Oleh:Mohammad Nur Fiqri (HI 2015)

Email:mohammadnurfiqri@gmail.com

Integritas dan transparansi kampus kita sekali lagi patut untuk sama-sama dipertanyakan pelaksanaannya. Otonomisasi yang beriringan dengan proses privatisasi kampus sepertinya mulai memperlihatkan kebobrokan sistemiknya terkait fungsi penganggaran. Tercekik oleh penganggaran sendiri telah mendorong kampus kita menjadikan para mahasiswanya sebagai ladang keuangan yang hidup. Melaluimekanisme subsidi silang dalam mewujudkan program tri dharma perguruan tinggi semisal KKN (Kuliah Kerja Nyata), telah menyudutkan mahasiswa dalam skema biaya-biaya yang yang terlampau tinggi. Persoalan yang lalu muncul ketika amanah yang dimaterialisasikan ke dalam bentuk tetek-bengek biaya tadi tidak tersampaikan atau digunakan sepenuhnya oleh mahasiswa sebagai peserta program.Ketika realitasnya sudah demikian, kampus mulai sampaikan alibi sana-sini dan menolak untuk memberikan transparansi, maka sudah saatnya mahasiswa bergerak barangkali birokrat kampus sedang gelagapan. Sekilas gambaran seperti ini adalah yang sedang dihadapi oleh para mahasiswa yang ikut KKN UNHAS Gelombang 93, yang hingga hari ini biaya hidup dan biaya administrasi mereka masih mengambang, belum menemui pertanggungjawaban.

Sebagaimana hasil investigasi dari Tim Riset Aliansi UNHAS Bersatu yang dilansir di halaman website Law UNHAS[1], beberapa kejanggalan dapat ditemukan dalam pelaksanaan KKN UNHAS Gelombang 93, misalnya terkait ketidakjelasan biaya hidup. Biaya hidup yang dimaklumatkan kepada para mahasiswa peserta KKN yakni sebesar, Rp.250.000/Mahasiswa, yang pada saat di lapangan tidak disalurkan dan hingga saat ini belum dikembalikan. Konfirmasi yang didapatkan oleh tim riset kepada pihak rektorat serta pihak UPT KKN rupanya menemui kejanggalan. Pihak rektorat yang mengaku belum menerima proposal keuangan dari UPT KKN, tidak bisa melakukan pengucuran dana terkait biaya hidup yang menurut UPT KKN rupanya minus. Akan tetapi, karena tidak adanya transparansi dari penyelenggaran KKN mengenai perencanaan keuangan, sehingga asumsi ketidakcukupan dana pun patut diselidiki. Selain itu,saling lempar tanggung jawab antara Rektorat dan UPT KKN terkait dana ini ikut mewarnai proses pengaburan terhadap transparansi yang merupakan hak dari seluruh mahasiswa, terlebih para mahasiswa peserta KKN gelombang 93.

Mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh mahasiswa terkait kasus ini rupanya membawa tim riset aliansi kepada kejanggalan-kejanggalan lainnya. Misalnya, rincian dana yang dibayarkan 628 Mahasiswa (Mahasiswa angkatan 2010, 2011 dan 2012) adalah Rp.650.000, akan tetapi dalam rincian anggaran hanya dicantumkan Rp.606.000sehingga melahirkan selisih total keseluruhan Rp. 27.632.000. Belum lagi soal alokasi dana biaya hidup yang tidak dicantumkan dalam perincian, makin menguatkan adanya indikasi manipulasi anggaran. Persoalan tidak berhenti disitu, selisih-selisih dana yang lahir dari rincian dan realitas di lapangan juga menjamah ke hampir semua aspek, mulai dari transportasi, konsumsi, pembekalan dan asuransi. Praduga bahwa adanya manipulasi anggaran pada KKN Gelombang 93 terbukti bukan hanya sebuah asumsi semata. Hingga hari ini, riset dan penyelidikan terkait kasus ini terus berjalan, bahkan ketika tak kunjung mendapat kejelasan, aliansi tak segan-segan akan membawanya pada jalur meja-hijau.

Dalam keadaan seperti ini, mahasiswa yang merupakan bagian penting dari kampus, sudah sepatutnya tidak berdiam diridan berlaku apatis terhadap realitas yang sedang dihadapi. Pembiaran yang kita lakukan tidak hanya melanggengkan ketidakadilan pada para peserta KKN Gelombang 93 saja, melainkan seluruh mahasiswa yang datang dari berbagai kalangan masyarakat yang nantinya akan mengikuti model pendidikan yang sama nistanya. Apabila kampus sudah menunjukkan indikasi korupnya sedekat ini, sudah semestinya mahasiswa sebagai mitra kritiknya untuk menghadirkan sebuah perlawanan untuk menolak ketidakadilan yang jelas sudah tampak. Oleh karena itu, HIMAHI FISIP UNHAS bersama dengan Aliansi UNHAS Bersatu ingin mengajak untuk membedah dan mendiskusikan kasus KKN UNHAS Gelombang 93 dalam upaya memantik pergerakan dan pemerataan isu kepada seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin. Salam Perjuangan!

Sumber: Data Tim Riset Aliansi UNHAS Bersatu

[1]LAW UNHAS. 4 Hal yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Penyelenggaraan KKN UNHAS Gelombang 93. Dapat diakses pada (https://lawunhas.wordpress.com/2016/11/02/4-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-penyelenggaraan-kkn-unhas-gelombang-93/#more-2480). Diakses pada tanggal 2 Desember 2016, pukul 14.00 WITA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *