Review Diskusi Kontemporer: Melirik Kembali PTN-BH Hari Ini

Oleh: Suciana Rifka (HI 2014)

Email: sucianarifka@yahoo.co.id

Permasalahan mengenai pendidikan memang tidak ada habis-habisnya. Mengapa demikian? Kita dapat melihat kondisi pendidikan tinggi di Indonesia hari ini, dimana berbagai PTN bukan lagi ruang-ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang, yang seharusnya universal namun telah dijadikan sebagai targeting, dimana masyarakat miskin hanya 20% saja yang bisa berada di PTN. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah menyandang statusnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada 2015 lalu melalui PP No.53 Tahun 2015, merupakan salah satu PTN yang telah menjadi bagian dari agenda neoliberalisasi pendidikan di Indonesia.

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau biasa disingkat PTN-BH adalah sistem pendidikan tinggi dimana Perguruan Tinggi Negeri memiliki otoritas untuk mengelola akademik dan non-akademiknya sendiri. Maksudnya bahwa kampus-kampus secara mandiri mengelola sendiri anggarannya tanpa adanya pertanggungjawaban dari pemerintah pusat, yang kemudian berdampak kepada akan beralihnya anggaran dari pusat kearah swasta.

Neoliberalisme ini merupakan paham yang mengacu kepada ekonomi-politik. Berbagai dampak dari neoliberalisme ini yaitu; (1) krisis ekonomi teralienasi, dimana seseorang bekerja terhadap suatu produk atau jasa, namun tidak dapat menikmati produk yang dibuatnya sendiri (teralienasi terhadap produksi), (2) dampak alinasi sosial, dimana lebih banyak waktu yang dihabiskan di dunia kerja ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Kita lebih banyak berinteraksi dengan produk ketimbang keluarga. Paradigma berkeluarga dan berteman tidak ada dalam dunia kapitalisme.

Karl Marx berpendapat bahwa dalam setiap sistem kapitalisme, krisis adalah hal yang mutlak terjadi. Kesenjangan antara kelas pekerja dengan produk yang dihasilkan akan menimbulkan overproduksi karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli produk para kaum borjuis. Barang yang diproduksi akan jauh lebih besar ketimbang daya beli, itulah yang terjadi di tahun 1930 yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Akibat lebih lanjut yakni terjadinya PHK, meningkatnya angka pengangguran, tutupnya bank. Hal ini dialami Amerika yang pada saat itu mengalami titik terlemah sepanjang sejarah negaranya.

Keadaan tersebut membuat John Maynard Keynes melalui paham ekonomi globalnya yang mengatakan bahwa cara mengatasi krisis adalah melalui subsidi oleh negara dengan membuat proyek-proyek sosial atau dengan kebijakan fiskal. Namun, paham ini kemudian dibantah oleh Milton Friedman sekitar tahun 1970-an yang mengatakan bahwa Keynes adalah orang yang paling boros, dimana ketika negara mensubsidi masyarakat maka dampaknya akan membuat rakyat malas. Kemudian Friedman mengeluarkan teori yang bernama Neoliberalisme, dimana asumsi pertamanya adalah penghapusan subsidi, kedua adalah deregulasi, dan negara tidak boleh melakukan proteksi. Friedman mengatakan bahwa (1) negara harus membuka pasar (deregulasi), dimana semua aturan-aturan harus pro-pasar agar investasi dapat masuk ke dalam negara, (2) privatisasi, yakni menyerahkan pengelolaan sumber daya kepasa swasta, (3) Komersialisasi, menjadikan segala hal yang dapat dijadikan potensi modal, karena yang menghidupkan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi, (4) penghapusan subsidi, bahwa negara tidak seharusnya mensubsidi pelayanan publik.

Sekitar 1 Januari 1995 lahirlah WTO (World Trade Organization), dimana bukan hanya barang (GATT) yang dapat diliberalisasikan namun ada GATS (Sektor Jasa), AOA (Agreement of Agriculture) sektor pertanian, HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Copy Right, dan lain-lain. Kemudian pada akhirnya, barang tidak dapat lagi tercukupi sebagai sektor perdagangan yang menjadi akumulasi modal rakyat, sehingga yang selanjutnya diliberalkan adalah sektor Jasa, melalui GATS (General Agreement on Trade in Service) adalah perjanjian yang hendak meliberalisasi 12 Sektor Jasa yang salah satunya adalah Pendidikan. WTO sebenarnya tidak mewajibkan seluruh anggotanya langsung meliberalisasikannya, namun WTO memberikan keringanan kepada negara-negara berkembang 5 s/d 10 tahun mendatang untuk dapat menyesuaikan Undang-Undangnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung di dalam WTO pada tahun 1994 yang pada saat itu namanya masih GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) melalui UU No.7 Tahun 1994. Akhirnya dengan masuknya Indonesia ke dalam WTO yang otomatis harus meratifikasi segala perjanjian yang ada di WTO, yang kemudian Indonesia merespon pada tahun 2000 dengan terbentuknya PTBHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara), seperti UI, UGM, Undip, dll. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkannya Undang-Undang Sisdiknas pasal 53 ada Derma Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menganjurkan untuk mengotonomi dan meliberalkan sektor pendidikan tinggi.

Pada Tahun 2005, di Pertemuan Konfrensi Tingkat Menteri ke-VI WTO di Hongkong barulah Indonesia menyodorkan proposal untuk meliberalisasi sektor pendidikan tinggi. Itulah mengapa empat tahun setelahnya dibentuk UU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dari Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. Namun, Maret 2010 UU tersebut dicabut dan digantikan dengan UUPT (Undang-Undang Pendidikan Tinggi) yang hampir sama dengan BHP. Kampus dibagi menjadi tiga yaitu ada Satuan Kerja (Satker) dimana 100% keuangan dari pemerintah dan pertanggungjawabannya pun di pusat, kedua BLU 50% dari pemerintah dan 50% nya lagi dapat mencari sendiri sumber keuangan namun terbatas di 350 Miliar anggaran, dan ketiga PTN-BH dimana pengelolaan anggaran bebas ditentukan oleh kampus itu sendiri. Hal inilah yang menjadi diskursus bagaimana liberalisasi di Indonesia bisa muncul.

Tidak hanya WTO, namun ada juga rezim global yang bernama World Bank yang pernah meneliti sekitar Tahun 1994 s/d 2004 yang mengatakan bahwa kampus di Indonesia tidak produktif, karena lebih banyak menhasilkan sarjana yang pengangguran. Maka, kemudian World Bank mengacu kepada bagaimana seharusnya agar Industri dapat di dekatkan dengan kampus. Kemudian ada juga rezim yang bernama IMF (International Monetery Funds) yang memberikan dana  kepada kampus-kampus dengan perjanjian Letter of Intens (LOI) dianjurkan pemersialisasi di sektor pendidikan. Nah ketiga Rezim Global ini memandang bahwa kampus adalah Komoditi dan Mahasiswa adalah pelanggan.

Melihat PTN-BH sekarang di Unhas yang mana pendapatan berfokus kepada penjualan hasil Riset yang sebenarnya beberapa akademisi berpendapat bahwa hal ini merupakan pelanggaran kebebasan akademik, dan dengan menjual hasil riset maka akan menghilangkan kontribusi masyarakat akademis di masyarakat sekitar, khususnya di masyarakat miskin. Dalam akuntansi sektor publik bahwa segala ruang-ruang publik, seperti kampus seharusnya dibiayai sepenuhnya oleh negara. Namun, karena negara sudah tidak mampu lagi membiayai perguruan tinggi yang begitu banyak, maka diberikan otonomi atau kebebasan untuk mencari anggaran sendiri, dengan cara membangun usahanya sendiri atau melakukan kerjasama dengan industri-industri (investasi). Dengan model PTN-BH tersebut, maka akan ada tiga konsumen yang muncul. Pertama calon mahasiswa yang harus membayar spp yang begitu mahal, mahasiswa itu sendiri dalam proses akademiknya, dan alumni-alumninya yang dieksploitasi.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar