Oleh: Ignasius Priyono (HI 2010)
E-mail: priyonoignasius@gmail.com
Kita kembali dibuat sedih dengan berita yang datang dari Arakan, Burma. Pasca penyerangan terhadap tiga pos polisi oleh unidentified assailants pada Minggu 9 Oktober 2016, tentara dan polisi mengambil tidakan kekerasan yang tidak terbayangkan pada etnis Rohingya, demikian yang bisa saya gambarkan dari kutipan press release Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) berikut ini:

Taking law into their own hands the police and army have turned North Arakan into a hell for the Rohingyas making indiscriminate arrests, killing dozens of innocent villagersincluding an infant child, and a 13 year boytorching and plundering villages and homes, torturing everyone they see, and violating the womenfolk. Due to curfew order and imposition of blockade, the Rohingya in the area are facing acute shortage of food and essentials. Round the clock sense of utter insecurity and abject helplessness are prevalent.[1]

Kejadian ini mencederai pemerintahan “demokratis” yang telah dirintis oleh Aung San Suu Kyi, peraih nobel perdamaian dan partainya, National League for Democracy (NLD). Maka muncul pertanyaan, mengapa kekerasan terhadap etnis minoritas seperti etnis Rohingya terjadi demikian hebatnya dari waktu ke waktu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan dapat mendudukkan permasalahan ini pada tempatnya diperlukan usaha yang “lebih”. Usaha yang lebih dari sekedar mengandalkan media sosial sebagai sumber utama jawaban tersebut. David Steinberg bahkan melihat permasalahan di Burma lebih kompleks dan mempunyai signifikansi skala global dibanding apa yang aktual pada penampakannya.[2]

Permasalahan Rohingya merupakan satu permasalahan besar dari sekian permasalahan etnis yang ada di sana. Permaslahan ini tidak muncul begitu saja dari ketiadaan, tetapi dipupuk sedemikian rupa lama hingga efeknya terasa saat ini. Tulisan ini akan sedikit membahas sejarah konflik yang oleh kebanyakan literatur dikatakan sebagai konflik etnis yang berakar ratusan tahun, bahkan sebelum Inggris menganeksasi wilayah Burma.

Sekilas Tentang Etnisitas di Burma

[Untuk masuk lebih jauh ada baiknya saya sajikan beberapa data terkait etnisitas di Burma. Data ini menurut saya sangat penting karena akan memberikan gambaran pada kita mengenai komposisi etnis yang mendiami Burma].

Burma adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan Tiongkok, Laos, Thailand, Bangladesh dan India. Negara-negara inilah yang kemudian hari turut serta mempengaruhi kondisi kesukuan di Burma. Secara garis besar, penduduk Burma dapat dibagi ke dalam tiga kelompok bahasa; Mon-Khmer (suku Mon, Wa, Palaung, dan Padaung); Tibeto-Burman (Suku Burman dan Rakhine, Chin dan Kachin); serta kelompok T’ai-Chinese (suku Karen dan Shan).[3] Ketiga kelompok bahasa ini berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke arah selatan (Burma).

Meskipun bukan pendatang pertama (850-1050 M), suku Burma adalah suku mayoritas. Mereka menempati bagian tengah wilayah Burma seperti daerah Shwebo, Mandalay, Yenangyaung, Toungoo, Prome, dan Rangoon. Jumlah mereka menurut sensus tahun 2014 sekitar 68% dari total 56 juta jiwa penduduk negara Burma.[4]

Pada masa pra-kolonial, suku Burma memiliki tiga dinasti yang berhasil mempersatukan (menaklukkan) suku-suku lain di sekitarnya.[5] Selama 70 tahun dinasti Burma, tentara mereka tidak pernah terkalahkan. Keberhasilan tiga dinasti tersebut tidak lepas dari peran Sangha. Hubungan kedua entitas tersebut adalah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak demi tercapainya kedamaian dan kesejahteraan seluruh kerajaan.

In Buddhist cosmology, secular power protects Buddhism as a religious order.  The  monastic  order  (Sangha)  cannot  exist  without  the  state’s protection and gifts. In return, the monks secure king and laymen access to religious merit—the  accumulation  of  which  improves  their  kamma (karma).[6]

The  king’s  most  important task  was to  protect Buddhism, to  ensure  welfare and  prosperity, and  toshow  charity. Peace, prosperity and the  absence of natural catastrophes depended  upon  the  laity  and  monks  being  content  with  their  lot.[7]

Etnis Burma lewat dinasti-dinasti mereka berupaya menaklukkan suku-suku lain di sekelilingnya. Penaklukan dan perluasan kekuasaan tersebut berjalan seiring pula dengan proses penyebaran ajaran Buddha (terutama ajaran Buddha Theravada) di seluruh wilayah kekuasaan Burma.

Conquest was not simply for booty. It was inherent in the concept of the world-conqueror Buddhist king (cakkravatti), sometimes considered an embryonic Buddha, who invaded not for land but to validate his universalistic religious status.[8]

Tetapi hal tersebut tidak bisa dipahami secara linear bahwa Sangha[9] terlibat secara langsung dalam praktik kekuasaan. Dalam kosmologi Buddha, mereka mengenal pemisahan, the cosmos is thus divided into a sacred and a profane sphere, whichare  closely  linked  and  mutually  dependent.[10] Dunia religius khusus melakukan praktik moralitas dan keagamaan, sementara dunia profan adalah dunia di mana praktik kekuasaan tersebut diterapkan. Pemerintah atau raja memiliki otoritas untuk melakukan apa saja (termasuk membunuh) untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara sangha sangat menghindari praktik tersebut (membunuh ciptaan yang bernyawa). Meski terpisah, kedua dunia tersebut saling bergantung satu sama lain.

Hal ini berimplikasi pada nasionalisme di negara Burma kemudian hari. Suku Burma merasa sebagai suku penakluk seluruh wilayah dan dianggap sebagai penjajah oleh suku-suku lainnya. Sebagai contoh, suku Arakan (yang juga mayoritas penganut Buddha) masih memiliki kebencian terhadap etnis Burma yang mengekspansi wilayah mereka tahun 1785.[11] Sementara ajaran Buddha menjadi ajaran yang melekat pada kehidupan etnis Burma dan beberapa etnis kecil lainnya. Ini menjadi semacam dua sisi koin logam, tidak terpisahkan. Identitas mereka ditentukan oleh kesetiaan terhadap dinasti dan tentu saja oleh praktik keagamaan.

Etnis lainnya, seperti etnis Kachin, Karen (Kayin), Kayah, Rakhine (Arakan), Chin, Shan, dan Mon yang lebih sedikit jumlahnya, menempati daerah di sekeliling daerah suku Burma. Tentu sekarang terjadi percampuran berbagai macam etnis terutama di kota Rangoon, kota yang sangat kompleks etnis dan ras nya. Bahkan menurut catatan Crockett, di Rangoon komunitas Yahudi, Armenia, India, dan Pakistan hidup berdampingan sebelum bangkitnya junta militer.[12]

Aung San, tokoh kemerdekaan Burma, berusaha merangkul etnis-etnis tersebut untuk bergabung bersama negara Burma dengan iming-iming otonomi. Masing-masing etnis tersebut memiliki daerah otonominya. Namun, bersamaan dengan terbunuhnya Aung San, lenyap pulalah janji tersebut. Pihak junta militer menerapkan kebijakan sentralistis dan opresif terhadap etnis minoritas tersebut. Gesekan-gesekan antara junta militer dan etnis tidak terhindarkan sehingga membangkitkan gerakan-gerakan pemberontakan di seluruh negri.[13]

Masih ada etnis yang dikategorikan sebagai non-indigeneus people, termasuk mereka yang disebut sebagai etnis Rohingya yang bermukim di daerah Rakhine. Untuk kasus etnis Rohingya, melalui undang-undang tahun 1982, mereka tidak dikategorikan sebagai warga negara sehingga mereka saat ini dalam status stateless people yang sangat rentan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Beberapa etnis asing seperti Bengal, India, Pakistan, dan China yang mengalami diskriminasi pasca berkuasanya militer tahun 1962.

Masa Kolonialisme Inggris

Setelah dinasti Burma mencapai masa keemasannya dengan kekuasaan hingga ke pantai barat (daerah kekuasaan etnis Arakan), Inggris melihat hal ini sebagai ancaman terhadap koloni mereka di India. Sebelumnya, Arakan telah menjalin hubungan dagang dengan India, China dan Arab. Itulah mengapa daerah pertama yang disentuh Islamisasi adalah kawasan pantai barat Burma.

Perang tidak dapat dihindarkan antara pasukan Inggris (yang kebanyakan merupakan penduduk koloni) melawan pasukan kerajaan Burma. Rangkaian peperangan tersebut terbagi dalam tiga babak yang dikenal sebagai Anglo-Burma War yang berlangsung dari tahun 1824-1886. Selama masa perang dan pendudukan, terjadi banyak hal yang membuat etnis Burma sangat membenci segala hal yang berkaitan dengan “asing”. Bahkan ini mengarah bukan saja pada nasionalisme sempit atau chauvinisme, tetapi juga pada xenophobia.

Perang Anglo-Burma pertama (1824-1826) berakhir dengan perjanjian Yandabo di mana kerajaan Burma melepaskan klaimnya atas Assam dan Manipur dan menyerahkan Arakan serta Tenasserim kepada Inggris.[14] Perang Anglo-Burma yang kedua (1852-1853) pecah akibat ulah raja Burma yang menangkap serta membunuh dua kapten kapal Inggris. Perang ini berakhir dengan dikuasainya Burma bagian bawah dan dimasukkannya Burma ke dalam wilayah administratif India.[15] Sementara perang Anglo-Burma ketiga (1885-1886) berakhir dengan dikuasainya Burma bagian atas. Berarti secara keseluruhan, kerajaan Burma telah dikuasai secara penuh oleh Inggris.

Selama masa perang dan pendudukan, masih terjadi perlawanan dari penduduk etnis Burma. Etnis Burma melihat pasukan Inggris sebagai orang asing yang telah merusak tatanan masyarakat yang telah mereka bangun. Kejadian-kejadian seperti pasukan Inggris yang tidak melepas alas kaki ketika merebut Great Shwe Dagon pagoda (simbol pemersatu antara Buddha dan kerajaan) bersumbangsih terhadap kebencian tersebut.[16]

Perlakuan yang paling menyakitkan bagi etnis Burma adalah pasifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Pasifikasi adalah istilah yang dipakai dalam studi tentang kolonialisme. Pasifikasi bertujuan untuk menstabilkan dan meredam pemberontakan pasca aneksasi.

The  British  believed  that  the  country  could  only  become civilised  and  attain  a  democratic  constitution,  through  which  the population  would  learn  how  to  rule  themselves,  if  the  colonial  power was successful  in  introducing  ‘peace’  to  the  country and in  quelling all armed  resistance.[17]

Pasifikasi ini dipraktekkan lewat pengasingan raja terakhir mereka yaitu King Thibaw dan ratunya Supayalat serta seluruh keluarganya pada tahun 1886 ke India. Pengasingan ini bertujuan untuk “menghilangkan” simbol perlawanan etnis Burma. Namun, simbol perlawanan tersebut masih terus berlanjut di bawah piminan para bhikku. Ketiadaan kerajaan untuk melindungi biara-biara menyebabkan bhikku turun tangan memimpin pemberontakan, apalagi pendudukan Inggris telah mempermalukan mereka dan kebudayaan mereka.

Untuk memadamkan pemberontakan yang sudah menyebar ke seluruh negri, kolonis mengirim puluhan ribu pasukan yang berasal dari India. Pasukan ini kebanyak merupakan etnis India dan sebagian merupakan perwira berdarah Inggris. Mereka menghancurkan pemberontakan dengan kejam seperti yang tercatat:

At the outbreak  of  violence in December 1885, British-Indian troops shot anyone  caught pillaging or with firearms; they also burned villages where they  encountered any resistance and conducted public floggings of alleged rebels.  Another Indian army regimental history defended these ruthless tactics,  given the Indian  Army’ s lack  of  expertise in  guerrilla warfare.[18]

Selain untuk menumpas pemberontakan, kehadiran pasukan ini diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi terbentuknya pemerintahan sipil di Burma. Oleh karena itu, pihak kolonial perlahan-lahan merekrut etnis-etnis minoritas di Burma untuk menjadi tentara yang mendukung tentara Inggris-India. Mereka memanfaatkan situasi, etnis minoritas ini pada masa pra-kolonial merupakan etnis yang dikuasai oleh etnis Burma. Maka dari itu, Inggris memainkan taktik devide et impera.[19]

Etnis minoritas dididik dan diajarkan bahasa Inggris. Mereka juga diberi pelatihan militer. Beberapa suku seperti Karen dan Kachin kemudian banyak yang memeluk agama Kristen akibat misi Gereja Baptis. Mereka kemudian dimanfaatkan untuk melawan pemberontakan etnis Burma.[20] Akhirnya, etnis Burma tidak hanya melawan penjajahan secara fisik (tentara koloni) tetapi juga melawan perpecahan budaya yang sudah ada di depan mata.

Berkuasanya Inggris berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Burma. Karena ketidakpercayaan Inggris terhadap etnis Burma, maka mereka tidak ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Dalam komposisi ketentaraan saja, etnis minoritas menduduki jumlah terbanyak dibanding etnis Burma. Pada tahun 1938, ada sekitar 10.365 tentara di Burma. Sekitar 4.713 adalah orang Inggris, 3.000 orang India, dan sekitar 3.000 dari suku Karen, Chin, dan Kachin. Sementara dari etnis Burma hanya 472 orang.[21]

Sementara dalam urusan administratif pemerintahan Burma dipegang oleh pegawai negri dari etnis India. Dalam level administrasi yang lebih rendah lagi seperi pegawai kantor, tukang pos, petugas kereta api, dan sebagainya direkrut dari etnis India. Mereka direkrut karena mereka memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan mengerti sistem administrasi Inggris. Untuk urusan medis yang lebih  moderen dan pekerjaan manual seperti pekerja pelabuhan dan berdagang, sebagian besar berasal dari etnis India.[22]

Selain profesi-profesi di atas, banyak dari mereka membuka usaha jasa kreditur. Inggris kemudian memperkenalkan sistem uang pada ekonomi Burma sehingga menciptakan ketergantungan pada uang. Ketergantungan terhadap uang memaksa etnis Burma untuk menjaminkan tanahnya kepada kreditur demi memperoleh uang. Ketika krisis datang di tahun 1930an, banyak dari mereka yang tidak bisa membayar sehingga tanah sebagai jaminan disita oleh kreditur.[23] Hal ini berdampak pada munculnya kelas tuan tanah di Burma. Tanah banyak dikuasai etnis asing, sementara etnis Burma menjadi miskin di negri sendiri.

Maurice Collins memberikan gambaran terkait kondisi etnis Burma:

[N]early all the rich people in the country were foreigners and . . .the Burm[ans], from being poor in a poor country, had become the poor in a rich one . . . which meant that . . . from every psychological and human point of view they were worse off than they were before. All sorts of foreigners lorded it over them, and hadlittle opinion of them because they were poor . . . The Burma became steadily less important industrially in his own country. In the capital, Rangoon, he was nobody. The stigma of poverty beat him down.[24]

Masuknya agama Kristen juga berpengaruh besar pada masyarakat Burma. Beberapa suku minoritas menerima dengan baik kristenisasi, tapi hanya sedikit dari etnis Burma yang mau menerima agama tersebut. Dalam kacamata misionaris, etnis Burma dilihat sebagai etnis yang mengidolakan despotisme dan tirani dan oleh karena itu menjadi penghambat keselamatan dan peradaban. Segera para misionaris merubah pola hidup masyarakat, tentunya lewat pendidikan. Mereka mengubah penghitungan kerja berdasarkan durasi kerja (jam kerja), istirahat pada hari Minggu, kebersihan, bahasa Inggris, serta kebiasan Eropa.[25] Mereka dijadikan Kristen sekaligus dijadikan “orang Eropa”.

Dengan begitu, mereka yang tidak menerima Kristianitas atau dalam hal ini etnis Burma, dianggap sebagai oposisi dari perubahan. Oleh cara pandang penjajah, mereka adalah orang yang kurang beradab. Sementara oleh etnis Burma, konversi ke Kristianitas merusak identitas Burma, di mana identitas ditentukan oleh kesetiaan terhadap raja dan terhadap ajaran Buddha. Dengan banyaknya suku yang berpihak ke asing, maka pondasi kerajaan Burma hancur, dan dengan mudah dikuasai oleh Inggris. Burma memasuki masa di mana agama ditunggangi oleh politik untuk mengamankan kepentingan.

Thus religion was brought into  politics  as  something  irretrievably  connected  with  ethnio-nationalidentity, and which had to be protected through the use of violence. Theanti-colonial  struggle  developed  into  a  fundamentalistic  nationalism, and  a  struggle  for  survival  which  legitimised  the  use  of  violence.[26]

Melalui serangkaian diskriminasi ratusan tahun tersebut, persepsi terhadap identitas dan nasionalisme Burma terbentuk. Di luar dari etnis Burma dan agama Buddha merupakan penjajah yng berusaha untuk menguasai Burma.

Kesimpulan

Sejarah Burma adalah sejarah penegasan identitas yang panjang. Dimulai sejak jaman pra-kolonial hingga saat ini. Tetapi bibit-bibit nasionalisme itu sudah mulai bisa dilacak sejak bersatunya kerajaan dan Buddha. Boleh dikata bahwa menjadi orang Burma adalah menjadi orang Buddha.

Kerajaan Burma yang ekspansif memancing Inggris untuk bertindak. Aneksasi terhadap Burma adalah cara Inggris untuk menghambat laju ekspansi kerajaan Burma melalui tiga perang Anglo-Burma. Dalam masa pendudukan Inggris, dilakukan pasifikasi dengan menghancurkan simbol-simbol perlawanan etnis Burma, dari kerajaan hingga simbol agama.

Selain itu pasifikasi dilakukan juga lewat upaya paksaan. Inggris mendatangkan pasukan dalam jumlah besar yang berasal dari daerah koloninya di India. Banyak terjadi pembunuhan terhadap pemberontak dari etnis Burma dan etnis lainnya yang bersetia pada kerajaan. Untuk memecah belah kekuatan kerajaan Burma yang tersisa, Inggris merekrut pejuang-pejuang etnis minoritas yang tersisih dalam kerajaan untuk berjuang menumpas pembeontakan.

Imigrasi besar-besaran terjadi. Banyak etnis asing datang dan menetap di Burma. Mengambil posisi strategis dalam pemerintahan dan ekonomi sehingga hanya menyisakan sedikit bagi etnis Burma. Sementara moneterisasi ekonomi membuat tanah bisa diperdagangkan atau dijadikan jaminan. Ketika krisis ekonomi terjadi, banyak dari mereka yang meminjam uang dengan jaminan tanah tidak dapat melunasi kreditnya, sehingga tanahnya disita. Etnis Burma terpisahkan dari faktor produksinya, sementara terjadi penumpukan faktor produksi di tangan sebagian orang asing.

Kristenisasi juga turut andil dalam membentuk persepsi etnis Burma terhadap asing. Menurut mereka, agama Kristen merupakan representasi kolonialisme Inggris. Dia menggerus identitas asli Burma menjadi lebih keeropa-eropaan. Pengalaman berperang dengan etnis Karen dan lainnya membentuk persepsi ini.

Ada tiga M yang dibenci oleh orang Burma, yaitu Missionaries, Military, and Merchant. Missionaries dan Military merupakan representasi kolonial Inggris, sementara Merchant merepresentasikan imigran yang dibawa oleh penjajah Inggris. Mereka kebanyakan etnis India, Pakistan, Bengali (yang beragama Hindu, Kristen, Islam, maupun Sikh) dan beberapa etnis lainnya seperti Yahudi, Armenia, Arab, dan China.

Cara pandang ini kemudian membangkitkan nasionalisme etnis Burma di kemudian hari. Mereka mengusir jutaan orang asing (termasuk perusahaan asing) keluar dari Burma pasca kudeta 1962. Mereka juga melakukan diskriminasi terhadap etnis-etnis yang dinilai loyal terhadap kolonial Inggris melalui undang-undang 1982.

Ini berimbas kemudian pada etnis Rohingya. Mereka melihat etnis Rohingya merupakan pendatang yang dibawa oleh Inggris setelah pecah perang Anglo-Burma tahun 1824. Sementara menurut data sejarah, etnis Rohingya telah menempati daerah Arakan sejak pecah perang anatara kerajaan Burma dan Arakan. Bukti lain menunjukkan bahwa pemerintah kolonial pada waktu itu tidak mengenal sebutan Rohingya selain istilah Arakan Mohammedans yang merujuk pada komunitas Arakan yang beragama Islam.[27]

Tulisan selanjutnya akan membahas mengenai nasionalisme Burma pada masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan.

 

Kepustakaan:

Callahan, Mary P. 2003. Making Enemies: War and State Building In Burma. Cornell University Press, Ithaca, USA.

Cockett, Richard. 2015. Blood, Dreams, and Gold; The Changing Face of Burma. Yale University Press, Great Britain.

Gravers, Michael. 1999. Nationalism as Political Paranoia in Burma. Routledge.

Steinberg, David I. 2010. Burma/Myanmar: What Everyone Needs To Know. Oxford University Press, New York.

Tucker, Shelby. 2001. Burma, The Curse of Independence. Pluto Press, London.

[1]Dikutip dari http://www.rohingya.org/portal/index.php/arno/arno-press-release/1109-press-release-rohingya-civilians-under-attacks-demand-urgent-protection.html,  diakses pada tanggal 22 November 2016 pukul 11:27 Wita.

[2] Lihat; Steinberg, David I. 2010. Burma/Myanmar: What Everyone Needs To Know. Oxford University Press, New York. Halaman 1.

[3] Tucker, Shelby. 2001. Burma, The Curse of Independence. Pluto Press, London. Halaman 9.

[4] Diperoleh dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html diakses pada tanggal 26 November 2016, pukul 18:13 Wita.

[5] Tucker, Shelby. 2001: 16.

[6] Gravers, Michael. 1999. Nationalism as Political Paranoia in Burma. Routledge, Halaman 15.

[7] Gravers, Michael. 1999: 17.

[8] Steinberg, David I. 2010: 17.

[9] Komunitas bhikkhu, bhikkhuni, samanera, dan awam Buddha.

[10] Gravers, Michael. 1999: 15.

[11] Lihat; Cockett, Richard. 2015. Blood, Dreams, and Gold; The Changing Face of Burma. Yale University Press, Great Britain. Halaman 39.

[12] Richard, Cockett. 2015: 21-23.

[13] Tucker, Shelby. Operational Areas of Principal Insurgent Groups.

[14] Tucker, Shelby. 2001: 28.

[15] Shelby, Tucker. 2001: 28.

[16] Gravers, Michael. 1999: 9.

[17] Gravers, Michael. 1999: 9.

[18] Callahan, Mary P. 2003. Making Enemies: War and State Building In Burma. Cornell University Press, Ithaca, USA. Halaman 25.

[19] Callahan, Mary P. 2003: 33.

[20] Gravers, Michael. 1999: 11.

[21] Callahan, Mary P. 2003: 26 & 36. Lihat juga Steinberg, David I. 2010: 29.

[22] Steinberg, David I. 2010: 29.

[23] Shelby, Tucker. 2001: 31. Lihat juga Steinberg, David I. 2010: 30.

[24] Tucker, Shelby. 2001: 32.

[25] Gravers, Michael. 1999: 23.

[26] Gravers, Michael. 1999: 24.

[27] Berdasarkan Catatan Derek Tonkin (mantan dubes Inggris untuk Thailand, Vietnam dan Laos) yang berjudul The ‘Rohingya’ Identity – British experience in Arakan 1826-1948.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *