PRESS RELEASE: Sengketa Petani Kendeng, Rembang

“Kebenaran tak akan mati, kami akan terus ada dan berlipat ganda. Mempersiapkan barisan dan siap untuk melawan”.

-Wiji Thukul

Liberalisasi telah merambah ke mana-mana, bagai virus yang menggerogori tubuh. Ketegangan yang terjadi di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih terjadi sampai saat ini. perlawanan Petani Rembang menolak pendirian PT. Semen Gresik yang sekarang menjadi PT. Semen Indonesia masih tetap digencarkan. Pada 14 Oktober 2010, Semen Indonesia mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui Keputusan Bupati Nomor 545/68/2010. Keputusan itu diikuti SK lainnya bernomor 591/40/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Eksplorasi. SK selanjutnya juga terbit dengan nomor 591/40/2011 tentang pemberian izin lokasi kepada Semen Gresik untuk pembangunan pabrik semen, lahan tambang bahan baku, dan sarana pendukung lainnya tertanggal 18 November 2011.[1] Dasar dari perlawanan mandiri yang dilakukan para petani yang dibantu LSM (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) ini adalah ketergantungan mereka terhadap pegunungan Kendeng. Kendeng telah menjadi lahan yang subur yang setiap waktu memberikan mereka penghasilan untuk melanjutkan hidupnya sebagai petani. Selain itu jika pabrik semen tersbeut didirikan maka sumber air bagi masyarakat Kendeng akan tercemar dan tak lestari lagi. Lebih dalam lagi masyarakat Kendeng mempunyai hak atas tanah dan hak hidup.

Berbagai ancaman telah dilakukan oleh aparat untuk segera meninggalkan tempat tersebut serta memberikan ruang bagi PT. Semen Indonesia dalam mendirikan pabrik semen di sana. [2] Bukan tanpa alasan Pegunungan Kendeng adalah pegunungan dengan jumlah karst yang besar di Jawa Tengah yang digunakan untuk campuran semen. Bersama dengan LSM (Walhi), Petani Rembang mengajukan gugatan terhadap SK gubernur tersebut, namun ditolak oleh hakim dikarenakan telah kadaluarsa. Selanjutnya ditingkat banding dan kasasi, kemenangan terus saja didapat oleh PT. Semen Indonesia. Namun itu tidak menyurutkan petani, akhirnya Lewat putusan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) memutuskan memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sekaligus membatalkan izin lingkungan tersebut.

Perlawanan yang mandiri oleh petani terus-menerus dilakukan dari long march sejauh 150 km, menyemen kaki, hingga aksi di depan istana negara. Namun, ironi masih saja terjadi PT. Semen Indonesia masih saja melakuka, ditambah lagi izin lingkungan kembali diterbitkan oleh Pemprov Jawa Tengah, padahal sudah nyata-nyata MA membatalkan izin lingkungan itu. Izin ditandatangani Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melalui Keputusan Gubernur Nomor 660.1/6 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang pada hari Kamis 23 Februari 2017. [3]Melalui ini, HIMAHI FISIP UNHAS menyatakan memberikan dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan petani Kendeng untuk mempertahankan hak mereka. Dan sebagai bentuk solidaritas maka, HIMAHI FISIP UNHAS akan menyerukan atau menyebarluaskan masalah ini melalui diskusi agar solidaritas dan dukungan akan hak-hak yang dirampas di Kendeng, Rembang dapat segera terselesaikan dan segala bentuk pembangunan yang merugikan rakyat banyak segera terhenti.

Panjang umur Kendeng, Panjang Umur Perjuangan!

Departemen Advokasi dan Kajian Strategis HIMAHI FISIP UNHAS

[1]  CNN Indonesia, ”Kisah Semen Indonesia Dua Kali Kalah Melawan Petani”, dapat dari http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161011112747-20-164641/kisah-semen-indonesia-dua-kali-kalah-melawan-petani/, pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 12.02 WITA.

[2] Rembang, Perjuangan Petani Rembang, diakses dari http://www.rembang.org/perjuangan-petani-rembang- pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 12.28 WITA.

[3] Angling Adhitya Purbaya, “Pemprov Jateng Terbitkan Izin Lingkungan Pabrik Semen di Rembang”, diakses pada https://news.detik.com/berita/d-3430804/pemprov-jateng-terbitkan-izin-lingkungan-pabrik-semen-di-rembang , pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 12.52 WITA.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar