Statelessness Rohingya dan Konsep Kedaulatan Negara

Oleh: Husnul Khatimah (HI 2014)

Email: chuusnul03.hk@gmail.com

Pada momentum peringatan hari HAM sedunia pada 10 Desember 2016 ini, kita coba refleksikan kembali sejauh mana kemajuan penegakan dan pembelaan HAM di dunia kontemporer. Perkembangan terakhir HAM dewasa ini dapat dikatakan menemui masalah yang cukup kompleks, dimana bentuk-bentuk pelanggaran dan kondisi dimana pelanggaran terhadap HAM terjadi semakin beragam dan tidak ada suatu kesepakatan baku dalam pendefenisisan spesifiknya. Masalah HAM sendiri merupakan isu sensitif yang dalam penegakannya mengalami berbagai kontroversi. Pada satu sisi HAM diakui dalam Deklarasi Universal sebagai hak alamiah yang dimiliki seseorang sejak lahir yang bersifat universal, tak dapat dibagi maupun dicabut oleh siapapun, namun di sisi lain keberadaan konsep “kedaulatan” atau sovereignity menjadi hambatan yang membatasi penegakan hak-hak itu sendiri.

Dalam Deklarasi universal Hak Asasi Manusia Pasal 1, dinyatakan bahwa “semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Mereka dianugerahi akal budi dan hati nurani serta semestinya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”[1]. Meskipun deklarasi ini telah menjadi panduan bagi negara-negara, aktor-aktor, institusi-institusi global maupun entitas lain di seluruh dunia, namun pada kenyataan terdapat kondisi khusus dimana HAM menjadi hak preogratif negara dalam hal pemenuhannya. Kita angkat misalnya hak-hak politik dan ekonomi yang secara tidak langsung mensyaratkan status individu sebagai bagian dari negara, agar hak tersebut dapat ia peroleh, terlepas dari statusnya sebagai “manusia” yang secara inheren memiliki hak itu dalam dirinya.

Kasus Rohingya di Myanmar merupakan satu contoh nyata dari adanya paradoks dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana yang umum diketahui, kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah berlangsung kurang lebih selama 34 tahun, yakni sejak ditetapkannya undang-undang mengenai kependudukan (Burma Citizenship Law) Tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut, dirincikan beberapa etnis yang termasuk dalam kewarganegaraan resmi Myanmar, yakni Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, atau Shan yang ditetapkan berdasarkan berapa lama mereka menetap pada wilayah negara Myanmar, dan Rohingya merupakan satu-satunya etnis yang bermukim di Myanmar yang tidak diakui secara hukum sebagai bagian dari warga negara mereka. Dengan adanya aturan itu masyarakat Rohingya secara otomatis menjadi “stateless”.

Kasus Rohingya kembali menguak ke permukaan pada dekade 2010an, dan di akhir tahun 2016 ini pemberitaan mengenai genosida etnis Rohingya mewarnai headline di berbagai media massa, baik lokal maupun internasional, hingga menjadi terending topik di media-media sosial dengan tagar #saverohingya. Apabila dilihat lebih mendalam, inti permasalahan dari kasus Rohinggya tidak semata-mata berupa upaya pemusnahan etnis maupun agama, akan tetapi kasus ini berada pada tingkat yang lebih kompleks yang juga menyangkut masalah hak-hak politik, hak-hak ekonomi maupun hak-hak sosial yang dilanggar secara sistematis oleh otoritas negara.

Sejak tahun 1948, Myanmar telah mengalami pembentukan negara yang di bawah reunifikasi nasional oleh kelompok militernya (junta militer) ditujukan sebagai sebuah negara homogen. Disini kita melihat adanya upaya menyingkirkan etnis-etnis non-burma yang dianggap bukan bagian dari masyarakat mereka. Konflik Rohingya sejak saat itu mulai menunjukkan beberapa pemicu antara lain dengan pembunuhan etnis muslim Rohingya oleh penduduk Myanmar (mayoritas/etnis burma) pada tahun 1930, penangkapan besar-besaran tahun 1970, dan puncaknya adalah pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982[2] (sebagaimana dijelaskan sebelumnya), yang secara struktural membuat eksistensi masyarakat Rohingya ilegal di mata hukum. Seiring meningkatnya ekskalasi konflik di tahun 2012, pemerintah Myanmar mendapatkan tekanan dari berbagai pihak terutama PBB agar mengakui status kewarganegaraan Rohingya[3]. Tekanan tersebut sedikit banyak membuat otoritas Myanmar bereaksi dengan munculnya wacana akan dilakukannya referendum untuk memutuskan status kewarganegaraan para penduduk “stateless” di Myanmar pada 2015. Pada akhirnya, referendum tersebut tidak terlaksana karena kuatnya arus penolakan dari masyarakat mayoritas Myanmar. terlepas dari adanaya kegagalan itu, wacana yang sama kembali muncul belakangan ini seiring menguatnya kembali tuntutan lembaga-lembaga internasional termasuk PBB dan Amnesti Internasional terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya.

Merujuk pada kasus Rohingya, kita dapat menganalisis bagaimana universalisme HAM dapat bertabrakan dengan konsep kedaulatan yang selama ini dipegang oleh negara-negara di dunia. Dalam kedaulatan, dikenal adanya hak yurisdiksi negara atas warga negara maupun wilayah (biasa disebut yurisdiksi people dan yurisdiksi teritorial). Dalam yurisdiksi terkait “people” ini, negara memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negaranya, mulai dari pendefenisiannya hingga pada penentuan hak-hak politik dan ekonominya.

Pada kasus statelessness, masyarakat yang bersangkutan (dalam kasus ini etnis Rohingya), tidak berada dalam yurisdiksi hukum negara tertentu. Pemenuhan hak-hak asasi masyarakat Rohingya kemudian tidak menjadi tanggungjawab negara manapun. Dalam hal ini, isu statelessnessmenjadi bagian dari tanggung jawab UNHCR. Hal tersebut tercantum dalam konvensi tentang stateless person tahun 1954 yang ditujukan untuk meningkatkan standar hidup setiap individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam konvensi HAM tahun 1954 dijelaskan bahwa jika seseorang yang termasuk dalam defenisi stateless dan tidak termasuk ke dalam kategori yang didiskualifikasi dalam konvensi ini, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan yang tertera dalam konvensi. Adapun hak-hak bagi stateless person dapat dipaparkan dala beebrapa bagian, antara lain hak untuk hidup, hak untuk disiksa, mendapatkan perlakuan maupun hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, hak untuk diperbudak atau bekerja di bawah paksaan, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan, hak untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan sanitasi, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan manusiawi ketika dalam proses pengasingan, serta hak untuk tidak ditahan hanya karena tidak dapat memenuhi  kewajiban yang disepakati.[4]

Seperti telah disinggung sebelumnya pada bagian awal tulisan ini, salah satu karakteristik HAM ialah sifatnya yang universal, dalam artian HAM berlaku menyeluruh tanpa kapan atau dimana ia berada. Demikian halnya dengan status kewarganegaraan, yang seharusnya samasekali tidak menjadi penghalang seseorang dalam mendapatkan haknya. Apabila dikaji dari perspektif liberal dengan menggunakan teori naturallaw, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di Myanmar merupakan suatu pelanggaran HAM berat yang tidak hanya mencakup pelanggaran hak-hak sipil dan politik, akan tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial budaya.

Sejarah perkembangan konsep tentang rights sendiri bisa didapat sejak perkembangannya di abad pertengahan. Filsuf politik seperti Hugo Gratius, Thomas Hobbes dan John Locke yang dalam tulisan masing-masing konsisten mengunakan konsepsi tentang rights dan natural law, kemudian memunculkan terma yang dikenal sebagai Liberal Positions on Rights. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas (merdeka) dan hak memiliki properti. Setiap individu memiliki kebebasan berbicara dan berpendapat yang tidak bisa dipertukarkan, tidak bisa ditransaksikan, dan sifatnya tidak bersyarat. Satu-satunya alasan yang bisa diterima untuk membatasi hak tersebut adalah untuk melindungi hak dari individu lain. Adapun fungsi utama pemerintah adalah untuk melindungi hak dasar tersebut. Tugas utama dari institusi politik adalah menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar manusia[5].

Dalam kasus Rohingya ketika negara sebagai institusi politik tidak merasa berkewajiban memenuhi hak etnis bersangkutan akibat status kewarganegaraannya, maka disinilah pentingnya intervensi lembaga internasional dalam rangka penegakan hak hak asasi manusia. Dalam kerangka natural law, alasan kedaulatan seharusnya tidak menghalangi penegakan HAM mengingat hak hak asasi merupakan bagian yang inheren dalam setiap individu, baik dia merupakan bagian ataupun tidak dari suatu entitas negara.Keberadaan konvensi 1954 tentang statelessperson merupakan landasan hukum internasional atas penegakan hak-hak asasi warga Rohingya. Dalam kasus Rohingya, berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar termasuk pelanggaran HAM berat dalam bentuk genosida, kasus diskriminasi ras/etnis, hingga hak politik (hak untuk mendapatkan kewarganegaraan) dan sosial budaya seharusnya sudah mendapatkan perlakuan dari mahkamah internasional. Ketiadaan status kewarganegaraan tidak boleh menjadi pembenaran atas tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh otoritas penguasa setempat. Meskipun subjek hukum tentang HAM adalah negara, namun hak-hak asasi individu sebagai satu kesatuan telah diakui secara universal dalam kedudukannya sebagai manusia, bukan sebagai “warganegara”.

Dari keseluruhan pemaparan di atas, kita dapat melihat bahwa dilihat dari perspektif liberalisme dalam kerangka natural law, penegakan hak hak asasi manusia seharusnya dilaksanakan tanpa terhalangi oleh konsep kedaulatan negara, mengingat HAM merupakan hak dari setiap individu dalam kedudukannya sebagai seorang manusia, bukan sebagai bagian dari negara. Dalam kasus Rohingya yang sangat kompleks, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan referendum yang saat ini tengah diwacanakan, untuk menentukan status kenegaraan dari etnis Rohingya. Apabila setelah referendum ternyata Rohingya tidak diterima sebagai bagian dari Myanmar, maka statusnya dapat menjadi entitas yang berdiri sendiri atau bergabung dengan Bangladesh yang disebut memiliki kedekatan dalam hal etnisitas dan agama.

[1] Budi Winarno, 2014. Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. hlm 221

[2]Rezti Muthia. Statelessness Rohingya di Myanmar Kritik Terhadap Sovereignty. hlm. 133

[3]Ibid, hlm.133

[4]Ibid hlm.137

[5]Soetjipto, Ani W, 2015. HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar. hlm. 15

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar