Islam dan Realisme; 101

Oleh: M. Thorgib Zulfikar ( HI 2013)

Email:kahficino@gmail.com

Paradigma positivis telah menjadi cara pandang yang berkontribusi besar dalam menjelaskan bagaimana relasi dan interaksi yang terbangun antara satu negara dengan negara lain. Dari pendekatan ini, para peneliti hubungan antar-negara dituntut untuk menemukan pola umum dan melepaskan subjektifitas atau nilai-nilai moral terhadap objek penelitiannya. Dan melalui skenario ini, dapat dipastikan bahwa pendekatan positivis akan sulit menjawab permasalahan sosial yang bersentuhan dengan banyak variabel.

Salah satu cabang dari paradigma positivis yang “terang benderang” adalah prespektif Realisme. Realisme yang dikenalkan oleh Tucydides telah mendapatkan pamornya di ranah percaturan internasional kontemporer, khususnya ketika 2 perang dunia tidak berhasil dibendung. Dari analisa empirik, ilmuwan Realisme kemudian menyimpulkan bahwa perang atau konflik antar negara merupakan excess dari perjuangan para aktor negara untuk mencapai kekuasaannya (struggle for power). Kekuasaan tersebut lantas menjadi batu pijakannya untuk mencapai kestabilan nasional maupun internasional (order). Argumen ini dengan mudah diterima oleh para negarawan dan menjadikannya motif untuk meningkatkan alokasi anggaran belanja negara terkait biaya pertahanan hingga pada pembuatan kebijakan pre-emptive strike.

Dominasi prespektif ini kemudian direspon oleh kaum liberal–utopis kantian–dengan asumsi rasionalitas manusianya. Kemudian dilanjutkan oleh kritik dari kaum post-positivis, khususnya konstruktivisme, dengan dalih ilmu hubungan internasional telah kehilangan esensi dalam memecahkan masalah kemanusiaan global dan hanya berkutat pada pencarian generalisasi masalah. Upaya pengimbangan perspektif dominan tersebut lantas memandu para negarawan untuk melihat interaksi antar negara yang tidak melulu pesimis dan “self-sentris” melainkan juga optimis dan koperatif.

Secuil pendapat dari kaum liberal dan konstruktivis tadi setidaknya menyiratkan pentingnya pendekatan moral dalam melihat permasalahan sosial–termasuk pada tataran global. Moral yang didapatkan secara alamiah dari internal individu maupun secara mekanis dari budaya-budaya yang ada pada lapisan masyarakat. Budaya pun tak jarang mengalami konversi nilai dari ide agama. Maka dari itu, tak dapat dielakkan juga bahwa agama memiliki pengaruh relatif terhadap pola interaksi manusia–bahkan di skenario yang lebih besar, sampai pada tahapan pengambilan kebijakan suatu negara. Dan pada tulisan ini, pernulis berupaya untuk menggali ide agama–terkhusus pada Islam–yang (dapat) berkontribusi pada pengayaan pendekatan moral dengan membandingkan konsentrasi utama Realisme mengenai kekuasaan dan sistem politik internasional.

Realisme mengakui kekuasaan sebagai tema sentrisnya. Menurut Hans J. Morgenthau, aktifitas negara di ranah politik internasional merupakan upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan akan mengarahkan negara untuk dapat mengakses hal-hal yang menunjang aktifitas negara, misalnya kebebasan, keamanan, kesejahteraan, bahkan kekuasaan itu sendiri. Hal ini kemudian mengisyaratkan bahwa dengan kekuasaanlah, semua hal yang diinginkan bisa tercapai.

Islam juga menempatkan kekuasaan sebagai konsentrasi utamanya. Hal ini tersirat dari syarat menjadi seorang muslim yang dituangkan dalam poin-poin rukun Islam dan salah satu di antaranya adalah mengakui bahwa Allah adalah satu-satu Tuhan yang ada. Juga bagaimana makna dari Surah Al Fatihah yang merupakan induk dari segala ayat Alquran dan memiliki urgensitas yang prior berdasarkan susunannya sebagai surah yang pertama. Ayat dari Surah Al Fatihah yang penulis maksud adalah “alhamdulillahirobbil ‘alamin” yang artinya “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”. Dari sini dapat digambarkan bahwa Allah memiliki posisi sentris sebagai Dzat yang memiliki kuasa dalam menciptakan dan memiliki tingkatan tertinggi di atas segala ciptaan-Nya.

Morgenthau juga menjelaskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengontrol pikiran dan tindakan pihak lain untuk melakukan kepentingannya. Dalam hal ini, empunya kepentingan akan bergantung pada aktor lain. Ketika menyandingkan konsep kekuasaan dalam Realisme dan Islam, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika konsep kekuasaan dalam Realisme bergantung pada aktor lain, maka–dalam Islam–Allah tidak bergantung pada aktor lain (Al Ikhlas ayat 4). Makna “bergantung” dari frase ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bersangkut pada entitas yang lebih tinggi–sesuatu yang memiliki kemampuan superior. Dalam konteks aqidah, ini tidak dibenarkan. Allah cukup mengatakan “jadilah, maka jadi” (Al Baqoroh 117), maka kehendak-Nya akan terjadi. Maka dari itu, frase mengontrol pikiran dan tindakan dalam prespektif Islam mengenai kekuasaan diganti menjadi kemampuan untuk mewujudkan kehendak melalui kekuasaanNya.

Kedua, kekuasaan dalam Islam terbagi menjadi 2 dan bersifat hirarkis. Dimensi kekuasaan tertinggi dimiliki leh Allah sebagai empunya kekuasaan absolut yang merupakan sumber dari segala kekuasaan untuk menciptakan, memelihara, menghidupkan kembali dan menghakimi alam semesta yang tidak berbatas ruang dan waktu.Dimensi kekuasaan selanjutnya adalah kekuasaan relatif yang dimiliki oleh semua ummat manusia. Kekuasaan ini merupakan bentuk pendelegasian Allah terhadap ciptaan-Nya, manusia, untuk mewujudkan tujuanNya[1] (Al Baqoroh: 30, Ali Imran: 26) dalam berbagai sumber kekuasaan berupa kebijaksanaan (Al baqoroh: 251, An-Nisa: 54), keperkasaan (Al Baqoroh: 247), kekayaan ekonomi (An Nisa: 34), dan ketampanan atau kecantikan (Yusuf: 31) yang berbatas ruang dan waktu serta bersifatrelasional atau tergantung dengan potensi sumber kekuasaan yang dimiliki oleh aktor lain.[2] Berbeda dengan Realis yang menekankan sumber kekuasaan kepada material berupa kekuatan militer atau ekonomi, sumber kekuasaan dalam Islam merupakan percampuran antara Realis dan Konstruktivis yang menekankan tidak hanya pada kekuatan militer dan ekonomi tetapi juga kepada kekuatan ideasional atau kebijaksanaan.[3]

Di sisi lain, Mazhab English School menawarkan 3 model sistem politik internasional dalam melihat aktifitas hubungan antar negara. Yang pertama adalah sistem internasional (realisme) yang menekankan pada aktifitas politik kekuasaan antar negara dan dan bersifat anarki. Dalam model ini, negara menjadi subjek dan objek sentrisnya. Semua kelompok lain yang berkepentingan dengan politik dunia menyampaikan kepentingannya melalui perantaraan pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat internasional (rasionalisme) yang menekankan pelembagaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama. Model ini juga memposisikan negara sebagai pelaku dan sasaran utamanya. Yang ketiga adalah masyarakat dunia (revolusionisme) yang menitikberatkan pada pelibatan aktor non-negara sebagai keseluruhan fokus identitas internasional dan pengaturan masyarakat global.

Untuk model sistem politik internasional dalam Islam, penulis akan merujuk pada perbandingan dari 3 model tersebut dan juga penyesuaian wahyu yang termaktub dalam Al Quran. Robert jackson dalam bukunya Quasi-States: Sovereignty, Internasional Relations and The Third World (2000:169-78)yang membedakan ketiga tradisi dalam Mazhab English tersebut berdasarkan unit prioritas tanggung jawabnya, pertama, Realisme memberikan prioritas pada tanggung jawab nasional, rasionalisme memberikan prioritas pada tanggung jawab internasional,dan rasionalis (kosmopolitan) memberikan prioritas pada tanggung jawab kemanusiaan.Dari penggambaran tersebut, maka model sistem politik internasional dalam Islam merupakan percampuran antara masyarakatinternasional dan masyarakat dunia, yang mana Allah mendelegasikan kekuasaannya kepada seluruhumat manusia (Al Baqoroh: 30) dan juga menekankan negara sebagai aktor kekuasaan (Ali Imran: 26, Ali Imran: 189). Prioritas tanggung jawab dalam IdeIslam adalah kepada semesta alam (Al Anbiya: 107).[4]

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa kekuasan merupakan konsep yang eksis dan menjadi sentral fokus dalam Islam. Kekuasaan tersebut dibagi menjadi 2 dimensi dan bersifat hirarkis; Allah sebagai pemilik kekuasaan absolut dan manusia sebagai empunya kekuasaan relatif. Model sistem politik internasional dalam Islam adalah model sistem hybrid antara masyarakat internasional dan masyarakat dunia yang menyiratkan bahwa manusia–dalam segala level–adalah pelaku dan sasaran dalam model ini untuk mewujudkan kehendak Allah terhadap manusia dan segala ciptaan-Nya.

[1]Melakoni perannya sebagai khalifah dan sebagai pihak yang diuji pengabdiannya kepada Allah.

[2]Walter Carsnaes, dkk, Handbook Hubungan Internasional, Nusa media, Bandung, 2013, hal 373

[3] Hakim, Amri, Integrasi Islam dengan Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab, Pekanbaru, 2016, hal 5.

[4]Ibid.

 

Referensi:

Holsti, K. J. 1988. Politik Internasional Kerang Untuk Analisis. Jakarta: Erlangga

Jackson, R. H. 1993. Quasi-states: sovereignty, international relations and the Third World (Vol. 12). Cambridge University Press

Carsnaes, Walter. 2013. Handbook Hubungan Internasional. Bandung: Nusa Media

Hakim, Amri. 2016. Integrasi Islam dengan Hubungan Internasional. Pekanbaru: Universitas Abdurrab.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar