Press Release: SOLIDARITAS UNTUK BARA-BARAYA

Setiap kali terjadi pergusuran, pengosongan hingga pemindahan ruang dari manusianya, telah terjadi perubahan relasi kuasa di dalamnya. Perkotaan sebagai lokus yang kompleks, dimana terdapat ragam tarik-menarik kepentingan, yang mendasari terjadinya pergeseran keruangan. Ruang hidup seperti tanah/lahan yang juga merupakan tempat tumbuh dan berkembang, di lain sisi juga adalah sebuah sarana produksi yang mencuatkan berbagai atensi para pemangku kepentingan yang berujung clashes atau konflik agraria yang ujung-ujungnya bersifat zero sum-game, dalam posisi apapun, rakyat yang akan dirugikan.

Modus operandi para mafia tanah pun beragam, sedari skema pertarungan klaim historis, manipulasi dokumen sertifikasi tanah milik rakyat, hingga modus perluasan aset negara (dalam kasus Bara-Baraya, Asrama Militer Kodam VII WIRABUANA) yang melibatkan aparatus represif negara sekelas TNI AD turun tangan sebagai “juru pukul” mafia tanah. Secara sekilas, beginilah gambaran proyek penggusuran rumah 28 Kepala Keluarga di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, di Kota Makassar. Beberapa hari yang lalu (15 Maret 2017) sudah terbit Surat Peringatan III, pertanda penggusuran sudah di depan mata.

MEMAHAMI POSISI KASUS

Sejarah panjang kepemilikan tanah seluas 28.970.10 M² yang hari ini problematis berangkat dari kepemilikan Alm. Moedhinoeng Dg. Matika yang teridentifikasi merupakan salah satu kapten. Alm. Moedhinoeng Dg. Matika lalu meninggal dunia pada tahun 1950 sehingga obyek tanah secara hukum diturunkan kepada para ahli warisnya; Dg. Ratu (Istri), Nurdin Dg. Nombong (Anak), Daniah Dg. Ngai (Anak) dan Dg. Ngugi (Anak).

Legitimasi penggusuran gelombang pertama di area okupasi TNI, yang dijadikan Asrama TNI Bara-Baraya, terletak pada Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) Nomor: 88/T/459 seluas 28.970.10 M² yang diperoleh dari Nurdin Dg. Nombong selaku ahli waris. Pihak Kodam VII Wirabuana hanya menggunakan 22.083 M² untuk Asrama Bara-Baraya, sehingga terdapat sisa tanah seluas 6.887 M², disewakan oleh Kasiang Dg. Ratu memberikan Hak Sewa Tanah kepada warga 8 KK (Kepala Keluarga) yang terletak di sebelah Barat Asrama Bara-Baraya. Serta di sebelah Timur Asrama Bara-Baraya dijual oleh Daniah Dg. Ngai selaku anak (ahli waris) kepada warga 20 KK.

Transaksi antar stakeholders; 8KK, 20KK dan TNI AD, masuk melalui masing-masing Ahli Waris sehingga posisi hukum (legalitas) yang sama. Secara proses hukum, kepemilikan tanah di sebelah Barat dan Timur Asrama Bara-Baraya adalah sah secara hukum sepanjang belum ada putusan pengadilan ataupun pejabat yang berwenang yang mengkonfirmasi sebaliknya sebagai “pembangunan liar” seperti klaim TNI AD. Hal ini juga menandai bahwa warga tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Kodam VII Wirabuana, akan tetapi Ahli Waris secara langsung. Kejanggalan TNI yang turun langsung dalam kiat-kiat penggusuran perlu dilacak lagi justifikasinya. Pasalnya, kalaupun terjadi sengketa dengan pihak ahli waris (di luar area okupasi, Asrama), TNI tidak punya hak, otoritas maupun tupoksi untuk melakukan penggusuran. Kalau militer sudah berlaku demikian, mari periksa kembali relasi kuasa di belakang mereka.

Belum lagi, sikap TNI AD yang secara gamblang tidak mengindahkan prosedur hukum maupun legalitas dokumen sertifikasi tanahyang memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sah. Pilihan antara disuruh untukberurusan (menggugat) di pengadilan atau menerima dana kerohiman yang tidak sebanding dengan nilai tempat tinggal, menunjukkan indikasi bahwa secara kekuatan hukum (legalitas dokumen/sertifikat) pihak TNI AD terhitung lemah, serta menunjukkan psikologi TNI AD yang tidak mau ambil pusing dengan nasib rakyat. Bahkan dengan berbagai macam intimidasi yang ada, rakyat malah dilihat sebagai lawan NKRI yang segera ingin digusur.

SOLIDARITAS

Berbagai upaya untuk mengaburkan pengetahuan masyarakat, terutama kelas menengah melalui berbagai macam media milik aparat maupun yang berafiliasi dengan aparat, gencar dilakukan dimana-mana. Alhasil, terjadi pengaburan kesadaran untuk bersolidaritas masyarakat yang sebenarnya sama-sama sedang terintegrasi pada sistem yang menggusur. Upaya dari mafia tanah yang hingga hari ini belum juga muncul (fiktif), beserta satuan militer tidak berhenti disitu. Upaya politik penggusuran berangsur-angsur, hingga mencuatkan dalih-dalih eliminasi pembangunan liar, ditujukan untuk memecah solidaritas rakyat Bara-Baraya secara khusus, dan publik secara umum.

Berbagai jalur-jalur non-litigasi, meminjam pengistilahan Gramsci, dari upaya war of movement berupa aksi massa dan bagi-bagi pamflet propaganda hingga jalur war of position seperti pemetaan tebusan (KOMNAS HAM, KOMISI III DPR RI, dll) dan menggalang pernyataan sikap berbagai organisasi mahasiswa maupun masyarakat sedang dilakukan untuk meluruskan segala pengetahuan “salah kaprah” di atas. Forum-forum seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Kodam VII Wirabuana, Warga Bara-Baraya, BPN Makassar serta pihak-pihak terkait, telah menghasilkan rekomendasi agar pihak Kodam untuk “menahan diri” sebelum keluarnya putusan persidangan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, melalui keterangan BPN Makassar, sertifikat tanah warga berupa Akta Jual Beli ( AJB ) dan Serifikat Hak Milik ( SHM) merupakan data yang jelas dan sah, yang secara langsung menggugurkan tuduhan pihak Kodam.

Hingga hari ini warga Bara-Baraya sedang berjuang mempertahankan tanah dari bayang-bayang penggusuran yang bisa terjadi kapan saja. Warga beserta segenap elemen masyarakat tetap bersiaga di kedua posko yang terletak di sebelah Barat dan Timur Asrama. Intimidasi dan upaya repolitisasi massa yang digulirkan melalui berbagai cara, tidak mensurutkan semangat warga untuk tetap kukuh dan melawan. Begitu pula dukungan beberapa tebusan semisal Pemerintah Kota ataupun KOMNAS HAM, jangan dianggap sebagai euphoria yang berarti kemenangan kecil bagi perlawanan ini. Pengadilan maupun taebusan tadi bisa jadi bermuka-dua, bersifat abu-abu, barisan perlawanan tetap harus dirapatkan, posko harus tetap ramai, solidaritas harus tetap gencar dipropagandakan. Melalui tulisan ini HIMAHI FISIP UNHAS dalam salah satu arah geraknya untuk menegakkan sikap terkait realitas sosial, dengan ini:

  1. Copot Pangdam VIII Wirabuana atas tindakan yang tidak mengindahkan proses hukum yang ditempuh oleh warga Bara-Baraya.
  2. Menolak segala bentuk intimidasi, adu domba, maupun iming-iming yang dilakukan oleh pihak TNI AD kepada warga Bara-Baray, baik secara fisik maupun non fisik.
  3. Kepada seluruh elemen pemerintahan dari pusat hingga daerah agar segera bertanggungjawab dan tidak mendiamkan kisruh yang terjadi.
  4. Segera bongkar, tangkap dan adili mafia tanah yang terlibat dalam upaya penggusuran Warga Bara-Baraya.
  5. Kembalikan militer ke barak, tegakkan supremasi sipil.

Mari bersolidaritas dengan Warga Bara-Baraya menolak penggusuran! Salam Perjuangan!

 

Referensi

Legal Opini Sengketa Lahan Warga Bara-Baraya Vs. Kodam VII Wirabuana yang dilansir oleh LBH MAKASSAR dan Kontras Sulawesi pada tanggal 17 Maret 2017.

 

Departemen Advokasi dan Kajian Strategis HIMAHI FISIP UNHAS

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar