Review Diskusi Kontemporer: Pangan dan Ancaman Kedaulatannya

Oleh: Devina Wijaya (HI 2014)

E-mail: devinawijayaa97@gmail.com

Pada dasarnya pangan merupakan titik tumpu bagi setiap negara. Ketersediaan pangan yang rata dan menyeluruh dapat menjadi indikator maju atau tidaknya suatu negara. Selain ketersediaan, kedaulatan pangan bagi setiap negara juga penting. Kedaulatan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri, menurut kebijakan yang mereka buat sendiri. Namun belakangan ini kedaulatan pangan nampaknya semakin sulit diwujudkan negara-negara berkembang. Anehnya, justru negara-negara yang terkenal akan kekayaan alamnya-lah yang kesulitan memenuhi dan mengelola pangan mereka.

Sebelum menjadi negara yang liberal, kebanyakan negara-negara Eropa malah cenderung sangat proteksionis. Negara ikut turun dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pangan. Misalnya Alexander Hamilton di Amerika Serikat yang saat itu sangat melindungi sektor pangan. Proteksi terhadap pangan dalam negeri dilakukan dengan menerapkan barrier tariff dan non-tariff. Hal ini menarik karena negara-negara yang saat ini paling depan mempromosikan free trade justru sangat proteksionis pada awalnya. Setelah itu, muncul paham visiokrasi yang pada dasarnya percaya pada hukum alam/natural order. Kebabasan ekonomi, dalam hal ini berarti hilangnya kontrol negara dalam bidang swasta ditekankan. Selain itu, paham ini juga melihat sektor pertanian sebagai sektor paling produktig bagi suatu negara. Dari paham ini kemudian muncul ide-ide liberal, free trade, comparative advantage. Negara tidak boleh terhalangi tarif ataupun kuota.

Pasca revolusi industri, industri pertanian barat kemudian berkembang. Mekanisme pertanian mulai memakai mesin-mesin yang tentu membuat hasil pangan melimpah. Selain itu kemudian berkembang pula penggunaan input pertanian seperti bibit, pupuk, dan rekayasa genetika. Seiring berkembangnya pertanian barat, dimulai pula imperialisme negara-negara Eropa. Orang-orang barat itu datang, lalu menghisap pangan negara jajahannya untuk memupuk kapitalisme.  Berakhirnya fase imperialisme kemudian memunculkan banyak negara-negara baru . Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat mengajukan ide tentang Free Trade dan membentuk General Agreement on Tariffs dan Trade. GATT pada dasarnya dibentuk untuk mengatur perdagangan dunia dan memulihkan perekonomian dunia pasca perang lewat penghilangan hambatan (barrier) dalam perdagangan dunia. Caines Group yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Brasil, dan Indonesia kemudian mengajukan pertanian sebagai salah satu sektor dalam GATT. Pengajuan ini kemudian memunculkan Putaran Uruguay yang merupakan perdebatan kepentingan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat pada saat itu bersikeras untuk liberalisasi sektor pertanian, sedangkan Uni Eropa masih ingin melindungi produk dalam negerinya. Dari putaran Uruguay ini kemudian lahir World Trade Organization (WTO) pada 1994. WTO bersifat legally binding bagi setiap negara anggota, yang artinya setiap perundingan harus dalam kerangka WTO. Di Indonesia sendiri keanggotaan WTO ini diwujudkan dalam UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan WTO.

Agreement on agriculture (AOA) atau perjanjian pertanian yang merupakan bagian dari Organisasi WTO (World Trade Organization. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. WTO tidak hanya melakukan pengaturan barang dan jasa, tetapi juga telah melakukan pengaturan komoditas pertanian, melalui skema Agreement on Agriculture (AoA) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum WTO. Skema AoA mempunyai tiga pilar dalam pertanian yaitu perluasan pasar, subsidi domestik dalam sektor pertanian dan subsidi ekspor.  Dalam bidang pertanian, kerjasama multilateral diwujudkan oleh WTO dalam bentuk perjanjian pertanian yakni Agreement on Agriculture (AoA). Tujuannya adalah reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian, dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar.

Program reformasi ini berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, sebagai contoh persyaratan IMF ialah pengurangan subsidi dan membiarkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar.  Selanjutnya, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif. Diserahkannya urusan pangan pada mekanisme pasar, ternyata memberikan dampak yang luas di negara-negara berkembang. Di saat negara-negara berkembang kehilangan kontrol atas pangan, pada saat yang sama tingkat kelaparan yang semakin tinggi semakin bergantung pada sumber pangan impor.  Agreement on Agriculture (AOA) kemudian muncul dalam kerangka kerja WTO  dan mengurangi segala dukungan domestik terhadap sektor pangan. AOA juga mengurangi subsidi ekspor bagi produk dalam negeri. Hasilnya, negara-negara berkembang yang menandatangani perjanjian ini kemudian kebanjiran produk dari negara maju mengingat tiap negara berhak mengakses pasar ke negara manapun yang merupakan anggota WTO. Petani-petani miskin negara berkembang tentu kalah saing dengan produk impor negara maju yang lebih tinggi kualitasnya dan lebih rendah harganya karena merupakan hasil produksi massal. Selain itu, akses masyarakat terhadap bahan pangan juga semakin sulit.

Revolusi hijau yang dicanangkan Soeharto merubah pola agraria tradisional menjadi industrial. Program ini menekankan intensifitas dan efektivitas produksi pangan, terutama beras. Penekanan produksi beras ini kemudian menyebabkan petani tidak mendapat kebebasan untuk mendaulatkan pangannya. Krisis ekonomi pada 1998 memaksa Indonesia untuk meminjam ke WTO dan meratifikasi GATT. BULOG yang sebelumnya berwenang penuh untuk membuat harga hasil pangan stabil dan memberikan subsidi kemudian tidak dapat melakukan hal tersebut akibat disepakatinya kerangka kerja AOA.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar