Oleh: M. Thorgib Zulfikar

 

Bermula dari seminggu(an) yang lalu, hingar bingar kedatangan pemimpin negara produsen minyak terbesar di dunia, Raja Salman Al Saud, mulai bergema dan perlahan menggeser diskursus panas tentang kasus nista-nista dan bahaya laten kuminis melalui platform media sosial yang akhir-akhir ini sering saya kunjungi, Facebook. Untuk orang yang gemar mengamati dan acapkali gemes-tapi-tetap-menikmati pertarungan argumen kedua topik tadi, adalah kabar buruk mendapati adanya wacana baru yang berusaha didominankan dan mengancam pergeseran fokus diskursus yang kita minati.

Ini seperti kita’ sedang asyik nonton MU lawan Barca tapi tiba-tiba channel TVta’ diganti karena sinetron India andalan ibu-ibu komplek rumah—Anandhi—sudah mulai tayang…

(Ok. Kembali ke Arab)
Ketika mendengar kabar bahwa Raja Salman Al Saud akan datang ke Indonesia dan nantinya akan menyusul ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, saya teringat dengan artikel maya yang menuliskan pendapat Dean Acheson (Menteri Luar Negeri AS di era Harry S. Truman) bahwa tujuan nasional Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana negara lain, adalah untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran—namun tetap mengikuti ketentuan dari Dinasti Al Saud. Pendapat ini sekiranya bisa menjadi salah satu langkah untuk memahami pola ekonomi-politik Kerajaan Arab Saudi. Misalnya:
(Pertama) Arab Saudi menerapkan institusionalisasi politik dalam piramida kekuasaannya, namun corak tribal dan personalnya masih berpengaruh. Salah satu contohnya adalah pendirian Dewan Syura yang pada akhirnya hanya dipadati oleh pangeran-pangeran dari Dinasti Al Saud dan beberapa ulama Wahabi. Dengan model seperti ini, kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi hanya akan lahir dari kesepakatan yang ekslusif atau tidak melalui mekanisme demokratis.
(Kedua) Arab Saudi yang menerapkan sistem monarki meletakkan posisi raja sebagai sentral penentu kebijakan, termasuk ekonomi. Di akhir September 2016, Raja Salman Al Saud mengeluarkan kebijakan reformasi ekonomi yang akan diterapkan tepat di awal tahun baru hijriah. Reformasi ekonomi ini berkaitan dengan pemangkasan gaji pegawai negeri sipil maupun para menteri kabinet sebesar 20%. Pemotongan ini juga ditujukan untuk layanan-layanan yang diberikan kepada anggota-anggota Dewan Syura, mulai dari rumah, furnitur, sampai kendaraan roda empat. Menurut Raja Salman pula, rencana pemangkasan gaji dan tunjangannya ini akan menyentuh 40% dalam 14 tahun mendatang.Bloomberg melaporkan total anggaran yang pemerintah Arab Saudi harus keluarkan untuk gaji beserta tunjangan para pegawai dan menteri mencapai angka 260 milliar dolar di tahun 2015. Banyaknya pengeluaran ini tidak sebanding dengan income negara yang akhirnya defisit sebanyak 98 milliar dollar di tahun yang sama. Hal ini pula yang menjadi motif pemerintah Arab Saudi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, pelayanan air, dan listrik publik.
Reformasi ekonomi ini merupakan langkah Raja Salman yang berusaha mengubah orientasi sumber pendapatan negara yang semula berpatokan pada minyak ke sektor lain. Melirik ke Indonesia… Dari liputan Kompas, disebutkan bahwa penandatangan perjanjian di sektor pengembangan pariwisata menjadi salah satu agenda Raja Salman di Indonesia. Searah dengan pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa Arab Saudi akan menambah 20% quota haji dari Indonesia. Wisata rumah ibadah akan menjadi salah satu fokus Arab Saudi untuk nantinya ditingkatkan. Hal ini selaras dengan peluasan area Masjidil Haram dan dibangunnya hotel-hotel mewah di di tempat suci tersebut. Dari skenario ini, mendekati Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak adalah langkah yang sangat prestisius untuk membuka “pasar islami”.
Selain itu, Arab Saudi juga berencana untuk menjual saham perusahaan minyaknya, Aramco. Menurut Rusli Abdullah, pengamat ekonomi INDEF, Penjualan 5% saham Aramco saja sudah dapat memberikan $100 milliar dana segar kepada Arab Saudi. Prospek ini tentunya dapat menjadi salah satu langkah strategis memulihkan kondisi ekonomi negara Saud.
(Ketiga) Kebijakan manuver strategi ekonomi Arab Saudi ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik Riyadh untuk menjadi negara hegemoni terkuat di kawasan Timur Tengah, yang berarti sedapat mungkin bisa mengungguli lawan politiknya (dalam hal ini, Iran). Untuk menguatkan kekuasaannya, Arab Saudi telah meluncurkan perang minyak dan berhasil memberi tekanan kepada Iran. Di tambah lagi dengan sanksi nuklir internasional yang menyebabkan produksi minyak Iran turun hingga jauh di bawah 2 juta barrel per hari kian memojokkan posisi negara ini. Namun, dengan peratifikasian kesepakatan JCPOA melalui kelompok 5+1 yang salah satu perjanjiannya adalah perizinan Iran memasok minyak sebanyak produksi sebelum sanksi nuklir internasional tadi diterapkan (yaitu mencapai 3,8 juta barrel per hari), Iran perlahan bangkit.
Di sisi lain, strategi Arab Saudi ini justru menjadi bumerang bagi negaranya. Reformasi ekonomi Riyadh ini harus dibayar mahal dengan kehilangan sebagian besar pendapatan karena harga minyak dunia turun drastis. Di tahun 2010-2011, Arab Saudi menikmati pertumbuhan ekonomi yang menembus 10% karena harga minyak pada tahun tersebut telah sampai pada angka $120 per barrel. Namun di tahun 2016, pendapatan ekonomi bersih Arab Saudi menurun tajam dan hanya sampai di angka 1,2% saja.
(Keempat) Kebijakan Arab Saudi tidak bisa dilepaskan dengan posisi Amerika Serikat dan Inggris sebagai mitra untuk kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat-Inggris membutuhkan Arab Saudi secara geopolitik untuk menekan pengaruh Rusia dan resistensi Iran, sedangkan Arab Saudi membutuhkan 2 negara tersebut untuk meraih atau melanggengkan kekuasaan. Misalnya pada saat Arab Saudi, yang terlibat dalam pelanggaran HAM Perang Yaman dan pembunuhan aktivist Syiah, melalui kesepakatan terselubung dengan Inggris lantas terpilih sebagai kepala UNHRC.
Sebagai tambahan, 2 kepentingan Amerika Serikat kepada Arab Saudi selain pada basis geopolitik adalah minyak murah dan melimpah dari yang notabene menjadi kebutuhan primer negara industri besar. Selanjutnya adalah untuk menjadi pasar senjata dan alutsista kepada Arab Saudi. Laporan dari SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) pada April 2016 menunjukkan bahwa Arab Saudi merupakan negara peringkat ketiga yang mengeluarkan anggaran belanja militer terbesar di dunia. Laporan tersebut juga menambahkan adanya peningkatan yang signifikan dan menyentuh angka 97% untuk anggaran belanja militer sejak periode 2006 hingga 2015.
Dari penjelasan ini, kepentingan Arab Saudi mengadakan kunjungan di Asia Tenggara, Indonesia pada khususnya, bukanlah semata-mata sebagai silaturahmi yang hanya ditujukan untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah sebagaimana dikatakan oleh para buzzer Facebook, melainkan sebagai manifestasi rencana pemulihan pendapatan negara dari gaungan perang minyak yang justru memilukan Arab Saudi dan juga menjadi salah satu langkah untuk menekan kekuatan rival di tanah Timur Tengah.
Terakhir… Apapun motif Arab Saudi ke Indonesia, saya tidak merasa masalah. Toh dalam percaturan internasional, hal yang dilakoni oleh Arab Saudi adalah hal yang lumrah dan rasional. Namun seandainya Kang Salman tahu, dominasi topik kedatangannya ini benar-benar mengganggu ketentraman saya sebagai penikmat dialog panas-nan-tak-berujung dari topik nista-nista dan bahaya laten kuminis di berbagai platform.
Ah sudahlah… Mungkin saat ini 2 topik itu sedang “diiklankan”. Ujug-ujug nanti pasti muncul lagi…
Bahan bacaan: 

Hermann Frederick Eilts, Saudi Arabia’s Foreign Policy dalam Brown, L. Carl. Diplomacy in The Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers. London, I.B.Tauris:2004.

Khalaf, Abdul Hadi dan Giacomo Luciana. Constitutional Reform and Political Participation in the Gulf, Dubai, Gulf Research Center:2006.

Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, The Conference on Tribes and State Formation in the Middle East. Cambridge, Massachusetts: November 1987.

SIPRI. Trend in The World Military Expenditure 2015: Fact Sheet April 2016.

Situs internet

http://www.tradingeconomics.co m/saudi-arabia/government-budg et

http://www.bloomberg.com/news/ articles/2015-12-28/a-breakdow n-of-the-2016-saudi-budget- and-its-implications

http://www.bloomberg.com/news/ articles/2015-09-16/-50-oil-pu ts-saudi-budget-deficit-beyond -reach-of-spending-cuts.

http://katadata.co.id/berita/2 015/12/29/defisit-rp-1372-tril iun-arab-saudi-naikkan-harga- bbm.

http://katadata.co.id/berita/2 015/09/15/perang-harga-minyak- kekalahan-amerika-dan-kemenang an-opec
http://www.huffingtonpost.com/ entry/saudi-arabia-executions- human-rights-council_us_568848 09e4b06fa6888293d1

http://www.theguardian.com/uk- news/2015/sep/29/uk-and-saudi- arabia-in-secret-deal-over-hum an-rights-council-place,

http://www.globalresearch.ca/u nited-nations-farce-saudi-arab ia-to-head-un-human-rights- council/5477833

https://www.rt.com/news/328190 -yemen-saudi-cluster-bombs/

http://www.stopclustermunition s.org/en-gb/cluster-bombs/use- of-cluster-bombs/cluster-munit ion-use-in-yemen.aspx.

https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2015/11/yemen-coaliti on-used-uk-cruise-missile-in- unlawful-airstrike

http://www.bbc.com/indonesia/i ndonesia-39130419

https://www.google.co.id/amp/t ravel.kompas.com/amp/read/2017 /03/02/083600627/ini.5.poin. kerja.sama.pariwisata.indonesi a-arab.saudi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *