Proteksi Nasional Laut Indonesia Untuk Kejahatan Transnasional

Oleh: Abdul Rauf Rahmansyah (HI 2013)
E-mail: rahmansyahabdulrauf@gmail.com

Budaya maritim yang dianggap menjadi salah satu identitas bahkan national power oleh suatu entitas politik, khususnya wilayah yang memiliki posisi geografis dekat dengan wilayah lautan dan aktivitas masyarakatnya berfokus pada kegiatan yang menjadikan laut sebagai objeknya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara primer maupun sekunder.Ruang lingkup dari sejarah maritim dunia pun masih merujuk pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dunia kelautan.Aspek – aspek yang dijadikan sebagai bahan penelitian meliputi perdagangan, pelayaran, perkapalan, dan perompakan.

Untuk melakukan pengelolaan yang baik terhadap kekayaan laut di suatu Negara, diperlukan adanya kepastian hukum baik secara nasional maupun internasional dalam menjaga keamanan laut agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab baik yang berasal dari internal bahkan eksternal. Salah satu contoh penegakan hukum terhadap keamanan laut diimplementasikan oleh Indonesia karena memiliki bentuk geografis kepulauan sebagai sebuah Negara memberi arti bahwa salah satu keuntungan sekaligus kekuatan nasionalnya adalah di bidang maritim.Wilayah laut yang lebih luas dari daratan di Indonesia memiliki nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

Dalam menjaga fungsi dari laut Indonesia itu sendiri diperlukan kepastian hukum agar tak ada praktek yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara semena-mena. Maka dari itu, terjadilah pengesahan  UU No. 32 Tahun 2014 yang mengatur tentang masalah kelautan nasional. UU ini adalah produkhukum Indonesia dalam menjaga power-nya dari pengaruh aktor-aktor asing baik itu Negara maupun Non-Negara dalam melakukan aktivitas di wilayah laut Indonesia. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu Negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional (PerwitadanYani, 2011: 35). Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi mengapa UU tentang Keluatan ini perlu disahkan. Pertama, penambahan luas perairan Indonesia tidak hanya dinilai sebagai aset nasional melainkan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Kedua, pembangunan sektor laut dinilai masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya, maka perlu dibuat UU untuk itu. Ketiga, oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai kelautan yang bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim sehingga memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia (Dzakiy, 2015).

Implementasi dari UU No. 32 Tahun 2014 salah satunya adalah pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla)merupakan badan penting dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut yang berada langsung di bawah Presiden. Tantangan yang sedang dihadapi Bakamla saat ini adalah praktek Illegal Fishing yang merupakan pelanggaran masif dan dilakukan oleh aktor transnasional yang mana mereka tidak mengantongi izin dari pemerintah dalam melakukan penangkapan ikan di yurisdiksi laut Indonesia. Efektivitas Bakamla sendiri mulai terasa, dimulai dari inisiatif penenggalam kapal asing yang melakukan illegal fishing, sampai yang terbaru penangkapan kapal MV Hai Fa yang merupakan salah satu penangkapan kapal ikan terbesar sepanjang sejarah (Anwar, 2015).

Secara legal perlindungan laut Indonesia telah menjadi salah satu jaminan pemerintah untuk menjaga hasil kekayaan laut yang seharusnya diperuntukkan oleh rakyat. Namun, secara moral akan selalu saja terjadi kongkalikong yang sulit dihindari antara oknum-oknum birokrat dengan para pelaku pengambilan hasil kekayaan laut yang akan beroperasi di Indonesia secara illegal dengan cara oknum-oknum tersebut dijanjikan feedback yang menggiurkan jika melancarkan operasinya. Pemerintah harus memikirkan dan melakukan penguatan sumberdaya lembaga atau instansinya dalam mengambil langkah-langkah preventif untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga hasil kekayaan laut Indonesia dari pihak-pihak yang tak dapat bertanggungjawab bagi seluruh jajarannya agar rakyat tak merasa dibohongi.

Referensi :

Anwar, Reyhan Gustira. 2015. Mengamankan Laut Indonesia: Penegakan Hukum Laut terhadap Praktik Illegal Fishing oleh Badan Keamanan Laut. http://www.hukumpedia.com/reyhangustira/mengamankan-laut-indonesia-penegakan-hukum-laut-terhadap-praktik-illegal-fishing-oleh-badan-keamanan-laut. 02 November 2016 (01:15 WITA).

Dzakiy, Uruqul Nadhif. 2015. UU Kelautan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Deklarasi Djuanda. http://www.uruqulnadhif.com/2015/06/uu-kelautan-uu-pengelolaan-wilayah.html. 02 November 2016 (00:13 WITA).

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochammad Yani. 2006. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Cetakan Ketiga. PT Remaja Rosda karya Offset. Bandung.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar