Oleh: Ni Putu Tirza Mahardani ( HI 2014)

Email: mahardani_tirza@yahoo.com

ApaKabarRemabng?

Permasalahan di Rembang dimulai sejak dihasilkannya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang kemudian di singkat MP3EI. MP3EI ini dibentuk berlandaskan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI. Kebijakan dari Presiden ini mengakibatkan daerah-daerah di Indonesia dibagi-bagi ke dalam beberapa koridor pembangunan, daerah Jawa sendiri mendapatkan pembangunan dengan koridor industrialisasi. Dengan demikian, pembangunan pabrik-pabrik di daerah Jawa sangat subur.

Sebenarnya perjuangan masyarakatkan deng dimulai sejak tahun 2006 dimana PT Semen Gresik berusaha mengeksploitasi bentang alam kars di pegunungan Kandeng. Tentunya hal ini mendapat penolakan dari warga setempat karena tidak memenuhi syarat. Di tahun 2013, PT Semen Gresik kemudian mengganti namanya menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, kemudian mengepalai anak-anak perusahaan semen lainnya, yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, dan lain-lain. Perubahan nama ini didasari dari perubahan status menjadi BUMN.

BUMN ini kemudian mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia dengan pembangunan saham 51% milik Indonesia, dan 49% lainnya milik pihak swasta dan masyarakat. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini sendiri menjadi satu-satunya BUMN yang sangat berpengaruh pada pemasukan APBN Indonesia. Setelah menjadi BUMN, perizinan untuk mengelolah lingkungan tentunya akan semakin mudah. Semen Gresik kemudian mengajukan permohonan Izin untuk “mengelolah” wilayah Gunung Kandeng, Rembang.

Akumulasi Kapital

Menurut Marx, syarat pertama akumulasi capital adalah rencana kapitalis untuk menjual komoditasnya dan mengubah kembali bagian terbesarnya dari uang yang diterima untuk menjadi capital. Atau sederhananya, sebuah komoditas di tukar dengan komoditas lain melalui uang. Tanah merupakan salah satu syarat berlangsungnya akumulasi capital ini.

Tetapi sebelum melakukan akumulasi capital ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pelaksanaan akumulasi primitive. Akumulasi primitive ini adalah pemisahan para produsen independen dari alat produksinya. Dengan pemisahan produsen dengan alat produksinya, maka mereka menjadi kelompok tenaga kerja tak berpenghasilan. Untuk tetap melanjutkan hidupnya, mereka kemudian menjadi buruh murah yang dijajakan kepada kelas kapitalis dalam proses akumulasi capital.

Tanah yang merupakan alat produksi primer milik masyarakat petani, kemudian oleh negara di privatisasi. Kesempatan monopoli tanah oleh pihak pemilik modal kemudian terbuka sangat besar. Ketika tanah tersebut dirampas, tentunya alat produksi utama masyarakat petani kehilangan alat produksi primernya. Tidak disebut petani jika tak memiliki tanah. Sampai dititik ini yang disebut proses akumulasi primitive.

Selanjutnya proses akumulasi kapital terjadi. Para kelompok masyarakat petani kemudian menjadi kelompok yang tidak berpenghasilan, sementara itu mereka harus tetap melanjutkan kehidupan mereka. Cara lain yang bisa di tempuh untuk tetap melanjutkan kehidupannya adalah menjadi buruh pabrik yang dibangun di atas tanah mereka. Karena dipaksa oleh keadaan, mereka kemudian beralih dari petani menjadi kelas buruh yang murah. Disini terjadi proses pembentukan kelas baru di masyarakat tersebut.

Diperbaharui lebih lanjut oleh David Harvey, dengan sebutan akumulasi dari perampasan hak-hak. Tanah merupakan hak produksi primer serta hak publik diprivatisasi. Proses privatisasi ini membentuk sebuah “ruang Spesial” dimana publik luas tidak bisa menikmatinya. Penciptaan ruang special ini didukung oleh lembaga formal, yaitu negara. Hal ini dikarenakan negara memiliki kekuatan yang besar, dimana negara memiliki hak atas alat-alat kekerasan, hak untuk memonopoli, serta hak atas penjaminan kepastian hukum.

Pembangunan Industri di Indonesia

Pemerintah Indonesia sendiri membangun pabrik tersebut dengan alasan “peningkatan kesejahteraan” masyarakat Indonesia. Pembangun ini tentunya menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat besar untuk masuk pada hal yang dinamakan APBN. Namun, pemasukan dana APBN ini tidak berbanding lurus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik.

Hal ini dikarenakan pembangunan yang dilakukan di Indonesia berjenis “membangun dari atas”. Pembangunan jenis ini tentunya berjalan secara cepat, namun tidak merata. Serta hanya sedikit yang dapatdirasakan oleh masyarakat di bawah.

Misalnya di Indonesia sendiri telah terdapat otonomi desa. Otonomi desa ini bertujuan agar desa dapat mengelolah pembangunan mereka sendiri. Pemerintah pusat menggelontorkan banyak dana untuk membangun daerah. Tujuan awalnya dibentuk otonomi desa ini adalah pembangunan dari bawah, yaitu dari masyarakat-masyarakat desa.

Namun pada pelaksanaannya otonomi daerah ini menjadi gerbang awal eksploitasi di desa. Dana yang diberikan kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur di desa. Namun pembangunan tersebut memerlukan pihak ketiga (perusahaan). Proyek pembangunan infrastruktur di desa di serahkan keperusahaan-perusahaan, bukan pada kontraktor-kontraktor desa.

Selain itu, untuk membantu mengelolah dana ini, tiap desa  diberikan dan dibekali dengan “pendamping desa”. Pendamping desa yang dimaksudkan di sini seperti konsultan bisnis. Sebenarnya pendamping desa ini telah ada sejak dulu, dengan menggunakan nama PNPM. Pendamping ini mengelolah dana di desa serta dibantu langsung oleh salah satu lembaga keuangan internasional besar, yaitu World Bank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *