06/10/pemerintah-pangkas-anggaran-boptn-2016-371405 diakses Mei 2017

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015

UUD 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

[1] Tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003

[2]Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi . Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997, hal. 145-146

[3] https://indoprogress.com/2014/01/gerakan-mahasiswa-dan-politik-liberalisasi-pendidikan-pasca-2014/

[4] Galih R. N. Putra. “Politik Pendidikan”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016. hlm. 23

[5] Dave Hill, “Education Services Liberalization” di dalam E. Rosskam (ed), “Winners or Lossers? Liberalizing Public Service”, (Jenewa: ILO) hlm, 6-7

[6] www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/06/10/pemerintah-pangkas-anggaran-boptn-2016-371405 diakses Mei 2017

[7] https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/079836865/2017 diakses Mei 2017

[8] http://mahasiswa.me/2016/12/02/penurunan-kuota-beasiswa-bidikmisi-di-universitas-hasanuddin/ diakses Mei 2017

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar